Benarkah Pakai GPS di HP Saat Berkendara Ditilang? Ini Penjelasan Polri

MuriaNewsCom, Semarang – Belakangan terakhir beredar kabar pengendara mobil dilarang merokok dan menggunakan aplikasi GPS pada HP saat berkendara. Kabar ini mencuat seiring digelarnya Operasi Keselamatan Lalu Lintas oleh Polri mulai 5 Maret 2018.

Kabar ini membuat resah warga, terutama para driver angkutan online yang memanfaatkan aplikasi GPS di ponsel untuk bekerja.

Ternyata kabar tersebut tak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Dilansir dari Tirto.id, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menegaskan, Polri memang melarang pengendara menggunakan gandget seperti HP selama mengemudi.

Itu menurut dia, karena bisa menganggu konsentrasi. Namun menurut dia, larangan itu tidak berlaku apabila HP diletakkan di dashbor, seperti penggunaan Global Positioning System (GPS) saat berkendara.

Menurut Setyo hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Tidak boleh itu adalah ketika mengemudi dan menggunakan HP, sehingga mengganggu konsentrasi. Kalau HP dipasang di dashbor dan di-setting sebelum dia berangkat, tidak ada masalah,” katanya.

Begitu juga dengan merokok. Menurut dia, saat mengemudi dan merokok maka tangan yang digunakan untuk memegang kemudi hanya satu. Karena tangan yang satu memegang rokok, kondisi ini menurut dia, cukup berbahaya.

Terkait penggunaan GPS di dalam mobil, Setyo menyatakan hal itu diperbolehkan, asalkan tetap fokus dan GPS harus diatur terlebih dahulu sebelum berangkat. Kemudian, harus menggunakan mode suara.

Ia melanjutkan, penilangan juga tidak akan berlaku kepada pengendara yang menggunakan headset di salah satu telinganya, asalkan kedua tangan tetap fokus memegang kemudi.

Namun, Setyo tidak menjawab tegas apakah pengendara motor yang menggunakan headset—baik di satu maupun dua telinga—akan ditilang atau tidak. Ia hanya menjawab: “Dia enggak dengar kiri-kanannya. Ya itu ‘kan bahaya juga [meski tangannya di kemudi],” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

VIRAL!! Tak Terima Ditilang Emak-emak di Kudus Gigit Tangan Polantas

MuriaNewsCom, Kudus – Tak terima ditilang, aksi emak-emak di Kudus ini bikin mengelus dada sekaligus menggelikan. Ia mengigit tangan polantas Kudus yang coba menghentikannya, Kamis (22/2/2018).

Pelaku pengigit petugas satlantas Polres Kudus itu, diketahui bernama Anik Tri Kurniawati (45). Ia ibu rumah tangga warga Jepang Pakis RT 3 RW 05 Kecamatan Jati. Apesnya, aksi tersebut terekam kamera dan menjadi viral di dunia maya.

Kepada MuriaNewsCom, Kasatlantas Polres Kudus AKP Eko Rubiyanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, saat itu petugas sedang melakukan pengamanan jalur di Jl A Yani Perempatan Bank BNI 46 Desa Panjunan Kecamatan Kota Kudus, pukul 06.30 WIB.

“Petugas kami atas nama Erlangga Hananda Seto sedang melakukan penjagaan. Lalu datanglah ibu itu, tidak menggunakan helm. Lalu petugas menghentikannya namun berusaha melawan dengan mengigit dan menabrakan kendaraannya kepada petugas,” tuturnya, dihubungi Kamis sore.

Ia menuturkan, dari pemeriksaan yang bersangkutan tak memiliki SIM dan STNK yang dibawa tak sesuai dengan kendaraan yang ditunggangi.

“Petugas kemudian menyita kunci kendaraan, tidak terima yang bersangkutan lantas mengigit petugas kami. Saat ini yang bersangkutan (pelaku pengigitan) tengah diperiksa di Satreskrim Polres Kudus. Terkait perbuatan ibu tersebut petugas kami juga telah membuat laporan resmi tentang perbuatan tak menyenangkan dan melawan petugas,” imbuh Eko.

Aksi gigit Anik juga terekam oleh video amatir warga. Didalam rekaman video tersebut Anik memakai gamis warna biru dan menunggangi Yamaha Mio nopol K 2899 HR warna ungu.

