Tenaga Konstruksi di Grobogan Didorong Kantongi Sertifikat Ketrampilan

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menyampaikan materi dalam acara pembinaan jasa kontruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPara pemilik perusahaan jasa konstruksi di Grobogan diminta melengkapi pekerjanya dengan sertifikat keterampilan (SKT). Hal itu diperlukan karena adanya SKT itu bisa menunjukkan sejauh mana kualitas pekerja dan perusahaan jasa konstruksi.

”Dengan memiliki SKT maka pekerja konstruksi itu bisa punya daya saing lebih. Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, tenaga konstruksi yang punya SKT tentu akan jadi pilihan,” katanya Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya Indro Pantja Pramodo, usai menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017).

Menurut Indro, sejauh ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengantongi SKT dinilai masih sangat rendah. Data yang dimiliki menyatakan, jumlah tenaga konstruksi di Indonesia sekitar 7,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 600 ribu tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKT.

”Kalau diprosentase, pemilik SKT tidak sampai 10 persen. Dari data ini membuktikan kalau kesadaran untuk memiliki SKT masih sangat rendah. Padahal, SKT ini banyak sekali kegunaannya,” jelasnya.

Sebagai gambaran, Indro menerangkan, pada beberapa proyek sempat ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, bangunannya ambruk saat pekerjaan belum selesai.

”Hal ini bisa jadi disebabkan pekerja yang digunakan tidak memiliki SKT. Dengan demikian, hasil pekerjaan tidak bisa sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menambahkan, pada tahun ini, cukup banyak pengajuan sertifikasi yang diterima lembaganya. Sejak Januari hingga 31 Agustus 2017, pihaknya sudah menerima 3.688 berkas pengajuan sertifikasi badan usaha (SBU). Sementara, permohonan sertifikasi keahlian (SKA) sebanyak 1.761 berkas dan ada 1.429 berkas untuk permohonan sertifikasi ketrampilan (SKT).

”Sejauh ini, kesadaran untuk mencari sertifikat itu memang masih belum menggembirakan. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat itu tidak sulit, biayanya ringan serta bisa dilakukan perseorangan maupun kolektif. Para penyedia jasa konstruksi itu biasanya baru mencari sertifikat saat akan mengikuti lelang proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto mengatakan, selain memantau pelaksanaan pekerjaan, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan dan pembinaan pada pemilik usaha jasa konstruksi. Hal itu dilakukan agar keberadaan jasa konstruksi makin profesional.

Editor: Supriyadi

Sertifikasi Tanah Gratis Tapi Masih Bayar? Ini Penjelasan Kepala BPN Pati

Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan program PTSL di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah warga Pati masih bertanya-tanya terkait dengan biaya yang dibebankan untuk pengurusan sertifikasi tanah gratis yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, masyarakat ada yang dikenakan biaya hingga Rp 700 ribu. Padahal, PTSL merupakan program percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan, gratis yang dimaksud biaya pengukuran, pendaftaran dan panitia. Sementara peserta program diwajibkan menyediakan patok, materai, fotokopi, buku C desa, dan syarat-syarat yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

“Kalau dari BPN, nol rupiah alias gratis. Kami sudah sosialisasikan hal itu. Tapi peserta program memang ada kewajibannya, seperti menyiapkan patok, materai dan lain-lain yang dimusyawarahkan bersama di tingkat desa,” kata Yoyok, Kamis (12/10/2017).

Kendati begitu, Yoyok menyarankan agar pihak desa untuk tidak membebani masyarakat. Sesuai dengan instruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, biaya lain-lain yang dimaksud semestinya tidak lebih dari Rp 1 juta.

Ditanya soal standar biaya lain-lain yang dibebankan warga, Yoyok mengaku tidak tahu. Pasalnya, prosedur tersebut sepenuhnya diserahkan warga dengan pihak desa melalui musyawarah mufakat.

“Standar biaya sendiri kami nggak ngerti, karena apa? BPN tidak ikut-ikutan karena itu berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa,” papar dia.

Hanya saja, pihaknya sudah mendorong pihak desa agar biaya yang dibebankan peserta program masih dalam batas kewajaran dan sesuai aturan. Sebab, program sertifikasi tanah gratis dari BPN itu dicanangkan untuk meringankan masyarakat yang ingin tertib administrasi pertanahan.

Editor: Supriyadi

Petinggi Menganti Jepara Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pungli Prona

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Sholikul Hadi Petinggi Desa Menganti, Kecamatan Kedung-Jepara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jepara. Ia tersandung kasus hukum dalam pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 dan 2015.  

“Iya memang (Sholikul Hadi) sudah menyandang status tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi. Berkas sudah kita kirim ke kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suharta, Kamis (12/10/2017). 

Suharta mengatakan, meskipun sudah menyandang status tersangka akan tetapi polisi belum menahan Petinggi Desa Menganti tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh MuriaNewsCom, yang bersangkutan diduga memungut sejumlah uang pada warganya yang mengurus Prona.

Pada tahun 2014 sebanyak 100 warga Desa Menganti diminta uang sebesar Rp 750 ribu per orang. Sedangkan pada tahun 2015, orang yang ingin mengurus sertifikat Prona dikenai Rp 800 ribu per orang, sedangkan pada saat itu diketahui ada 200 warga yang mengurus hal tersebut. 

Penelusuran yang dilakukan di laman Kementrian ATR/BPN biaya Prona dibebankan pada negara. Kecuali untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh). 

Terpisah, anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) Menganti Ahmad Bukhori mengaku belum mengetahui ihwal penetapan tersangka petingginya. Namun bila hal tersebut benar, pihaknya akan mendesak untuk mengambil langkah selanjutnya. 

“Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, nantinya kalau benar ya aturannya ditegakan,” katanya. 

Ia menyebut Perda no 8/2015  terkait tata cara pencalonan, pemiihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian petinggi, mengamanatkan petinggi yang berstatus tersangka korupsi bisa saja diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Editor: Supriyadi

Pengukuran Sertifikat Tanah Program PTSL di Pati Terkendala Cuaca

Seorang pegawai tengah menggarap sertifikasi tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Musim penghujan yang mulai tiba ternyata menjadi kendala tersendiri bagi pegawai untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Padahal, mereka ditarget untuk bisa menyelesaikan 40.000 sertifikat tanah PTSL pada akhir 2017 yang dibiayai APBN. Namun, BPN Pati tetap melakukan upaya agar target itu bisa diselesaikan dengan baik.

“Kendalanya cuaca yang sudah mulai sering turun hujan. Akibatnya, proses pengukuran tanah terganggu. Solusinya ya dilakukan keesokan harinya,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Baca Juga: BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Bahkan, pegawai BPN banyak yang menginap di rumah perangkat desa untuk menyelesaikan program PTSL dengan tepat waktu. Mereka beristirahat sejenak bila ternyata hujan tiba saat pengukuran tanah akan dilakukan.

Sebab, proses pengukuran tanah memakai catatan dan kertas sehingga tidak bisa dilakukan jika hujan turun. “Pengukuran tanah itu kan bawa catatan-catatan, kertas dan sebagainya. Kalau hujan, ditunda dulu dan dilanjutkan besok,” jelas Yoyok.

Beberapa waktu lalu, ia menceritakan bila petugas BPN Pati sempat melaporkan kendala cuaca, karena Pati selatan kerap hujan pada siang hari. Namun, dia meminta untuk terus melanjutkan proses pengukuran bila cuaca sudah membaik.

Menurutnya, program PTSL harus diselesaikan sesuai dengan taget karena sudah menjadi instruksi Presiden Jokowi. Jatah 40.000 sertifikat tanah PTSL untuk warga Pati tersebut akan dibagikan setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat.

“Pembagiannya menunggu instruksi dari Menteri Agraria, karena saat ini masih menunggu dari Presiden. PTSL ini program dari Presiden yang pendanaannya dari APBN,” tandas Yoyok.

Editor: Supriyadi

Bupati Desak BPN Pati Tingkatkan Kualitas Layanan Sertifikasi Tanah

Bupati Pati Haryanto menerima kenang-kenangan dari Kepala BPN Pati Yoyok HA usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi tanah. Hal itu diungkapkan Haryanto usai mengikuti upacara Hari Agraria di Kantor BPN Pati, Senin (25/9/2017).

Haryanto mengaku kerap mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan kepengurusan administrasi tanah. Karena itu, momentum itu digunakan Haryanto untuk mendesak BPN Pati agar kualitas pelayanan administrasi tanah ditingkatkan.

“Saya minta BPN bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang sudah bagus harus dijaga, kalau masih belum bagus, wajib ditingkatkan lagi,” ujar Haryanto.

Menurut dia, pembangunan ekonomi masyarakat akan terhambat bila pengaturan masalah pertanahan masih belum maksimal. Bahkan, pembangunan infrastruktur nasional juga bisa terhambat jika administrasi pertanahan tidak berjalan baik.

Haryanto berharap, pelayanan administrasi pertanahan di Pati bisa ditingkatkan dan dipermudah. Dengan begitu, program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik.

Sementara Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar mengatakan, program prona untuk masyarakat Pati dijamin tidak ada biaya selama berkas yang diajukan sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Karenanya, dia meminta kepada masyarakat untuk tidak segan berkonsultasi ke BPN Pati terkait administrasi pertanahan. Dia memastikan bila pegawai BPN akan memberikan arahan dengan baik.

Editor: Supriyadi