Antisipasi Perlawanan Jamasri, Polisi Bakal Didatangkan ke Logung

Kendaraan proyek melintasi di tempat pengerjaan Waduk Logung, Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kendaraan proyek melintasi di tempat pengerjaan Waduk Logung, Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana pengeksekusian lahan milik Jamasri, di Waduk Logung, dikhawatirkan akan terjadi gesekan, Jumat (9/9/2016).  Manajemen pembuatan Waduk Logung akan minta bantuan kepolisian untuk mengawal jalannya eksekusi.

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Waduk Logung, Zulfan Arief Mustafa. Menurutnya, pihaknya sudah berkomunikasi dengan kepolisian setempat. Baik itu polsek maupun polres.

“Kami sudah menghubungi pihak polres. Mereka bilang siap membantu dalam mengamankan pembuatan Logung ini,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (7/9/2016).

Kendati demikian, polres mengatakan kepada pihak manajemen supaya berkordinasi dengan polsek terlebih dahulu. Namun sejatinya polres juga selalu siap membantu.

“Surat resmi belum kami kirim. Namun, kami sudah komunikasi lewat telepon terkait hal itu. Rencananya dalam waktu dekat suratnya pasti kami berikan,” ujarnya.

Soal jumlah petugas yang akan dimintai bantuan, dia menjelaskan hanya membutuhkan delapan petugas. Hal itu dinilai cukup karena dia yakin tidak ada persoalan yang serius pada pengeksekusian nanti.

Sebelumnya diberitakan, Jamasri adalah warga yang menolak konsinyasi. Dia menginginkan ganti rugi yang dianggapnya layak. Untuk itulah tanah miliknya kini diberikan pembatas dengan proyek Logung. “Dari informasi yang kami dapat, kemungkinan Kamis (8/9/2016), SP3 terkait hal itu sudah turun. Jadi sudah siap untuk dikerjakan,” ujar Zulfan.

Editor : Akrom Hazami

Tanah Milik Jamasri Siap Dieksekusi untuk Waduk Logung Kudus

Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan Waduk Logung di Kudus, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan Waduk Logung di Kudus, Rabu (7/9/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Waduk Logung Kudus Zulfan Arief Mustafa mengatkan, pembangunan waduk akan terus berlanjut. Termasuk dengan tanah milik Jamasri, yang sebelumnya melaporkan kepada polres terkait pengerusakan lahan miliknya.

Jamasri adalah warga yang menolak konsinyasi. Dia menginginkan ganti rugi yang dianggapnya layak. Untuk itulah tanah miliknya kini diberikan pembatas dengan proyek Logung. “Dari informasi yang kami dapat, kemungkinan Kamis (8/9/2016), SP3 terkait hal itu sudah turun. Jadi sudah siap untuk dikerjakan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (7/9/2016).

Menurutnya, lahan yang dikerjakan nantinya seluas 4 ribu meter persegi. Proses pengerjaan, ditaksir memakan waktu selama empat hari lamanya.

Waktu tersebut, kata dia untuk mengepras dan menyamakan badan dengan lokasi sampingnya. Sehingga empat hari dirasa cukup untuk mengejarnya. Langkah yang diambil, dianggap pas lantaran sudah ada SP3 dari Polda.

Sebab sebelumya kisaran empat bulan tanah milik Jamasri tidak dikerjakan lantaran dilaporkan atas dasar pengerusakan lahan. “Saat ini pembangunan sudah 33 persen dari target 30 persen. Sudah melampaui. Namun kami juga harus mengerjakan lokasi milik Jamasri,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pekerjaan yang dilakukan Jumat (9/9/2016) kemungkinan besar positif. Namun yang jelasnya masih menunggu turunnya SP3.

Editor : Akrom Hazami

Pengerjaan Waduk Logung Kudus Baru 27 Persen

waduk

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Waduk Logung, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa ingin bendungan Logung yang berada di Kecamatan Jekulo dan Dawe, Kudus, rampung sesuai target.

Tepatnya di akhir 2017, sebelum dirinya usai menjabat sebagai Bupati Kudus. Diketahui, masa kepemimpinannya akan berakhir di 2018.

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan Waduk Logung, Musthofa bersama Asisten Pemerintahan Sekda, Kepala Dinas BPESDM, kepala Dinas CKTR, dan Camat Jekulo, meninjau langsung ke lokasi, Selasa (9/8/2016). Tepatnya yaitu di Desa Kandangmas dan Rejosari di wilayah Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo di Kecamatan Jekulo.

