Tol Semarang-Batang Terancam Tak Bisa Digunakan Saat Mudik Lebaran

MuriaNewsCom, Semarang– Jalan Tol Semarang-Batang terancam tidak bisa difungsikan pada saat arus mudik Lebaran tahun ini. Ini disebabkan masih adanya tanah seluas 228 meter persegi di Kelurahan Tambak Aji, Kota Semarang yang belum diserahkan pemiliknya.

Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang, Hadi Susanto, mengatakan, lahan milik Sri Urip Setyowati tersebut uang ganti untungnya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang sejak setahun lalu.

Namun, lanjut dia, proses konsinyasi lahan tersebut tidak kunjung tuntas. Ia mengakui terdapat sengketa atas lahan yang berada di Jalan Wahyu Asri Utara VIII/ AA.36, Kelurahan Ngaliyan tersebut.

“Bahkan BPN sudah mencabut hak kepemilikan atas tanah tersebut dan menyatakan lahan tersebut sebagai tanah negara,” katanya dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan panitia pengadaan tanah proyek tol ini bahkan sudah mengirimkan surat permohonan ke PN Semarang agar bisa mengeksekusi tanah tersebut. Namun, lanjut dia, hingga saat ini belum ada tanggapan atas permohonan itu.

Ia menjelaskan. masih ada waktu sekitar sebulan untuk menuntaskan pembebasan sebidang tanah itu agar pembangunan proyek tol ini tepat waktu.

“Paling tidak akhir Maret 2018 harus sudah bebas. Proses pembangunan agar bisa dibuka saat mudik nanti butuh dua bulan,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara PN Semarang M.Sainal mengatakan. akan mengecek keberadaan berita acara penitipan uang ganti rugi warga terdampak proyek Tol Semarang-Batang itu.

“Di berita acara konsinyasi tentunya ada pihak yang berhak menerima uang ganti rugi tersebut,” terangnya.

Jika memang masih terdapat sengketa atas lahan yang dimaksud, kata dia, maka harus dituntaskan dahulu. Menurut dia, pengadilan tidak bisa begitu saja melaksanakan eksekusi atas objek tertentu tanpa ada permohonan.

“Kalau meminta dieksekusi, tertu harus ada permohonan yang disampaikan ke pengadilan,” katanya.

Berkaitan dengan proyek jalan tol ini, lanjut dia, pengadilan tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

“Pengadilan merupakan lembaga independen yang memutus suatu perkara atas azas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Nasib 4 Sekolah di Kendal yang Tergusur Tol Masih Terkatung-katung

MuriaNewsCom, Kendal  Tiga sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kendal kenda dampak pembangunan tol Semarang-Batang. Empat sekolah itu telah digusur, dan siswanya mengungsi belajar di bangunan madrasah ibtidaiyah (MI).

Sudah tiga bulan siswa di sekolah-sekolah tersebut mengunsgi belajar, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait ganti rugi lahan maupun pembangunan gedung baru.

Empat SD yang kena dampak proyek tol itu, yakni SD Sumberagung 1 dan SD Sumberagung 2 Kecamatan Weleri; SD Sumbersari, Kecamatan Ngampel; SD Protomulto, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan SMP 2 Pegandon, Kecamatan Pegandon.

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal, Joko Supratikno, Jumat (9/2/2018) mengatakan, penentuan lokasi dan pembangunan gedung baru masih menunggu kesepakatan (MoU) antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan pihak desa.

Ia menyebut, pihaknya hanya sebagai fasilitator antara BUJT dengan pihak desa. Karena bangunan sekolah dan tanah merupakan milik/aset pemerintah desa.

“Jadi kesepakatannya antara desa dengan BUJT, bukan dengan Disdikbud. Baru setelah ada kesepakatan akan kami mintakan persetujuan atau mengetahui kepala daerah yakni bupati Kendal,” katanya.

