Pelantikan Sekdes Mayahan Grobogan Dijaga Puluhan Aparat Keamanan, Ini Sebabnya

MuriaNewsCom, Grobogan – Proses pelantikan pejabat Sekretaris Desa (Sekdes) Mayahan, Kecamatan Tawangharjo akhirnya berjalan lancar, Kamis (29/3/2018). Pelantikan Sekdes yang dijabat Khosiyatun itu dilakukan Kades Mayahan Saerozi.

Hadir dalam pelantikan itu, Camat Tawangharjo Mundakar, Kabag Pemdes Daru Wisakti, Kabag Ops Polres Grobogan Kompol Sigit Ari Wibowo, Kapolsek AKP Sudarsono dan Danramil Kapten Slamet. Selain itu, proses pelantikan di balaidesa juga dihadiri sekitar 50 perwakilan warga setempat.

Dalam acara pelantikan di balaidesa tersebut mendapat dukungan pengamanan dari puluhan aparat kepolisian. Kehadiran aparat ini berkaitan dengan kabar bakal adanya penolakan dari sebagian warga terkait terpilihnya Khosiyatun sebagai sekdes.

“Proses pelantikan dari awal sampai selesai berlangsung aman dan lancar. Memang kita minta dukungan dari aparat keamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga,” kata Camat Tawangharjo Mundakar.

Sebelumnya, memang sempat ada warga yang mempertanyakan masalah pengangkatan Khosiyatun menjadi sekdes. Sebelumnya Khosiyatun adalah perangkat desa (kaur). Namun, setelah dijelaskan, warga akhirnya bisa menerima dan selanjutnya akan memberikan dukungan pada kepala desa.

“Untuk proses pengangkatan perangkat jadi Sekdes di Desa Mayahan sudah sesuai mekanisme. Semua tahapannya sudah dilalui sesuai ketentuan,” kata Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti.

Daru menyatakan, tujuan bisa diangkatnya perangkat desa menjadi sekdes dalam rangka pengembangan karier. Pengangkatan perangkat desa menjadi sekdes menjadi kewenangan kepala desa (Kades) setempat.

Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar perangkat desa bisa diangkat jadi sekdes. Antara lain, pendidikan minimal SLTA, pengalaman dalam beberapa bidang dan masa kerja serta memiliki keahlian komputer.

“Itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan lengkap sudah diatur. Yakni, dalam Perda Kabupaten Grobogan No 7 Tahun 2016 tentang perangkat desa yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Perbup No 18 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Perda tersebut,” jelasnya.

Daru menyatakan, saat ini ada 118 desa yang posisi sekdesnya kosong karena pensiun atau meninggal dunia. Sebagian kepala desa sudah melakukan pengisian sekdes dari perangkat desa yang ada.

Ada ketentuan bagi kades untuk bisa mengangkat perangkat desa jadi sekdes. Yakni, kades tidak bisa mengangkat perangkat jadi sekdes jika sisa masa jabatannya kurang dari enam bulan atau kurang enam bulan setelah dilantik.

Editor: Supriyadi

Perangkat Desa di Grobogan Bisa Diangkat Jadi Carik, Ini Syaratnya

MuriaNewsCom, GroboganPara perangkat desa di Grobogan saat ini punya kesempatan untuk diangkat jadi carik atau sekretaris desa (Sekdes) setempat. Hal ini bisa dilakukan seiring dengan munculnya Perda Kabupaten Grobogan No 7 Tahun 2016 tentang perangkat desa yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Perbup No 18 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Perda tersebut.

Kabag Pemerintahan Desa Daru Wisakti menyatakan, tujuan bisa diangkatnya perangkat desa menjadi sekdes dalam rangka pengembangan karier. Pengangkatan perangkat desa menjadi sekdes menjadi kewenangan kepala desa (Kades) setempat.

Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan agar perangkat desa bisa diangkat jadi sekdes. Antara lain, pendidikan minimal SLTA, pengalaman dalam beberapa bidang dan masa kerja serta memiliki keahlian komputer.

“Itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk persyaratan lengkap sudah diatur dalam peraturan tersebut,” jelas Daru dalam Rakor Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa Triwulan I tahun 2018 di gedung PGRI, Rabu (28/3/2018).

Daru menyatakan, saat ini ada 118 desa yang posisi sekdesnya kosong karena pensiun atau meninggal dunia. Sebagian kepala desa sudah melakukan pengisian sekdes dari perangkat desa yang ada.

