Tahun Depan, Warga Pati Dapat Jatah 45 Ribu Sertifikasi Tanah Gratis

Petugas BPN Pati tengah melakukan pengukuran tanah di Desa Slungkep, Kayen yang menjadi salah satu peserta program PTSL. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Warga Pati mendapatkan jatah program sertifikasi tanah gratis sebanyak 45.000 sertifikat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Rabu (15/11/2017).

“Tahun depan, warga Pati mendapatkan jatah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebanyak 45.000 sertifikat. Jumlah ini sangat banyak dibanding daerah lain,” ujar Yoyok.

Dibanding tahun ini, jatah sertifikasi tanah gratis di Pati mengalami kenaikan sebanyak 5.000 sertifikat. Menurutnya, peningkatan jatah program PTSL untuk warga Pati menjadi bentuk perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Pasalnya, tidak semua daerah mendapatkan jatah sebanyak itu. Dia berharap, semua tanah di Pati sudah bersertifikat, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan program PTSL melalui BPN.

“Saat ini, pengajuan dari warga sudah mencapai 50.000 pemohon. Nanti kita akan seleksi. Kita prioritaskan untuk desa yang belum tersentuh program PTSL,” tambahnya.

Selama ini, tanah di Pati masih banyak yang belum bersertifikat. Dari 401 desa dan lima kelurahan di Pati, baru sekitar 50 persen yang sudah bersertifikat.

Siti Musyaroh, warga Desa Slungkep, Kayen yang menjadi salah satu peserta program PTSL mengaku sangat terbantu dengan adanya sertifikasi tanah gratis. Selama ini, tanah waris yang ia terima tidak disertifikatkan karena terkendala biaya.

“Program ini memang yang kami tunggu. Tidak perlu keluar biaya banyak, cuma keluar biaya patok batas, materai, pajak dan fotokopi surat-surat,” ucap Siti.

Editor : Akrom Hazami

 

Bupati Desak BPN Pati Tingkatkan Kualitas Layanan Sertifikasi Tanah

Bupati Pati Haryanto menerima kenang-kenangan dari Kepala BPN Pati Yoyok HA usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi tanah. Hal itu diungkapkan Haryanto usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017).

Haryanto mengaku kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan kepengurusan administrasi tanah. Karena itu, momentum itu digunakan Haryanto untuk mendesak BPN Pati agar kualitas pelayanan administrasi tanah ditingkatkan.

“Saya minta BPN bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang sudah bagus harus dijaga, kalau masih belum bagus, wajib ditingkatkan lagi,” ujar Haryanto.

Menurut dia, pembangunan ekonomi masyarakat akan terhambat bila pengaturan masalah pertanahan masih belum maksimal. Bahkan, pembangunan infrastruktur nasional juga bisa terhambat jika administrasi pertanahan tidak berjalan baik.

Haryanto berharap, pelayanan administrasi pertanahan di Pati bisa ditingkatkan dan dipermudah. Dengan begitu, program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik.

Sementara Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar mengatakan, program prona untuk masyarakat Pati dijamin tidak ada biaya selama berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Karenanya, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak segan berkonsultasi ke BPN Pati terkait administrasi pertanahan. Dia memastikan bila pegawai BPN akan memberikan arahan dengan baik.

Editor: Supriyadi

Presiden Bahas Media Sosial pada Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional di Magelang

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional (PERWIMANAS) II di Magelang, Senin (18/9/2017). (Polres Magelang)

MuriaNewsCom, Magelang – Presiden RI Joko Widodo membuka acara Perkemahan Wirakarya Pramuka Ma’aruf NU Nasional (PERWIMANAS) II di Lapangan Tembak Akademi Militer Magelang, Senin (18/9/2017).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman dan para peserta kemah SD, SMP dan SMA perwakilan NU dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan dinamika perkembangan media sosial di Indonesia. “Media sosial saat ini sangat terbuka semua orang boleh mengabarkan apa saja banyak saat ini media sosial banyak yang menjelek-jelekkan, banyak yang fitnah,” ucap Presiden.