Ia menyebut, hingga kini kesepakatan antara BUJT dengan pihak desa belum dilaksanakan. Sehingga pihak Disdikbud belum bisa menentukan lokasi dimana empat sekolah itu akan dibangun nantinya. “Kami hanya fasilitator saja antara BUJT dengan Desa dan sekolah,” ujarnya.

Salah satu sekolah terdampak tol, SMP 2 Pegandon di Desa Rejosari. Bangunan sekolahnya bersebelahan persis dengan proyek tol Semarang- Batang. Tiga ruang kelas yang berada di sebelah selatan sekolah itu sudah rata dengan tanah.

Kepala SMP 2 Pegandon, Darmono mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya mengikuti rapat antara pihak pengembang proyek dengan pemkab mengenai nasib sekolah yang dipimpinnya. “Hasil rapatnya nanti sekolah kami akan direlokasi ke tempat baru. Lokasinya tidak jauh dari lokasi yang saat ini,” ucapnya.

Ia berharap jika benar akan direlokasi, maka aset yang dimiliki sekolahnya tetap sama di lokasi yang baru. “Kalau sudah demi kepentingan nasional, mau tidak mau kami harus mengalah, asalkan jika berada di lokasi baru maka kami mendapatkan apa yang kami miliki sebelumnya,” ucapnya.

Sementara itu, Humas PT Waskita Karya Proyek tol Semarang – Batang Seksi IV dan V, Agus Khozin menuturkan, pihaknya memastikan segera menyediakan lokasi baru untuk sekolah yang terkena dampak pembangunan proyek tol. “Secepatnya kami akan carikan lokasi baru dan di bangun sekolah baru,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang Masih Bermasalah, Ini Solusi dari DPRD

MuriaNewsCom, Semarang – Proses pembebasan lahan untuk proyek tol Semarang-Batang, hingga kini masih bermasalah. Jika dibiarkan berlarut, dikhawatirkan proyek ini tak akan bisa rampung sesuai target.

Padahal targetnya, Mei 2018 mendatang, proyek pembetonan sudah rampung. Sehingga jalan tol ini sudah harus bisa digunakan untuk mudik Lebaran 20118 mendatang.

Saat ini proses pembebasan lahan yang masih terkendala berada di seksi IV dan V tol Semarang-Batang.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso lahan yang belum dibebaskan di seksi ini rata-rata adalah tanah wakaf berupa masjid, mushala, sekolah dan tanah permakaman.

Ia meminta agar pemerintah agar lebih akomodatif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi selain kendala pembebasan lahan, kendala yang dihadapi adalah permintaan jumlah perlintasan jalan tol yang diminta warga meningkat.

“Untuk tanah wakaf masih dalam pengurusan di Kementerian Agama. Kendala lainnya, permintaan warga meningkat untuk perlintasan penyebrangan jalan tol baik dalam bentuk underpass ataupun overpass,” katanya, Selasa (23/1/2018).

Hadi mengusulkan terkait persoalan tersebut bisa diselesaikandengan penggantian bangunan. “Jika tanah kas desa bisa disewa untuk konstruksi, sedangkan untuk tanah wakaf bisa dilakukan penggantian bangunan,”katanya dalam keterangannya Rabu (23/1/2018) di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan terkait penyeberangan, perlu adanya konsisten terhadap DED (design engineering detil) yang telah disepakati. Meski demikian, ia menyarankan jika memungkinkan tetap harus akomodatif edengan masukan masyarakat.

Hadi menyebut bahwa saat ini pada seksi IV, dari 1.945 bidang tanah (141,842 hektare) yang dibebaskan baru 1.600 bidang (126,67 hektare) atau sebesar 89,3% dari total lahan. Sementara, di seksi 5 dari 2.698 bidang tanah (146,56 hektare), baru sebesar 89,96% atau 2.630 bidang tanah (131,85 hektare) yang sudah dibebaskan.

Editor : Ali Muntoha