Hari Pertama Kerja, PNS di Grobogan Malah Sibuk Pindahan Kantor

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama masuk kerja tahun 2017 di lingkup Pemkab Grobogan belum terlihat maksimal. Sebab di sejumlah instansi, para pegawai masih sibuk membereskan berkas lama dan bersiap untuk pindah ke kantor yang baru.

Kesibukan ini disebabkan adanya penataan SOTK yang dirangkai dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada akhir tahun 2016 lalu. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, ada beberapa instansi yang namanya masih tetap. Ada pula yang pecah jadi dua, digabung dengan instansi lainnya dan ada yang hilang serta ditarik ikut provinsi.

Instansi yang hilang misalnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditarik ke provinsi. Kemudian, Dinas Pengairan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Selanjutnya, ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pecah jadi dua. Yakni, Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom.

Demikian pula dengan Dinsosnakertrans juga pecah jadi dua. Masing-masing, Dinas Sosial Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di samping Itu, Badan Lingkungan Hidup juga punya tambahan bidang baru. Yakni kebersihan yang sebelumnya masuk dalam Dinas Cipta Karya.

Adanya perubahan organisasi perangkat daerah menjadikan beberapa instansi akhirnya pindah kantor baru. Misalnya, BLH direncanakan akan menempati bekas kantor Dinas Cipta Karya.

Selanjutnya, Dinas Cipta Karya yang ganti nama jadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman akan geser menempati bekas kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan kantor BLH yang lama rencananya akan dipakai instansi baru, Dinas Infokom.

“Ya, sejak pagi tadi, semua lagi beres-beres berkas untuk dibawa ke lokasi kantor baru. Rencananya kita akan menempati kantor yang dulu dipakai Dinas Kehutanan Dan Perkebunan,” kata  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan M Chanif, Selasa (3/12/2016).

Menurutnya, proses pindahan kantor itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, meski sudah ditarik provinsi namun berkas dan inventaris di kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan belum dikosongkan.

“Proses pindahan ini barangkali butuh waktu beberapa hari. Sementara barangnya kita kemasi dan taruh di sana dulu. Nanti, setelah kosong ruangannya baru kita tata,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan di instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyrakat sudah bekerja normal seperti biasa. Seperti pelayanan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di bagian tenaga kerja.

Lokasinya masih di tempat lama di Jalan Sutomo Purwodadi yang sebelumnya jadi satu di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, dinas ini pecah jadi dua.

Nantinya, Dinas Sosial akan pindah kantor ke gedung yang dulunya dipakai Bidang Transmigrasi di jalan DI Panjaitan. Sedangkan tempat lama dipakai kantor instansi pecahannya, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Pelayanan kartu kuning sudah buka sejak pagi tadi. Saya tadi ngantre sebentar dan sekarang sudah jadi kartunya,” kata Rinaldi, salah seorang pencari kartu kuning.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran/kematian juga sudah normal pada hari pertama kerja. Bahkan, jumlah warga yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan di hari perdana ini cukup banyak.

“Kebetulan, dinas kami tidak ada perubahan dalam penataan organisasi perangkat daerah baru. Jadi, begitu masuk kerja, pelayanan langsung berjalan seperti biasa. Hari pertama ini, warga yang mengurus pelayanan banyak sekali karena beberapa hari kemarin libur,” jelas Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo.

Editor : Akrom Hazami

Satu Pejabat Turun Eselon di Pelantikan SOTK Baru di Grobogan

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru, Sabtu (31/12/2016) lalu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan  – Dari pelantikan ratusan pejabat baru yang dilangsungkan di Grobogan, Sabtu (31/12/2016) lalu ternyata sempat jadi bahan pembicaraan beberapa pihak. Hal ini terkait adanya satu pejabat yang eselonnya justru turun dari jabatan sebelumnya.

Satu pejabat ini adalah Sugeng yang sebelumnya menjadi pejabat eselon II sebagai staf ahli bupati. Dalam daftar pelantikan SOTK baru, mantan kabag humas ini ditempatkan sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang levelnya hanya eselon III.

Informasi yang didapat, dari 957 pejabat yang dilantik tersebut, hanya ada satu nama saja yang turun eselon. Untuk pejabat eselon III juga tidak ada nama yang turun ke level eselon IV. Dari daftar pelantikan SOTK, untuk pejabat eselon III dan IV hanya berpindah instansi saja.

Adanya pejabat yang turun eselon ini memang dinilai cukup mengejutkan. Sebab, dinilai baru kali ini ada kebijakan seperti itu.

Kondisi ini bahkan sempat pula memunculkan rumor. Turunnya eselon pejabat itu dihubung-hubungkan dengan efek Pilkada lalu.

Selain pejabat yang eselonnya turun, ada satu posisi jabatan lagi yang mendapat sorotan. Persoalannya, penempatan personilnya dinilai kurang pas. Sebab, dirasa kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Yakni, untuk posisi Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) yang dijabat Rinjani Suryaningsih. Sebelum pindah ke BPPKAD, Rinjani yang punya titel dokter itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Grobogan Suhadi ketika dimintai tanggapannya menyatakan, untuk pejabat yang turun eselonnya itu disebabkan yang bersangkutan tidak mengikuti tes asessmen secara penuh pada awal Oktober 2016 lalu di Yogyakarta yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara wilayah Jateng dan DIY. Dari dua hari pelaksanaan, Sugeng hanya ikut sehari dan pada hari kedua tidak hadir tanpa alasan sehingga dinyatakan tidak lolos tes asessmen.