Tujuannya tentu ingin mengetahui perkembangan/progress pembangunan bendungan yang diperkirakan mampu mengurangi bencana banjir sebesar 70 persen. Karena selama ini, di sebagian besar wilayah Jekulo dan Mejobo sering terendam banjir ketika musim penghujan.

Hingga awal Agustus ini, target pembangunan diharapkan  selesai 27,66 persen. Namun dalam realisasi pelaksanaannya sudah melampaui target. Yaitu sebesar 27,77 persen. Dan pembangunan ini diharapkan akan lancar sesuai rencana bahkan bisa lebih cepat tanpa adanya permasalahan.

”Saya harapkan pekerjaan ini cepat rampung sesuai target. Tetapi harus berkualitas dan aman serta tidak ada permasalahan,” kata Musthofa.

Terkait dengan permasalahan yang masih tersisa, pihaknya segera menyelesaikan. Yaitu melalui koordinasi dengan kepolisian. Yaitu dengan Polres Kudus dan Polda Jateng.

”Saya juga mengharapkan kepada pihak kontraktor melaporkan progress pembangunan setiap bulan. Sehingga apabila ada hambatan segera bisa diselesaikan bersama,” harapnya.

Bupati juga berharap pembangunan bendungan ini dibarengi dengan pembangunan irigasi. Ketika bendungan yang ada di lereng Muria ini rampung, langsung bisa difungsikan jaringan irigasi untuk mengalirkan ke berbagai areal pertanian yang ada di Kudus.

Manajer Proyek Bendung Logung Hernowo mengatakan, pihaknya optimistis bisa mencapai target pembangunan. Bahkan berbagai upaya sudah disiapkan  agar dapat selesai pada 2017.

“Kita bisa tambah tenaga, saat ini ada sekitar 300 tenaga. Nanti, tenaga bisa ditambah, serat alat berat juga ditambah agar pembangunan dapat segera selesai,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Kudus Bakal Surati MA Biar Soal Lahan Logung Beres

Lahan Logung yang masih sengketa. (MuriaNewsCom)

Lahan Logung yang masih sengketa. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Terkait beberapa kendala pembangunan waduk Logung Kudus yang masih berada di Pengadilan Mahkamah Agung Jakarta. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus akan memberikan surat kepada Mahkamah Agung supaya putusan lahan  yang menjadi permasalahan di area waduk cepat selesai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Noor Yasin menyampaikan, memang pada Senin (23/5/2016) Pemerintah Kudus mengadakan rapat bersama pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian, TNI maupun SKPD terkait salah satunya ialah membahas Logung.

“Namun untuk permasalahan yang masih ada di lapangan seperti halnya lahan warga yang masih berada di Mahkamah Agung, maka kita akan menyurati MA, supaya cepat memproses itu. Sehingga keadaan yang di lapangan juga bisa baik dan tahun 2018 juga bisa selesai,” bebernya.

Sementara itu, pemerintah daerah lanjutnya, akan mematuhi secara penuh apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung mendatang.

Selain memberikan surat kepada MA, pemerintah akan selalu mengupayakan koordinasi dengan masyarakat supaya penyelesaian pembangunan waduk Logung itu bisa berjalan lancar. Sehingga lahan seluas 5.5 hektre milik warga yang masih menunggu putusan MA ini bisa terselesaiakan.

“Kita juga akan tetap berkoordinasi dengan warga mengenai sistem konsinyasi lahan atau ganti rugi. Intinya kita akan tetap berupaya menyelesaikan itu dengan cara yang baik,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

 

Suradi CS Bakal Dirikan Tenda Keprihatinan di Logung

logung 2 (e)

Warga memasang banner berisi imbauan saat penghadangan alat berat Waduk Logung, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Koordinator Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung Logung Harjono mengatakan bila pelaksana proyek Logung tidak menghentikan proses pengrusakan lahan milik Suradi, maka pihaknya siap mendirikan tenda di wilayah itu.

“Kita siap mendirikan tenda kepedulian di lokasi biar segera dihentikan,” kata Harjono.

Dia menilai, tanah sengketa itu masih proses di pengadilan Mahkamah Agung. Jadi, hak kepemilikan tanah tersebut masih atas nama Suradi. Sehingga petugas pengerjaan Logung belum bisa melakukan perluasan di tanah itu.

