Bupati Grobogan Dukung Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Sektor Pertanian

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan catatan sebelum membuka sosialisasi pembangunan desa di pendapa kabupaten setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar para kepala desa tidak mengalokasikan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan fisik saja. Tetapi, juga menyalurkan untuk kegiatan lain. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanian serta pemberdayaan masyarakat.

“Seperti kita ketahui, mayoritas warga Grobogan ini berkecimpung dalam sektor pertanian. Jadi, penggunaan sebagian dana desa untuk pertanian saya rasa sudah tepat. Salah satunya adalah pembuatan embung pertanian untuk menangkap air. Adanya embung akan bermanfaat bagi desa yang selama ini langganan kekeringan saat kemarau,” kata Sri sebelum membuka sosialisasi pembangunan desa di Pendapa Kabupaten Grobogan, Rabu (9/8/2017).

Acara sosialisasi dihadiri Direktur PKP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Faisal Iskom. Sosialisasi juga dihadiri camat, kasi pemerintahan desa serta kepala desa se-Kabupaten Grobogan.

Menurut Sri, dari evaluasi penggunaan dana desa tahun 2016 dalam skala kabupaten, penggunaan dana desa mayoritas masih digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, talud, gedung TK, dan Paud.

“Alokasi dana desa untuk pembangunan fisik ini persentasenya di atas 90 persen. Sisanya, dialokasikan untuk bidang-bidang lainnya,” katanya.

Dijelaskan, pada tahun 2017 ini, Pemkab Grobogan mendapat kucuran dana desa  sebesar Rp 229 miliar lebih. Dana yang bersumber dari APBN ini akan disalurkan pada 273 desa yang ada di Grobogan.

“Dibandingkan tahun 2016, besarnya dana desa yang kita dapat tahun ini naik 27 persen. Tahun lalu, dana desa nilainya sekitar Rp 179 miliar,” kata mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Dijelaskan, dana desa nanti akan disalurkan ke 273 desa. Adapun nilai yang diterima tiap desa berbeda-beda. Dari perhitungan yang dilakukan, besarnya dana desa paling sedikit nilainya sekitar Rp 761 juta. Sedangkan nominal dana desa tertinggi yang disalurkan sebesar Rp 1,02 miliar. Jika dirata-rata,dana desa yang diterima tiap desa berkisar Rp 800 juta.

Editor : Akrom Hazami

 

Duo Sri Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional Dinkes Grobogan

Anggota DPR RI Sri Wulan memberikan bantuan simbolik ke Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota DPR RI Sri Wulan memberikan bantuan simbolik ke Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan mendapat tambahan kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan. Bantuan kendaraan ini meliputi satu unit ambulans dan 10 sepeda motor.

Acara penyerahan bantuan dari Kementerian Kesehatan secara simbolis dilakukan anggota DPR RI Sri Wulan kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni di halaman kantor Dinkes, Kamis (29/12/2016). Selanjutnya, dari bupati bantuan yang diterima ganti diserahkan pada Kepala Dinkes Johari Angkasa.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni menyatakan terima kasih atas perhatian dari Sri Wulan yang selama ini cukup peduli dengan menyalurkan berbagai aspirasi di Grobogan. Mulai dari peralatan pertanian, kendaraan operasional dinkes dan aspirasi lainnya.”Sejauh ini sudah banyak upaya dari kawan saya Ibu Sri Wulan untuk memajukan Grobogan. Semoga aspirasi yang disalurkan untuk tahun mendatang bisa bertambah,” katanya.

Sri Sumarni juga sempat menyinggung soal keberadaan bidan PTT yang jumlahnya cukup banyak. Meski sudah mengabdi cukup lama namun para bidan PTT itu belum bisa diangkat jadi PNS. “Saya berharap Ibu Sri Wulan bisa membantu memperjuangkan nasib bidan PTT agar bisa diangkat jadi PNS. Perjuangan mereka ini sudah lama dalam melayani masyarakat,” katanya.

Menanggapi permintaan itu, Sri Wulan menegaskan, pihaknya sudah mengusulkan jumlah bidan PTT se Indonesia yang jumlahnya sekitar 149 ribu orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Untuk kewenangan pengangkatan jadi PNS merupakan kewenangan dari Menpan. Untuk jumlah kebutuhan yang diperlukan sudah kita ajukan ke Kemenkes,” kata anggota Komisi IX itu.

Editor : Akrom Hazami

Grobogan Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kali Keenam

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise di Jakarta. (ISTIMEWA)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise di Jakarta. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kado istimewa diterima Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam peringatan Hari Ibu ke 88. Sri menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari dari Presiden RI Joko Widodo yang diserahkan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam malam penganugerahan APE di Gedung Auditorium Ir Sudjarwo, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muchtarom menyatakan, sejauh ini, penghargaan serupa sudah diraih lima kali. Yakni, tahun 2005 dan 2008 mendapat penghargaan APE kategori pratama. Kemudian, tahun 2010 dan 2012 meraih APE kategori utama. Sedangkan tahun 2013 meraih APE kategori madya.

“Dengan penghargaan APE tahun 2016 total sudah enam kali kita dapatkan. Untuk tahun ini, APE yang diterima untuk kategori madya. Penghargaan APE mulai diberikan sejak tahun 2004,” katanya.

Dijelaskan, APE sendiri diberikan kepada pimpinan daerah, atas prestasi dan kontribusi, dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Selain itu, penerima penghargaan juga dinilai sukses melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan, melalui integrasi isu gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Penghargaan APE diberikan dari sejumlah indikator penilaian yang digunakan untuk menakar keberhasilan sebuah daerah dalam pelaksanaan rangkaian program pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Adapun indikator penilaiannya antara lain mengenai kelembagaan, dukungan forum, komitmen pemerintah, pengarusutamaan gender (PUG), pelindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, serta partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan.

Di samping itu, perencanaan anggaran pemerintah yang responsif gender, serta komponen untuk penilaian hasil dan manfaat program serta kegiatan, juga masuk ke dalam aspek-aspek pertimbangan untuk memilih daerah yang dinilai layak menerima penghargaan.

Editor : Akrom Hazami