“Balikno kunciku, Matahari kebakaran, Matahari kebakaran, Balikna kunciku (sambil mengigit petugas). Gak pakai helm berapa tak kasih satu juta,” ujarnya dalam video tersebut.

Dalam video lain, nampak emak-emak itu tidak terima dan hendak menggelandang motornya. Ia juga berteriak-teriak lantang didepan polisi.

“Tiga belas juta, tiga belas juta,” tuturnya tanpa tujuan jelas sambil mengacung-acungkan jari.

Kasatlantas Polres Kudus membenarkan terkait video tersebut. Ia menyatakan, video tersebut merupakan rekaman amatir dari warga.

Editor: Supriyadi

Tak Punya SIM A Umum Sopir Taksi Online Bakal Ditilang

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah mewajibkan seluruh sopir taksi online mempunyai SIM A Umum. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Februari 2018. Jika tetap beroperasi dengan SIM A biasa, sopir taksi online bisa ditilang.

Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Polda Jawa Tengah juga menyosialisasikan aturan ini. Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Bakharuddin mengatakan, pada tahap awal pihaknya akan menggencarkan sosialisasi mengenai ketentuan ini.

Kepolisian, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Pehubungan, Organda, serta pengusaha penyelenggara angkutan.

Menurut dia, sosialisasi akan menyasar pada komunitas pengemudi taksi daring agar tujuan yang akan dicapai lebih efektif. “Sosialisasi akan lebih efektif melalui komunitas,” katanya, Jumat (2/2/2018).

Ia menyebut, pelaksanaan Permenhub 108 berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Taksi online, dimasukkan dalam kategori angkutan umum, lantaran beroperasi dengan mengangkut penumpang.

Oleh karena itu, kata dia, unsur keselamatan penumpang harus menjadi perhatian. “Taksi online menarik biaya dari penumpang, sehingga secara kaidah masuk dalam kategori angkutan umum,” katanya.

Ia menegaskan aturan tersebut diyakini akan lebih menguntungkan bagi taksi online. Terlebih payum hukum yang mengatur tentang keberadaan angkutan online saat ini sudah jelas.

Editor : Ali Muntoha

Viral, Video Polisi di Grobogan Diomeli Warga saat Melangsungkan Razia, Begini Penjelasan Kapolres

Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano menggelar jumpa pers menyikapi adanya tayangan video yang berisi protes warga terhadap anggotanya yang melakukan kegiatan razia, Rabu (13/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSebuah tayangan video yang menggambarkan dua polisi lalu lintas sedang diomeli warga saat melangsungkan razia, saat ini sedang jadi trending topik warganet. Terlebih setelah video berdurasi sekitar 3 menit, 28 detik itu diunggah melalui media sosial maupun youtube, sejak beberapa hari lalu. Hingga saat ini, video tersebut sudah ditonton jutaan orang.

Peristiwa yang direkam dalam video tersebut terjadi di Grobogan. Tepatnya, di ujung jalan kampung Dusun Sanggrahan, Desa Gatasrejo, Kecamatan Grobogan. Ujung jalan kampung ini bertemu dengan jalan raya Purwodadi-Pati.

Baca: Duel dengan Maling, Warga Raguklampitan Jepara Dilarikan ke RSUD

Dalam video itu terlihat ada beberapa orang yang mendatangi dua polisi yang sedang menindak pelanggar diujung jalan. Selanjutnya, warga tersebut melancarkan protes pada polisi karena tindakannya melakukan kegiatan di jalan kampung dianggap kurang tepat.

Sebelumya, beberapa orang itu terlihat berada di sebelah timur jalan raya Purwodadi-Pati. Melihat ada dua polisi melakukan penindakan di ujung jalan kampung, beberapa warga ini kemudian mendekat ke lokasi kejadian. Setelah itu, mereka sempat melakukan protes pada polisi.

“Ini jalan kampung, pak. Kalau mau razia di jalan raya,” kata salah seorang warga pada polisi.

Baca: Zainal,Warga Desa Tubanan Ini Serang Polisi di Alun-Alun Jepara

Terkait dengan tayangan video itu, Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano sempat menggelar jumpa pers, Rabu (13/12/2017). Dalam kesempatan itu, Satria menegaskan, apa yang dilakukan anggotanya sudah sesuai aturan.

