Kecanduan Rokok, Djarum dan Gudang Garam Dituntut Konsumen Triliunan Rupiah

MuriaNewsCom, Kudus – Dua perusahaan terkemuka di Indonesia, yakni PT Djarum dan PT Gudang Garam mendapat somasi dan tuntutan gantirugi salah satu konsumennya. Konsumen yang diketahui bernama Rohayani itu merasa dirugikan akibat rokok yang dikonsumsinya sejak tahun 1975 hingga tahun 2000.

Langkah itu diambil setelah dengan landasan hukum yang tertuang dalam pasal 19 ayat 1 UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Bunyinya, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

Dengan landasan hukum tersebut, Rohayani bahkan menggandeng pengacara senior Todung Mulya Lubis dan Azas Nainggolan untuk memuluskan niatannya tersebut. Apalagi, sejak tahun 2005 kesehatan Rohayani semakin menurun lantaran paru-parunya berlubang. Hanya, ia tak bisa berhenti lantaran sudah kecanduan.

Dilansir dari Kontan.co.id, Todung menjelaskan, ketergantungan yang dialami kliennya karena kurangnya informasi tentang rokok kepada masyarakat. Itu lantaran ada beberapa ketentuan dalam UU 8/1999 yang tak dipenuhi oleh produsen roko. Termasuk PT Djarum dan Gudang Garam.

”Industri rokok belum terbuka. Tak ada komposisi apa saja yang ada di rokok. Yang ditunjukkan hanya TAR dan Nikotin. Padahal, ada 4000 racun dalam rokok yang berefek pada kesehatan konsumen jika dikonsumsi terus menerus,” kata Todung.

Karena itu, pihaknya mengajukan somasi kepada Djarum dan Gudang Garam selaku pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan rokok yang dikonsumsi kliennya sejak 1975 hingga ada penurunan kualitas tingkat hidup.

Untuk besaran tuntutan sendiri, PT Djarum Tbk dituntut membayar ganti rugi pembelian rokok senilai Rp 293.068.000, ditambah santunan senilai Rp 500 miliar. Sedangkan untuk Gudang Garam dituntut ganti rugi sebesar Rp 178.074.000 dan santunan senilai Rp 500 miliar.

”Selain itu, ada satu alokasi lagi yang dituntut kepada dua perusahaan tersebut sebagai biaya perawatan kesehatan Rohayani. Untuk biaya kesehatan masih akan kita hitung terlebih dahulu,” lanjut Todung.

Disinggung terkait surat somasi, Todung mengaku surat dikirimkan kepada dua perusahaan pada 19 Februari 2018. Hanya, ia mengakui kedua perusahaan baru menerimanya pada awal Maret lalu.

Sementara itu, terkait somasi yang dilayangkan pihaknya akan menunggu pembayaran ganti rugi hingga tujuh hari mendatang. Jika tak dilaksanakan, ada kemungkinan pihaknya akan membawanya ke ranah hukum.

”Ya, kalau tak dilaksanakan ya dibawa ke ranah hukum,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Ada yang Janggal di Surat Somasi PLN ke Pejabat Dinkominfo Jepara, Ini Lho!

Tanda merah merupakan tanggal surat yang ada di surat somasi

Tanda merah merupakan tanggal surat yang ada di surat somasi

MuriaNewsCom, Jepara – PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area Kudus tak terima dengan status yang diunggah oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Jepara Hadi Priyanto. Status di akun Facebook tersebut diunggah pada 29 Januari 2017.

Sebagai bentuk kemarahannya, PLN mengeluarkan surat somasi. Pada surat itu ada yang janggal. Yakni penulisan tanggal surat, tertera 03 Januari 2017. Unggahan status FB milik Hadi dilakukan pada tanggal 29 Januari 2017.

Apakah ini sengaja, atau kekeliruan? Padahal surat itu terdapat kop PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta Area Kudus, berikut logonya. Surat juga ditandatangani oleh Manajer Didi Rahmad, lengkap dengan tanda stempel.

Baca jugaBikin Status Sindiran Jepara Mati Lampu, Pejabat Dinkominfo Disomasi PLN 

Kejadian ini jadi ramai, bermula dari status Facebook Hadi terkait pemadaman listrik yang cukup sering di wilayah Jepara.  Hadi mendapatkan somasi dari pihak PLN, dengan surat nomor 0004/STH.00.01/A-KDS/2017/ tertanggal 03 Januari 2017.

Hal ini terkait dengan postingan Hadi Priyanto di Facebook tertanggal 29 Januari 2017 pukul 11.58 WIB, yang berbunyi  “Segenap Direksi PT PLN (Persero) mengucapkan selamat menikmati listrik padam dan mohon maaf lahir batin.”

 Baca juga : Ini Isi Status FB Pejabat Dinkominfo Jepara yang Bikin PLN Berang 

Dalam surat somasi yang dilayangkan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Are Kudus tersebut, Hadi Priyanto diminta untuk menghentikan, memposting, membuat berita, pernyataan maupun komentar untuk kepentingan apapun dengan mengatasnamakan Direksi PT. PLN (Persero) serta menggunakan logo PLN.

Hadi Priyanto juga diminta untuk membuat permohonan maaf di time line Facebook dalam 1X24 jam, tertanggal dari surat tersebut.

Lebih lanjut dari isi surat somasi tersebut adalah, jika Hadi Priyanto tidak mengindahkan surat somasi itu, maka pihak PLN akan menyelesaikan melalui jalur hukum.

Terkait surat somasi tersebut, dari pantauan MuriaNewsCom pada Sabtu (4/2/2017), pada pukul 10.57 WIB, Hadi Priyanto menuliskan permohonan maafnya di akun Facebook miliknya.

Editor : Akrom Hazami