Ini Jawaban Wabup Soal Aksi Warga Mororejo

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara didemo ratusan warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo. Pemkab dituntut agar segera melaksanakan pembongkaran bangunan Pungkruk sebagaimana yang telah direncanakan. Bahkan, warga tersebut menagih janji pemkab Jepara yang sebelumnya menyatakan akan membongkar bangunan Pungkruk pada bulan September lalu, yang sampai saat ini tak kunjung dibongkar.

Menanggapi hal itu, pihak Pemkab Jepara melalui Wakil Bupati Jepara Subroto menyatakan, Pemkab Jepara berkomitmen untuk melekukan pembongkaran. Hanya saja sampai saat ini masih mencari waktu yang tepat.

”Rapat terakhir lalu, disepakati jadwal pembongkaran dilaksanakan antara tanggal 15 hingga 23 Oktober,” kata Subroto di hadapan para pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Menurut Subroto, selama ini Pemkab berupaya keras agar sesegera mungkin melakukan pembongkaran. Hanya saja, ada oknum anggota DPRD Jepara dan LSM serta Pemdes Mororejo yang menghalang-halangi. Sehingga terpaksa harus ditunda.

”Kami mendengarkan aspirasi warga ini, kami akan kabulkan permintaan dan tuntutan untuk segera melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk yang dianggap menjadi sumber kemaksiatan,” ungkapnya.

Usai mendengarkan aspirasi para warga tersebut, Subroto juga diminta membuat surat pernyataan yang berisi kapan pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan. Usai dibuat dan ditandatangani, para warga melanjutkan aksi ke kantor DPRD Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Muridnya Lakukan Kemaksiatan, Guru Ngaji Ikut Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi untuk mendesak agar rencana pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. Tak hanya warga biasa, guru ngaji pun turut ikut melakukan aksi ini. Pasalnya, mereka merasa prihatin lantaran ada murid mereka yang berani melakukan kemaksiatan dan penyebabnya dituding karena keberadaan tempat karaoke Pungkruk.

”Murid ngaji saya ada yang sudah berani meminum minuman keras. Bahkan ada yang sudah hamil, padahal masih kecil. Mereka bergaul dengan lingkungan yang menjadi sumber maksiat. Untuk itu, kami minta agar tempat karaoke Pungkruk segera dibongkar,” ujar salah seorang guru ngaji dari Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo yang turut mengikuti aksi tersebut, Ahmad Mudhofir, Selasa (6/10/2015).

Menurutnya, diakui atau tidak, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang terlebih anak kecil. Hal itu yang menjadi kekhawatiran bagi warga lantaran lingkungan di Desa Mororejo dan sekitarnya ada tempat karaoke yang dituding jadi sumber Miras dan pelacuran.

”Sekali lagi, kami menginginkan agar tempat karaoke di Pungkruk dibongkar semua sebagaimana rencana Pemkab Jepara yang telah disosialisasikan kepada warga selama ini,” katanya.

Para warga ini melakukan aksi di kantor Setda Jepara kemudian diterima oleh Pemkab Jepara dalam hal ini Wakil Bupati Jepara Subroto, Kasatpol PP Jepara Trisno Santosa, dan Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto. (WAHYU KZ/TITIS W)

Warga ini Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk Segera Dilaksanakan

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi demo mendesak agar pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilakukan. Mereka menggelar aksi di depan kantor Setda Jepara dan di depan kantor DPRD Jepara, Selasa (6/10/2015).

Mereka menilai rencana pembongkaran bangunan Pungkruk terlihat tak serius. Pemkab dianggap plin-plan lantaran kerap kali ditunda-tunda sejak beberapa bulan yang lalu.

”Terakhir ini Pemkab menjadwalkan pembongkaran dilaksanakan pada bulan September, kemudian dilakukan penataan pada bulan Oktober. Tapi, sampai saat ini pembongkaran tak kunjung dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Desa Mororejo, Sugiono dalam orasinya.

Menurutnya, selama ini warga sudah menanti-nanti pelaksanaan pembongkaran hingga penataan kawasan Pungkruk. Sebab, warga menilai citra Desa Mororejo sudah sangat buruk dengan keberadaan tempat karaoke yang dianggap sebagai tempat sumber maksiat, seperti miras hingga pelacuran.