Pantauan di lokasi, ada sekitar 20 warga yang menghadang alat berat. Warga juga membawa papan banner yang bertuliskan imbauan. Harapannya imbauan itu bisa diperhatikan petugas pengerjaan Logung.

Editor : Akrom Hazami
Baca juga : Tanah Diobrak-abrik, Suradi CS Hadang Alat Berat Waduk Logung Kudus

Meski Kalah di Pengadilan Tinggi, Pemkab Kudus Pastikan Pembangunan Logung Tetap Berjalan

Sumiyatun, Plt Kepala Dinas Cipkataru Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sumiyatun, Plt Kepala Dinas Cipkataru Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pasca kalah dari warga dampak Logung atau Forkema Kembung, warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe dalam persidangan di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, Pemkab Kudus terus melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Meski masih dalam proses kasasi, namun dipastikan pembangunan Logung masih tetap berjalan.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Cipkataru Kudus Sumiyatun. Menurutnya, pembangunan Logung dipastikan tetap dilaksanakan hingga tuntas. Meski beberapa tanah milik warga masih dalam tahap persidangan.

”Itu kan proyek nasional. Selain itu karena pembangunan diperlukan terus berjalan maka tetap dilaksanakan seperti biasanya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kata dia, sejumlah 46 warga yang menggugat dulunya juga menginginkan ganti lahan. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi lantaran aturan yang memperbolehkannya. Tanah milik warga itu pun merupakan tanah genangan air.

Hanya, dia menghormati aturan yang berjalan. Sehingga, jika nanti dalam Kasasi yang di MA dilakukan masih juga kalah, maka pemkab dapat menerima dan mengikuti putusan tersebut. ”Kalau memang ganti dengan nominal sesuai dengan yang PN putuskan, maka kami penuhi putusan itu, dapat kita anggarkan nantinya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam proses pengadilan di PN dulu, Pemkab membeli lahan dengan konsinyasi sebesar Rp 28 ribu lahan miring dan Rp 31 ribu lahan datar. Namun dalam persidangan di PN menyebutkan kalau lahan warga diganti dengan nominal yang lebih besar, yakni Rp 39 ribu untuk lahan miring dan Rp 44 ribu untuk lahan datar.

Waktu itu, baik pemkab maupun warga yang menggugat menolak, sebab warga ingin ganti lahan. Sehingga dilakukannya banding ke PT Semarang. Namun kembali, di PT juga hasilnya mengeluarkan penguatan putusan PN Kudus yakni menaikkan ganti lahan. (FAISOL HADI/TITIS W)

Tiba-tiba Musthofa Ingin Tahu Pembangunan Waduk Logung, Ada Apa?

waduk logung FOTO (e)

Bupati Kudus Musthofa meninjau pembangunan Waduk Logung, Rabu (16/12/2015).

KUDUS – Bupati Kudus Musthofa meninjau langsung pembangunan Waduk Logung, Rabu (16/12/2015).

Dirinya didampingi para pelaksana proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah pejabat terkait. Tujuannya, ingin melihat langsung progress pembangunan waduk yang diperkirakan mampu mengatasi banjir hingga 51%.

”Saya ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana. Dan pastinya harus aman serta tidak ada hambatan apapun, baik dari sisi keamanan maupun pelaksanaannya,” kata Musthofa.

Lebih lanjut bupati yang telah memasuki tahun ke delapan kepemimpinannya di Kudus ini mengatakan bahwa target pembangunan ini selesai di tahun 2017.

Harapannya, waduk bisa berfungsi dengan baik dan membawa manfaat. Targetnya, akhir tahun ini adalah sebesar 12%. Namun kini di pertengahan Desember telah terlaksana 17%, yang artinya pembangunan Bendungan Logung ini melampaui target.

Bupati juga menyampaikan bahwa untuk menyiapkan aliran sungai, dirinya akan berkoordinasi dengan Balai PSDA yang memiliki wewenang untuk itu. Sehingga ketika pembangunan Bendungan Logung rampung, bisa teralirkan dengan baik bagi kebutuhan pertanian maupun manfaat lain.

Baginya, yang terpenting adalah masyarakat nantinya benar-benar merasakan manfaat nyata dari pembangunan ini. Khususnya bagi para petani di wilayah Kudus selatan, bisa mengoptimalkan lahan pertaniannya.

