2 Wajib Pajak Bandel Asal Jepara Terancam Ditahan Agustus Nanti

Sel yang disediakan khusus untuk penunggak pajak. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dua wajib pajak (WP) bandel asal Jepara terancam menghuni sel khusus pelanggar pajak yang ada di Rutan IIB Jepara. Kepastian itu tinggal menunggu surat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara Endaryono, Jumat (21/7/2017). Menurutnya dua WP bandel itu adalah pengusaha nonmebel yang menunggak pajak hingga Rp 3 miliar. “Yang satu menunggak Rp 1 miliar, sedangkan yang satu menunggak Rp 2 miliar,” tuturnya. 

Dirinya menyebut, surat izin tersebut akan turun pada bulan Agustus. Jika sudah diterima oleh KPP Pratama Jepara, pihaknya akan segera mengeksekusi putusan tersebut dan melakukan penahanan badan atau Gijzeiling pada wajib pajak bandel itu. 

Menurutnya, sebelum menerapkan hukuman tersebut pihaknya telah menyarankan keduanya untuk ikut program tax amnesty. Namun anjuran itu tidak dilaksanakan.

“Mereka berdua berasal bukan dari pengusaha kayu. Sudah kami suruh ikut tax amnesty namun mereka tidak merespon secara positif,” katanya. 

Editor : Kholistiono

2 Penunggak Pajak Terancam Menghuni Sel Khusus di Rutan Jepara

Sel penunggak pajak, yang ada di Rutan Kelas II B Jepara, Senin (8/5/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dua Wajib Pajak (WB) bandel asal Jepara, terancam penahanan raga (Gijzeling) terkait kewajiban mereka yang belum dilunasi. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara telah melayangkan usulan kepada Dirjen Perpajakan Kanwil Jateng I. 

Hal itu dikatakan oleh Endaryono, Kepala KPP Pratama Jepara, Senin (8/5/2017). Menurutnya, tunggakan WP itu mencapai ratusan juta. Namun setelah dilakukan penagihan, mereka tak menunjukan respon positif. “Di samping itu, mereka tidak mengikuti tax amnesty, padahal sudah diimbau,” ujarnya.

Ditanya terkait identitas penunggak pajak, Endaryono enggan menyampaikannya. Hal itu terkait kerahasiaan dalam upaya penindakan. “Namun yang pasti pengusaha besar di Jepara,” imbuhnya. 

Perlu diketahui, Gijzeiling adalah proses penagihan pajak yang memiliki utang pajak, sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya. Penahanan WP dititipkan ke rutan, dengan menempati ruangan khusus terpisah dengan narapidana lain. 

Mereka akan tetap ditahan, sampai dengan pelunasan utang pajak. Sesuai UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, lama penahanan maksimal enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan lagi. 

Di Jepara, fasilitas sel Gijzeling ada di Rutan Kelas II B Jepara. Di sana tersedia ruangan khusus yang tidak menyatu dengan warga binaan lain.

Kepala Kanwil Pajak Jateng I Irawan menambahkan. Pada tahun ini ada 12 WP yang akan digijzeling. Menurutnya, upaya ini efektif untuk meningkatkan perolehan pajak. Adapun nilai tunggakannya mencapai Rp 1 triliun.  “Tahun ini targetnya 12 WP, sementara tahun lalu ada 6 WP yang mendapatkan perlakuan itu,” tutur dia.

Editor : Kholistiono

Pengguna e-Filing di KPP Pratama Jepara Meningkat

Petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendataan dan perolehan penerimaan sektor pajak, yakni dengan mempermudah proses pelaporan pajak bagi para wajib pajak (WP), dengan sistem pelaporan secara online. Salah satu sistemonline yang digunakan adalah e-filing.

Program e-filing ini terbukti cukup ampuh dilihat dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang ada. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara,pengguna e-filing terus meningkat. Dibanding tahun 2015 lalu, pelaporan pajak via e-filingmeningkat sekitar 3.028 wajib pajak pada tahun 2016.

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono menjelaskan, dengan e-filing sangat terasa perkembangannya. Wajib pajak terutama yang diwajibkan menggunakan e-filing pun, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri lebih patuh terhadap pajak.

”Ada kenaikan yang cukup signfikan terkait pelaporan SPT pajak via e-filing. Data itu dapat dilihat dari besaran kepatuhan ketiga aparatur Negara yang diwajibkan e-filing. Dari data tahun 2015 sekitar 21.318, sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi 24.346,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Jumat (3/6/2016).