Padahal, dalam aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) semua pejabat yang menduduki jabatan eselon II harus lolos dalam tes asessmen tersebut. Menurutnya, tes tersebut dilakukan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tes tersebut salah satu tujuannya adalah untuk menyediakan profil kompetensi para pejabat eselon II melalui pengukuran secara sistematis. Hasil tes nanti dapat dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan kepegawaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan aparatur di Pemkab Grobogan.

“Karena tidak lulus tes asessmen maka yang bersangkutan tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan untuk menjabat eselon II. Jadi, kalau ada rumor soal Pilkada itu tidak benar sama sekali,” tegasnya

Suhadi menyatakan, dalam penataan SOTK baru sudah dilakukan sesuai prosedur dengan mempertimbangkan banyak hal sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penataan SOTK juga melalui pembahasan dan persetujuan dari tim Baperjakat. “Semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik. Termasuk penempatan personel di posisi Sekretaris BPPKAD,” imbuhnya. 

Editor : Akrom Hazami

 

SOTK Baru di Kudus,   Puluhan Jabatan Bertambah

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus akan menggunakan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru mulai tahun depan. Hal itu berdampak pada jumlah pejabat di lingkup pemkab yang jumlahnya akan bertambah, dibandingkan SOTK lama.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Joko Triyono mengatakan, untuk pejabat yang baru, rencananya bakalan dilantik akhir Desember 2016 atau paling lambat Januari 2017. Mengingat tahun depan sudah mulai menggunakan SOTK baru. “Mengenai jumlah lowongan jabatan yang harus diisi dalam SOTK baru, akan lebih banyak dibanding SOTK lama. Sebab jumlah instansi nantinya juga berubah,” katanya Kepada MuriaNewsCom, Selasa (15/11/2016).

Menurutnya,  total jumlah jabatan struktural untuk SOTK baru nanti akan mencapai 539 jabatan, sedangkan jabatan SOTK lama yang hanya 498 jabatan. Artinya, akan ada 41 lowongan jabatan baru di lingkungan Pemkab Kudus. Jumlah jabatan pada SOTK baru nanti yang terdiri 1 jabatan eselon IIa, 27 jabatan Eselon IIb,  43 jabatan eselon IIIa, 70 jabatan eselon IIIb, 266 jabatan IV a (non UPT), 42 jabatan IVa (UPT), 54 jabatan IV b (non UPT) dan 36 jabatan eselon IVa (UPT).

Dengan jumlah jabatan yang lebih banyak, menurut Joko, tentu akan banyak PNS yang akan mendapatkan promosi guna mengisi posisi-posisi yang sudah ada. ”Untuk jabatan eselon IIa yang setara kepala dinas, hanya ada dua jabatan baru.  Sedangkan untuk eselon yang ada di bawahnya, akan ada banyak jabatan baru,” ungkapnya

Ditambahkan, penetapan pejabat sesuai SOTK baru akan dilakukan awal tahun depan.  Sehingga pejabat lama masih diwajibkan bekerja hingga ada pergantian. “Kita langsung menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Meski berubah, pejabat lama masih bertugas hingga akhir tahun ini. Dan untuk tahun berikutnya menunggu pelantikan,” kata Joko

Dikatakan, ada dua tugas yang masih dikerjakan pejabat lama, yakni pertanggungjawaban anggaran 2016 yang sudah berjalan, serta merancang anggaran untuk kegiatan tahun 2017. Pejabat lama masih bekerja menyusun pertanggungjawaban anggaran.

Editor : Akrom Hazami

 

Belasan Kabid dan Kasi Bakal Tersingkir Akibat SOTK Baru

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Rembang akan mengurangi belasan posisi pejabat Eselon IV dan V. Hal tersebut diungkapkan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Menurutnnya, pejabat eselon IV dan V yang akan dikurangi itu sekelas kepala seksi dan kepala bidang.”Jumlah pejabat eselon IV dan V yang akan dikurangi sekitar 14-15 orang,” kata Hafidz.

Katanya, pengurangan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar tepat fungsi, ukuran, dan efesiensi.

“Tentunya pengurangan itu agar bisa memberikan poin-poin tersendiri dan bisa menciptakan tepat ukuran  atau tidak gemuk, tepat fungsi dan tepat efisiensi,” ucapnya.

Menurutnya, penataan SOTK baru tersebut seiring pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang masih akan tetap berjumlah 23 dinas dan badan, dengan Kantor Kesbangpolinmas dan RSUD yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

Sementara itu, terkait waktu kapan pengisian jabatan sejumlah pos yang kosong, Hafidz menyatakan, baru akan membahasnya setelah Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disahkan.  Karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bupati setelah enam bulan menjabat, bisa melakukan pengisian jabatan.

“Namun saat ini muncul peraturan baru, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, pengisian jabatan dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang SOTK yang baru,” tegasnya.

Dia menambahkan, sebelum pengisian jabatan kosong  setelah SOTK baru, akan terlebih dahulu dilakukan pengisian job sekretaris daerah, yang kini masih diemban oleh seorang penjabat sementara. “Seleksi pengisian sekda dimulai pada bulan ini atau secepatnya. Pansel sudah ada dan disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN). Sehingga ditargetkan pada bulan Oktober atau awal Nopember sudah ada pelantikan sekda baru pada Oktober atau pertengahan November mendatang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono