Realisasi PKB di UPPD Jepara Lampaui Target

Seorang wajib pajak menunjukan STNK setelah melakukan pembayaran di UPPD Jepara, Rabu (27/12/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) Jepara, lampaui target. Tahun 2017 unit tersebut dibebani target Rp 105.750 miliar, namun hingga 23 Desember sudah tercapai Rp 107.705 miliar.

“Artinya sudah mencapai 101,86 persen, sudah melebihi target yang ditetapkan pada kami,” ujar Kepala UPPD Jepara Bambang Hariyanto, Rabu (27/12/2017). 

Menurutnya, realisasi tersebut tak lepas dari peningkatan perekonomian di Bumi Kartini. Ia menyebut, ada kenaikan sekitar 20-30 persen pada sektor ekonomi, dibandingkan tahun 2016 lalu. 

Di samping itu, untuk memenuhi target pihaknya juga rutin menyisir wajib pajak melalui berbagai pendekatan. Diantaranya, razia dengan kepolisian, layanan Samsat Keliling, layanan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dan terobosan layanan Samsat Siaga dan On The Spot.

“Untuk layanan On The Spot kami membuka layanan samsat keliling didekat perusahaan (padat karya). Hal itu sebagai win-win solution (jalan tengah) bagi karyawan perusahaan untuk dapat membayar kewajiban mereka. Selain di pabrik layanan tersebut juga diadakan di pasar-pasar tradisional,” tuturnya. 

Bambang mengatakan, terobosan yang dilakukan adalah upaya untuk memangkas birokrasi. Kedepan, lanjut Bambang, pihaknya akan melakukan beberapa terobosan bagi wilayah yang jauh dari pusat kabupaten. 

“Kami baru menyampaikan rencana untuk menambah layanan drive thru di Kecamatan Kelet. Sementara untuk Karimunjawa, kami tengah menggodok rencana tersendiri, mengingat lokasinya yang jauh dan harus menyebrang melalui laut. Namun semua itu masih perlu penggodokan,” jelasnya. 

Ponidi Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menambahkan, untuk target Bebas Bea Balik Nama (BBN), pihaknya juga telah melebihi target. Dari target Rp 93,55 miliar hingga 23 Desember telah tercapai Rp 99 miliar atau 105,8 %. 

Editor: Supriyadi

Nunggak Pajak Kendaraan, Siap-siap Didatangi Tentara

Salah seorang petugas  mengecek dokumen STNK yang menumpuk karena belum diambil oleh pemiliknya, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Samsat Kudus memiliki cara tersendiri dalam mengingatkan masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Satu di antaranya adalah menggandeng Kodim Kudus, yang mana bertugas mendatang masyarakat agar membayar pajak kendaraan bagi yang nunggak. 

Kepala Samsat/UP3AD Kudus, Wibowo mengatakan kerjasama antarkedua instansi sudah diatur dalam MoU. Itu dilakukan sejak November kemarin, sehingga Kodim Kudus juga membantu dalam penanganan tinggalkan pajak kendaraan. 

“Jadi bagi yang nunggak kendaraan, akan didatangi petugas Kodim Kudus. Petugas tersebut akan datang ke rumah warga, untuk meminta agar pajak kendaraan dapat dilunasi,”katanya Kamis (7/12/2017).

Menurut dia, data adanya masyarakat yang menunggak iuran pajak akan dikasih dari Samsat Kudus. Data tersebutlah yang menjadi acuan petugas Kodim Kudus, untuk mendatangi satu per satu pemilik kendaraan yang nunggak pajak.

Dia mengaku, tentara dipilih lantaran dianggap sebagai petugas yang pas. Para tentara tersebar di semua desa/kelurahan di Kudus, yang lebih tahu wilayahnya masing-masing. Selain itu, efek psikologis masyarakat saat berhadapan dengan tentara juga lebih diperhitungkan ketimbang petugas biasa.

“Apalagi petugas juga mempertanyakan kapan mau membayar. Yang juga dilengkapi dengan tandatangan pemilik kendaraan,” ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, respon masyarakat sangat bagus untuk membayar kendaraan bagi yang nunggak. Sehingga, progam tersebut akan terus dilanjutkan kedepannya nanti. 

Terpisah, Kepala Staf Kodim Kudus/0722 Mayor Infantri Sagimin membenarkan adanya adanya kerjasama antara Samsat Kudus dan Kodim. Namun, pihaknya menegaskan anggota Kodim Kudus/0722 bukanlah sebagai penagih hutang atau debt collector.

“Kami hanya melakukan kerjasama dengan Samsat Kudus. Tapi kami bukanlah seperti debt collector, melainkan hanya mempertanyakan dan mengingatkan saja,” katanya Kamis (7/12/2017).

Menurut dia, petugas yang diterjunkan untuk melakukan pendekatan tersebut adalah Babinsa di tiap desa. Karena sering bersinggungan dengan masyarakat langsung, mereka akan lebih mudah mengetahui secara pasti siapa penunggak pajak kendaraan.