Ada ketentuan bagi kades untuk bisa mengangkat perangkat desa jadi sekdes. Yakni, kades tidak bisa mengangkat perangkat jadi sekdes jika sisa masa jabatannya kurang dari enam bulan atau kurang enam bulan setelah dilantik.

Editor: Supriyadi

Sempat Ditugaskan Jadi Sekdes, 33 PNS di Grobogan Ditarik Lagi ke SKPD

MuriaNewsCom, GroboganSebanyak 33 PNS di lingkup Pemkab Grobogan kembali ditarik untuk ditugaskan di sejumlah SKPD. Sebelumnya, 33 PNS ini sempat dapat penugasan selama beberapa tahun sebagai sekretaris desa (Sekdes).

Kebijakan ini ditandai dengan acara penyerahan surat penugasan / penarikan PNS yang ditugaskan sebagai Sekdes di gedung Riptaloka, Selasa (2/1/2018). Penyerahan surat penugasan dilakukan Sekretaris Daerah Moh Sumarsono didampingi Kepala BPPKD Suhadi dan Kepala Inspektorat Puji Raharjo.

Sumarsono menyatakan, sebelumnya ada 35 PNS yang ditugaskan menjabat jadi sekdes. Namun, 2 PNS di antaranya sudah memasuki purna tugas pada tahun 2017 kemarin.

”Ditugaskannya PNS sebagai sekdes dilakukan karena kebutuhan. Yakni, banyaknya sekdes yang kosong dan belum bisa diisi sehingga agak menghambat kinerja pemerintahan desa,” jelasnya.

Penarikan PNS yang ditugaskan sebagai sekdes dilakukan seiring adanya aturan baru. Yakni undang-undang tentang desa. Nantinya, sekdes yang ditinggalkan para PNS akan segera diisi.

Setelah ditarik, sebanyak 21 PNS akan ditempatkan di kecamatan. Sedangkan 12 PNS lainnya ditempatkan di sejumlah SKPD yang saat ini masih butuh tambahan personel.

Sementara itu, Kabag Pemdes Daru Wisakti menyatakan, untuk pengisian sekdes yang kosong bisa diisi dari perangkat yang ada saat ini. Namun, perangkat itu sebelumnya akan diseleksi terlebih dahulu sehingga memenuhi persyaratan untuk diangkat jadi sekdes.

Editor: Supriyadi

Sekdes Se-Kudus Akan Ajukan Gugatan Tentang SOTK Pemdes

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Forum Koordinasi Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forksekdesi) Kabupaten Kudus akan ajukan gugatan jika Raperda tentang SOTK Pemerintah Desa disahkan. Ancaman itu tidak main-main. 

Ketua Forksekdesi Agus Handoyo mengatakan, raperda itu, yakni di pasal menyangkut kedudukan sekdes, dinilai melanggar ketentuan perundangan di atasnya. Pasal yang disoal yaitu pasal 25 yang menyebutkan penarikan sekdes ditenggat satu tahun setelah perda diundangkan.

Karena batas waktu telah lewat, maka mutasi sekdes akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pada undang-undang Tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 tidak dirinci tenggat waktu penarikan sekdes.

“Pada Pasal 155 PP Nomor 43/2014 justru disebutkan jika sekdes PNS tetap bertugas sesuai ketentuan perundangan,” kata Agus.

Jika belum ada PP yang secara khusus mengatur mutasi sekdes, maka daerah tidak berhak memutasi. Menanggapi rencana sekdes untuk menggugat perda, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan bahwa jalur hukum yang akan ditempuh Forsekdesi adalah hak setiap warga. Tapi yang perlu jadi perhatian, proses Raperda untuk disahkan dan diundangkan menjadi perda masih panjang.

 “Raperda ini, bersama raperda lainnya yang telah rampung dibahas oleh tiga pansus di DPRD Kudus masih akan dikonsultasikan ke Gubernur Jateng. Jika dari evaluasi tidak ada masalah, maka raperda akan disahkan melalui rapat paripurna.

Sebelumnya melalui surat pernyataannya, Forksekdesi juga menyampaikan pandangannya kepada Pansus III yang membahas surat tersebut. Di waktu yang bersamaan, Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus juga mengirim surat ke Pansus III.

Melalui suratnya, PPKD justru mendesak agar aturan mutasi sekdes yang berstatus PNS diperinci.

Editor : Akrom Hazami