“Semoga proyek ini berjalan lancar dan selesai sesuai target waktu. Sehingga manfaatnya segera bisa dirasakan bersama,” pungkasnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Berikut Keluhan Warga Tanjungrejo Terkait Galian C

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kegiatan galian C di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, memberikan dampak kekeringan terhadap warga sekitar. Hal itu dinilai sangat merugikan warga, lantaran sumur warga mengalami kekeringan. Padahal air merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan.

Hal itu diungkapkan salah satu warga yang kerap disapa Gembeng. Menurutnya, semenjak ada galian C di lokasi tersebut, berdampak pada sumur warga yang kering. Hal itu jauh berbeda dengan lokasi sekitar yang jauh dari tempat galian C.

”Lokasi kami di RT 1 RW 8 mengalami kekeringan. Berbeda dengan daerah yang jauh dari lokasi yang jauh dari tempat galian, air sumurnya masih banyak,” katanya.

Dia berharap pemerintah dapat mengabulkan tuntutan warga, agar kehidupan warga juga tetap nyaman dan air yang menjadi kebutuhan warga tetap terpenuhi.

”Kami dari warga menolak adanya galian C. Jadi warga dapat nyaman berada di sana. Sebab galian C sudah sangat mengganggu,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pendemo Ancam Gantung Diri Jika Tuntutan Warga Tanjungrejo Tidak Digubris

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa ancam akan gantung diri jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sejumlah warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pendapa Alun-alun Kudus, mengancam akan melakukan aksi gantung diri di depan pendapa tapatnya di tengah Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Koordinator aksi Moh Kholilul Umam mengatakan, pihaknya akan melangsungkan aksi gantung diri di pusat kota jika tuntutan tidak kunjung dipenuhi. Hal itu dilakukan guna keseriusan yang dilakukan.

”Ini bukanlah main-main, kami akan melakukan aksi gantung diri mengenai hal tersebut. Lihat saja nanti,” katanya.

Menurutnya, tuntutan yang diinginkan tidaklah sekedar tuntutan belaka. Melainkan sebuah tuntutan yang menginginkan transparansi keterbukaan publik. Tidak hanya itu, transparan yang dimaksud adalah muncul di media massa terkait dokumen lingkungan.

”Kami pasti kan akan datang dengan masa yang lebih banyak. Untuk mendatangi tempat ini dengan tuntutan yang sama,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Warga Tanjungrejo Unjuk Rasa Tuntut Dokumen Lingkungan Dipublikasikan dan Tolak Galian C

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa tuntut transparansi dokumen lingkungan tolak galian C di depan Pendapa Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana warga Tanjungrejo yang berunjuk rasa tuntut transparansi dokumen lingkungan tolak galian C di depan Pendapa Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Puluhan Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, kenali melakukan aksi unjuk rasa di pendapa Kudus. Puluhan warga tersebut menggeruduk pendapa untuk meminta transparansi dokumen lingkungan.

Aksi tersebut dipimpin oleh Moh Kholilul Umam, bersama puluhan warga, mereka meminta agar transparansi mengenai dokumen tersebut dapat dilaksanakan.

”Ini merupakan hak kami sebagai rakyat. Transparansi dan keterbukaan publik harus dilaksanakan,” katanya saat unjuk rasa.

Menurutnya, sejumlah warga sudah keberatan dengan adanya galian C di lokasi tersebut. Warga berharap pemkab dapat segera menindak dengan memihak rakyat.

”Kami minta galian C segera diselesaikan. Warga sudah menderita dengan adanya kegiatan tambang tersebut,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Polisi Tak Sabar Tembak Penebang Liar di Kandangmas Kudus

Warga menunjukkan salah satu pembalakan liar di Desa Kandangmas, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga menunjukkan salah satu pembalakan liar di Desa Kandangmas, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Komplotan penebangan hutan di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kudus, hingga kini masih menjadi buruan pihak kepolisian Polsek Dawe.

Komplotan tersebut diburu karena kasus penebangan tanaman hutan liar jati di desa tersebut.

Kapolsek Dawe AKP Sunar mengatakan, pelaku penebangan masih belum ditemukan. Hal itu disebabkan ketika proses penggerebekan, tidak ada satupun pelaku penebangan kayu berada di lokasi.

”Kita masih cari pelakunya, dan kasus ini masuk dalam kategori pencurian kayu. Mereka menebang kayu yang bukan milik mereka,” katanya.

Menurutnya, kejadian tersebut sudah terjadi sejak Februari lalu. Saat menerima informasi dari masyarakat, petugas langsung menuju ke lokasi penebangan kayu tersebut. Namun sesampainya di lokasi, petugas tidak menjumpai siapapun.

“Kami melakukan patroli secara rutin di kawasan tersebut. Selain itu, kami juga menaruh petugas untuk berjaga di daerah tersebut dengan pakaian biasa,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Gara-gara Gergaji Misterius, Warga Kandangmas Kudus Marah

Warga menunjukkan gergaji di Desa Kandangmas, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga menunjukkan gergaji di Desa Kandangmas, Dawe, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Warga Desa Kandangmas  Kecamatan Dawe, Kudus, menemukan satu alat bukti pembalakan liar. Yaitu sebuah gergaji misterius di lokasi penebangan liar. Karena gergaji ditemukan tanpa pemilik.

Senjata gergaji modifikasi tersebut ditemukan oleh Harjono, seorang warga setempat yang hendak meladang.

“Lokasinya di ladang milik saudara saya. Saya memberitahu ke pelaku bahwa ladang itu milik saudara saya,” katanya saat ditemui MuriaNewsCom.

Dia segera memberi tahu saudaranya seketika di kampung.Namun ketika kembali, pelaku  sudah tidak ada, begitupun dengan pohon yang sudah tumbang itu.

Menurutnya, para pelaku memotong pohon menggunakan alat biasa, yakni gergaji yang di modifikasi. Dengan pelakunya berjumlah dua orang.

“Mereka itu berkelompok, jadi saling membagi tugas dalam menjalankan aksinya tersebut,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Pemkab Kudus Siap Bayar Ganti Rugi Tanah Logung yang Digugat Warga, Asal….

Dokumen

Dokumen

 

KUDUS – Kasus antara Pemkab Kudus dan warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Logung, kini sudah masuk di ranah Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. Dalam hal ini, pemkab menegaskan jika pihaknya siap untuk membayar ganti rugi tanah sesuai dengan keputusan PT, meskipun jika hasilnya nanti sama dengan yang diputuskan PN Kudus.

Meski demikian, menurut Sekda Kudus Noor Yasin, ada yang harus menjadi pertimbangan untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Karena, pihaknya tidak berkeinginan menimbulkan permasalahan lagi di masyarakat.

“Warga yang melakukan gugatan kan tidak semuanya, jadi kami khawatir jika memberikan harga ganti rugi berbeda dengan yang awal, justru akan terjadi kecemburuan. Sebab, warga lama mendapatkan ganti yang lebih sedikit ketimbang yang baru,” katanya kepada MuriaNewsCom

Selain itu, pihaknya juga tidak ingin memecah warga menjadi kelompok-kelompok dengan ganti rugi yang berbeda. Karena, pemkab menginginkan warga tetap bersatu dan memiliki Logung nantinya.

Yasin mengatakan, putusan PN Kudus sebelumnya menyebutkan, penggantian ganti rugi untuk lahan miring yang sebelumnya seharga Rp 28 ribu menjadi Rp 39,7 ribu untuk tiap meternya. Sedangkan lahan datar, harus diganti pemkab dengan nominal Rp 44,2 ribu dari sebelumnya Rp 31 ribu per meter.

Mengenai urusan tanah yang berada di luar kudus, katanya, sudah diserahkan kepada provinsi. Sebab, bukan kewenangan Pemkab Kudus untuk mengatasi persoalan lahan di luar Kudus. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Kasus Logung Kini Sudah Masuki Ranah PT Jateng

Dokumen

Dokumen

 

KUDUS – Proses gugatan warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Logung kini sudah memasuki ranak Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah. Dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri (PN) Kudus sudah mengajukan berkas dari kedua belah pihak yang mengajukan banding, baik dari pihak Pemkab Kudus maupun warga.

Humas Pengadilan Negeri Kudus Ahmad Syafiq mengatakan, kasus Logung ini naik ke PT Jateng, usai warga tidak puas dengan putusan PN Kudus dan sepakat mengajukan kasasi. Begitupun dengan pihak Pemkab Kudus yang juga mengajukan banding.

