Dana Rp 2,6 Miliar Disiapkan untuk Honor Narik Pajak bagi Ketua RT RW di Kota Semarang

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk ketua RT dan RW di kota ini, sebagai jasa penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) kepada masyarakatnya.

Dana ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu. Otomatis nominal yang diberikan bagi ketua RT maupun RW juga meningkat.

Dilansir dari tribunjateng.com, jika semula tiap ketua RT hanya mendapat Rp 1.200 per lembar SPPT, kini naik menjadi Rp 2.400. Begitu juga dengan ketua RW yang dari 1.00 menjadi Rp 2.000

Mulai saat ini, para ketua RT RW di Kota Semarang dapat lebih meningkatkan kinerja mereka dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada masyarakatnya.

Pasalnya, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan uang jasa kepada mereka.

”Anggarannya ada sekitar 2,6 Miliar. Nanti kami bayar di perubahan anggaran, dalam waktu dekat kita realisasikan. Bagaimanapun keterlibatan  pihak luar sangat banyak ya, dengan RT RW lurah camat,” kata Kepala Bapeda Kota Semarang, A Yudi Mardiana.

Menurut dia, kenaikan anggaran itu untuk memacu ketua RT dan RW dalam rangka merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor pajak.

Dengan dinaikkannya uang jasa ini, ia berharap RT RW dapat menyampaikan SPPT tepat waktu, sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu pula.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, kenaikan hingga 100 persen ini mulai berlaku pada 2018.

“Kami sudah sampaikan bahwa PBB merupakan salah satu unsur pembiayaan pembangunan di kota Semarang. Jadi kerjanya harus baik agar PBB masuk cepat dan pembiayaan berjalan lancar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hendi juga menyampaikan tentang mundurnya batas waktu dari yang biasanya 31 Agustus menjadi 30 September.

Selain itu, bagi warga yang membayar sebelum batas waktu nantinya akan diundi untuk mendapatkan hadiah satu unit rumah. ”Saya rasa ini bisa menjadi pemacu semangat agar pembayaran PBB berjalan lancar,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Proses Pencetakan Selesai, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 2017 Grobogan Didistribusikan

Pegawai BPPKAD Grobogan sedang mengerjakan proses cetak SPPT tahun 2017 di kantornya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pegawai BPPKAD Grobogan sedang mengerjakan proses cetak SPPT tahun 2017 di kantornya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –  Proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017 mulai dilakukan oleh BPPKAD Grobogan. Pendistribusian dikerjakan setelah seluruh SPPT selesai dicetak.

Kepala BPPKAD Grobogan Moh Sumarsono mengatakan, proses pencetakan SPPT perdana sudah mulai dilakukan, Kamis (29/12/2016) lalu. Jumlah SPPT 2017 yang akan dicetak hampir sama dengan tahun 2016, yakni sekitar 791.698 lembar. “Proses cetak butuh waktu sekitar satu bulan lamanya. Setelah selesai, mulai awal Februari kita distribusikan pada wajib pajak,” katanya.

Menurut Sumarsono, proses pendistribusian tidak langsung disalurkan pada wajib pajak. Tetapi didrop ke tiap kecamatan terlebih dahulu. Nantinya, pihak desa akan mengambil SPPT ke kantor kecamatan masing-masing.

Dijelaskan, pencetakan SPPT sebelumnya dilakukan pada awal tahun anggaran baru. Saat ini, proses cetaknya sudah dimulai pada penghujung tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan baru itu dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan capaian pendapatan dari setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dengan cepat sampainya SPPT di tangan wajib pajak, lanjut Sumarsono, maka wajib pajak akan segera mengetahui jika mereka punya kewajiban yang harus dilakukan pada pemerintah. Yakni, membayar PBB tahun 2017. Selain itu, jika cepat diterima maka wajib pajak bisa punya jeda waktu yang cukup untuk membayarkan PBB. Untuk pembayaran PPB tahun 2017 masa jatuh temponya hingga 30 September. Di samping itu, dengan diterima lebih cepat maka ada kesempatan untuk melakukan koreksi jika ada kesalahan dalam pencetakan SPPT tersebut.

Sumarsono menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBB P2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Tips DPPKAD Grobogan Biar Wajib Pajak Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

dppkad

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo menekan tombol mesin cetak sebagai tanda dimulainya pencetakan SPPT PBB 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – DPPKAD Grobogan ingin meningkatkan capaian penerimaan pendapatan dari setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satunya adalah mempercepat pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2017. Proses pencetakan SPPT perdana mulai dilakukan, Kamis (29/12/2016).

Acara pencetakan SPPT perdana ditandai dengan penekanan tombol mesin cetak oleh Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo. Beberapa saat sebelu pencetakan SPPT dimulai, sempat digelar acara doa bersama dan pemotongan tumpeng yang diikuti oleh sejumlah karyawan DPPKAD.

“Mulai hari ini, proses pencetakan SPPT PBB tahun 2017 kita lakukan. Kita harapkan, pada awal bulan Januari proses pencetakan SPPT sudah selesai dan secepatnya kita distribusikan pada wajib pajak,” terang Sumarsono.

Sebelumnya, pencetakan SPPT dilakukan pada awal tahun anggaran baru. Saat ini, proses cetaknya sudah dimulai pada penghujung tahun anggaran sebelumnya.

Jumlah SPPT 2017 yang akan dicetak sebanyak kurang lebih hampir sama dengan tahun 2016, yakni sekitar 791.698 lembar. Setelah SPPT  sudah tercetak seluruhnya akan segera didistribusikan pada wajib pajak. Untuk proses distribusi nanti akan melibatkan pemerintahan desa.

Dengan cepat sampainya SPPT ditangan wajib pajak, lanjut Sumarsono, maka wajib pajak akan segera mengetahui jika mereka punya kewajiban yang harus dilakukan pada pemerintah. Yakni, membayar PBB tahun 2017.

Selain itu, jika cepat diterima maka wajib pajak bisa punya jeda waktu yang cukup untuk membayarkan PBB. Untuk pembayaran PPB tahun 2017 masa jatuh temponya hingga 30 September.

Sumarsono menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBB P2 tersebut,” ujarnya.

Dia berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan.
Editor : Akrom Hazami