Dianggap Ilegal, PT SBAP Diminta Berhenti jadi Operator Pelabuhan Tanjung Bonang

Mantan Ketua Pansus Pelabuhan Tanjung Bonang, Puji Santoso. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Mantan Ketua Pansus Pelabuhan Tanjung Bonang, Puji Santoso. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah merekomendasikan penghentian PT SBAP dari perannya sebagai operator Pelabuhan Tanjung Bonang. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Ketua Pansus Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso, Rabu (6/4/2016).

Dijelaskan olehnya, rekomendasi tersebut didengarnya ketika rapat koordinasi antara pihak DPRD dengan Bupati Abdul Hafidz di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa (5/4/2016) petang kemarin. BPKP meminta agar operator pelabuhan dikembalikan kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) selaku operator yang sah.

Namun masih ada kendala soal penghentian SBAP, yaitu apakah penghentian dilakukan oleh Bupati atau oleh Menteri Perhubungan. “Bupati masih menanti petunjuk soal penghentian SBAP. Apakah oleh Bupati atau oleh Menteri Perhubungan,” bebernya.

Puji mengatakan, keberadaan PT SBAP dilatari oleh klaim dari PT Amir Hajar Kilsi (AHK) atas kepemilikan 25 hektare lahan di areal Pelabuhan Tanjung Bonang yang dikerjakan dengan investasi sebesar hingga Rp67 miliar. SBAP kemudian menahbiskan diri sebagai badan usaha pelabuhan atau BUP.

Namun kalau kemudian BPKP merekomendasikan penghentian SBAP sebagai operator pelabuhan, maka dari pemahamannya, SBAP tidak lengkap secara BUP. “SBAP hanya bermodalkan akta notaris dari kenotariatan alias belum disahkan sebagai BUP oleh Kemenhub,” terangnya.

Karena dianggap ilegal, maka SBAP diminta untuk dihentikan. Hal itu berbeda dengan PT PRK yang selama pembahasan di pansus kala itu, diketahui berizin BUP lengkap dari Menteri Perhubungan. PT PRK merupakan anak perusahaan PT RBSJ yang dibentuk bersama PT Bangun Arta Kencana.

Editor : Akrom Hazami

Pansus Butuh Konsultasi ke Tiga Instansi untuk Rekomendasi Polemik Pengelolaan Tanjung Bonang

Puji Santoso, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Puji Santoso, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang sedang konsen menyusun draf rekomendasi terkait polemik kepengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke.

Pansus berencana mengkonsultasikan draf rekomendasi dengan tiga instansi terlebih dahulu. Ketiga instansi tersebut adalah Kementrian Perhubungan RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Puji Santoso, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rembang membenarkan bahwa Pansus berencana untuk konsultasi dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dalam waktu dekat. Menurutnya, konsultasi ini terkait kebijakan yang terindikasi kontradiktif tentang ketentuan penerbitan izin pengelolaan pelabuhan.

Menurutnya, undang-undang kepelabuhan,yang mengatur izin pengelolaan dan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menjadi urusan Menteri Perhubungan.

“Tetapi ada ketentuan lain yang mengatur, untuk pelabuhan regional cukup izin Gubernur. Namun, ada informasi belum ada satu pun gubernur yang mengeluarkan izin semacam itu. Untuk itu kita perlu konsultasi dengan kementrian perhubungan,” ujar Puji Santoso, Selasa (1/9/2015).

Terkait konsultasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Puji Santososo menyatakan, akan lebih ditekankan apakah ada pajak reklamasi yang belum terbayar dan pajak bumi bangunan yang diindikasikan tumpang tindih.

Politisi Partai Gerindra ini juga akan mempertanyakan apakah ada kemungkinan tercampurnya anggaran dari daerah dan negara dengan dana swasta di pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Tanjung Bonang.

