Mutasi 12 Pejabat Eselon II di Grobogan Dinilai Mengejutkan, Apa Sebabnya?

Bupati Grobogan Sri Sumarni usai melakukan pelantikan terhadap beberapa pejabat SKPD di wilayahnya, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni usai melakukan pelantikan terhadap beberapa pejabat SKPD di wilayahnya, Selasa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah SMP yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Selasa (7/2/2017) ternyata sempat bikin kaget banyak pihak. Khususnya, adanya mutasi yang dilakukan pada 12 pejebat eselon II. Sebab, nama-nama yang digeser ke posisi baru sebelumnya tidak sempat masuk dalam prediksi.

Dalam pergeseran eselon II tersebut, nama Johari Angkasa yang sebelumnya jadi Kepala Dinas Kesehatan berubah jadi staf ahli bupati bidang Sosial Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. Tempat Johari diisi Lely Atasti yang sebelumnya menjabat Kepala DP3AKB.

Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Yulianto juga masuk jadi staf ahli bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan. Posisi Yulianti diisi Aditya Wahyu Wardhana yang sebelumnya jadi staf ahli bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Untuk posisi Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat Karsono digantikan Kepala Bappeda Pudjo Albachrun. Munculnya nama Pudjo ini juga dinilai mengagetkan lantaran pada akhir tahun ini yang bersangkutan memasuki pensiun. Setelah diganti, Karsono selanjutnya akan jadi Kepala Disporabudpar.

Kemudian, Kepala Disperindag Muryanto yang baru saja selesai merelokasi pedagang pasar pagi juga dipindah jadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk posisi Kepala Dinas Kominfo dipercayakan pada Wiku Handoyo yang sebelumnya jadi staf ahli bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.

Pada jabatan Insketur juga mengalami perubahan. Pejabat lama Adi Djatmiko digeser jadi Kepala DP3AKB. Posisi Inspektur baru ditempati Puji Raharjo yang sebelumnya menjabat asisten pemerintahan.  

Dua posisi lainnya yang mengalami perubahan adalah asisten setda. Yakni, Mokh Nursyahid yang sebelumnya jadi Asisten Administrasi geser jadi Asisten Pemerintahan menggantikan Puji Raharjo. Sedangkan posisi Asisten Administrasi baru diemban Padmo yang sebelumnya jadi staf ahli bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam kesempatan itu menegaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, baik dalam rangka mutasi maupun promosi bagi Aparatur Sipil Negaramerupakan hal biasa. Hal itu juga dilakukan berdasarkan kebutuhan sebuah organisasi dan disesuaikan  dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya berharap agar kegiatan seperti ini tidak dimaknai secara berlebihan. Pelantikan ini bukan karena persoalan senang dan tidak senang. Tetapi semua telah melalui pertimbangan dan kajian yang mendalam serta mempertimbangkan hasil pemetaan kompetensi Assesment yang telah dilakukan pada akhir tahun 2016 yang lalu. Terutama bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II,” katanya.

Dia menambahkan, mutasi jabatan kali ini juga dilakukan dalam rangka penyegaran. Baik bagi pejabat yang bersangkutan maupun lingkungan organisasi yang dipimpinya. “Seseorang yang menjabat pada suatu jabatan terlalu lama bisa berakibat jenuh dan stagnan serta tidak bersemangat untuk berinovasi,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diserahkan, Ini Pesan Bupati Grobogan pada Kepala SKPD

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan dalam acara penyerahan DPA di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan beberapa catatan dalam acara penyerahan DPA di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para kepala SKPD di Grobogan diminta segera melaksanakan kerja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di gedung Riptaloka, Rabu (18/1/2017).

“Penyerahan DPA untuk 45 SKP termasuk kecamatan ini bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya, segera bekerja sesuai dengan program yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” katanya.

Selain kepala SKPD, acara penyerahan DPA juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Grobogan. Antara lain, Muklisin, Siafuddin Zuhri, dan Amin Rois.