Dijelaskan, sampai saat ini, masih adanya sebagian masyarakat berasumsi rumah dekat, jaraknya juga tidak jauh, mereka berpikir jalan kampung itu bebas dari pelanggaran.

“Pengendara yang tidak melengkapi administrasi, tidak melengkapi fisik kendaaraannya, tidak melengkapi kelengkapan lainnya, helm, sudah dinyatakan melanggar. Bagi kami jika sudah berkendara di jalan, tentu ada risikonya,” ujarnya.

Aksi protes warga terhadap anggota polisi yang melakukan kegiatan penindakan di jalan kampung Dusun Sanggrahan, Desa Gatasrejo, Kecamatan Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Satria menjelaskan, video itu dinilai tidak utuh karena diambil pada bagian petugas yang melakukan penindakan di jalan kampung. Padahal, dalam radius 100 meter dari gang itu memang sedang dilakukan razia resmi yang melibatkan banyak personil dan dipimpin seorang perwira.

“Jadi, saat razia itu memang ada petugas yang siaga di ujung jalan kampung tersebut. Hal ini dilakukan karena banyak pengendara yang memutar balik menuju jalan kampung untuk menghindari razia,” jelasnya.

Baca: Takut Dirazia, Pemuda Robayan Jepara Ugal-ugalan Hingga Tabrak Polisi

Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Panji Gede Prabowo menambahkan, kejadian razia yang jadi viral kemungkinan terjadi pada Agustus 2017. Hal itu berdasarkan adanya umbul-umbul Agustusan dalam tayangan dalam video tersebut. Dia mengaku heran kenapa video tersebut baru ramai saat ini.

Panji menuturkan, lokasi razia selama ini merupakan salah satu titik rawan kecelakaan. Indikasinya, dari Januari-Desember sudah terjadi 4 kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut yang mengakibatkan 4 korban jiwa. 

Terkait aksi protes dan berujung pengusiran, Panji menuturkan, tindakan itu bukan dilakukan warga setempat. Hal ini berdasarkan keterangan warga dan RT sekitar dilokasi itu.

“Orang yang marah-marah dalam video itu bukan warga Sanggrahan. Kami sudah minta penjelasan dari Ketua RT dan RW setempat,” katanya.

Editor: Supriyadi

Bisa Sebutkan Nama Pahlawan, Pelanggar Lalin di Grobogan Bebas Sanksi Tilang

Seorang petugas memberikan tebak nama gambar pahlawan saat razia operasi Zebra Candi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para pelanggar lalu lintas di Grobogan dapat dispensasi khusus tidak dikenakan sanksi tilang. Hal itu terlihat Hal ini terlihat saat anggota Polres Grobogan menggelar razia pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2017 di selatan bundaran Simpanglima Purwodadi, Kamis (9/11/2017).

Dispensasi itu tidak diberikan begitu saja tetapi ada syaratnya. Yakni, pelanggar lalin harus bisa menyebutkan nama pahlawan yang ditunjukkan petugas.

“Kalau jawabannya benar kita kasih dispensasi. Sebaliknya kalau jawabannya salah, kita tilang. Ini kita lakukan dalam rangka memperingati hari Pahlawan 10 November,” kata Kanit Patroli Satlantas Polres Grobogan Ipda Afandi di sela-sela kegiatan razia.

Dalam razia itu ada enam poster berisi gambar pahlawan nasional yang dibawa petugas. Yakni, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Pattimura, Sisingamangaraja, dan Moh Hatta.

Saat ada pelanggar yang terjaring, petugas langsung mendekat dan meminta pengendara menyebutkan nama pahlawan nasional yang ada dalam gambar tersebut. Saat menunjukkan pada pengendara, petugas menutup nama pahlawan yang tertulis dibawah gambar.

Beberapa pengendara terlihat cakap menyebutkan nama pahlawan yang gambarnya dibawa petugas. Namun, tidak sedikit pengendara keliru menyebutkan nama, terutama gambar pahlawan Imam Bonjol yang dikira Pangeran Dipnegoro.

“Saya tahu. Ini adalah Pangeran Diponegoro,” kata salah satu pengendara saat ditunjukkan gambar Imam Bonjol.

