Bingung PTSL Berbayar Atau Tidak, Begini Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun depan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dimulai. Jepara dibebani target sebanyak 44 ribu bidang tanah. Lalu terkait biaya, apakah program itu gratis atau berbayar?

Heri Sulistiyo Kepala Kantor Pertanahan Jepara menjelaskan, pada program PTSL tetap ada sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pra kegiatan sepanjang tak dianggarkan. Di antaranya, seperti patok, fotokopi berkas, materai dan tenaga dari desa. 

Dirinya mengungkapkan, hal itu berlaku juga untuk program operasi nasional agraria atau Prona. Hanya saja, tidak ditampilkan secara lugas. 

“Yang gratis itu penerbitan sertifikat. Untuk biaya materai, fotokopi berkas pembuatan patok maupun tenaga desa selama ini tidak ditampilkan secara lugas. Sehingga kami minta ada perbup atau perdes,” katanya, Senin (13/11/2017). 

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar dalam program PTSL 2018, sejumlah biaya yang dibebankan kepada masyarakat karena tidak dianggarkan pemerintah, bisa dituangkan dalam Peraturan Bupati ataupun Peraturan Desa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) nomor 12 tahun 2017. 

Didalam peraturan tersebut, diharapkan muncul angka maksimal terkait biaya PTSL. Ia berharap hal itu dapat menjembatani perbedaan kondisi tiap-tiap wilayah. 

“Harapannya, sebelum kegiatan dimulai payungnya (perbup atau perdes terkait PTSL) karena pada Januri (2018) kita sudah harus mulai,” tuturnya. 

Heri menandaskan, bahwa biaya tersebut terlepas dari kantor pertanahan. Artinya biaya tersebut, dipertuntukan untuk biaya pra kegiatan, yang dilakukan di tingkat desa.  

Terkait target pendaftaran 44 ribu bidang tanah, Heri yakin pihaknya bisa menunaikannya. Bahkan ia menargetkan, bisa melakukan pendaftaran untuk 55 ribu bidang tanah. 

Editor: Supriyadi

Presiden Jokowi Diminta Datang ke Pati, Ada Apa?

Bupati Pati Haryanto (kanan) saat memberikan kenang-kenangan kepada Sekretaris Anggota Wantimpres baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berharap Presiden Joko Widodo bisa datang ke Pati untuk menyerahkan 4.000 sertifikat tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2017.

Pati merupakan daerah kecil yang mendapatkan jatah program PTSL terbesar kedua di Jawa Tengah, setelah Kota Semarang. Program yang digagas Jokowi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut memberikan fasilitas pengurusan tanah gratis untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

“Sebisa mungkin Bapak Presiden Jokowi nanti bisa menyerahkan langsung bukti sertifikat tanah yang sudah terdata dan disertifikatkan masyarakat. Sebab, jumlah kita mencapai 4.000 lahan,” ujar Bupati Pati Haryanto, Senin (16/10/2017).

Sejauh ini, ada daerah yang jumlah sertifikasi tanahnya lebih sedikit dari Pati, tapi Presiden datang untuk melakukan penyerahan secara simbolis. Sementara Pati jumlahnya sangat banyak dalam menyukseskan program sertifikasi tanah gratis.

Karena itu, Haryanto menganggap Kabupaten Pati sudah layak didatangi Presiden Jokowi terkait dengan program PTSL. “Kami sangat berharap Bapak Presiden bisa datang ke Pati dan menyerahkan langsung,” imbuh Haryanto.

Diberitakan sebelumnya, Pati mendapatkan program PTSL terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Program tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2017.

Saat ini, BPN Pati sudah berhasil membuat lebih dari 15.300 sertifikat program PTSL. Sementara pengukuran tanah di semua warga yang mendapatkan program PTSL ditargetkan selesai pada awal November 2017.

Editor: Supriyadi

Sertifikasi Tanah Gratis Tapi Masih Bayar? Ini Penjelasan Kepala BPN Pati

Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan program PTSL di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah warga Pati masih bertanya-tanya terkait dengan biaya yang dibebankan untuk pengurusan sertifikasi tanah gratis yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, masyarakat ada yang dikenakan biaya hingga Rp 700 ribu. Padahal, PTSL merupakan program percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan, gratis yang dimaksud biaya pengukuran, pendaftaran dan panitia. Sementara peserta program diwajibkan menyediakan patok, materai, fotokopi, buku C desa, dan syarat-syarat yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

“Kalau dari BPN, nol rupiah alias gratis. Kami sudah sosialisasikan hal itu. Tapi peserta program memang ada kewajibannya, seperti menyiapkan patok, materai dan lain-lain yang dimusyawarahkan bersama di tingkat desa,” kata Yoyok, Kamis (12/10/2017).