“Para Babinsa sudah biasa berbaur dangan masyarakat. Jadi masyarakat tak akan canggung saat ditemui petugas,” ungkapnya.

Dikatakan, biasanya warga  lupa dalam membayar pajak kendaraan. Untuk itu, petugas datang untuk mengingatkan. Petugas juga tidak diperkenankan memaksa membayar, karena Babinsa bukanlah menarik tunggakan pajak.

“Kecuali kalau mereka mau menitipkan pembayaran pajak kendaraan ke kami. Itu diperbolehkan dan akan kami bantu,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Sambut Hari Pahlawan, Pengendara di Kudus Diminta Tebak Nama Pahlawan saat Operasi Zebra Candi

Anggota OT menanyakan gambar pahlawan pada pengendara saat operasi Zebra Candi, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Menyambut Hari Pahlawan yang jatuh Jumat (10/11/2017), pengendara motor yang terjaring Operasi Zebra Candi 2017 diberikan tebak nama pahlawan di Indonesia.

Tebakan diberikan dari Komunitas Onto-onto Tok (OT) yang mengenakan baju veteran dengan didampingi petugas kepolisian Polres Kudus selama razia berlangsung.

Ketua OT, Sulikan (68) mengatakan, keterlibatan komunitasnya dalam razia baru kali pertama ini. Dalam kesempatan kali ini, mereka bertugas bertanya pada pengendara sambil menunjukkan poster.

“Ini nama pahlawan siapa?” tanyanya kepada pengendara sambil menunjukkan salah satu gambar pahlawan.

Baca: Jadi Perhatian Pengendara, “Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga” Ikut Operasi Zebra Candi

Sayangnya, selama bertanya kepada pengendara jarang yang bisa menjawabnya. Padahal, poster pahlawan yang dibawa merupakan poster pahlawan yang terkenal seperti Panglima Diponegoro, Jenderal Soedirman, dan pahlawan-pahlawan nasional lainnya.

Sementara, Wakapolres Polres Kudus M Ridwan menyebutkan, bertanya kepada pengendara soal pahlawan merupakan hal yang pas dalam momen Hari Pahlawan. Karena, kemerdekaan Indonesia yang dirasakan saat ini berkat jasa para pahlawan. Untuk itu, perlu untuk dikenang.

“Sudah sepatutnya dikenang dan dikenal. Kalau mereka adalah pahlawan dahulu, maka harapannya masyarakat kini menjadi pahlawan berlalulintas,” harapnya.

Dia menambahkan, bagi pengendara yang mampu menjawab dengan benar tokoh pahlawan akan diberi hadiah. Hanya, bagi yang kelengkapan kendaraan tak lengkap, tetap akan ditilang.

Editor: Supriyadi

Ini yang Digratiskan saat Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bebas BBN II

Warga mengisi formulir BBN II di Kantor Samsat Online Jepara, Rabu (23/8/2017). (MuriaNewaCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggulirkan program “pemutihan”, yakni pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Biaya Balik Nama (BBN II), mulai Senin (21/8/2017). Namun apakah dengan mengikuti program itu, semua gratis? 

“Yang dibebaskan adalah dendanya, namun kalau untuk pokok ketetapan pajaknya masih harus dibayar untuk PKB. Misalnya punya motor namun menunggak tiga tahun, yang dibebaskan adalah dendanya, sementara pokoknya masih harus dibayarkan. Sementara itu untuk BBN II yang dibebaskan adalah bea balik nama, namun untuk balik nama kan harus ganti BPKB, STNK dan Plat nomor,” jelas Endang Susilowati, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Jepara, Rabu (23/8/2017).

Baca Juga: Hari Pertama Pembebasan Denda PKB dan BBN II, Ratusan Warga Datangi Samsat Jepara

Ia mengatakan, program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Endang menyebut, di Jepara sendiri banyak kendaraan bermotor yang masih menggunakan plat luar derah. Hal itu menurutnya, cukup merepotkan bagi pemilik kendaraan. 

“Dari sisi pendapatan daerah pun kurang ideal, sementara menggunakan kendaraan di wilayah Jepara namun pajaknya membayar untuk daerah lain, atau bahkan luar Jawa Tengah. Jika sudah mendapatkan plat nomor Jepara, pajaknya pun bisa untuk membangun wilayah tercinta ini,” urainya. 

Baca Juga: Kabar Gembira, Sanksi Pajak Bermotor dan Balik Nama Gratis Hingga Desember

Endang mengungkapkan, banyak diantara warga Jepara yang memang masih bangga menggunakan plat luar daerah. Hal itu dilihat dari razia pajak kendaraan yang pernah diadakan oleh UPPD Jepara. 

Dirinya menjelaskan,  dua program tersebut berlangsung cukup panjang. Untuk BBN II berlangsung dari 21 Agustus hingga 30 Desember. Sementara untuk pembebasan denda PKB sampai 30 November 2017.

Editor: Supriyadi