”Kami minta ada kepastian kapan pelaksanaan pembongkaran. Kami juga mengecam siapa saja yang menghalang-halangi rencana penataan Pungkruk,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengusaha Pungkruk Ditembak Seorang Pemuda

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Salah satu pengusaha karaoke yang juga menjadi juru bicara para pengusaha karaoke Pungkruk selama isu pembongkaran, Mulud pagi tadi sekitar pukul 03.30 WIB ditembak dengan pistol. Akibatnya, Mulud mengalami luka pada bagian leher dan perut sehingga terpaksa dilarikan ke RSUD Kartini Jepara, Kamis (3/9/2015).

Pelaku penembakan adalah seorang pemuda yang menjadi tamu di salah satu tempat karaoke di Pungruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Peristiwa bermula dari percekcokan antara pelaku dengan salah seorang penjual makanan yang dikenal dengan Bu Sri. Kemudian, Mulud mencoba melerai, tapi justru dia terkena amukan pemuda itu dan ditembak dengan menggunakan pistol air soft gun.

”Percekcokan dengan Bu Sri karena pemuda itu menyalakan sepeda motor dengan keras dan di-bleyer. Kemudian Bu Sri marah dan pemuda itu diminta pulang. Melihat itu, saya coba lerai tapi pemuda itu melawan dan mengeluarkan pistol,” terang Mulud kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/9/2015).

Seketika itu juga, Mulud ditembak pada bagian leher. Peroleh tembakan, Mulud melakukan perlawanan untuk coba meringkus pelaku. Soalnya, Mulud kembali dapat tembakan pada perut sisi kiri. ”Pelaku sempat melakukan tembakan sebanyak lima kali. Hanya saja tembakan yang mengenai saya sebanyak dua kali,” terang dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

162 Aparat Siap Dikerahkan untuk Eksekusi Pungkruk

Bangunan-bangunan tempat karaoke di kawasan Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan-bangunan tempat karaoke di kawasan Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sesuai hasil rapat yang dilakukan oleh Pemkab Jepara bersama pihak-pihak terkait, eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, dilaksanakan pada 19 Agustus. Pemkab Jepara menyiapkan berbagai kebutuhan untuk melakukan eksekusi termasuk disiapkan 162 aparat keamanan.

Kabag Humas Pemkab Jepara, Hadi Priyanto menjelaskan, Pemkab Jepara meminta bantuan keamanan dari Polres Jepara sebanyak 100 personel dan Kodim 0719 sebanyak 20 personel. Dari Satpol PP sendiri bakal menerjunkan 42 personel.

”Alat berat berupa ekskavator yang diturunkan direncanakan sebanyak dua unit. Satu dari Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM. Lainnya dari Dinas Ciptaruk,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Sabtu (15/8/2015).

Hanya saja, Pemkab berharap pengusaha membongkar sendiri bangunannya. Sebab pembongkaran dengan alat berat akan merusak seluruh bangunan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik bangunan lagi.

”Untuk skema pembongkaran belum ditentukan. Nanti akan ada koordinasi kembali berdasarkan situasi lapangan terbaru,” ungkap dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pemkab Jepara Tunda Pembongkaran Pungkruk, Ada Apa?

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Eksekusi pembongkaran maupun perobohan bangunan di Kawasan pantai Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara ditunda. Jika sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengumumkan pembongkaran akan dilaksanakan pada Senin awal pekan nanti, 27 Juli 2015, namun ditunda menjadi 19 Agustus 2015.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bupati, wakil bupati, dan kapolres jepara pada, Kamis (23/7/2015) kemarin, rencana eksekusi perobohan bangunan karaoke ditunda.

”Berdasarkan rapat tersebut, memang rencana eksekusi ditunda sampai setelah peringatan HUT kemerdekaan. Rapat diikuti Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Kapolres. Jadi tak ada alasan lain,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Menurut Trisno, alasan penundaan eksekusi perobohan bangunan karaoke lantaran, Pemkab masih memberikan kesempatan pemilik bangunan karaoke untuk membersihkan atau membongkar sendiri bangunannya, sebelum ada pembongkaran paksa oleh aparat.

