Jumlah Kecamatan di Kota Semarang Bakal Membengkak Jadi 32

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mewacanakan untuk melakukan pemekaran kecamatan di ibu kota Provinsi Jateng itu. Kota Semarang yang saat ini terdiri dari 16 kecamatan tengah dikaji untuk dimekarkan menjadi 30-32 kecamatan.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, pemekaran wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Karena perekonomian Kota Semarang dinilai masih tertinggal dibanding kota-kota besar lain di Indonesia.

Ia menyebut, salah satu faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, karena terlalu luasnya pembagian administrasi pemerintahan.

‘’Pemekaran kecamatan saya rasa sangat diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ini akan kami pertimbangan dan menjadi target prioritas pembangunan yang harus dilakukan,’’ kata wali kota yang disapa Hendi ini.

Wilayah Kota Semarang mempunyai luas sekitar 373,8 km persegi. Dengan wilayah yang sangat luas itu, hanya dibagi menjadi 16 kecamatan. Oleh karenanya dinilai perlu dilakukan pemekaran untuk mempercepat laju ekonomi.

Hendi membandingkan dengan Filiphina dan Vietnam. Dua negara itu memiliki jumlah Provinsi yang lebih banyak dibanding Indonesia.

Hal itu yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi dua negara itu lebih besar dengan Indonesia. Meskipun, keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) di dua negara itu jauh tertinggal dibanding Indonesia.

Contoh lagi adalah Kota Bandung dan Surabaya. Hendi menerangkan, Bandung dengan wilayah seluas 150 km persegi memiliki 31 kecamatan. Sedangkan Surabaya yang luas wilayahnya tidak jauh berbeda dengan Kota Semarang, memiliki 30 kecamatan.

‘’Bandingkan saja, laju pertumbuhan dua kota itu jauh lebih pesat dibanding Kota Semarang. Untuk itu, saya merasa pemekaran wilayah penting dilakukan. “Jadi memang penting, ini akan menjadi prioritas kami,’’ tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pejabat Tukang Pungli di Semarang Langsung Dicopot

MuriaNewsCom, Semarang – Satu pejabat eselon IIIA di jajaran Pemkot Semarang dicopot dari jabatannya. Sanksi tegas diberikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi karena pejabat tersebut terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Selain dicopot dari jabatanya menurut Hendi (panggilan akrab wali kota), pejabat tersebut juga diturunkan pangkatnya. Meski demikian, Hendi tak mau membeberkan secara gamblang siapa pejabat yang dimaksud.

“Itu berawal dari aduan masyarakat. Tidak perlu saya sampaikan siapa orangnya. Banyak yang sudah tahu kok,” katanya.

Ia menyatakan, sebelum diberi sanksi tegas, pejabat tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat dan terbukti melakukan pungli proyek dan pungli kepada masyarakat.

Saat ditanya apakah pejabat tersebut merupakan camat, Hendi hanya mengatakan identitas pejabat tidak perlu diperjelas. Hendi yang juga menjadi penanggungjawab tim saber pungli Kota Semarang, mengapresiasi kinerja tim saber pungli Kota Semarang.

Meski baru satu tahun terbentuk, namun menunjukan hasil kinerja yang di luar dugaan. Laporan hasil kerja tim Saber Pungli Kota Semarang, Senin (12/2/2018) diserahkan ke Hendi, dan dari laporan itu terlihat kinerjanya yang cukup bagus.

Ia menyebut, tahun pertama tim saber pungli yang sifatnya sosialisasi, justru sudah melakukan penanganan dan operasi tangkap tangan (OTT). Di antaranya, adanya 34 aduan pungli yang 17 aduan di antaranya telah ditangani.

“Ini langkah awal yang positif. Sebenarnya tahun pertama itu sosialisasi dan tahun 2018 ini penindakan. Tapi ternyata sudah jauh dari itu. Kami harapkan masyarakat semakin sadar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh,” ujarnya.

Dicontohkannya, praktik pungli yang sudah terungkap di antaranya tarif parkir dari yang seharusnya Rp 2.000 kemudian ditarik Rp 5.000. Selain itu, pemasangan jaringan PDAM dari harusnya Rp 1,5 juta namun dipungli menjadi Rp 2,5 juta.

“Ada juga pembuatan E-KTP, dari harusnya gratis nyatanya dimintai Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu. Laporkan saja hal itu kepada kami,” terangnya.

Mengenai masukan sanksi agar memberikan shock terapi, Hendi mengatakan, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim saber pungli. Termasuk adanya masukan pemberian sanksi sosial yang nantinya akan dikaji terlebih dahulu.

Namun yang pasti, Hendi meminta kepada masyarakat untuk turut serta memberantas praktik pungli yang terjadi di Kota Semarang. Yakni dengan melaporkannya langsung melalui kanal Lapor Hendi maupun ke tim saber pungli.

“Kami membuka kran selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk melaporkan praktik pungli. Bisa melalui lapor hendi atau langsung ke saber pungli. Sepanjang masyarakat tidak nyaman terhadap pelayanan di Kota Semarang,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Wali Kota Semarang Tak Maju di Pilgub Jateng, Tapi Kalau Ditunjuk Megawati?

Hendrar Prihadi. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau akrab dipanggil Hendi memstikan tak maju dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jateng pada Pilkada 2018 mendatang.

Meski demikian, tampaknya keputusan itu tak final. Karena Hendi mengisyaratkan ada faktor lain yang bisa saja membuatnya tiba-tiba maju. Faktor itu bisa saja terjadi, jika DPP PDI Perjuangan sebagai partai tempat ia bernaung menugaskan atau menunjukknya sebagai cagub atau cawagub.

Ini terlihat dari jawaban Hendi saat menemui wartawan, Selasa (31/10/2017). Dalam kesempatan itu Hendi mengibaratkan, seorang pegawai yang tak bisa mengelak jika ditugaskan atasannya.

Ia mengambil perandaian jika Kabag Humas Pemkot Semarang, Achyani, yang tak bisa menolak jika diberi tugas oleh wali kota.

“Andai Pak Achyani saya tugaskan, tentu dia tidak akan menolak tugas dari saya selaku atasan beliau,” kata Hendi, dikutip dari Antarajateng.com.

Namum Hendi menegaskan dirinya tak mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Ini dibuktikan dengan tak mendaftarnya Hendi dalam penjaringan yang dibuka DPD PDI Perjuangan Jateng belum lama ini.

Namun nama Hendi kembali menguat setelah masuk dalam radar penilaian pemimpin daerah berprestasi oleh DPP PDI Perjuangan. Nama Hendi disandingkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bima Arya (Wali Kota Bogor), dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan).

Nama keempat orang ini disebut dan dipuji Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Keempat nama itu dijaring untuk dihadirkan sebagai calon pemimpin daerah yang mampu menghadirkan perubahan sistemik berdasarkan kerja faktual di lapangan.

Penjaringan ini dilakukan usai DPD Partai Golkar Jabar mendeklarasikan bubarnya koalisi dengan PDI Perjuangan, karena Golkar mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar.

“PDIP membentuk tim kajian kecil untuk menilai kinerja beberapa pemimpin daerah. Setelah itu kami ukur siapa yang mampu menghadirkan perubahan sistemik, perubahan yang tidak hanya diukur dari sosial media tetapi keja faktual di lapangan,” kata Hasto pada Tribunnews.com.

Editor : Ali Muntoha