Hujan, Produksi Batu Bata di Jepara Turun 50 Persen

Perajin batu bata di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan saat menjemur produk mereka. Hujan yang kian kerap, menyebabkan produksi batu bata menurun. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Seiring intensitas hujan yang kian kerap, produksi batu bata di Kecamatan Welahan pun terpengaruh. Hal itu karena dalam proses pembuatannya, perajin hanya mengandalkan cahaya mentari sebagai satu-satunya pemanas untuk mengeringkan bata basah. 

Ahmadi  (50) seorang perajin batu bata tradisional di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan mengaku, kini produksinya menurun 50 persen. Jika di hari terik, ia bisa memroduksi 1000 bata per hari. Kini hanya bisa setengahnya. 

“Ya kalau cuaca seperti ini hanya 500 an per hari. Soalnya kita kan menjemur bata mengandalkan cahaya matahari, kalau yang sudah dibuat kemarin belum kering, ya otomatis tak bisa buat bata yang baru lagi,” katanya, Senin (20/11/2017). 

Jika dalam kondisi terik, untuk mengeringkan cetakan bata basah diperlukan waktu sehari. Namun jika mendung menggelayut disertai hujan, maka waktu pengeringan yang dibutuhkan bisa mencapai seminggu. 

Saat ini, lanjut Ahmadi, pesanan batu bata boleh dibilang berkurang. Hal itu karena tidak banyak proyek yang berjalan. Adapun untuk 1000 bata, matang dibanderol dengan harga Rp 460 ribu. 

“Namun kalau kualitas batanya lebih jelek harganya ya bisa lebih turun lagi. Kalau pasokan bahan baku masih mudah, kita dapat dari Gemiring, Tunggul, dan Pringtulis. Untuk satu truk tanah, harganya sekitar Rp 250 ribu,” ujarnya yang telah 30 tahun melakoni bisnis pembuatan batu bata. 

Ahmadi berujar, saat-saat seperti ini tidak bisa mengandalkan penghasilan dari membuat bata. Bahkan ketika hujan mulai terus turun, ia menyebut akan beralih profesi menjadi pengojek atau bertani. 

“Kan kalau hujan terus kita tidak bisa membuat bata karena tidak ada panas. Kemungkinan akhir bulan November sampai Februari tahun depan saya prei (libur) membuat bata. Lanjut lagi bulan Maret, ketika hujan sudah mulai berkurang. Saat tidak membuat bata ya sekarang saya bertani,” pungkasnya. 

Editor: Supriyadi

Petinggi Menganti Jepara Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pungli Prona

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Sholikul Hadi Petinggi Desa Menganti, Kecamatan Kedung-Jepara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jepara. Ia tersandung kasus hukum dalam pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 dan 2015.  

“Iya memang (Sholikul Hadi) sudah menyandang status tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi. Berkas sudah kita kirim ke kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suharta, Kamis (12/10/2017). 

Suharta mengatakan, meskipun sudah menyandang status tersangka akan tetapi polisi belum menahan Petinggi Desa Menganti tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh MuriaNewsCom, yang bersangkutan diduga memungut sejumlah uang pada warganya yang mengurus Prona.

Pada tahun 2014 sebanyak 100 warga Desa Menganti diminta uang sebesar Rp 750 ribu per orang. Sedangkan pada tahun 2015, orang yang ingin mengurus sertifikat Prona dikenai Rp 800 ribu per orang, sedangkan pada saat itu diketahui ada 200 warga yang mengurus hal tersebut. 

Penelusuran yang dilakukan di laman Kementrian ATR/BPN biaya Prona dibebankan pada negara. Kecuali untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh). 

Terpisah, anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) Menganti Ahmad Bukhori mengaku belum mengetahui ihwal penetapan tersangka petingginya. Namun bila hal tersebut benar, pihaknya akan mendesak untuk mengambil langkah selanjutnya. 

“Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, nantinya kalau benar ya aturannya ditegakan,” katanya. 

Ia menyebut Perda no 8/2015  terkait tata cara pencalonan, pemiihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian petinggi, mengamanatkan petinggi yang berstatus tersangka korupsi bisa saja diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Editor: Supriyadi

Pemkab Berharap Ada Kenaikan Harga Tanah

BLORA-Pemerintah Kabupaten Blora berharap, ada kenaikan harga tanah yang ditawarkan pada pemilik tanah yang terkena proyek double track atau jalur ganda kereta api. Sehingga, warga yang belum mau melepas karena persoalan harga, akan segera terselesaikan.
”Harapannya, proses pembebasan lahan juga bisa cepat beres. Kalau semua beres, proyeknya bisa dilanjutkan sesuai target yang ditetapkan,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Blora Sugiyono, kemarin.
Menurutnya, saat ini panitia pembebasan tanah (P2T) yang diketuai Plt Sekda Sutikno Slamet, masih terus berusaha membantu. Bahkan, Bupati Djoko Nugroho juga turun tangan untuk menemui warga. Hanya saja, persoalan harga yang ditawarkan masih belum bisa diterima.

Lanjutkan membaca