Kendati begitu, Yoyok menyarankan agar pihak desa untuk tidak membebani masyarakat. Sesuai dengan instruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, biaya lain-lain yang dimaksud semestinya tidak lebih dari Rp 1 juta.

Ditanya soal standar biaya lain-lain yang dibebankan warga, Yoyok mengaku tidak tahu. Pasalnya, prosedur tersebut sepenuhnya diserahkan warga dengan pihak desa melalui musyawarah mufakat.

“Standar biaya sendiri kami nggak ngerti, karena apa? BPN tidak ikut-ikutan karena itu berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa,” papar dia.

Hanya saja, pihaknya sudah mendorong pihak desa agar biaya yang dibebankan peserta program masih dalam batas kewajaran dan sesuai aturan. Sebab, program sertifikasi tanah gratis dari BPN itu dicanangkan untuk meringankan masyarakat yang ingin tertib administrasi pertanahan.

Editor: Supriyadi

Pengukuran Sertifikat Tanah Program PTSL di Pati Terkendala Cuaca

Seorang pegawai tengah menggarap sertifikasi tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Musim penghujan yang mulai tiba ternyata menjadi kendala tersendiri bagi pegawai untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Padahal, mereka ditarget untuk bisa menyelesaikan 40.000 sertifikat tanah PTSL pada akhir 2017 yang dibiayai APBN. Namun, BPN Pati tetap melakukan upaya agar target itu bisa diselesaikan dengan baik.

“Kendalanya cuaca yang sudah mulai sering turun hujan. Akibatnya, proses pengukuran tanah terganggu. Solusinya ya dilakukan keesokan harinya,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Baca Juga: BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Bahkan, pegawai BPN banyak yang menginap di rumah perangkat desa untuk menyelesaikan program PTSL dengan tepat waktu. Mereka beristirahat sejenak bila ternyata hujan tiba saat pengukuran tanah akan dilakukan.

Sebab, proses pengukuran tanah memakai catatan dan kertas sehingga tidak bisa dilakukan jika hujan turun. “Pengukuran tanah itu kan bawa catatan-catatan, kertas dan sebagainya. Kalau hujan, ditunda dulu dan dilanjutkan besok,” jelas Yoyok.

Beberapa waktu lalu, ia menceritakan bila petugas BPN Pati sempat melaporkan kendala cuaca, karena Pati selatan kerap hujan pada siang hari. Namun, dia meminta untuk terus melanjutkan proses pengukuran bila cuaca sudah membaik.

Menurutnya, program PTSL harus diselesaikan sesuai dengan taget karena sudah menjadi instruksi Presiden Jokowi. Jatah 40.000 sertifikat tanah PTSL untuk warga Pati tersebut akan dibagikan setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat.

“Pembagiannya menunggu instruksi dari Menteri Agraria, karena saat ini masih menunggu dari Presiden. PTSL ini program dari Presiden yang pendanaannya dari APBN,” tandas Yoyok.

Editor: Supriyadi

Urus Sertifikat Tanah di Pati Banyak Diklaim Lama, Ini Jawaban Kepala BPN

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pati Sudjarno mengaku sering ada klaim yang ditujukan kepada kantornya terkait dengan lamanya waktu pengurusan sertifikat tanah.

Namun, pihaknya memastikan bahwa BPN selalu profesional dalam melayani masyarakat. Hanya saja, pengajuan itu harus dilakukan ke Kantor BPN tanpa harus melalui perantara atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami memang sering dapat klaim. Setelah kami cek, ternyata berkas-berkas yang diajukan belum masuk di kantor BPN. Akhirnya, kami yang menjadi sasaran kesalahan,” kata Sudjarno kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/12/2015).

Bahkan, ia mengaku setiap bulan mendapatkan klaim tersebut. Namun, kasus semacam itu biasanya ada oknum yang dipasrahi masyarakat untuk mengurus sertifikat, tetapi kenyataannya belum diurus ke Kantor BPN.

“Biasanya, masyarakat memasrahi oknum dan berkas-berkas sudah diberikan. Kalau berkas itu belum sampai BPN, ya sampai kapanpun tidak akan diproses. Berkasnya saja belum sampai,” imbuhnya.