”Sudah kami limpahkan berkasnya beberapa pekan yang lalu. Jadi sekarang sudah menjadi kewenangan PT Jateng untuk menyelesaikan perkara tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, untuk pengajuan banding sudah terdapat aturannya, yakni dibutuhkan waktu 14 hari sejak putusan dari PN pada 23 Juli lalu, dan setelahnya masih menunggu 14 hari lagi sebelum diajukan ke PT. Dalam hal ini, katanya, untuk pengacara dari warga masih menggunakan Posbakum seperti yang dilakukan warga dalam persidangan di PN. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Berkas Kasus Logung Masih di Tangan PN Kudus

dok sidang logung murianews

dok sidang logung murianews

 

KUDUS –Berkas kasus gugatan warga Logung yang terkena dampak pembangunan Waduk Logung, hinggga kini masih berada di Pengadilan Negeri (PN) Kudus. Kasus ini, rencanya bakal di bawa ke Pengadilan Tinggi (PT) Jateng, oleh pihak tergugat maupun penggugat.

Hal tersebut, karena, pihak penggugat dan tergugat, sama-sama belum puas dengan hasil putusan dari PN Kudus, yang poinya penggugat merasa nilai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penggugat nilainya masih tidak sesuai yang diinginkan. Sedangkan, dari pihak tergugat menyebut jika keputusan PN yang mengharuskan mengganti rugi kepada penggugat, nilai terlalu tinggi.

Untuk itu, pihak tergugat, dalam hal ini Pemkab Kudus mengajukan banding. Kemudian, hal senada juga dilakukan penggugat, yang juga melakukan kasasi.

”Para warga mengajukan Kasasi pada sehari sebelum libur lebaran lalu. Mereka masih menginginkan lahan diganti sesuai dengan gugatan yang mereka layangkan waktu dulu pertama,” kata Humas PN Kudus Ahamd Syafiq, kepada MuriaNewsCom.

Dirinya mengatakan, jika berkas yang bakal diajukan ke PT Jateng, hingga kini masih dalam tahap dilengkapi.

Dalam aturan banding, katanya, dibutuhkan waktu 14 hari sejak putusan yakni 23 Juli lalu, dan setelahnya masih menunggu 14 hari lagi sebelum diajukan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Ini Mimpi Pak Menteri Jika Waduk Logung Kudus Selesai Dibangun

Pekerja menyelesaikan pembangunan Waduk Logung Kudus, Selasa (11/8/2015).

Pekerja menyelesaikan pembangunan Waduk Logung Kudus, Selasa (11/8/2015).

 

KUDUS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, mempunyai beberapa mimpi bila Waduk Logung selesai dibangun.

”Di antaranya Waduk Logung nantinya bisa untuk mengairi 5.200 hektare sawah, dengan kekuatan 200 liter air per detik,” kata Basuki di Kudus, Selasa (11/8/2015) sore.

Waduk bisa juga dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, yang mampu menghasilkan 0,5 Megawatt.

Proyek ini merupakan multiyears, yang didandani oleh APBN. Menurut dia, total dana untuk Waduk Logung ini sekitar Rp 584,936 miliar.

Bahkan kalau sudah jadi, bendungan ini akan berfungsi sebagai regulator sungai, seperti Kedungombo. Bisa meredeksi banjir sekitar 25 – 30 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juwana, Bambang Astoto, yakin jika pembangunan waduk akan selesati tepat waktu. ”Akselerasi proyek sangat dimungkinkan, lantaran didukung oleh geologi tanah,” kata Bambang.
(MERIE/AKROM HAZAMI)

Akankah Pembangunan Waduk Logung Kudus Libatkan Bandung Bondowoso? Karena Target Pembangunannya Kini Dipercepat

Pekerja menyelesaikan pembangunan Waduk Logung Kudus, Selasa (11/8/2015).

Pekerja menyelesaikan pembangunan Waduk Logung Kudus, Selasa (11/8/2015).

 

KUDUS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, menargetkan agar Waduk Logung bisa dipercepat dari targetnya semula.

“Rencana awal, proyek diselesaikan Desember 2018, tapi saya minta dipercepat 2017. Sehingga 2018 sudah bisa dimanfaatkan,” kata Basuki saat melakukan tinjauannya, di Kudus, Selasa (11/8/2015) sore.

Basuki bersama rombongan meninjau proyek pembangun Waduk Logung, di Kudus. Rombongan sempat mengamati kantor pembangunan waduk, langsung meninjau para pekerja, yang sedang menggarap proyek saluran pengelak tersebut.