Menurut dia, bukan nilai yang penting, tapi meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayanan.Sebab, kalau pakai e-filing, bisa meningkatkan kepatuhaannya. Masyarakat juga makin mudah melapor dan membayar pajak.

Lebih lanjut ia mengemukakan, kewajiban tiga aparatur Negara menggunakan e-filingberdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 8 tahun 2015, tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilanwajib pajak orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia.

”Kewajiban aparatur Negara menggunakan e-filing cukup efektif. Diharapkan kepatuhan mereka terhadap pajak bisa ditularkan ke wajib pajak yang lain,” katanya.

Endaryono  mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak. Diharapkan ke depan, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menyetor pajak semakin meningkat dan menular ke wajib pajak lain.

Editor: Supriyadi

Tak Patuh Pajak, Tiga Pengusaha di Jepara Terancam Pidana

Para petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani para wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Para petugas KPP Pratama Jepara sedang melayani para wajib pajak. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tiga Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh pajak saat ini berada dalam bidikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Ketiganya akan segera diberi surat ketetapan pajak (SKP) sebagai peringatan agar segera mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono menjelaskan, bulan ini pihaknya akan mengeluarkan SKP kurang bayar untuk ketiga WP yang telah dibidik tersebut. Menurutnya, ketiga WP tersebut merupakan WP bidang furniture yang diketahui “nakal” tak patuh pajak.

”Ketiganya sudah kami bidik beberapa waktu terakhir ini, sampai saat ini belum mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak. Sehingga, bulan ini kami akan mengeluarkan SKP kurang bayar ke mereka,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (19/5/2016).

Setelah SKP dikeluarkan, lanjut Endaryono, WP tersebut diberi waktu satu bulan untuk segera membayar pajak. Ketika tidak, maka akan dilakukan tindakan penagihan paksa, dan jika masih tidak direspon maka tindakan tegas berupa penahanan dilakukan.

”Sesuai amanat Undang-undang, kami memiliki hak untuk melakukan penindakan. Untuk itu, kami himbau agar yang belum membayar pajak untuk segera membayarnya. Kemudian bagi siapa saja yang menitipkan barang ke WP yang kami bidik, juga harus lebih berhati-hati,” terang dia.

Lebih lanjut dia mengemukakan, ketiga WP tersebut juga diketahui merupakan eksportir lisence. Mereka memiliki usaha penyedia jasa pengurusan ekspor dari para pemilik perusahaan mebel. Namun begitu, layaknya eksportir lisence lain yang ada di Jepara, mereka juga memiliki perusahaan mebel sendiri.

”Berdasarkan penelusuran kami, ternyata 30 persen dari 10 ribu kontainer ekspor tiap tahun di Jepara, dikirim melalui eksportir lisence. Nah, mekanisme lewat eksportir lisence itu yang menjadi modus pengusaha untuk tidak membayar pajak,” terang Endar.

Dia menegaskan, cara kerja pengguna jasa eksportir lisence biasanya melibatkan cargo, kemudian pengurusan dokumen-dokumen dilakukan oleh eksportire lisence. Dokumen yang diurusi juga termasuk surat legalitas kayu.

”Pengguna jasa eksportir lisence ini, memang didominasi pengusaha mebel yang tidak mau repot mengurusi dokumen ekspor, termasuk SVLK atau yang lainnya,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku mengetahui data tersebut berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan. Terutama melakukan pemantauan aktifitas ekspor tersebut melalui berbagai cara salah satunya lewat dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Editor: Supriyadi

KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan Gagal Capai Target Penerimaan Pajak Tahun 2015

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kunjungan Kepala Kepala KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan Udianto di ruang kerjanya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kunjungan Kepala Kepala KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan Udianto di ruang kerjanya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan –  Target penerimaan pajak tahun 2015 gagal dicapai KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan. Dimana, penerimaan pajak yang didapat tahun lalu hanya berkisar Rp 485 miliar.

”Target kita tahun 2015 sebesar Rp 662 miliar. Sementara pencapaiannya hanya Rp 485 miliar. Jadi, kita tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan,” ungkap Kepala KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan Udianto, usai bertemu dengan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Rabu (30/3/2016).

Meski angka sebesar Rp 662 miliar tidak tercapai pada tahun lalu, namun target penerimaan pajak tahun 2016 justru naik cukup besar. Yakni, sebesar Rp 712 miliar atau naik Rp 50 miliar dari target tahun 2015.