”Surat penundaan itu akan kami kirimkan pada Senin (27/7/2015) awal pekan besok,” kata Trisno.

Sebelumnya, Wakil Ketua Papepung Mulud bersiap mengerahkan semua anggota Papepung untuk melawan aparat penegak hukum yang akan melakukan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara. Hal itu lantaran alasan yang dijadikan landasan terkesan dipolitisi.

”Sebelumnya isu yang digunakan karaoke, kemudian bergeser menjadi isu status tanah. Alasan itu seakan ingin memaksa kami pergi dari sini (Pungkruk),” kata Mulud. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Pengalihan Isu Karaoke ke Status Tanah Dianggap Jadi Akal-akalan Pemkab Jepara Usir Papepung dari Kawasan Pantai Pungkruk

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Persoalan di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara, bermula dari persoalan tempat karaoke yang ingin ditutup oleh Pemkab Jepara. Namun, isu karaoke tersebut saat ini dianggap bergeser menjadi isu status tanah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) Mulud.

Menurutnya, awalnya masalah di Pungkruk merupakan masalah karaoke yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun nyatanya, kata Mulud, keamanan dan ketertiban tersebut tidak cukup kuat untuk menjadikan tempat karaoke tutup.

”Kemudian isu tersebut bergeser menjadi isu status tanah. Itu upaya yang memaksa kami pergi dari sini,” kata Mulud kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Lebih lanjut Mulud mengemukakan, pengalihan isu tersebut merupakan upaya Pemkab Jepara untuk melakukan pengusiran pengusaha di Pungkruk. Dalam hal ini, lanjut Mulud, tidak muncul I’tikad baik untuk mencarikan jalan tengah dari Pemkab Jepara.

”Kami merasa terdzolimi. Jika memang masalahnya ada pada dampak dari karaoke, semuanya bisa diatur dan aturan itu diperketat, yang penting kami tidak kehilangan pekerjaan. Bukan dengan mengusir seperti ini,” sesalnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya mencari perlindungan hukum. Bahkan, terkait status tanah juga telah dimasukkan ke jalur hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan Pemkab. Sehingga, pihaknya berharap Pemkab Jepara menghargai proses hukum yang ditempuh tersebut dengan tidak memaksakan diri melakukan pembongkaran bangunan di Pungkruk. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Tak Mau Dibongkar Paksa, Papepung Siap Angkat Senjata Lawan Pemkab Jepara

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

Wakil Ketua Papepung Mulud. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Paguyuban Pengusaha Pungkruk (Papepung) bersiap untuk melawan aparat penegak hukum yang akan melakukan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Jepara. Sebagaimana rencana sebelumnya, pembongkaran akan dilaksanakan pada Senin (27/7/2015) atau awal pekan mendatang.

Wakil Ketua Papepung Mulud mengatakan, pihaknya telah menerima surat peringatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang ditandatangani Wakil Bupati Jepara Subroto tertanggal 13 Juli 2015. Isi dari surat peringatan tersebut pada intinya meminta agar pengusaha melakukan pembongkaran sendiri sebelum dibongkar aparat.

”Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa pengusaha diberi waktu sampai Minggu 26 Juli untuk membongkar bangunan sendiri sebelum tanggal 27 Juli yang akan dibongkar paksa oleh aparat. Namun, kami tidak mau melakukan itu. Kami siap melawan aparat,” ujar Mulud kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Menurutnya, sejatinya pihaknya tidak ingin melawan aparat. Tapi karena berbagai upaya untuk menego keputusan pembongkaran dari Pemkab tidak ada titik temu, dan Pemkab dianggap tak memberikan solusi. Maka pihaknya juga menyatakan terpaksa memberikan perlawanan.

”Rembug di meja sudah tidak bisa, jadi saatnya kita rembug di lapangan. Apapun yang terjadi, kami akan hadang dan kami akan lawan. Kalau aparat memaksa, jangan salahkan kami jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)