Jika nantinya pembangunan selesai, waduk bisa berguna untuk mengairi 5.200 hektare sawah. Yakni dengan kekuatan 200 liter air per detik. Waduk juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, yang mampu menghasilkan 0,5 Megawatt.

Sampai saat ini, progres pembangunan waduk mencapai lima persen, dari total proyek. “Ini sudah lebih cepat 1,5 persen dari perkiraan semula,” ungkapnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Putusan Final, Warga Logung Tak Diberi Ganti Rugi Tanah

foto Waduk Logung

foto Waduk Logung

KUDUS – Warga terdampak proyek terdampak proyek Logung yang mengajukan gugatan ke PN beberapa bulan bulan lalu, sudah menemui putusan. Majelis hakim memutuskan tidak mengabulkan permintaan mereka ganti lahan namun tidak menolak gugatan mereka.

Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Posbakum Suprayitno Widodo. Dia yang juga sebagai pengacara warga mengatakan bahwa putusan sudah final dari PN. “Warga tidak mendapatkan ganti tanah, mereka hanya dapat ganti uang dengan jumlah yang dinaikkan saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya untuk lahan miring yang Sebelum nya seharga Rp 28 ribu menjadi Rp 39,7 ribu untuk tiap meternya. Sedangkan lahan datar, harus diganti pemkab dengan nominal Rp 44,2 ribu per meter dari Rp 31 ribu saja.

Meski demikian, warga belum puas dengan hal tersebut. Mereka masih menimbang tumbang tentang putusan yang dilakukan PN terkait hal tersebut. “Warga mau berembuk dulu. Jadi apalah mereka akan memutuskan atau tidak kami belum tahu,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika warga menolak, maka hal yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kasasi. Namun jika nererima maka pemkab harus membayar sesuai keputusan majelis atau melakukan kasasi.

“Ada waktu selama 14 hari untuk itu. Mana yang setuju dan mana ynag tidak. Tinggal mereka yang menentukan,” jelasnya.

Namun dia menyesalkan putusan PN ynag menganti dengan yang saja dalam gugatan, sebab warga ingin dengan ganti tanah. Sedangkan alaaan PN adalah kalau ganti tanya dinilai tidak jelas tanah mana yang disediakan. (FAISOL HADI/SUWOKO)

Kuasa Hukum Pemkab Kudus Salahkan Perangkat Desa Kandangmas

Lokasi pembangunan proyek Waduk Logung di Desa Terangmas, Kecamatan dawe, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Kuasa Hukum Pemkab Kudus dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus, Muchamad Mastur menyatakan, pengukuran dan data tanah diperoleh dari perangkat desa. Di data tersebut tidak ada nama Marfuah. Namun pihak penggugat mengatakan tanah Marfuah juga terkena proyek.

Lanjutkan membaca

Hakim Persidangan Gugatan Konsinyasi Waduk Logung Periksa Lahan

Lokasi pembangunan proyek Waduk Logung di Desa Terangmas, Kecamatan dawe, Kabupaten Kudus. (MURIA NEWS/FAISOL HADI)

KUDUS – Majelis Hakim dalam sidang gugatan konsinyasi pembangunan Waduk Logung, memenuhi permintaan pemeriksaan terhadap tanah terdampak pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Kudus, Selasa (19/5/2015).

Lanjutkan membaca

Pohon Logung Aset Pemkab, Bukan Milik Pribadi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pandawa memberikan keterangan pers, Selasa (12/5/2015). (MURIA NEWS/FASIOL HADI)

KUDUS – Kengototan LSM Pandawa untuk meneruskan proses hukum terhadap penebangan pohon di areal lahan yang terkena proyek Waduk Logung, disertai alasan bahwa pohon-pohon itu adalah milik Pemkab Kudus. Bukan milik mereka yang pribadi atau desa.

Lanjutkan membaca

Laporan Penebangan Pohon Logung, LSM Pandawa Dicuekin

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pandawa memberikan keterangan pers, Selasa (12/5/2015). (MURIA NEWS/FASIOL HADI)

KUDUS – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pandawa merasa dicueki aparat kepolisian, terkait dengan laporan yang disampaikannya setahun lalu. Yaitu soal dugaan penebangan pohon milik Pemkab Kudus, yang terletak di lahan proyek Waduk Logung.

Lanjutkan membaca