Tim Satgas Pangan Polres Grobogan Sidak Penggunaan Elpiji 3 Kg di Rumah Makan

MuriaNewsCom, GroboganTim Satgas Pangan Polres Grobogan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penggunaan gas elpiji kemasan 3 kg. Sasaran sidak adalah seluruh rumah makan yang tersebar di wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan supaya penggunaan gas melon agar tepat sasaran. Yakni, warga kurang mampu dan usaha mikro.

”Selama beberapa hari ini, kita akan melakukan sidak ke rumah makan. Hal ini kita lakukan untuk memastikan agar pemakaian gas elpiji 3 kg tepat sasaran,” kata Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano, Kamis (4/1/2018).

Dalam sidak itu diketahui, sebagian besar rumah makan menggunakan gas elpiji non subsidi. Meski demikian, ada beberapa rumah makan yang kedapatan masih menggunakan beberapa tabung elpiji kemasan 3 kg, disamping gas non subsidi.

Terkait temuan ini, tim Satgas selanjutnya memberikan pembinaan pada pemilik rumah makan. Tim juga meminta agar pemilik rumah makan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan gas elpiji 3 kg tersebut.

”Pemilik rumah makan yang masih pakai gas melon kita kasih pengertian dan pembinaan. Kedepan mereka kita harapkan tidak pakai gas melon lagi,” imbuh Kasat Reskrim AKP Suwasana.

Selain rumah makan, sidak juga dilakukan pada agen elpiji. Hal ini dilakukan untuk melihat ketersediaan stok dan memastikan tidak ada upaya penimbunan gas.

Editor: Supriyadi

Dua Hari Gelar Sidak, Bupati Grobogan Minta Semua Kantor Punya Tempat Arsip Khusus

MuriaNewsCom, GroboganBupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar semua kantor punya tempat untuk menyimpan arsip tersendiri. Permintaan itu dilontarkan berdasarkan hasil sidak ke beberapa kantor pada dua hari kerja tahun 2018.

”Dalam dua hari ini, saya lihat hampir sama kondisinya. Masih banyak arsip kerja yang ditempatkan dilantai atau bertumpuk diatas meja. Kondisi seperti itu terlihat tidak nyaman. Harus ada tempat arsip khusus biar ruangan terlihat rapi,” kata Sri Sumarni didampingi Asisten III Padmo dan Kabag Humas Ayong Muctarom, saat melangsungkan sidak ke kantor Dinas Pendidikan Grobogan, Rabu (3/1/2018).

Selain membikin rapi, adanya tempat arsip akan membawa banyak keuntungan. Antara lain, memudahkan ketika mencari serta menjamin keamanan arsip dari kerusakan.

”Tolong nanti segera dianggarkan untuk pembelian tempat arsip. Kalau ruangannya rapi maka kerja juga jadi betah,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga meminta Kepala Disdik Amin Hidayat untuk menuntaskan rencana perbaikan SD rusak di berbagai kecamatan. Ia berharap agar pada tahun 2018, semua gedung rusak sudah selesai diperbaiki sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung aman dan nyaman.

Usai melangsungkan pertemuan dan memberikan catatan pada pejabat disdik, Sri Sumarni sempat didaulat untuk meresmikan salah satu gedung yang sudah selesai direhab akhir tahun 2017 kemarin. Peresmian dilakukan sederhana dengan pemotongan tumpeng.

Sehari sebelumnya, Sri Sumarni juga melangsungkan sidak ke beberapa kantor. Antara lain, kantor setda, Bappeda dan BPPKAD yang ada satu komplek dengan kantor bupati.

Editor: Supriyadi

Bupati Grobogan Pelototi Ruangan Pegawai di Hari Pertama Masuk Kerja

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama masuk kerja di tahun 2018, Selasa (2/1/2018). Ada tiga lokasi yang didatangi Sri Sumarni saat melangsungkan sidak.

Yakni, kantor setda, Bappeda dan BPPKAD yang lokasinya jadi satu komplek. Sidak dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam sidak tersebut, Sri Sumarni sempat mendatangi hampir semua ruangan. Selain melihat kondisi ruangan, ia juga sempat mengecek kehadiran para pegawai.

“Dari hasil sidak, semua pegawai tidak ada satupun yang bolos. Semuanya sudah masuk kerja pascalibur tahun baru,” jelasnya.

