Kapal Nelayan di Jepara Banyak yang Belum Diverifikasi Ulang

f-upload jam 12, kapal (e)

Ratusan kapal bersandar bersandar di muara sungai (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kapal milik nelayan di Kabupaten Jepara ternyata masih banyak yang belum diverifikasi ulang. Pihak Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar Jepara mencatat, masih ada sekitar 50 persen yang belum diverifikasi atau belum dilakukan pengukuran ulang kapal.

“Kami melakukan pengukuran ulang kapal nelayan. Sampai saat ini, sudah 50 persen kapal yang selesai diverifikasi, sisanya belum,” ujar Syahbandar Jepara Suripto, Jumat (8/4/2016).

Menurut dia, sesuai dengan arahan dan aturan yang ada, pengukuran ulang tersebut meliputi pengukuran badan kapal. Apakah sesuai dengan dokumen yang diajukan atau tidak.

“Semua kapal yang ada di Jepara harus diukur ulang. Ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, setelah dilakukan pengukuran ulang terhadap sejumlah kapal, ditemukan kapal nelayan yang sudah dimodifikasi. Sehingga, hal tersebut mengubah ukuran badan kapal.

“Pengukuran ulang ini berkait dengan kapasitas kapal atau gross tonage (GT). Apakah GT-nya sesuai dengan ukuran kapal atau tidak,” kata Suripto.

Dia juga mengemukakan, pengukuran ulang kapal, berkaitan dengan GT kapal. Apalagi sebelumnya juga pernah ditemukan pelanggaran besaran GT tidak sesuai dengan objek aslinya.

“Misalnya dilaporkan kapal mempunyai GT sekian, namun saat dicek di lapangan itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan,” katanya.

Dia menambahkan, perbedaan laporan itu, membuat pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Sebab, lebih besar GT yang dimiliki satu kapal, pajaknya lebih besar.

“Jika GT kapal tidak sesuai dengan yang dilaporkan, sama saja mereka merugikan negara. Pajak yang dibayarkan juga lebih sedikit,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Duh, Proses Verifikasi Kapal di Juwana Terkendala Aturan

Sejumlah kapal tampak bersandar di pelabuhan Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah kapal tampak bersandar di pelabuhan Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Banyak kapal yang biasanya beroperasi di pelabuhan Juwana saat ini enggan berlayar, lantaran terganjal aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu menjadi kendala tersendiri bagi petugas di Pelabuhan Juwana untuk melakukan verifikasi ulang terkait dengan kapasitas atau gross tonage (GT).

“Kapal yang diverifikasi biasanya yang hendak berlayar. Tapi, banyak kapal yang tidak berlayar karena terkendala aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akibatnya, banyak kapal yang belum dilakukan proses verifikasi,” ujar Syahbandar Juwana, Pati, Edi Sukisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (5/4/2016).

Tak hanya itu, proses verifikasi mestinya atas izin pemilik kapal. “Kita tidak sembarangan asal melakukan verifikasi. Kita harus mendapatkan izin dari pemilik kapal,” imbuhnya.

Belum lagi, kata dia, pengukuran ulang mengharuskan diganti bila kapal berganti nama dan bodi. Aturan itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013.

Kendati demikian, pihaknya optimistis bisa melakukan verifikasi ulang terhadap ribuan kapal yang ada di pelabuhan Juwana. “Kendala memang ada. Namun, kita upayakan semua kapal yang berlayar akan dilakukan verifikasi ulang. Itu untuk menyelamatkan pendapatan negara,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan Kapal di Juwana Pati Diverifikasi Ulang

uplod jam 1800 kapal diverifikasi (e)

Sebuah kapal besar bersandar di pelabuhan Juwana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Banyaknya temuan kapal dengan kapasitas atau Gross Tonage (GT) yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan membuat Kantor Perhubungan Laut Pelabuhan Juwana melakukan verifikasi ulang. Hal itu diharapkan supaya GT kapal yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Syahbandar Juwana, Pati, Edi Sukisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (5/4/2016) mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan verifikasi atau pengukuran ulang kapal nelayan sebanyak 360 kapal. Artinya, 30 persen kapal yang ada di Juwana saat ini sudah dilakukan verifikasi ulang.

“Langkah ini kami ambil sesuai dengan instruksi dari Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, semua kapal yang ada di Pelabuhan Juwana dilakukan verifikasi ulang. Jadi, laporan GT sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Edi.

Sebelumnya, pihaknya mengaku ada beberapa kapal yang tidak sesuai dengan kapasitas yang dilaporkan. Mereka biasanya mengurangi kapasitas yang dilaporkan untuk menekan biaya pajak.

“Manipulasi data itu biasanya untuk menekan biaya pajak supaya membayarnya lebih sedikit. Soalnya, semakin besar kapasitas kapal yang dilaporkan, semakin besar pula pajak yang dikenakan,” imbuhnya.

Untuk mengatasi kerugian pemerintah akibat manipulasi data kapasitas kapal tersebut, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang hingga seratus persen. “Ada sekitar 1.200 an kapal di pelabuhan Juwana. Ini baru 30 persen yang diverifikasi ulang. Program ini akan dilanjutkan hingga semua kapal terverifikasi,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami