280 Kapal di Jepara Selesai Diukur

nelayan

Kapal nelayan bersandar di salah satu titik di Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 280 kapal yang ada di Kabupaten Jepara telah selesai diukur semenjak diberlakukan aturan pengukuran kapal melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Dari jumlah tersebut ternyata tidak semuanya milik nelayan atau warga Jepara.

Hal itu diakui Kepala UPP Syahbandar Jepara, Suripto. Ia mengatakan, sudah ada sekitar 280 kapal yang telah diukur. Rinciannya, 210 kapal ukuran di atas 7 GT, dan 70 kapal ukuran di bawah 7 GT.

“Mayoritas kapal justru milik warga Karimunjawa, dan ada juga dari luar Kabupaten Jepara. Kapal milik warga daratan Jepara sedikit,” ujar Suripto kepada MuriaNewsCom, Rabu (24/8/2016).

Menurutnya, sampai saat ini sudah ada beberapa nelayan maupun pemilik kapal yang mendaftar untuk diukur. Namun karena terkendala dengan keterbatasan tenaga belum bisa secara tuntas di atasi.

“Terakhir ini ada sekitar 25 kapal yang sudah registrasi untuk dilakukan pengukuran kapal. Tapi karena petugas ukur kapal di sini hanya ada satu dan satu staf yang membantu, mereka terpaksa menunggu,” ungkapnya.

Sebetulnya, durasi untuk pengukuran kapal tidak membutuhkan waktu yang lama. Ia memperkirakan, rata-rata satu kapal membutuhkan waktu hanya hitungan jam bahkan menit saja. Sehingga nelayan atau pemilik kapal tak perlu khawatir untuk berlama-lama mengurusi pengukuran kapal.

Dengan personel pengukur kapal yang hanya ada satu orang, sebenarnya cukup kewalahan. Untuk itu, pihaknya menerapkan aturan bahwa kapal yang lama, proses pengukuran kapal tersebut harus dibawa ke kawasan Syahbandar. Namun jika kapal baru, maka petugas yang akan datang ke lokasi.

“Kendala personel yang terbatas itu memang belum mampu diatasi. Tahun lalu ada dua personel tetapi yang satu sudah pindah tugas ke daerah lain. Jadi saat ini hanya satu personel saja,” jelasnya.

Ia juga mengemukakan, sampai saat ini belum ada staf atau petugas yang memiliki kualifikasi untuk disekolahkan menjadi pengukur kapal. Sebab, salah satu persyaratan yang ditekankan adalah dari jurusan teknik.

“Selain Syahbandar Jepara, di kota lain seperti di Juwana Pati, Rembang, dan Brebes juga bisa melakukan pengukuran kapal,” katanya.

Ia menambahkan langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan di antaranya adalah adanya surat permohonan kapal, surat keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

Editor : Akrom Hazami

 

 

RIP Belum Dibuat, Mimpi Jepara Buat Pelabuhan Samudera Terancam Gagal

Kepala UUP Pelabuhan Syahbandar Jepara Suripto. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala UUP Pelabuhan Syahbandar Jepara Suripto. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara selama ini menggembar-gemborkan rencana pembangunan pelabuhan Samudera di wilayah pantai utara Jepara. Bahkan Pemkab Jepara optimistis pembangunan megaproyek pelabuhan besar tersebut akan dimulai tahun 2017.

Lokasi yang bakal dijadikan pelabuhan tersebut juga telah didatangi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Perindustrian. Tetapi secara tehnis, langkah yang dilakukan Pemkab Jepara untuk melakukan pembangunan pelabuhan Samudera belum konkrit.

Salah satunya, sampai saat ini Rencana Induk Pelabuhan (RIP) belum dibuat. Padahal membangun pelabuhan besar membutuhkan persiapan dan proses yang panjang.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto. Menurut dia, proses pembangunan pelabuhan tidak mudah. Dibutuhkan banyak kajian, termasuk analisis dampak lingkungan dan RIP.

”Baik perbaikan maupun pembangunan pelabuhan itu dibutuhkan RIP. Didalamnya terdiri dari banyak hal termasuk hasil survey laut maupun daratan, kemudian analisis dampak lingkungan hingga rencana detail apa yang akan dibangun. Pembuatan RIP itu paling tidak membutuhkan waktu satu tahun,” ujar Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (26/5/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, ketika RIP sudah jadi pun belum menjamin pembangunan pelabuhan bisa dilaksanakan. Sebab masih ada beberapa pertimbangan yang dibutuhkan.

Secara tegas, pihaknya mengatakan bahwa rencana Pemkab Jepara membangun pelabuhan Samudera di pantai utara pada tahun 2017 itu secara teknis tidak memungkinkan.

”Wacana pembangunan pelabuhan Samudera itu memang kami sudah mendengarnya. Tetapi secara resmi kami belum menerima surat tembusan mengenai rencana itu,” tandasnya.