”Ya, target kita tahun ini Rp 712 miliar. Target ini untuk penerimaan pajak di dua kabupaten, Blora dan Grobogan. Soalnya, kantor kita membawahi dua wilayah itu. Jumlah wajib pajak kita saat ini sekitar 146 ribu,” jelas Udianto.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kata Udianto pihaknya melakukan beberapa upaya. Antara lain, melakukan pendekatan kepada sejumlah penunggak pajak. Pihaknya akan melakukan upaya persuasif agar para penunggak pajak itu mau melunasi tunggakannya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menerima kunjungan Kepala KPP Pratama Wilayah Blora dan Grobogan Udianto sempat menyampaikan beberapa pesan. Antara lain, ia meminta agar masalah pajak itu jangan sampai jadi momok yang menakutkan buat warga. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pendekatan yang baik pada warga terkait masalah perpajakan.

”Selama ini setoran pajak merupakan komponen penting bagi pemerintah. Sebab, sekitar 80 persen anggaran belanja pemerintah bersumber dari pendapatan pajak. Jika pendapatan pajak meningkat maka alokasi belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah juga ikut naik,” tegasnya.
Beberapa pejabat ikut mendampingi Sri Sumarni saat menerima kedatangan Udianto dan beberapa stafnya tersebut. Antara lain, Sekda Grobogan Sugiyanto, Kepala DPPKAD Moh Sumarsono, dan Kabag Humas Ayong Muhtarom.

Editor : Titis Ayu Winarni

Tak Bayar Pajak, 1 Kontraktor di Kudus Asetnya Disita dan Terancam Dipidana

Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum saat diwawancarai awak media. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum saat diwawancarai awak media. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – KPP Pratama Kudus tidak segan segan lagi dalam meningkatkan aturan perpajakan. Terbukti, hingga kini sudah ada satu orang yang disita asetnya lantaran tidak membayar pajak.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Menurutnya, sekarang sudah ada warga yang ditindak lantaran tidak membayar pajak. Tidak hanya itu, jeruji besi juga sudah disiapkan terkait hal itu.

”Ada satu nama yang sudah terdata yakni S, seorang warga Sukoharjo. Dia tidak membayar pajak, sehingga harus dijatuhkan hukuman,” katanya.

Menurutnya, S adalah seorang kontraktor. Layaknya sebuah kontraktor, dia juga memiliki kantor di Kudus, sehingga penyitaan aset dan penindakan juga dilakukan oleh KPP Kudus.

Untuk itu, aset milik S sekarang sudah disita oleh Pratama. Nominalnya mencapai Rp 280 juta secara keseluruhan. Petugas terpaksa menjalankan hal itu lantaran yang bersangkutan tidak mau membayarnya.

Selain S, KPP Pratama Kudus juga membidik dua nama yang juga melakukan hal yang sama. Keduanya adalah P dan R. Seperti S, mereka juga seorang kontraktor yang tidak membayar pajak.
”Untuk melakukan penyitaan aset, kami masih menunggu instruksi. Namun pengajuan penyegelan aset sudah kami ajukan, tinggal mandat dari atasan,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu

Bupati Kudus Daftar Pajak Elektronik

Bupati Kudus Musthofa saat mendaftarkan diri guna pelaporan pajak melalui online. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat mendaftarkan diri guna pelaporan pajak melalui online. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa menjajal pembayaran pajak menggunakan elektronik dengan E-Filling. Dari sekian banyak PNS, Bupati yang paling akhir mencoba menggunakan hal itu.

“Saya sengaja sebagai kepala daerah diminta terakhir sebagai penutup,” kata Musthofa.
Meski demikian, pajak perseorangan paling lambat harus dilaporkan pada 30 Maret 2016. Sehingga saat ini masih tersisa waktu untuk mereka belum menyetorkan kewajibannya kepada negara.

Bupati berharap, dengan adanya sistem elektronik ini akan semakin mempermudah dalam pelaporan pajak perseorangan. Sehingga masyarakat, khususnya petugas di lingkup pemerintahan, semakin taat dalam membayar pajak.

“Jangan sampai ada selisih antara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan apa yang dilaporkan. Sebab itu merupakan kewajiban. Jadi antara Pemkab dengan pajak harus sinkron,” ujarnya.