Untuk itu, Sudjarno berharap kepada masyarakat agar bisa aktif mengurus sertifikat tanah langsung ke Kantor BPN. Dengan begitu, saat berkas-berkas sudah masuk akan langsung diproses. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Abaikan Calo! Yuk Urus Sendiri Sertifikat Tanah ke BPN Pati

Ilustrasi

Ilustrasi Sertifikat

 

PATI – Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pati Sudjarno mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus permohonan sertifikat tanahnya sendiri dengan mendatangi langsung Kantor BPN. Hal itu diharapkan bisa menghindari terjadinya penyimpangan proses sertifikasi tanah.

“Prosedurnya mudah kok. Kami menjamin prosesnya mudah dan transparan. Kami mengimbau untuk mengurus sendiri, biar tidak ada oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan warga untuk keuntungan pribadi yang tidak dibenarkan secara hukum,” kata Sudjarno kepada MuriaNewsCom, Jumat (25/12/2015).

Ia juga memastikan, pengurusan sertifikat tanah tidak sampai memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan sudah disebutkan terkait dengan jangka waktu penyelesaian pengurusan sertifikat tanah.

“Itu sudah dijelaskan Undang-Undang. Tapi, antara satu layanan berbeda dengan layanan yang lainnya. Misalnya, cek sertifikat tanah hanya satu hari, balik nama lima hari, dan paling lama adalah pengurusan pengakuan hak yang memakan waktu hingga 98 hari,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan mengurus sertifikat tanah sendiri di Kantor BPN. Jika masih bingung, kata dia, tanya saja petugas yang ada di sana. “Tak ada namanya pengurusan sertifikat kok memakan waktu bertahun-tahun. Tidak ada itu,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Malas ke kantor BPN untuk Urus Sertifikat Tanah? Datang saja ke Alun-alun Kudus

Aktivitas BPN yang siap melayani warga mengurus sertifikat saat hari libur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas BPN yang siap melayani warga mengurus sertifikat saat hari libur. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Bagi warga yang ingin mengurus sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), bisa tetap tenang. Karena, meski hari Minggu, BPN tetap memberikan pelayanan.

Ya, pengurusan sertifikat tersebut bisa dilakukan di Alun-alun Kudus mulai pukul 06.00 WIB-pukul 08.00 WIB. BPN siap memberikan pelayanan kepada warga.

Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kudus Muhammad Mastur mengatakan, pihaknya siap melayani warga yang ingin mengurus sertifikat.

“Kami jemput bola bagi warga yang ingin membuat atau megurus sertifikat. Selain juga sosialisasi kepada warga yang berkeinginan mengurus sertifikat. Supaya warga lebih paham,” katanya.

Pengurusan sertifikat tanah meliputi banyak hal. Di antaranya dari permohonan pengakuan hak, pemisahan atau pemecahan sertifikat, peralihan jual beli, peralihan hak hibah dan lainnya.

Dia menambahkan, yang paling penting ialah sosialisasi terhadap warga ini bisa berjalan maksimal. Sehingga semua warga bisa mendapatkan informasi yang baik pula.

Salah seorang warga yang mengurus sertifikat, Sofyan mengaku antusias dengan program BPN. “Sosialisasinya efektif,” kata warga Samirejo, Dawe.

Yang jelas, adanya BPN di Alun-alun Kudus membuat warga terbantu. Sebab, banyak warga yang tidak tahu kantor BPN. “Memang pas, kalau ada di alun-alun,” tambahnya. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

BPN Pati Galakkan One Day Service Sertifikasi Tanah

Sejumlah petugas BPN Pati melakukan pemberkasan program Larasita di Desa Blaru, Kecamatan Pati, Rabu (20/5). Dalam program tersebut, mengurus sertifikat tanah bisa dalam satu hari. (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati menggalakkan program one day service sertifikasi tanah. Hal tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah dalam satu hari.

Lanjutkan membaca

Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah Terkendala Sinyal

Sejumlah petugas BPN Pati melakukan pemberkasan program Larasita di Desa Blaru, Kecamatan Pati, Rabu (20/5). Sayangnya, program tersebut masih terkendala sinyal internet yang lemah. (MURIANEWS / LISMANTO)

PATI – Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Pati masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya, terkait sinyal internet yang tak stabil.

Lanjutkan membaca

Bupati Blora: Sertifikat Tanah Jangan Dititipkan ke Bank Titil

Bupati Blora Djoko Nugroho secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah program SMS kepada warga Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Rabu(13/5/2015). (MURIA NEWS/PRIYO)

BLORA – Bupati Blora, Djoko Nugroho (Kokok) mengemukakan, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan sah yang harus yang sangat berharga. Karena itu harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya.

Lanjutkan membaca