Editor: Supriyadi

Sambut Hari Pahlawan, Pengendara di Kudus Diminta Tebak Nama Pahlawan saat Operasi Zebra Candi

Anggota OT menanyakan gambar pahlawan pada pengendara saat operasi Zebra Candi, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Menyambut Hari Pahlawan yang jatuh Jumat (10/11/2017), pengendara motor yang terjaring Operasi Zebra Candi 2017 diberikan tebak nama pahlawan di Indonesia.

Tebakan diberikan dari Komunitas Onto-onto Tok (OT) yang mengenakan baju veteran dengan didampingi petugas kepolisian Polres Kudus selama razia berlangsung.

Ketua OT, Sulikan (68) mengatakan, keterlibatan komunitasnya dalam razia baru kali pertama ini. Dalam kesempatan kali ini, mereka bertugas bertanya pada pengendara sambil menunjukkan poster.

“Ini nama pahlawan siapa?” tanyanya kepada pengendara sambil menunjukkan salah satu gambar pahlawan.

Baca: Jadi Perhatian Pengendara, “Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga” Ikut Operasi Zebra Candi

Sayangnya, selama bertanya kepada pengendara jarang yang bisa menjawabnya. Padahal, poster pahlawan yang dibawa merupakan poster pahlawan yang terkenal seperti Panglima Diponegoro, Jenderal Soedirman, dan pahlawan-pahlawan nasional lainnya.

Sementara, Wakapolres Polres Kudus M Ridwan menyebutkan, bertanya kepada pengendara soal pahlawan merupakan hal yang pas dalam momen Hari Pahlawan. Karena, kemerdekaan Indonesia yang dirasakan saat ini berkat jasa para pahlawan. Untuk itu, perlu untuk dikenang.

“Sudah sepatutnya dikenang dan dikenal. Kalau mereka adalah pahlawan dahulu, maka harapannya masyarakat kini menjadi pahlawan berlalulintas,” harapnya.

Dia menambahkan, bagi pengendara yang mampu menjawab dengan benar tokoh pahlawan akan diberi hadiah. Hanya, bagi yang kelengkapan kendaraan tak lengkap, tetap akan ditilang.

Editor: Supriyadi

E-Tilang Pelanggar Lalu Lintas di Rumah Langgar KUHAP

Polisi melakukan pencatatan bukti pelanggaran lalu lintas. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Praktisi hukum Th.Yosep Parera menilai tindakan kepolisian mendatangi rumah pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV untuk memberikan bukti pelanggaran (tilang) berisiko melanggar Pasal 167 KUHP.

“Penindakan polisi terhadap pelanggar lalu lintas harus berlandaskan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” kata Yosep di Semarang, Sabtu (30/9/2017) dilansir dari Antarajateng.com.

Petugas yang datang ke rumah warga terduga pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV untuk harus disertai surat tugas.

Baca : Siap-siaplah Ditamuni Polisi Kayak Gini Jika Terekam CCTV Langgar Lalin di Semarang

Menurut dia, masyarakat yang didatangi oleh petugas bisa menanyakan surat tugas atas tujuan mereka datang untuk melakukan penindakan. Jika tanpa disertai surat tugas, lanjut dia, petugas terancam melanggar Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain yang merupakan ruang privat tanpa izin.

“Warga bisa menolak, bahkan bisa sampai mengajukan gugatan perdata karena merasa dirugikan,” kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Semarang ini.

Sesuai dengan prosedur KUHAP, lanjut dia, seorang saksi yang terkait dalam suatu tindak pidana harus dipanggil secara patut. Oleh karena itu, menurut dia, polisi yang akan mengenakan tilang terhadap pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV bisa melayangkan surat panggilan terhadap yang bersangkutan.

Selain itu, kata dia, masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan penerapan tilang berbasis rekaman CCTV ini.

Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Karena belum diatur dalam Undang-undang, lanjut dia, maka aturan ini seharusnya tidak diterapkan.

“Kalau mau ya undang-undangnya harus direvisi lebih dulu,” tambahnya.

Sebelumnya, Polrestabes Semarang mendatangi rumah sejumlah pelanggar lalu lintas yang tertangkap basah melanggar dan terekam CCTV. Petugas bermaksud menyerahkan bukti pelanggaran terhadap pengendara yang dimaksud.