Menurut Sri, penyerahan DPA itu merupakan tahap akhir dari siklus perencanaan penganggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan Pemkab Grobogan pada tahun anggaran 2017 ini. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim anggaran pemerintah daerah, kepala SKPD dan pihak lainnya atas selesainya DPA sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan sudah diserahkannya DPA, Sri meminta kepada semua kepala SKPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

“Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan segera dilaksanakan tepat waktu. Kondisi ini akan menyebabkan tidak adanya serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengingatkan agar sistem pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD agar lebih ditertibkan. Mulai dari sistem dan mekanisme pengadaan, metode evaluasi dan kontrak dengan penyedia barang/jasa sampai dengan penyerahan pekerjaan harus benar-benar akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini guna menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Sri Sumarni Semprot Kepala SKPD Akibat Lambat Setor Data Penyusunan LKPJ dan LPPD

Bupati Sri Sumarni memberikan pengarahan pada kepala SKPD saat membuka rakor penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Sri Sumarni memberikan pengarahan pada kepala SKPD saat membuka rakor penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Peringatan keras dilontarkan Bupati Grobogan Sri Sumarni kepada kepala SKPD saat membuka rakor penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 di gedung Riptaloka, Sabtu (7/1/2017). Peringatan itu diberikan lantaran masih banyak SKPD yang belum menyetorkan data untuk penyusunan LKPJ dan LPPD hingga batas waktu yang sudah ditentukan.

“Pembuatan LKPJ dan LPPD ini penting sekali. Kepada kepala SKPD yang belum kirim data harap segera mengirimkan ke tim penyusunan secepatnya. Soalnya, data yang dikirimkan nanti masih butuh diverifikasi dulu. Semakin cepat datanya masuk maka laporan nanti bisa dibuat tepat waktu dengan format laporan sesuai sistematika yang telah ditentukan,” tegas Sri.

Ia menegaskan, untuk kelancaran penyusunan LKPJ maupun LPPD ini perlu dukungan penuh dari semua SKPD yang ada. Sebab, materi LKPJ maupun LPPD sangat tergantung dari data yang disampaikan oleh SKPD.

“Jangan sampai terjadi SKPD menyampaikan data yang kurang lengkap apalagi kalau sekadar copy paste dengan tahun sebelumnya. Kalau datanya tidak valid maka LKPJ dan LPPD yang disusun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Grobogan itu menjelaskan, berdasarkan aturan, penyusunan LKPJ dan LPPD itu harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hakekat dari laporan itu adalah sebagai progress report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.

Di samping itu, LKPJ dan LPPD juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ditambahkan, laporan yang dibuat nanti akan dievaluasi dan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional untuk provinsi, kabupaten dan kota. Peringkat kinerja nantinya akan ditetapkan dengan pengelompokan kinerja penyelenggaraan daerah dalam beberapa prestasi. Yakni, prestasi sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.

Editor : Akrom Hazami

Pendaftaran Posisi 6 Kepala Dinas di Kudus yang masih Kosong Segera Dibuka

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sektiar enam posisi pejabat dari unsur pimpinan SKPD di Kudus, hingga kini kosong. Kondisi itu, terkait dengan tidak dilantiknya pada Sabtu (31/12/2016) lalu. Untuk itu, dalam waktu dekat ini bakal dibuka pendaftaran untuk enam kursi pimpinan SKPD itu.

Kepala BKD Kudus Djoko Triyono mengatakan, keenam pejabat tersebut meliputi Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.

“Masih ada enam kursi jabatan yang kosong. Nantinya keenam kursi bakalan dilakukan proses lelang untuk pengisian jabatannya,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (03/01/2017).

Menurutnya, proses lelang jabatan bakal dilakukan secepatnya. Rencananya, pembahasan tentang persiapan lelang bakal dimulai pekan depan. Persiapan yang dimaksud, merupakan persiapan konsultasi dan pembentukan tim lelang. Dalam proses lelang, bakal dilakukan oleh tim dari akademisi. Selain lebih selektif, Kata Djoko, cara semacam itu juga dilakukan dalam lelang jabatan di 2016 lalu.

