Akun Medsos Anggota Polres Kudus Tak Bisa Dibuka Humas Polda Jateng, Ini Alasannya

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol R.Djarod Padakova (kanan) saat memeriksa handphone anggota Polres Kudus, Kamis (24/8/2017). (Polres Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus –  Beberapa akun media sosial (medsos) milik anggota Polres Kudus yang diperiksa Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol R.Djarod Padakova ternyata tak bisa dibuka. Alasannya, beberapa anggota tersebut tak memiliki paketan internet dan harus bergantung pada WiFi.

”Waktu dibuka, ada yang paketannya habis. Jadi akunnya tak bisa dibuka dan harus bergantung dengan WiFi,” kata Djarod, Kamis (24/8/2017).

Meski begitu, pemeriksaan tetap berjalan lancar. Puluhan akun media sosial milik anggota yang diperiksa juga tak disalahgunakan. Karena itu, ia meminta semua anggota polisi melek media supaya lebih dikenal masyarakat.

”Handphone milik anggota juga sudah canggih, semua smartphone. Untuk itu, sudah selayaknya untuk melek media,” ujarnya.

Baca Juga : Akun Medsos Anggota Polres Kudus Diperiksa Kabid Humas Polda Jateng

Salah satu caranya, lanjutnya, dengan mempublikasikan berbagai prestasi yang dilakukan oleh Polri. Mulai dari keberhasilan mengungkap kasus, memberitakan berbagai terobosan-terobosan dan kegiatan-kegiatan Polri yang dapat meningkatkan citra Polri dimata masyarakat.

Karena itu, apabila melihat atau menemui kejadian apapun yang berhubungan dengan aksi seorang polisi yang heroik di lapangan, hendaknya direkam atau difoto menggunakan HP masing-masing. Kemudian hasilnya diposting ke media sosial seperti facebook, YouTube dan lain lain.

”Mengapa saya memilih media sosial? Karena media sosial merupakan media yang paling mudah diakses. Sehingga lebih efektif untuk meningkatkan citra Polri di mata masyarakat,” tambahnya.

Apalagi, tambah Djarod, ia yakin handphone canggih yang dimiliki anggota sudah dilengkapi dengan akun media sosial. Karenanya, hal itu tak akan memberatkan dan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Editor: Supriyadi

Curiga UMK Dilanggar, Komisi B DPRD Kudus Sidak ke Perusahaan


Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan terkait pembayaran UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mendatangi sejumlah perusahaan di Kudus. Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksanaan pembayaran UMK dilakukan sesuai aturan, atau tidak.

Muhtamat datang didampingi sejumlah perwakilan SKPD dari Pemkab Kudus dan juga pihak serikat pekerja. Hal itu untuk menjamin apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

“Kami mengecek langsung, apakah sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan UMK 2017 ataukah tidak. Jika tidak maka bisa menyalahi aturan yang berlaku,” katanya saat sidak di Mubarookfood, Kamis (16/2/2018)

Dari sidak yang berjalan, semua perusahaan mematuhi. Pihaknya juga bertemu sejumlah buruh untuk memastikan hal sebenarnya. Rombongan juga datang ke perusahaan Kudus Istana Furniture. Hasilnya sama, pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan UMK yang berlalu. “Perusahaan tak hanya membayar sesuai dengan UMK semata. Namun juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Itu sudah ada dalam aturan yang berlaku,” ungkap dia.

Sementara, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, menambahkan kalau pekerja tak usah ragu untuk menyampaikan keluhan ihwal UMK yang tak sesuai. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir. Laporkan saja kalau ada yang tidak sesuai. Kami juga membuka call center untuk aduan tentang penanganan ini, jadi pasti kami tindaklanjuti,” ucapnya pada karyawan.

Pengaduan UMK bisa dilakukan di nomor  082325430077. Petugas dari dinas akan menindaklanjuti sesegera mungkin setiap keluhan.

Editor : Akrom Hazami

Tim Gabungan Pemkab Kudus Sidak Pedagang Plasa Kudus

Tim gabungan pemkab saat melakukan sidak terhadap pedagang Plasa Kudus (MuriaNewsCom/Merie)

Tim gabungan pemkab saat melakukan sidak terhadap pedagang Plasa Kudus (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus benar-benar melaksanakan “ancamannya” kepada para pemilik kios di Plasa Kudus.

Tim gabungan Pemkab Kudus mendatangi satu persatu pemilik kios yang ada di Plasa Kudus, Senin (1/2/2016), sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memperingatkan pemilik kios yang menolak perjanjian pembayaran sewa kios.

Tim gabungan sendiri dipimpin Asisten 3 Sekda Kudus Mas’ud. Tim terdiri dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), KPPT, dan Satpol PP Kudus.

Ini adalah kelanjutan dari instruksi yang dikeluarkan pemkab, yang meminta supaya pedagang yang ada di Plasa Kudus, segera mengurus perjanjian sewa kiosnya. Batas maksimal yang diberikan adalah 9 Februari 2016 mendatang.

“Jika tidak, terpaksa kami melakukan eksekusi dengan menyegal dan menutup kios tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin, belum lama ini.

Pemkab sendiri sudah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali kepada pedagang di sana, yang belum menandatangani perjanjian sewa.

Ketentuan pemkab ini menyusul masa sertifikat hak guna bangun Plasa Kudus telah habis tahun 2011 lalu. Sesuai ketentuan, bangunan beserta isinya menjadi aset pemkab.

Untuk itu, pemkab hari ini melakukan sidak untuk mengecek mana saja kios-kios yang kemudian belum melaksanakan kewajibannya tersebut.

Editor: Merie

Bupati Kudus Sidak Disdukcapil

Bupati Kudus H Musthofa dan rombongan mengamati cara pelayanan petugas Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Siti Merie)

Bupati Kudus H Musthofa dan rombongan mengamati cara pelayanan petugas Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Siti Merie)

 

KUDUS – Bupati Kudus H Musthofa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Kamis (19/11/2015), sekitar pukul 13.00 WIB.

Kedatangan bupati itu untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan kepengurusan administrasi yang diberikan kepada warga, oleh dinas tersebut.

Saat kedatangan bupati, petugas terlihat melayani beberapa warga yang sedang mengurus administrasi. Salah satunya seorang warga yang sedang mengurus surat kepindahan, dari domisili semula di Kabupaten Demak, ke Kudus.

Kedatangan bupati tersebut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Noor Yasin, Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo, Kabag Humas Putut Winarno. (MERIE)

DPRD Jateng Gelar Sidak THR Karyawan Garuda Pati

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Komisi E DPRD Jawa Tengah menggelar sidak tunjangan hari raya (THR) di perusahaan PT Garudafood Pati, Kamis (2/7/2015). Mereka mempertanyakan soal THR yang diberikan karyawan PT Garudafood. Lanjutkan membaca