Editor :Akrom Hazami

 

Selama 2017, Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Didominasi Karyawan Swasta

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Polres Kudus gencar menggelar razia lalu lintas selama 2017. Berdasarkan razia tersebut, paling banyak pelanggar didominasi karyawan swasta. 

Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Polres Kudus AKP Eko Rubiyanto. Dia mengatakan, berdasarkan data total tilang selama 2017 ini mencapai 6.528 orang. Dari sembilan kriteria seperti sopir, PNS, pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, pedagang, tani, butuh dan lainnya, yang paling banyak adalah pelanggar dari karyawan swasta.

“Dalam bulan pertama di Januari, total pelanggar sejumlah 2115 orang. Dan paling banyak memang dari karyawan swasta dengan jumlah 976 sendiri,” katanya kepada MuriaNewsCom. 

Sementara pada Februari, pelanggaran dari karyawan swasta sejumlah 1.350 pelanggar. Sedang pada Maret per 8 Maret, karyawan swasta masih konsisten menduduki peringkat atas dengan pelanggaran 559. 

Pada posisi kedua, pelanggar paling banyak adalah kalangan sopir. Di Januari 2017, total pelanggaran dari sopir sejumlah 529 orang. Februari 667 orang dan kemudian Maret 229 orang sopir yang melanggar.

Sedang pada posisi terakhirnya adalah petani, yang mana hanya 15 orang di Januari, 34 orang di Februari dan 12 orang sampai 8 Maret 2017 ini. Petani paling sedikit lantaran mereka paling jarang terazia petugas.

“Kami giatkan razia untuk keamanan lalu lintas. Jika semuanya tertib maka lalu lintas juga lancar,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami 

Ditilang Harusnya Malu, Jangan Misuh

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

MULAI hari ini Rabu 1 Maret 2017 polisi di seluruh Indonesia menggelar operasi simpatik. Seperti sebelum-sebelumnya operasi ini digelar karena masyarakat pengguna jalan sangat rendah tingkat kesadarannya dalam menaati aturan lalu lintas. Padahal dari awal menyepelekan aturan ini yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Yang lebih parahnya lagi polisi yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini sering menjadi bulan-bulan, olok-olok dan dibully habis-habisan. Sosok polisi lalu lintas juga sering menjadi bahan cemoohan, yang dianggap mata duitan. Memang ini terjadi lantaran sikap oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kewenangannya untuk memeras pengendara lalu lintas yang melanggar.

Namun setelah gencar-gencarnya operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) digalakkan, ulah oknum-oknum tersebut kin pun mulai berkurang. Peluang mereka untuk memeras pengendara bersalah pun semakin sedikit. Petugas kini semakin tegas, dan tak mau damai.

Namun di balik sikap tegas polisi ini, justru juga memantik kebencian dari pelanggar. Lagi-lagi mereka menuding polisi mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang. Saat ditilang mereka kemudian “misuh” (mengumpat) dan memaki-maki. Kemudian disebarluaskan di media sosial.

Seharusnya pengendara lalu lintas itu malu. Mereka ditilang itu karena melanggar, seharusnya malu karena masih melakukan pelanggaran, bukannya misuh. Malu jika menerobos lampu lalu lintas, malu jika melanggar rambu-rambu, dan malu jika tak memiliki SIM apalagi mengendarai sepeda motor yang tak dilengkapi STNK.

Jika setiap orang mengedepankan rasa malu ini, tentunya tingkat pelanggaran akan sangat bisa ditekan dengan drastis. Namun sayangnya rasa malu ini hanya dimiliki segelintir orang saja. Yang ada justru mereka-mereka ini sangat masa bodoh dengan aturan-aturan itu.

Yang paling sepele dan sangat vital sebenarnya yakni helm. Banyak pengendara motor yang ogah-ogahan mengenakan helm. Banyak sekali alasanya. Jika sikap masa bodoh terhadap aturan ini terus dipelihara, bukannya angka kecelakaan bisa ditekan, tapi justru akan semakin bertambah.

Kita lihat saja, di semua daerah angka kecelakaan tiap tahun selalu dan selalu meningkat. Dari sekian banyak kecelakaan, sepeda motor yang paling banyak menjadi korban. Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menerapkan prinsip-prinsip safety riding.

