Tahun Depan, Warga Pati Dapat Jatah 45 Ribu Sertifikasi Tanah Gratis

Petugas BPN Pati tengah melakukan pengukuran tanah di Desa Slungkep, Kayen yang menjadi salah satu peserta program PTSL. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Warga Pati mendapatkan jatah program sertifikasi tanah gratis sebanyak 45.000 sertifikat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Rabu (15/11/2017).

“Tahun depan, warga Pati mendapatkan jatah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebanyak 45.000 sertifikat. Jumlah ini sangat banyak dibanding daerah lain,” ujar Yoyok.

Dibanding tahun ini, jatah sertifikasi tanah gratis di Pati mengalami kenaikan sebanyak 5.000 sertifikat. Menurutnya, peningkatan jatah program PTSL untuk warga Pati menjadi bentuk perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Pasalnya, tidak semua daerah mendapatkan jatah sebanyak itu. Dia berharap, semua tanah di Pati sudah bersertifikat, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan program PTSL melalui BPN.

“Saat ini, pengajuan dari warga sudah mencapai 50.000 pemohon. Nanti kita akan seleksi. Kita prioritaskan untuk desa yang belum tersentuh program PTSL,” tambahnya.

Selama ini, tanah di Pati masih banyak yang belum bersertifikat. Dari 401 desa dan lima kelurahan di Pati, baru sekitar 50 persen yang sudah bersertifikat.

Siti Musyaroh, warga Desa Slungkep, Kayen yang menjadi salah satu peserta program PTSL mengaku sangat terbantu dengan adanya sertifikasi tanah gratis. Selama ini, tanah waris yang ia terima tidak disertifikatkan karena terkendala biaya.

“Program ini memang yang kami tunggu. Tidak perlu keluar biaya banyak, cuma keluar biaya patok batas, materai, pajak dan fotokopi surat-surat,” ucap Siti.

Editor : Akrom Hazami

 

Ini Penyebab Guru Swasta Gagal Dapat Sertifikasi dan Itu Bikin Dongkol

guru sertifikasi (e)

KUDUS – Mendapatkan sertifikasi, merupakan kebanggaan bagi para guru. Bahkan, bisa dikatakan hampir semua guru menginginkannya. Namun banyak dari guru di Kudus yang juga gagal mendapatkan sertifikasi tersebut, karena berbgai hal.

Ketua PGRI Kudus Agus Nuratman mengatakan, banyak yang gagal dari sertifikasi lantaran beberapa hal. Di antaranya yang paling sering adalah karena tidak lulus uji Kompetensi Guru (UKG).

”Sertifikasi atau tunjangan profesi ini memang tidak mudah, salah satu syaratnya harus lulus UKG, sedangkan guru non-PNS yang mengajarnya sudah puluhan tahun banyak yang usianya sudah tua sehingga ikut ujian tersebut kemampuannya sudah berkurang,” katanya.

Untuk itu, dalam surat yang dilayangkan juga meminta untuk UKG tidak dimasukkan syarat pencapaian sertifikasi. Mengingat banyak guru yang usianya sudah tua dan bisa dijadikan untuk syarat lainnya misal, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

”UKG selama ini menjadi beban, jika tidak lulus harus mengulang. Mengingat guru non-PNS baik negeri maupun swasta banyak yang usianya mendekati pensiun, maka proses mendapat sertifikasi terhambat, memang tujuannya baik sebagai bentuk mengukur kemampuan guru,” jelasnya.

Sebenarnya untuk mengukur kemampua guru bisa dilakukan dengan pelatihan dan praktik mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dan ada tim penilai sehingga tidak perlu UKG.

”Kami menampung aspirasi dan keluhan guru yang selama ini masih menjadi kendala,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Tunggakan Sertifikasi Guru Tunggu Audit BPK

JEPARA – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Jepara melalui Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK), Dwi Sutatik mengatakan, pihaknya mengakui tunggakan tunjangan sertifikasi guru TK di Jepara selama lima bulan pada 2014 lalu belum bisa dicairkan, seperti aduan yang disampaikan pihak Muslimat NU jepara kepada DPRD Jepara pada 5 Mei lalu.

Lanjutkan membaca

5 Bulan Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2014 Belum Cair

Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Jepara saat menyampaikan aduan ke DPRD Jepara (05/04/15). Salah satu aduannya tentang dana tunjangan sertifikasi guru swasta. (MURIANEWS / WAHYU KZ)

JEPARA – Berbeda dengan guru negeri yang tunjangan sertifikasinya lancar. Selama lima bulan tunjangan sertifikasi guru swasta tahun 2014 lalu, sampai saat ini belum cair.

Lanjutkan membaca