Hanya, jika ada yang selisih, Musthoda meminta jangan ada prasangka buruk terlebih dahulu. Sebab bisa jadi ada kesalahan yang ada dalam perbedaan tersebut

“Dengan adanya sistem online ini, maka tidak perlu datang ke kantor pajak. Selain itu, seluruh PNS di Kudus juga sudah mendapatkannya,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Melalui Kelas Pajak, KPP Pratama Kudus Maksimalkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Tahun pembinaan wajib pajak 2015 yang tersisa sekitar dua bulan lagi, mencoba dimaksimalkan oleh oleh KPP Pratama melalui kelas pajak, agar wajib pajak yang baru maupun lama mengetahui tentang pajak serta kewajiban-kewajibannya.

“Untuk saat ini, tinggal 2 bulan dan 4 pertemuan, sehingga para wajib pajak sangat dianjurkan untuk segera ikut kelas gratis tersebut,” ujar Joko Wahyudi, Staf Bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kudus.

Untuk setiap bulan, katanya ada 2 kali pertemuan, yaitu setiap minggu pertama dan kedua dengan maksimal setiap kelas sebanyak sepuluh orang. Hingga kini pihaknya masih mengupayakan untuk wajin pajak dapat mengikuti kelas tersebut.

Bagi para wajib pajak baru, KPP Pratama Kudus punya cara tersendiri untuk menarik minat mengikuti kelas pajak, mekanismenya dengan memberikan undangan kepada wajib pajak baru.

” KPP Pratama Kudus akan mengadakan kelas pajak dengan materi umum atau tertentu. Untuk materi umum biasanya undangan diberikan kepada semua WP, tetapi jika materi khusus undangan dikirim ke WP yang sesuai dengan materi yang akan diberikan,” ungkapnya. (AYU KHAZMI/KHOLISTIONO)

Wajib Pajak Diminta Segera Lakukan Pembenahan

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Tahun pembinaan wajib pajak 2015 yang telah dicanangkan tinggal dua bulan lagi. Progam ini, dimaksudkan agar wajib pajak, khususnya yang lama dapat melakukan pembenahan data sesuai dengan kondisi terkini.

Meskipun saat ini sudah banyak wajib pajak yang melakukan pembaruan data, namun, tetap saja masih ada yang belum melakukannya. Untuk itu, pihak KPP Pratama Kudus mengimbau agar wajib pajak dapat melakukan pembenahan.

“Untuk yang baru tentunya akan lebih mudah untuk dihubungi, sementara para wajib pajak belasan hingga puluhan tahun lalu yang agak sulit. Karena ada beberapa data yang dulunya belum tercantum, serta kesulitan menghubungi langsung,” ungkap Joko Wahyudi, bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kudus.

Sebelum tahun 2015 berakhir, harapannya para wajib pajak bisa mendatangi kantor untuk melaporkan kembali. Dirinya juga menyampaikan, dengan adanya peraturan baru seperti penghapusan sanksi pajak serta beberapa program kelas pajak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperdalam mengenai pajak. Baik bagi wajib pajak baru atau lama. (AYU KHAZMI/KHOLISTIONO)

Tahun Pembinaan Wajib Pajak Disebut Dapat Respon Positif

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

Kantor KPP Pratama Kudus (MuriaNewsCom/Ayu Khazmi)

 

KUDUS – Tahun pembinaan wajib pajak 2015 yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut mendapat respon positif dari wajib pajak.

Hal ini seperti yang terlihat di KPP Pratama Kudus. Sejak ada pencanganan tahun pembinaan wajib pajak, masyarakat atau wajib pajak antusias untuk mendatangi KPP Pratama Kudus. Hal ini, bertujuan pengubahan data oleh wajib pajak. Karena, dengan adanya tahun pembinaan wajib pajak, bagi para wajib pajak dapat menambahkan, atau mengubah data sesuai dengan kondisi saat ini.

Joko Wahyudi, bagian Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kudus mengatakan, pembenahan tersebut sangat dianjurkan bagi para wajib pajak lama untuk melakukan pembenahan. “Semakin tahun tentunya akan ada perubahan, baik dari kelengkapan administrasi serta kondisi usaha maupun hal lain yang menyangkut pajak. Sehingga perlu diperbarui, ” ujarnya pada MuriaNewsCom.

Melalui kegiatan tersebut, menurutnya cukup banyak masyarakat yang mau datang untuk membenahi data. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan data pajak Kudus lebih lengkap dan detail sesuai dengan kondisi terkini. (AYU KHAZMI/KHOLISTIONO)