“Dulu yang dilelang itu Dinas Dagsar, Dinas Pertanian dan BPMPPT. Dulu ketiganya juga melalui proses lelang dalam penentuan kepala dinasnya,” ujarnya.

Ditambahkan, semua pejabat diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai kepala. Namun kembali yang menentukan adalah tim seleksi yang dibentuk. Jika tim menentukan tak lolos, maka yang bersangkutan juga tak dapat melanjutkan proses seleksi.

Sambil menunggu proses lelang jadi,  keenam tersebut akan diisi Plt, selanjutnya akan dilakukan proses lelang jabatan. Ditargetkan pada Maret proses lelang jabatan selesai dan keenam SKPD tersebut bisa segera diisi kepala definitif.

Dalam pelantikan 463 pejabat lalu, merupakan konsekuensi dari perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang mengacu pada aturan terbaru. Karena ada perubahan bidang pada mayoritas SKPD. Namun mayoritas kepala SKPD masih lama, hanya sedikit yang dimutasi. 

Diharapkan, semua pejabat yang dilantik untuk segera bekerja dan berkarya. Semua kegiatan harus dijalankan secara maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan maksimal. Yang jelas dengan SOTK baru juga harus memiliki semangat baru bekerja.

Editor : Akrom Hazami

12 Laporan Penyelewengan SKPD Kudus Sudah Dikantongi Kejari

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, masih menyelidiki laporan yang diberikan masyarakat. Nantinya, Kejari akan menyelidiki hingga April mendatang.

Kepala Kejari Kudus Hasran Harahap S mengatakan, selama 2015 lalu, laporan yang diterima sebanyak12 laporan. Semuanya laporan yang masuk hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

“Kita selidiki hingga kisaran Maret April mendatang. Apalagi kami dari kejaksaan juga sudah bertambah personalnya,” kata Hasran kepada MuriaNewsCom.

Dia membantah kalau selama 2015 kejaksaan dianggap “tidur” atau tak menggubris laporan. Sebab laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti oleh tim.

Dari 12 Laporan yang masuk, kata dia, tidak semuanya berjalan. Sebab dua laporan di antaranya sudah dicabut oleh pihak pelapor.

“Kalau memang tidak ada yang salah kenapa harus dilaporkan. Makanya ada yang dicabut. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan,” ujarnya.

Dibeberkannya sedikit, jika semua laporan yang sudah masuk tidak ada yang berasal dari penyelewengan desa. Melainkan dari sektor lain seperti SKPD dan instansi lain.

Dari penyelidikan yang dilakukan, pihaknya mendorong untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab kerugian yang ada jumlahnya tidak terlalu besar.

“Klaim misalnya pembangunan proyek, ukuran besinya atau beratnya itu kurang, maka kita harapkan dapat segera dikembalikan ke kas negara kekurangannya. Sebab nominalnya tidak besar,” jelasnya.

Pihaknya tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Melainkan lebih pada menyelidiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami

Siap-siap! Sejumlah SKPD di Jepara Bakal Digabung

Ilustrasi Gedung Dinas

Ilustrasi Gedung Dinas

 

JEPARA – Sejumlah Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Jepara dimungkinkan bakal digabung. Hal itu terkait dengan turunnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

SKPD yang dimungkinkan digabung adalah yang memiliki tipologi yang sama, terlebih ada sejumlah wewenang dari SKPD yang ditarik ke pemerintah provinsi.

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Pemkab Jepara Sih Mariani menjelaskan, aturan baru tersebut memang dimungkinkan membuat SKPD akan dimerger atau digabung dengan SKPD lainnya, yang memiliki tipologi sama.