Caption : Bupati Grobogan Sri Sumarni melangsungkan sidak pada hari pertama masuk kerja, Selasa (2/1/2018).
(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sri menegaskan, para pegawai di lingkup Pemkab Grobogan yang kedapatan bolos pada hari kerja pertama pasca libur tahun baru bakal dapat sanksi tegas. Ia berharap, di instansi lainnya tidak ada pegawai yang bolos kerja.

“Jauh-jauh hari masalah ini sudah disampaikan melalui surat edaran ke semua SKPD. Semua pegawai tidak boleh ada yang bolos,” katanya.

Kabag Humas Ayong Muchtarom menambahkan, dalam sidak tersebut, bupati sempat menyoroti ruangan kerja. Bupati meminta agar tiap ruangan disediakan tempat arsip tersendiri.

“Saat sidak, bupati melihat banyak arsip bertumpukan di meja kerja dan hal ini dinilai kurang nyaman. Masing-masing pimpinan diminta mengangarkan pembelian tempat penyimpanan arsip, sehingga kondisi ruang kerja bisa terlihat rapi dan nyaman,” imbuhnya.

Editor : Ali Muntoha

 

Sidak 4 Pasar, Harga Kebutuhan Pokok di Grobogan Dinilai Masih Terkendali

Tim gabungan dari sejumlah instansi terkait melangsungkan sidak ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Grobogan, Rabu (20/12/2017) (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Tim gabungan dari sejumlah instansi terkait melangsungkan sidak ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Grobogan, Rabu (20/12/2017). Yakni, Pasar Gubug, Godong, Wirosari, dan Kuwu.

Sidak dilakukan untuk memantau kondisi terkini harga kebutuhan pokok masyarakat. Hasil sidak digunakan untuk mengambil kebijakan berkaitan dengan momen Natal dan tahun baru.

“Sejumlah kebutuhan pokok memang ada kenaikan harga. Tetapi, angka kenaikannya berkisar Rp 1.000-Rp 3.000. Kenaikan sebesar ini masih terjangkau masyarakat. Jadi, menjelang akhir tahun ini, kondisi harga masih terkendali,” ungkap Kepala Dinas Perdagangan Grobogan Karsono.

Selain memonitor harga, pihaknya juga sempat mengecek stok barang yang ada dipasar. Dari hasil pantauan, stok barang, khususnya kebutuhan pokok relatif masih dalam status aman.

“Kondisi stok masih aman. Fokus pantauan memang kebutuhan pokok masyarakat. Seperti, beras, telur, minyak serta daging,” jelasnya.

Karsono menambahkan, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut dari gubernur dalam rangka memantau harga sembako. Salah satu tujuanya untuk masyarakat dipastikan bisa dengan mendapatkan barang dengan harga yang masih terjangkau.

Editor: Supriyadi

Bupati Grobogan Minta Pendataan Gedung Sekolah Rusak Segera Dilakukan

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat melangsungkan sidak di SDN 05 Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kamis (19/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSidak gedung sekolah rusak dilangsungkan Bupati Grobogan Sri Sumarni selama seharian, Kamis (19/10/2017). Dari pagi hingga siang, ada beberapa sekolahan yang dikunjungi untuk melihat seberapa parah kondisi sesungguhnya.

Setelah meninjau kondisi SDN 05 Sembungharjo, sidak berlanjut ke SDN 01 Tuko, Kecamatan Pulokulon. Di lokasi ini, ada satu ruang kelas yang kondisinya membahayakan karena kayu atap lapuk.

Selanjutnya, sidak dilanjutkan ke SDN 02 Tlogotirto, Kecamatan Gabus. Pada sekolahan ini, ada satu ruang kelas yang sudah tidak difungsikan karena tembok bangunan sudah jebol. Saat ini, ruangan yang sudah tidak beratap itu digunakan untuk kantin.

Saat meninjau SDN 01 Kalisari, Kecamatan Kradenan juga terdapat bangunan yang kondisinya mengenaskan. Yakni, ada tiga ruang kelas berdinding papan yang perlu perbaikan segera.

Selain kayunya sudah banyak yang lapuk, sebagian genting ruangan sudah tidak ada. Kondisi ini menyebabkan ruangan tidak bisa dipakai ketika hujan turun karena air masuk dalam ruangan. Dari tiga ruang yang rusak, ada satu ruangan yang tidak difungsikan karena kondisinya membahayakan.