Jika rasa malu dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas ini bisa meningkat, maka polisi-polisi juga tak bakal melakukan penilangan. Tugas mereka juga akan menjadi sangat ringan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan.

Jadi sudah tidak saatnya lagi kita misuh, marah dan nggrundel jika kena tilang. Sudah sepatutnya kita malu, karena kita melakukan pelanggaran. Selain itu, Pak Polisi juga mohon jangan mencari-cari kesalahan dan hentikan memalak pengendara, sehingga nama baik intitusi kepolisian akan sangat harum. (*)

Enam Hari Razia, 510 Pengendara di Grobogan Ditilang

Petugas Polres Grobogan melakukan razia kendaraan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Petugas Polres Grobogan melakukan razia kendaraan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski sosialisasi tertib berlalu lintas sudah seringkali dilakukan namun kedisiplinan para pengguna kendaraan bermotor di Grobogan ternyata masih rendah. Indikasinya, dalam pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2016 pada hari keenam, sudah ada 928 pengendara yang terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sampai hari keenam, kita sudah menjaring pelanggaran sebanyak 928 orang. Dari jumlah pelanggar ini, ada 510 yang kita tilang dan 418 lainnya diberikan teguran,” kata Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Nur Cahyo, Sabtu (21/5/2016).

Menurutnya, Pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2016 diselengarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Waktu pelaksanaannya dilakukan selama 14 hari, mulai 16-29 Mei.

Dalam kegiatan ini, petugas kepolisian bakal mengedepankan penindakan berupa tilang bagi pengendara yang melanggar. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor agar patuh terhadap aturan lalu lintas. Terutama terkait kelengkapan surat-surat berkendara seperti surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Terkait adanya operasi ini, Cahyo menyatakan, jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah menyampaikan sosialisasi pada masyarakat. Yakni, terkait bakal adanya pelaksanaan OperasiPatuh Candi 2016 tersebut.

”Sebelumnya, kita sudah sosialisasikan akan adanya pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2016 pada berbagai elemen masyarakat. Selain di tempat keramaian, kita juga menggelar sosialisasi pada komunitas yang ada disini,” imbuhnya.

Cahyo menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Selain itu, melalui kegiatan itu diharapkan akan bisa menurunkan angka kecelakaan dan pelanggaran serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat, khususnya dalam berlalulintas.

Editor: Supriyadi

Polres Kudus Peroleh Rp 1,2 Miliar dari Hasil Denda Tilang Selama Razia 2015

Kapolres Kudus AKBP M Kurniawan (kiri) didampingi Waka Polres Kudus Kompol Yunaldi menjelaskan jumlah tilang di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kapolres Kudus AKBP M Kurniawan (kiri) didampingi Waka Polres Kudus Kompol Yunaldi menjelaskan jumlah tilang di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Selama 2015, Polres Kudus sangat rutin melakukan razia atau operasi lalu lintas. Dalam setahun, tercatat 30.566 pengguna jalan yang terjaring razia dan ditilang.

Hal itu diungkapkan Kapolres Kudus AKBP M Kurniawan. Di dampingi Wakapolres Kudus Kompol Yunaldi, dia menuturkan kalau puluhan pelanggar lalu lintas ditilang. Dari hasil tilang yang dilakukan, diperoleh denda mencapai Rp 1,2 miliaran.

”Iya ada Rp 1,223,040,000 yang diperoleh dari tilangan. Sedangkan untuk pelanggar lalu lintas ringan, hanya diberikan teguran saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Teguran ringan yang dimaksud, lanjutnya adalah berupa peringatan dan pengarahan. Mengingat kesalahan yang tidak berat, seperti lupa menghidupkan lampu utama pada siang hari. Mengenai jumlahnya yang diberikan teguran, mencapai 26.582 pengguna kendaraan. Sehingga, jumlah keseluruhan adalah 57.158.

Jumlah itu, lebih banyak ketimbang pada 2014 lalu. Sebab tercatat, selama 2014, kendaraan yang ditilang sejumlah 29.266 kendaraan. Sedangkan yang diberikan teguran, jumlahnya mencapai 29 977.

”Untuk denda tilang selama 2014 juga tinggi, yakni Rp 919.000.000 atau lebih rendah dibandingkan 2015 sebesar 32,99 persen,” ujarnya.

Untuk menekan jumlah pelanggar lalu lintas selama 2016 ini, Polres Kudus menyiapkan beberapa strategi dalam menertibkan pengguna jalan. AKBP M Kurniawan memaparkan, beberapa upaya sudah dirancang sebagai resolusi di 2016. Di antaranya, adalah dengan mempertajam sasaran giat pendirian masyarakat tentang lantas.

Selain itu, Polres Kudus di 2016 juga melaksanakan pembinaan dengan sarana utama para karyawan. Hal itu harus segera dilakukan lantaran paling banyak yang melanggar adalah karyawan swasta.

”Jadi sasaran harus dipertajam, sehingga dapat menyadarkan masyarakat soal keselamatan lalu lintas. Dan di 2015 juga, pelanggar paling banyak didominasi dari kalangan karyawan swasta,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Upaya lain yang juga disiapkan adalah dengan binaan lantas secara langsung. Yang dilakukan dengan media elektronik serta radio. Dengan demikian, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang berkendara yang benar demi keselamatan.

”Kalau jenis pelanggaran macam-macam, ada yang tidak bawa helm, ada juga yang suratnya tidak lengkap. Makanya butuh pembinaan yang lebih serius dan meningkat,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Masih Nekat Angkut Penumpang, Polisi Tilang Kendaraan Bak Terbuka

Polisi menilang sopir truk yang digunakan untuk mengangkut orang. Hal ini membahayakan penumpang dan pengendara lainnya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Polisi menilang sopir truk yang digunakan untuk mengangkut orang. Hal ini membahayakan penumpang dan pengendara lainnya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski sudah sering diperingatkan, namun masih saja ada kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Akibatnya, tindakan tegas dilakukan dengan memberi sangksi tilang buat pengemudi kendaraan tersebut dalam pelaksanaan Operasi Zabra Candi 2015.

”Selain berbahaya, kebiasaan itu melanggar pasal 303 UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Kendaraan yang Tidak Sesuai Peruntukannya. Untuk itu, kami mengimbau pada semua sopir truk atau kendaraan terbuka lainnya agar tidak mengangkut penumpang. Kalau masih nekat, terpaksa kami tilang,” tegas Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Parno.

Menurutnya, salah satu alasan penggunaan kendaraan terbuka untuk mengangkut orang adalah menghemat biaya. Hal itu biasanya dilakukan saat ada acara besuk tetangga di rumah sakit atau menghadiri pengajian.

Padahal, tindakan itu cukup membahayakan penumpang maupun pengendara lainnya. Sebab, selama ini sudah sering terjadi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban, gara-gara kendaraan digunakan bukan semestinya.

”Sebelumnya, kami sudah sering memberikan sosialisasi tentang kelalulintasan. Melalui Operasi Zebra ini, diharapkan dapat mengetahui tolok ukur keberhasilan dalam sosialisasi itu,” tambah Parno. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Kapok Ditilang, Ratusan Warga Blora Serbu Polisi

Para pembuat sim mengantre untuk proses pembuatan SIM. (MuriaNewsCom/Priyo)

BLORA – Ratusan warga Blora menggeruduk Kantor Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Blora. Namun, banyaknya masyarakat tersebut untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).

”Menjelang lebaran seperti ini biasanya dimanfaatkan untuk perpanjangan SIM atau membuat SIM baru. Jadi memang banyak yang mengantre,” kata Kasatlantas Polres Blora AKP Eko Pujiyono, Senin ( 13072015).

Menurutnya sebagian besar dari pembuat SIM adalah warga petantaun yang pulang bertepatan dengan hari raya idul fitri. Alasannya, bermacam-macam. Salah satunya karena sering ditilang akibat tak memiliki SIM.

”Karena itu, permintaan SIM membludak. Jika dibanding hari-hari biasa pembuatan sim bisa mencapai dua kali lipat,” ungkapnya.

Sementara itu, Agung salah satu pengurus SIM mengaku memang baru bisa memeperpanjang SIM-nya lantaran keseharianya yang berada di luar daerah. Sehingga bertepatan dengan mudik ia manfaatkan untuk perpanjang SIM.

“Ini kebetulan bertepatan mudik lebaran. Selain itu masih ada waktu untuk membuat SIM. Harapannya saat arus balik, SIM sudah jadi,” tandasnya. (PRIYO/SUPRIYADI)