“Hasil konsultasi kita kepada Menteri Perhubungan, BPK dan Gubernur akan dituangkan dalam risalah untuk diparipurnakan. Kami belum bisa menjelaskan secara rinci tentang rekomendasi tersebut karena masih bersifat internal. Semoga saja di bulan ini (September 2015) akan selesai rekomendasinya,” kata Puji Santoso. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Agung Wiharto: Kami Akan Cek ke Penanggungjawab Pengiriman Mesin

Lokasi tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang saat proses pembangunannya mencapai 28,1 persen. (MuriaNewsCom/Amad Feri)

Lokasi tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang saat proses pembangunannya mencapai 28,1 persen. (MuriaNewsCom/Amad Feri)

REMBANG – Agung Wiharto, Sekretaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk angkat bicara soal beredarnya kabar tentang pemanfaatan jasa bongkar muat di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke.  Lanjutkan membaca

Ada Temuan Mencurigakan, Pansus DPRD Rembang Bakal Panggil Pimpinan Proyek Pabrik Semen

Lokasi tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang saat proses pembangunannya mencapai 28,1 persen. (MuriaNewsCom/Amad Feri)

Lokasi tapak pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang saat proses pembangunannya mencapai 28,1 persen. (MuriaNewsCom/Amad Feri)

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang berencana memanggil pimpinan proyek pabrik semen milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pansus yang konsen membahas polemik Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke tersebut ingin mengklarifikasi hasil temuan. Sebab berdasarkan hasil inspeksi mendadak (Sidak), Pansus menemukan adanya indikasi pemanfaatan jasa bongkar muat mesin milik perusahaan berplat merah tersebut.  Lanjutkan membaca

Inspeksi Tanjung Bonang, Pansus Temukan PT SBAP Beroperasi

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang saat inspeksi mendadak (Sidak) di Pelabuhan Rembang Terminal "Tanjung Bonang" Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke pada Selasa (14/7/2015). (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang saat inspeksi mendadak (Sidak) di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke pada Selasa (14/7/2015). (MuriaNewsCom/AHMADFERI)

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang terus berupaya mengurai polemik kepengelolaan di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke. Pansus kembali menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di pelabuhan yang berada di Desa Sendangmulyo tersebut pada Selasa (14/7/2015). Hasilnya, Pansus menemukan bahwa ada satu perusahaan yang nekat beroperasi, yakni PT Samudera Bahari Alam Persada (SBAP).

Puji Santoso, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa Sidak tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung lokasi operasional Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Selain itu lahan reklamasi yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antarinvestor juga tak luput dari pantauan. Lalu sejumlah barang, stokpile, seluruh alat berat dan aktivitas kapal tongkang tak luput dari Sidak tersebut.

“Kita sidak terkait dengan lokasi operasional BUP, maupun lokasi yang sudah ada reklamasinya, stokpile, barang, semua alat berat, kapal tongkang dan sebagainya, kita nanti tinggal mencari solusi yang sesuai aturan yang ada, hasilnya belum. Namun tadi PT SBAP beroperasi, tadi ada kapal tongkang sedang bersandar dan muatan,” ujar Puji Santoso, Selasa (14/7/2015). (AHMAD FERI/SUWOKO)

Lahan Reklamasi Tanjung Bonang Diklaim Investor Seluas 46 Hektare

Puji Santoso, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelabuhan Tanjung Bonang DPRD Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Puji Santoso, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelabuhan Tanjung Bonang DPRD Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang tercengan dengan pernyataan sejumlah investor di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke. Total luas lahan reklamasi pelabuhan yang berada di Desa Sendangmulyo itu diklaim telah mencapai 46 hektare. Padahal pihak Pansus menyatakan bahwa lokasi yang direklamasi hanya seluas 28 hektare. Lanjutkan membaca

Pansus Tunggu Keterangan Aktor Sejarah Pembangunan Tanjung Bonang

Maket Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Rembang Terminal "Tanjung Bonang" di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke. Pihak Pansus DPRD memilih menunggu hasil pertemuan antarpelaku sejarah pembangunan pelabuhan setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Maket Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Rembang Terminal “Tanjung Bonang” di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke. Pihak Pansus DPRD memilih menunggu hasil pertemuan antarpelaku sejarah pembangunan pelabuhan setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rembang memilih untuk menunggu keterangan dari mantan Bupati Rembang, Mochammad Salim untuk menerbitkan rekomendasi atas polemik Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke.

Mereka menyatakan bahwa Salim merupakan aktor penting dalam sejarah pembangunan pelabuhan di Desa Sendangmulyo tersebut. Apalagi, hingga kini masih terjadi saling klaim atas penguasaan lahan dan operasional pelabuhan oleh sejumlah investor.

”Jika Pansus harus mengundang secara resmi Pak Salim untuk dihadirkan, tentunya akan memakan waktu lama. Sebab proses pemanggilan seseorang yang sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan (Lapas) tentunya harus melalui izin resmi, baik itu dari Kementrian Hukum dan HAM maupun dari instansi terkait lainnya,” ujar Puji Santoso, Ketua Pansus DPRD Rembang, Sabtu (4/7/2015).

Demi menyingkat waktu, Puji menyatakan akan meminta ketiga investor yang kini masih berkonflik untuk menemui langsung Moch Salim di Lapas Sragen. Para pemegang kebijakan di PT Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK), PT Bangun Artha Kencana (BAK) dan PT Amir Hajar Kilsi (AHK) diminta Pansus untuk mengorek keterangan dari Moch Salim. Setelah menerima informasi dari Salim diharapkan ketiga investor tersebut bisa saling bersepakat menuntaskan polemik Tanjung Bonang.

”Pak Salim merupakan pelaku sejarah dalam pembangunan Tanjung Bonang. Dulu itu PT BRTK dan PT BAK memang sama-sama mengajukan usulan pembangunan pelabuhan kepada bupati, namun di dua tempat berbeda. Atas persetujuan Pak Salim ketika itu, akhirnya dibangunlah pelabuhan di Desa Sendangmulyo (Tanjung Bonang). Kami akan menunggu hasil pertemuan para pelaku sejarah tersebut,” kata Puji Santoso. (AHMAD FERI/SUPRIYADI)

Puji Santoso : Kami Yakin KPPT Punya Dasar Terbitkan IMB di Tanjung Bonang

Ahmad Feri (e)

Puji Santoso, Ketua Pansus Tanjung Bonang DPRD Kabupaten Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rembang memberikan tanggapan soal munculnya desakan pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap dua bangunan yang diduga milik PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang”. Lanjutkan membaca

PT PRK : Bangunan di Tanjung Bonang Itu Milik PT BAK

Bambang Wahyu Widodo, salah satu tim auditor PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Bambang Wahyu Widodo, salah satu tim auditor PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) memberikan tanggapan soal munculnya desakan dari PT Bumi Redjo Tirta Kencana (BRTK) untuk mencabut dua izin mendirikan bangunan (IMB). PT PRK menyatakan bahwa dua bangunan yang berada di Pelabuhan Rembang Terminal Tanjung Bonang Sluke merupakan milik PT Bangun Arta Kencana (BAK). PT PRK selaku operator pelabuhan mempersilahkan PT BRTK mengadu ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang. Lanjutkan membaca

PT BRTK Minta KPPT Cabut 2 IMB di Tanjung Bonang

Kawasan Pelabuhan Rembang Terminal Tanjung Bonang (e)

Kawasan Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang”. PT Bumi Redjo Tirta Kencana (BRTK), selaku salah satu investor di pelabuhan yang berada di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke tersebut mendesak KPPT agar mencabut dua izin mendirikan bangunan di pelabuhan setempat. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

REMBANG – PT Bumi Redjo Tirta Kencana (BRTK) meminta kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Rembang agar segera mencabut dua izin mendirikan bangunan (IMB) yang diduga telah dikelaurakn untuk PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). Bangunan berupa kantor dan satu bangunan lainnya yang diduga telah ber-IMB dan milik PT PRK itu berada di Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke. Lanjutkan membaca

Pansus DPRD Tetap Lanjutkan Investigasi Tanjung Bonang

Seorang warga tengah memancing di kawasan dermaga Pelabuhan Rembang Terminal

REMBANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang memastikan akan tetap melanjutkan investigasi terhadap polemik kepengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal “Tanjung Bonang” Sluke. Pansus menyatakan tidak terpengaruh dengan kabar tentang dibidiknya pelabuhan yang berada di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke itu oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Lanjutkan membaca

Berpolemik, Tanjung Bonang Rembang Digelontor Rp 15 Miliar

Kawasan Pelabuhan Rembang Terminal

REMBANG – Polemik kepengelolaan yang kini masih membelit Pelabuhan Rembang Terminal Tanjung Bonang, Sluke tak menyurutkan niat Negara untuk tetap menggelontorkan dana besar. Bahkan tahun ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pelabuhan yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke tersebut.

Lanjutkan membaca