“Sejumlah bidang di sejumlah SKPD wewenangnya ditarik ke Pemprov Jawa Tengah. Misalnya bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), dan bidang yang menangani jenjang pendidikan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora),” ungkapnya kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, dengan adanya UU itu, memang dimungkinkan ada dinas yang digabung ke dinas lainnya lantaran sebagian kewenangannya berkurang. Saat ini, bersamaan dengan menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Organisasi pPemerintahan Daerah, pihaknya tengah melakukan pemetaan, menyusun variabel dan penyesuaian tipologi untuk masing-masing dinas yang sebagian kewenangannya ditarik pemprov itu.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan waktu pelaksanaan dari pembentukan organisasi pemerintah daerah itu. Sebab, prosesnya masih panjang. Setelah semua proses rampung, masih juga harus disusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dimungkinkan pada 2017 baru bisa dilaksanakan. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Penyusunan Laporan Keuangan 2015 Ditarget Kelar Bulan Februari

Bendahara dan pengelola aset di semua SKPD mendapat penjelasan dalam rakor penyusunan laporan keuangan di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bendahara dan pengelola aset di semua SKPD mendapat penjelasan dalam rakor penyusunan laporan keuangan di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015, semua SKPD diminta untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan mulai sekarang. Hal itu disampaikan Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono di kantornya, Selasa (29/12/2015).

Menurutnya, terkait dengan masalah ini, pihaknya sudah menggelar rakor penyusunan laporan keuangan 2015 yang diikuti bendahara dan pengelola aset di semua SKPD. Rakor itu digelar dengan tujuan supaya semua SKPD segera melakukan persiapan dalam kaitan penyusunan laporan keuangan tersebut.

“Mulai sekarang, SKPD hendaknya mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan nanti. Perlu dicermati, antara data keuangan dan aset nantinya harus bisa nyambung. Sebab, penyusunan laporan keuangan ini nanti memakai basis akrual,” jelasnya.

Dikatakan, target penyusunan laporan keuangan di tiap SKPD ditarget harus selesai Februari 2016. Setelah itu, DPPKAD akan membuat rangkuman dari laporan SKPD untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2015. Penyusunan LKPD ini ditargetkan sudah rampung pertengahan Maret mendatang.

Terkait dengan hampir selesainya tahun 2015 maka persiapan sedini mungkin perlu dilakukan semua SKPD agar tidak terlambat dalam menyusun laporan keuangan. Selain mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan membuat kertas kerja, para pimpinan SKPD diminta segera melakukan koordinasi jika menemui kendala. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Posisi Plt di SKPD Akan Dihilangkan

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Banyaknya posisi Plt pada dinas di Kudus, membuat Bappeda bergerak. Beberapa waktu yang lalu, puluhan PNS di lingkup Kudus diikutkan seleksi ekselon II untuk posisi kepala dinas.

Kepala BKD Kudus Joko Triyono mengatakan, beberapa waktu yang lalu sudah dikirim 42 pejabat di Kudus yang dikirim seleksi eselon II.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari. Dalam kegiatan itu, juga dilakukan tes yang menentukan kemampuan para pejabat.

“Di sana juga ada tes, jadi tinggal menunggu waktu untuk hasil tesnya. Kemudian bakal memberikan siapa saja yang menjadi kepala dinas, bukan Plt,” kata Joko kepada MuriaNewsCom.

Dia berharap hasil tes segera keluar, sehingga proses selanjutnya dapat dilaksankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Bupati Kudus : Tak Mudah jadi Kepala SKPD

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Bupati Kudus Musthofa mengatakan, beberapa SKPD yang masih dipimpin oleh Plt, dinilai masih wajar, sebab administrasi yang dimiliki pemimpinnya masih belum terpenuhi.

“Tidak bisa sembarangan mengisi kepala dinas, harus sesuai aturannya. Kalau memang sudah sesuai aturan ya bakal terisi, namun kalau belum ya tidak bisa, harus sesuai aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kalau soal kemampuan, para pemegang jatah Plt sudah dapat menyiasatinya, hanya masalah administrasi dan syarat menjadi kepala saja yang belum dikantonginya.

Berdasarkan pantauan, beberapa jabatan yang diisi Plt adalah Dinas Dagsar, Dinas Cipkataru, dan Dinas Perinkop dan UMKM. Beberapa sempat diganti pemimpin hanya sama dengan status Plt. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Wabup Jepara Akan Marahi SKPD Nakal

Suasana Rakor POK di Pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana Rakor POK di Pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Wakil Bupati Jepara, Subroto akan memarahi SKPD yang nakal. Yakni yang tidak tepat waktu dalam memberikan laporan administrasi.
Dia meminta semua dinas, kantor dan instansi menyampaikan laporan administrasinya tepat waktu.Sehingga, itu bisa dijadikan dasar sebagai bahan evaluasi.

”Karena nanti yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim pemeriksa, baik dari inspektorat, Inspektorat Provinsi dan BPK adalah laporan administrasi dari masing-masing kegiatan yang telah dijalankan,” kata Subroto dalam Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendapa Kabupaten Jepara.

Selain itu, dia juga menambahkan, selanjutnya yang akan diperiksa adalah semua pelaksanaan program dan kegiatan yang harus tetap berpedoman pada Perbup No.80 tahun 2012.

“Rakor POK kali ini selain evaluasi terhadap kegiatan di 2015 juga untuk mendengarkan kendala-kendala yang di hadapi oleh pengguna anggaran di masing-masing SKPD dan instansi sehingga bisa dilakukan perbaikan di Tahun Anggaran 2015 yang masih menyisakan waktu beberapa bulan efektif untuk perbaikan dan dasar pertimbangan di tahun anggaran berikutnya,” ujar Subroto.

Rakor dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program. Serta untuk memantau pelaksanaan kegiatan, pemecahan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

12 SKPD di Jepara “Ndableg” Tak Kirimkan Laporan Kegiatan

Rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Kabupaten Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Kabupaten Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kabag Pembangunan Setda Jepara Edy Marwoto menyatakan, masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mengirimkan laporan kegiatan.

Menurutnya, SKPD yang sudah mengirimkan laporan sebanyak 42 SKPD atau sebanyak 77,77 persen dan untuk SKPD yang belum mengirimkan laporan ada 12 SKPD atau 22,22 persen.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Pendopo Kabupaten Jepara. Dia mengemukakan, SKPD yang belum mengirimkan laporan terdiri dari Dislautkan, Dishubkominfo, BPBD, Satpol PP, Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Mayong, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Bangsri.

”Sesuai hasil rekapitulasi data atau laporan bulan Juli yang masuk pada Bagian Pembangunan per tanggal 20 Agustus 2015 , masih ada 12 SKPD yang belum mengirimkan laporan,” kata Edy Marwoto.

Sementara itu, terkait dengan progres keuangan sampai pada Juli 2015, total surat perintah membayar uang (SPMU) Rp. 313.830.492.114, atau sudah mencapai 42 persen. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Rp. 313.830.492.114, atau mencapai 42 persen.

“Proses pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Jepara tahun anggaran 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 173 paket. Jasa konstruksi terdiri atas 140 paket yang meliputi 135 paket selesai, 5 masih dalam proses. Kemudian jasa konsultansi terdiri atas 20 paket diantaranya 17 paket sudah selesai, 3 masih dalam proses dan pengadaan barang terdiri atas 13 paket diantaranya 6 paket selesai dan 7 masih dalam proses,” paparnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Bupati Kudus Intruksikan SKPD Agar Miliki Website

Bupati Kudus Musthofa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Bupati Kudus Musthofa, menginstruksikan kepada semua dinas di Kudus agar memiliki website sendiri. Hal itu diinginkan supaya semua masyrakat Kudus dapat mengetahui agenda dan Progam tentang dinas terkait.

“Saya instruksikan semuanya serba transparan, sehingga masyarakat bisa memantau progam yang dimiliki dinas,” katanya usai kunjungan ke kantor Dishubkominfo, Kamis (20/8/2015).