Dia juga menerangkan, setiap kali ada rencana pembangunan maupun perbaikan pihak Syahbandar pasti ada pemberitahuan. Apalagi kalau sudah masuk di tingkat Kementerian Perhubungan, dapat dipastikan Syahbandar turut terlibat.

”Selain itu, setiap kali ada rencana pembangunan pelabuhan juga dibutuhkan konsultan. Konsultan tersebut yang berperan dalam melakukan survey untuk menyusun RIP. Selanjutnya baru dapat dipastikan apakah rencana tersebut disetujui dan dianggarkan atau tidak,” terangnya.

Dia menambahkan, dari informasi yang dia terima, lokasi yang direncanakan bakal dijadikan pelabuhan Samudera, memang memiliki kedalaman laut yang bagus. Hanya saja, perlu kajian lebih dalam dan beberapa proses teknis yang harus dilakukan.

Editor: Supriyadi

Catat, Syahbandar Jepara Pastikan Pengukuran Kapal Nelayan Gratis

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diterbitkannya surat perihal penenganan kapal ukuran dibawah 7 Gross Tonage (GT), pihak UPP Syahbandar Jepara melakukan pengukuran kapal yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Sehingga para pemilik kapal diwajibkan memiliki surat keterangan telah diukur untuk melengkapi surat kepemilikan kapal.

Kepala UPP Syahbandar Jepara, Suripto memastikan bahwa pengukuran kapal yang dilakukan petugasnya tidak ditarik biaya apapun. Sehingga, para nelayan yang memiliki kapal tak perlu khawatir. Termasuk mengenai pengurusannya juga dijamin sangat mudah.

”Pengurusan dokumen kapal itu sangat mudah. Semua form telah disiapkan, tinggal diisi. Termasuk untuk pengukuran kapal, petugas kami siap datang melakukan pengukuran sebagaimana mestinya. Sebab, pengukuran kapal memang harus dilakukan oleh petugas yang telah tersertifikasi,” ujar Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Dia menambahkan, untuk memiliki sertifikasi keahlian pengukuran kapal dibutuhkan pendidikan dan pelatihan, dengan waktu sekitar tiga bulan. Dishubkominfo Jepara bisa saja mengirimkan petugasnya untuk mengikuti diklat sehingga nantinya memiliki tenaga sendiri untuk mengukur kapal.

“Ngurus pengukuran kapal sebenarnya sangat mudah. Cuma memang membutuhkan waktu untuk meminta tanda tangan dari pihak Desa hingga Kecamatan masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Wisatawan Membludak, Tiket untuk Warga Karimunjawa Diutamakan

Petugas Syahbandar Jepara memeriksa para wisatawan Karimunjawa, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Syahbandar Jepara memeriksa para wisatawan Karimunjawa, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak Kamis (5/5/2016) hingga akhir pekan ini, Sabtu (7/5/2016) wisatawan Karimunjawa terus membludak. Momen libur panjang ini membuat penjualan tiket penyeberangan ke wilayah terluar Kabupaten Jepara menjadi sesuatu yang diperebutkan. Meski begitu, tiket kapal untuk warga Karimunjawa tetap mendapatkan skala prioritas.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Cabang PT Sakti Inti Makmur, operator KMC Express Bahari, Sugeng Riyadi. Menurutnya, meskipun banyak tiket yang terjual melalui system pesan, ada pula yang dijual di loket yang ada di Dermaga Kartini Jepara.

”Untuk masyarakat Karimunjawa yang mau pulang tetap kami prioritaskan. Kalau dijual menggunakan system pesan semua kasihan wisatawan yang tidak melalui biro perjalanan wisata dan masyarakat karimunjawa,” ujar Sugeng kepada MuriaNewsCom, sabtu (7/5/2016).

Menurut dia, membludaknya wisatawan memang sangat terasa di waktu libur panjang ini. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang, pihaknya telah melakukan penambahan jadwal peleyaran.

”Kami sudah menambah jadwal pelayaran sebanyak empat trip. Kamis dua trip, Jum’at dan Sabtu masing-masing satu trip,” papar Sugeng.

Pihaknya menyiapkan 80 tiket dari 450 kapasitas penumpang, dijual di loket penjulan tiket di Dermaga Kartini.

Sementara itu, Kepala UUP Pelabuhan Syahbandar Jepara, Suripto, mengatakan, melihat tingginya animo wisatawan yang hendak ke Karimunjawa, pihaknya memberikan toleransi kepada operator kapal untuk mengangku penumpang melebihi kapasitas. Namun, toleransi tersebut menyesuaikan dengan jumlah alat keselamatan yang tersedia di dalam kapal.

”Semestinya kapasitas Express Bahari 410 penumpang, tapi kami beri toleransi 150. Itu menyesuaikan dengan alat keselamatan yang ada,” katanya.

Editor: Supriyadi