Bupati Jepara Menang Praperadilan Penetapan Tersangka Banpol

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, menang gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh Kejati Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi kembali lolos dalam jeratan kasus korupsi bantuan keuangan patai politik (banpol) untuk PPP. Hakim tunggal Lasito, dalam sidang di PN Semarang, Senin (13/11/2017) mengabulkan gugatan praperadilan Marzuqi terhadap Kejati Jateng atas penetapan tersangka dalam kasus banpol itu.

Hakim menyebut, penetapan tersangka terhadap Marzuqi tidak sah, karena tidak memenuhi minimal dua alat bukti.

“Menerima permohonan pemohon. Menyatakan surat perintah penyidikan atas nama termohon sebagai tersangka tidak sah,” katanya dikutip dari Antara Jateng.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bukti permulaan yang digunakan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak mencukupi.

Achmad Marzuki pernah ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan bagi PPP Kabupaten Jepara pada 2011-2012. Pada saat itu, penyidik menyampaikan dua alat bukti permulaan, yakni keterangan sejumlah saksi dan bukti surat.

Hakim Lasito menyatakan dua bukti tersebut belum memenuhi alat bukti yang cukup untuk menyatakan pemohon sebagai tersangka. “Saksi dan bukti surat yang disampaikan termohon tersebut belum bisa menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan pemohon,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi juga pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena dinilai kurang bukti. Namun SP3 itu kemudian digugat praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan gugatan dikabulkan.

Dalam putusannya, PN Semarang membatalkan SP3 dan memerintahkan penyidik untuk kembali mendalami alat bukti untuk penetapan kembali Achmad Marzuki sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam putusan itu, juga dijelaskan tentang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang atas terpidana dalam kasus itu yang sudah diadili bisa digunakan sebagai alat bukti.

Namun, Hakim Lasito menyatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk kembali menjerat Marzuki. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kusri, menyatakan menghormati putusan pengadilan itu. “Kami akan dalami dahulu putusan pengadilan ini,” katanya.

Menurut dia, dalam sejumlah bukti yang digunakan untuk menjerat Achmad Marzuqi sebenarnya sudah dijelaskan tentang peran bupati Jepara tersebut. “Alat bukti sebenarnya sudah cukup. Saksi yang diperiksa menyatakan ada perintah dari Achmad Marzuqi,” terangnya.

Sementara Kuasa hukum Ahmad Marzuqi, Moch Chayat, mengatakan, gugatan kliennya memang harus dikabulkan oleh majelis hakim. Menurutnya, pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka tidak sah sudah tepat.

Editor : Ali Muntoha

Biar Kapok, 52 Tersangka Miras Jepara Dilimpahkan ke Kejari

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan di acara pemusnahan miras dan barang bukti pelanggaran lainnya di mapolres. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sekda Jepara Sholih saat memberikan sambutan di acara pemusnahan miras dan barang bukti pelanggaran lainnya di mapolres. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pihak kepolisian dari Polres Jepara menggelar pemusnahan miras dan sejumlah barang bukti lainnya di mapolres setempat, Kamis (31/12/2015). Selain barang bukti yang dimusnahkan, tersangkanya akan diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Sedikitnya 52 orang tersangka miras telah diproses dan dilimpahkan ke Kejari Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin mengatakan, para tersangka tersebut dilimpahkan ke Kejari Jepara sebagaimana aturan yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kasus-kasus tersebut memang harus ditangani secara optimal agar bisa membuat jera.

“Kami berharap, kasus miras di Jepara ini semakin lama semakin berkurang bukan semakin bertambah,” kata Samsu.

Harapan yang sama juga ditekankan Sekda Jepara, Sholih mewakili bupati menyatakan bahwa miras sumber dari segala kemaksiatan dan kejahatan. Pihaknya juga sangat mendukung adanya operasi dan pemusnahan secara terbuka. Hal ini merupakan salah satu aksi masyarakat dalam upaya menagajak untuk mengurangi miras maupun kejahatan di Jepara.

“Pemkab akan terus mendukung, bersinergi dengan polisi dan segenap pelaku kemananan serta pihak terkait dalam upaya pemberantasan miras,” kata Sholih.

Dia juga mengemukakan, termasuk dari sisi regulasi yaitu dengan dicetuskan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Minuman Keras serta Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Prostitusi. Yang intinya pelanggaran keduanya kena denda 50 Juta. Baik itu penjual, pembeli maupun pengguna untuk miras dan penjaja umum, mucikari maupun PSK untuk prostitusi.

“Perda ini sendiri telah berlaku efektif pada tahun 2013 dan diharapkan diharapkan benar-benar membuat efek jera bagi para pelaku,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)