Menurutnya, instruksi tersebut sudah disampaikan ke masing – masing dinas. Sedangkan mengenai hasilnya, dirinya yakin semua dinas sudah memiliki website untuk sarana informasi kepada masyarakat.

Dia berharap, website milik dinas nantinya bukan sekadar dibuat saja. Dirinya minta, harus ada petugas yang setiap hari menginput data setiap hari. Sehingga, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan informasi setiap hari di masing-masing dinas.
“Semua informasi dimasukan di web. Laporan kerja, progam, laporan keuangan, semuanya harus ada. Bahkan mengenai kritik masyarakat terhadap dinas juga dapat dilaksanakan,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Toleransi Antar Agama di Kudus Terjalin Baik

Suparno, pegiat lintas agama dari Budha turut serta dalam acara halal bihalal di pendapa Kabupaten Kudus bersama SKPD lainnya. Hal tersebut menunjukkan toleransi dan komunikasi yang baik antar agama di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Kegiatan halal bihalal di Pendapa Kabupaten Kudus yang dilaksanakan Rabu (22/7/2105) juga dihadiri dari kalangan lintas agama. Hal itu menunjukkan bahwa persaudaraan lintas agama di Kudus sangat bagus. Dan budaya silaturahmi dan halal bihalal sekarang bukan hanya menjadi budaya warga Islam saja. Melainkan pula bagi warga yang beragama non-Islam.

Menurutnya, hal tersebut juga sudah dilaksankan pada waktu pemerintahan almarhum Gusdur, waktu itu sudah dicontohkan bagaimana caranya pluralisme dan saling menghargai sesama warga Indonesia. ”Kita lihat bangunan depan masjid Menara Kudus, di sana terdapat kelenteng. Hal itu menunjukkan kanjeng sunan memiliki jiwa yang toleran sangat, kita hanya mempraktikkan saja,” ujarnya.

Kegiatan semacam itu baru dilaksanakan pada tahun ini saja. Pihaknya berusaha membuka komunikasi yang bagus mengenai hal tersebut. Lewat anjuran dari pendiri Kudus yakni Sunan Kudus.

Hal senada juga dikatakan Suparno, pegiat lintas agama dari Budha tersebut mengatakan Kudus masih aman. Dan yang terjadi di bagian negara lain adalah kepentingan politik belaka. Dipastikan malah ada yang sengaja membayangkannya. ”Kita masih jaga Kudus bersama, dan komunikasi dari berbagai kalangan agama juga masih kita lestarikan,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

20 Ribu SKPD Ramaikan Halal Bihalal di Pendapa Kudus

Sejumlah 20 ribu SKPD pemerintahan Kudus, beserta jajaran kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kudus melangsungkan agenda halal bihalal Rabu (22/7/2015) di halaman pendapa Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Sejumlah 20 ribu SKPD pemerintahan Kudus, beserta jajaran kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kudus melangsungkan agenda halal bihalal Rabu (22/7/2015). Acara tersebut merupakan kegiatan untuk saling memaafkan di hari yang fitri.

Kegiatan tersebut juga dihadiri kalangan pendidikan. Beberapa sekolah dan UPT di sembilan kecamatan juga hadir dalam kegiatan halal bihalal tersebut. Selain itu, kalangan guru PAUD dan TK juga turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung sepanjang pagi tadi.

Bupati Kudus Musthofa dalam sambutannya menyatakan, hahal bihalal tahun ini harus kembali hal yang lebih baik lagi. Bukan sekadar baik saja, namun harus ditingkatkan untuk kemajuan bersama.

”Ini merupakan budaya kanjeng Sunan Kudus. Jadi harus dilaksanakan saja. Acaranya juga acara silaturahmi, dari kami Pemkab Kudus dengan sejumlah pejabat hingga tingkat desa,” katanya kepada MuriaNewsCom. (FAISOL HADI/TITIS W)