“Kalau hujan, airnya pada masuk. Jadi, kegiatan belajar jadi terganggu,” kata beberapa guru.

Satu lagi sekolah yang disinggahi adalah SDN 03 Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari. Pada sekolahan ini, ada dua ruang kelas beratap seng yang perlu mendapat penanganan. Sebab, kondisi bangunan sudah agak miring dan sebagian kayunya lapuk dimakan usia.

“Kondisi kerusakan pada tiap sekolahan berbeda. Tapi yang pasti sama-sama mengkhawatirkan dan butuh penanganan segera,” cetus Sri Sumarni.

Terkait dengan kondisi itu, Sri Sumarni meminta agar Dinas Pendidikan agar pendataan yang dilakukan benar-benar akurat. Ia juga meminta agar jangan ada sekolah rusak yang kelewatan masuk dalam data base.

“Dalam waktu dekat, saya akan segera mengajukan bantuan ke provinsi dan pusat untuk perbaikan sekolah rusak. Makanya, jangan sampai ada yang kelewatan datanya,” tegas mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Menurutnya, dari pendataan terbaru yang dilakukan Dinas Pendidikan Grobogan, masih ada 219 ruang kelas yang rusak parah. Dari jumlah ini, sebagian sudah dapat alokasi perbaikan pada tahun 2018.

Sisanya sebanyak 147 ruang kelas rusak belum mendapatkan alokasi anggaran. Ruang kelas rusak parah sebanyak ini tersebar di 50 SD.

“147 ruang kelas rusak parah inilah yang masih harus dapat perhatian serius. Saya minta agar data ini dicek ulang untuk memastikan gedung sekolah rusak sudah masuk semuanya,” cetusnya.

Untuk mengalokasikan anggaran perbaikan 147 ruang kelas rusak pada tahun 2018 sudah tidak memungkinkan. Soalnya, APBD 2018 sudah ditetapkan beberapa bulan lalu sebelum ada pendataan ulang tersebut. Solusi tercepat adalah minta bantuan ke pusat dan provinsi.

Editor: Supriyadi

Wabup Pati Sidak di Dinas Pertanian, Ini Temuannya

 Wakil Bupati Pati Saiful Arifin (baju putih) saat menanyakan perkembangan pertanian dan peternakan di Kantor Dinas Pertanian Pati, Kamis (19/10/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Kamis (19/10/2017).

Dalam sidak tersebut, Arifin ingin mengetahui data terkait dengan potensi pertanian dan peternakan di Pati. Pasalnya, Pati selama ini dikenal sebagai daerah yang memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, pertanian di Pati memang sudah baik. Namun, dia melihat petani masih belum sejahtera dan masih dipandang sebelah mata.

Karena itu, dia ingin memastikan bila Dinas Pertanian harus ikut berada di garda paling depan untuk memajukan dunia pertanian, sekaligus petani itu sendiri.

“Potensi pertanian dan peternakan di Pati sangat luar biasa. Tapi tidak semua petani dan peternak memahami pengelolaan usaha di bidang itu secara profesional. Akibatnya, profesi petani dan peternak masih dianggap sebelah mata,” ujar Arifin.

Hasil sidak menunjukkan, Dinas Pertanian selama ini bekerja sudah cukup baik. Salah satunya, dukungan untuk petani berupa bantuan alat pertanian dan program indukan ternak yang rutin diberikan setiap tahun.

Kepala Dinas Pertanian Pati Muchtar Efendi sempat kaget dikunjungi Wabup secara mendadak. Dia langsung mengumpulkan seluruh kepala bidang dan seksi untuk memberikan penjelasan.

Sesuai dengan visi kepala daerah, Muchtar mengaku akan memberikan yang terbaik untuk petani di Pati. Berbagai program yang dicanangkan akan fokus pada pengembangan potensi pertanian, sekaligus pemberdayaan yang menyejahterakan petani sendiri.

Editor: Supriyadi

Duh, Jalan Desa di Garung Kidul Kudus Dicaplok Perusahaan Beton

Anggota Komisi B DPRD Kudus mengecek lokasi perusahaan beton yang diduga mencaplok jalan milik Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Rabu (20/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jalan desa sepanjang 150 meter dengan lebar empat meter di Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, diduga dicaplok PT Surya Jaya Beton. Jalan desa yang sebelumnya digunakan akses masyarakat kini dibuntu dan beralih menjadi kawasan perusahaan.