Presiden juga mengajak seluruh  komponen bangsa untuk lebih kreatif supaya tidak tertinggal dengan negara lain. “Saya mengajak kita semuanya untuk menyadari banyak tantangan- tantangan ada di depan kita perbanyak ide-ide kreatif perbanyak inovasi- inovasi baru dan bekerja secara cepat supaya tidak tertinggal oleh negara-negara lain,”ungkap Jokowi.

Presiden mengingatkan agar warga bersiap diri karena tantangan perubahan begitu cepat setiap detik, serta setiap menit perubahan begitu cepat. Menurutnya, jangan pernah merasa puas diri oleh apa yang  diperoleh terus tingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain.

Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan silat dari PBNU dan Marching band dari Taruna dan Taruni Akademi militer. Presiden juga hadir menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat wilayah Magelang di lapangan Drh Soepardi. Presiden berharap semua pihak untuk mendukung program sertifikat tanah.

Presiden juga berpesan dalam pengurusan serifikat ini harus dipercepat “Saya berharap para Kanwil BPN agar urusan yang berkaitan dengan sertifikat dipercepat supaya tidak ada sengketa di kemudian hari dan memiliki status hak hukum tanah yang dimiliki jelas,” ujarnya..

Sebelumnya sebanyak 4.212 menerima sertifikat se-kota dan kabupaten Magelang guna mempertahankan kepemilikan hak tanah yang dimilikinya.

Editor : Akrom Hazami

Urus Sertifikat Tanah 3 Tahun Tak juga Jadi, Warga Suwaduk Pati Bingung 

Arobi, buruh tani asal Suwaduk, Wedarijaksa yang kesulitan mengurus sertifikat tanah di desanya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ngatini (62), nenek asal Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Pati, bingung harus mengadu, karena sertifikat tanah yang diurus perangkat desa setempat tak kunjung jadi. 

Padahal, Ngatini mengaku sudah membayarkan uang senilai Rp 8 juta kepada Mantan Kasi Pemerintahan Desa Suwaduk Fahrur Rozi yang saat ini menjabat sebagai sekretaris desa. Uang itu dititipkan ketua RT setempat, Suwoto sekitar tiga tahun yang lalu.

“Saya ini orang bodo, tidak tahu apa-apa. Maunya mengurus sertifikat tanah, karena tidak tahu kapan saya mati. Tapi sampai sekarang, sertifikat tanah belum jadi. Padahal saya sudah urus sekitar tiga tahun yang lalu,” ungkap Ngatini, Kamis (31/8/2017).

Ia menjelaskan, uang Rp 8 juta itu diperoleh dari penjualan hewan ternak sapinya. Dia berharap, tanahnya agar segera bisa dilegalkan secara hukum. Namun, dia harus pasrah menerima realitas karena sertifikat itu tak kunjung jadi.

Ngatini sendiri tidak diberikan kuitansi atau bukti pembayaran saat uang Rp 8 juta itu diserahkan Fahrur Rozi melalui ketua RT setempat. Hanya, saat itu dia ditemani puterinya, Purmiah.
Hal yang sama disampaikan Arobi, warga Suwaduk RT 1 RW 2. Dia mengaku sudah menyetorkan uang Rp 3,75 juta kepada Fahrur Rozi, tetapi sertifikat tanahnya tidak kunjung jadi.

Kesal dengan ulah perangkat desa tersebut, Arobi meminta uangnya kembali. “Sudah saya ambil Rp 3 juta, sedangkan Rp 750 ribu katanya sudah digunakan untuk biaya balik nama,” papar Arobi.

Sebelum uangnya kembali Rp 3 juta, Arobi sempat meminta belas kasihan karena uang yang digunakan untuk mengurus sertifikat tanah diambil dari hutang. Sementara Arobi merupakan pria yang sudah tua dan tidak mampu.

“Saya tanyakan, gimana pak sudah empat tahun. Apa tidak kasihan sama saya? Wong saya orang tidak mampu. Dia bilang, gimana kamu tidak sabar kok. Gimana uangnya mau dikembalikan saja? Saya jawab kembalikan saja daripada lama. Uang itu dulunya saya dapat dari hutang,” tuturnya.

Arobi juga mengaku, sejak uang itu diberikan empat tahun yang lalu, belum ada petugas yang datang untuk mengukur tanah. Kakek yang bekerja sebagai buruh tani itu berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

Editor : Akrom Hazami