Ironisnya, aksi pencaplokan tersebut sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Meski sudah sering kali diingatkan oleh pemerintah desa, namun peringatan tersebut tak pernah diindahkan. Bahkan terkesan tak dianggap.

Kasi Tata Pemerintahan Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Zubaidi mengatakan,  jalan desa tersebut beralih jadi perusahaan diawali dengan dibangunnya perusahaan PT Surya Jaya Beton.

“Panjangnya mencapai 150an meter, dengan lebar empat meter. Jalan desa kini jadi obyek perusahaan beton,” katanya saat disidak komisi B DPRD Kudus.

Dia menceritakan, perusahaan tersebut mula-mula membangun bangunan perusahaan pada sisi kiri dan kanan jalan. Namun lama kelamaan akses jalan desa dibuntu pada kedua ujung jalan dan menjadi bagian dari perusahaan.

Disinggung mengenai tindakan Pemdes Garung Kidul, dia mengaku sudah capek bilang ke perusahaan lebih jauh. Karena, pihak desa khawatir jika terus diusik akan dikira desa mencari-cari kesalahan perusahaan.

Sementara, Kades Garung Kidul Aan Setyawan menyebutkan, diambil alihnya jalan desa menjadi milik perusahaan memang sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Desa berharap, dengan datangnya wakil rakyat akan membuat aset milik desa kembali.

“Kalau masyarakat menginginkan kembali seperti semula. Jadi masyarakat juga dapat memanfaatkanya,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Akun Medsos Anggota Polres Kudus Tak Bisa Dibuka Humas Polda Jateng, Ini Alasannya

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol R.Djarod Padakova (kanan) saat memeriksa handphone anggota Polres Kudus, Kamis (24/8/2017). (Polres Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus –  Beberapa akun media sosial (medsos) milik anggota Polres Kudus yang diperiksa Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol R.Djarod Padakova ternyata tak bisa dibuka. Alasannya, beberapa anggota tersebut tak memiliki paketan internet dan harus bergantung pada WiFi.

”Waktu dibuka, ada yang paketannya habis. Jadi akunnya tak bisa dibuka dan harus bergantung dengan WiFi,” kata Djarod, Kamis (24/8/2017).

Meski begitu, pemeriksaan tetap berjalan lancar. Puluhan akun media sosial milik anggota yang diperiksa juga tak disalahgunakan. Karena itu, ia meminta semua anggota polisi melek media supaya lebih dikenal masyarakat.

”Handphone milik anggota juga sudah canggih, semua smartphone. Untuk itu, sudah selayaknya untuk melek media,” ujarnya.

Baca Juga : Akun Medsos Anggota Polres Kudus Diperiksa Kabid Humas Polda Jateng

Salah satu caranya, lanjutnya, dengan mempublikasikan berbagai prestasi yang dilakukan oleh Polri. Mulai dari keberhasilan mengungkap kasus, memberitakan berbagai terobosan-terobosan dan kegiatan-kegiatan Polri yang dapat meningkatkan citra Polri dimata masyarakat.

Karena itu, apabila melihat atau menemui kejadian apapun yang berhubungan dengan aksi seorang polisi yang heroik di lapangan, hendaknya direkam atau difoto menggunakan HP masing-masing. Kemudian hasilnya diposting ke media sosial seperti facebook, YouTube dan lain lain.

”Mengapa saya memilih media sosial? Karena media sosial merupakan media yang paling mudah diakses. Sehingga lebih efektif untuk meningkatkan citra Polri di mata masyarakat,” tambahnya.

Apalagi, tambah Djarod, ia yakin handphone canggih yang dimiliki anggota sudah dilengkapi dengan akun media sosial. Karenanya, hal itu tak akan memberatkan dan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Editor: Supriyadi

Curiga UMK Dilanggar, Komisi B DPRD Kudus Sidak ke Perusahaan


Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat saat melakukan inspeksi ke salah satu perusahaan terkait pembayaran UMK. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mendatangi sejumlah perusahaan di Kudus. Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksanaan pembayaran UMK dilakukan sesuai aturan, atau tidak.

Muhtamat datang didampingi sejumlah perwakilan SKPD dari Pemkab Kudus dan juga pihak serikat pekerja. Hal itu untuk menjamin apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

“Kami mengecek langsung, apakah sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan UMK 2017 ataukah tidak. Jika tidak maka bisa menyalahi aturan yang berlaku,” katanya saat sidak di Mubarookfood, Kamis (16/2/2018)

Dari sidak yang berjalan, semua perusahaan mematuhi. Pihaknya juga bertemu sejumlah buruh untuk memastikan hal sebenarnya. Rombongan juga datang ke perusahaan Kudus Istana Furniture. Hasilnya sama, pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan UMK yang berlalu. “Perusahaan tak hanya membayar sesuai dengan UMK semata. Namun juga harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Itu sudah ada dalam aturan yang berlaku,” ungkap dia.

Sementara, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, menambahkan kalau pekerja tak usah ragu untuk menyampaikan keluhan ihwal UMK yang tak sesuai. “Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir. Laporkan saja kalau ada yang tidak sesuai. Kami juga membuka call center untuk aduan tentang penanganan ini, jadi pasti kami tindaklanjuti,” ucapnya pada karyawan.

Pengaduan UMK bisa dilakukan di nomor  082325430077. Petugas dari dinas akan menindaklanjuti sesegera mungkin setiap keluhan.

Editor : Akrom Hazami

Tim Gabungan Pemkab Kudus Sidak Pedagang Plasa Kudus

Tim gabungan pemkab saat melakukan sidak terhadap pedagang Plasa Kudus (MuriaNewsCom/Merie)

Tim gabungan pemkab saat melakukan sidak terhadap pedagang Plasa Kudus (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus benar-benar melaksanakan “ancamannya” kepada para pemilik kios di Plasa Kudus.

Tim gabungan Pemkab Kudus mendatangi satu persatu pemilik kios yang ada di Plasa Kudus, Senin (1/2/2016), sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memperingatkan pemilik kios yang menolak perjanjian pembayaran sewa kios.

Tim gabungan sendiri dipimpin Asisten 3 Sekda Kudus Mas’ud. Tim terdiri dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), KPPT, dan Satpol PP Kudus.

Ini adalah kelanjutan dari instruksi yang dikeluarkan pemkab, yang meminta supaya pedagang yang ada di Plasa Kudus, segera mengurus perjanjian sewa kiosnya. Batas maksimal yang diberikan adalah 9 Februari 2016 mendatang.

“Jika tidak, terpaksa kami melakukan eksekusi dengan menyegal dan menutup kios tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin, belum lama ini.

Pemkab sendiri sudah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali kepada pedagang di sana, yang belum menandatangani perjanjian sewa.

Ketentuan pemkab ini menyusul masa sertifikat hak guna bangun Plasa Kudus telah habis tahun 2011 lalu. Sesuai ketentuan, bangunan beserta isinya menjadi aset pemkab.

Untuk itu, pemkab hari ini melakukan sidak untuk mengecek mana saja kios-kios yang kemudian belum melaksanakan kewajibannya tersebut.

Editor: Merie

Bupati Kudus Sidak Disdukcapil

Bupati Kudus H Musthofa dan rombongan mengamati cara pelayanan petugas Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Siti Merie)

Bupati Kudus H Musthofa dan rombongan mengamati cara pelayanan petugas Disdukcapil Kudus. (MuriaNewsCom/Siti Merie)

 

KUDUS – Bupati Kudus H Musthofa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, Kamis (19/11/2015), sekitar pukul 13.00 WIB.

Kedatangan bupati itu untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan kepengurusan administrasi yang diberikan kepada warga, oleh dinas tersebut.

Saat kedatangan bupati, petugas terlihat melayani beberapa warga yang sedang mengurus administrasi. Salah satunya seorang warga yang sedang mengurus surat kepindahan, dari domisili semula di Kabupaten Demak, ke Kudus.

Kedatangan bupati tersebut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Noor Yasin, Kepala Disdukcapil Hendro Martoyo, Kabag Humas Putut Winarno. (MERIE)

DPRD Jateng Gelar Sidak THR Karyawan Garuda Pati

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan PT Garudafood tengah menggelar sesi tanya jawab terkait dengan agenda sidak THR, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Komisi E DPRD Jawa Tengah menggelar sidak tunjangan hari raya (THR) di perusahaan PT Garudafood Pati, Kamis (2/7/2015). Mereka mempertanyakan soal THR yang diberikan karyawan PT Garudafood. Lanjutkan membaca