PLTU Batang Jika Tak Beroperasi 2020 Jawa-Bali Terancam Defisit Listrik

Sekda Jateng Sri Puryono saat meninjau lokasi PLTU Batang yang ditarget beroperasi pada Mei 2020 mendatang. (Jatengprov.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Proses pembangunan PLTU Batang berkapasitas 2×1.000 MW terus dikebut. Tahun 2017 ini pembangunan sudah mencapai 30 persen, dan ditarget tahun 2020 mendatang, PLTU ini sudah bisa beroperasi.

Jika target tersebut tak terealisasi, maka pasokan listrik untuk Jawa dan Bali dikhawatirkan akan terganggu. Bahkan menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sri Puryono, jika target operasional tak tercapai, maka ancaman defisit listrik bisa terjadi.

“Harapannya nanti Mei 2020 betul-betul bisa operasional karena kalau tidak nanti Jawa dan Bali ini akan defisit listrik, itu bahaya” katanya.

Sri Puryono mengatakan, kebutuhan listrik masyarakat dari waktu ke waktu makin besar. Tidak hanya karena pertambahan jumlah penduduk, namun juga investasi di Jawa Tengah semakin banyak. Sehingga kebutuhan listrik rumah tangga dan industri juga makin besar.

“Operasional PLTU Batang ini sangat kita nantikan. Maka mega proyek Rp 52 triliun ini harus terus berjalan dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia menyebut, percepatan pembangunan terus dilakukan pada tahun depan agar PLTU tersebut dapat selesai dan beroperasi pada Mei 2020 mendatang.

Proses pemancangan struktur banja boiler telah dilakukan pada Selasa (12/12/20170 kemarin. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai kontraktor pelaksana proyek diminta tak hanya fokus terhadap pembangunan. Tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

”Hal ini karena tanpa dukungan masyarakat proyek apapun tidak akan berjalan dengan baik,” paparnya.

Presiden Direktur PT BPI, Takashi Irie mengatakan dengan pemasangan struktur baja pada boiler ini pembangunan PLTU Batang akan bisa dipercepat pada tahun depan. Sehingga target operasional yang telah ditentukan akan dapat tercapai dengan baik. “Mulai tahun depan aktivitas konstruksi akan semakin cepat,” katanya.

Sementara terkait pemeberdayaan masyarakat, pihaknya melakukan sejumlah terobosan program baik melalui CSR maupun program mitigasi sosial. Sehingga keberadaan PLTU ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Sejumlah kegiatan di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya, serta lingkungan telah kami lakukan. Fokusnya pemberdayaan masyarakat berkelanjutan agar mereka merasakan manfaat untuk jangka panjang,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Pejabat di Jateng Tak Boleh Ngumpetke Informasi, Ini Alasanya

Sekda Jateng Sri Puryono saat memaparkan tentang pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat. (Humas Pemprov Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono meminya seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jateng tak boleh menyembunyikan data dan informasi kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menurutnya, juga mempunyai berperan penting mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah.

Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia.

Maka, lembaga-lembaga yang dibiayai APBN, APBD Provinsi atau kabupaten/ kota, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

“Jadi, tidak ada yang diumpetke, tidak ada yang disembunyikan sesuai batasan-batasan yang sudah ditentukan. Saya senang beberapa kabupaten/ kota sudah sangat terbuka dalam APBD. Yang belum silakan menyesuaikan,” katanya.

Ini dikatakan sekda saat Pembukaan Forum Data dan PPID serta Sinkronisasi Kegiatan Tahun 2018 Bidang Komunikasi dan Informatika, di Tlogo Resort Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (13/11/2017).

Ditambahkan, salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dicermati dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Tampilan website yang menarik dan mudah dioperasionalkan membuat akan lebih banyak dilihat masyarakat.

”Oleh karena itu, tidak bosan-bosan saya mengingatkan agar website PPID dibuat dengan lebih menarik, jelas, lengkap dan up to date. Sehingga masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan informasi akan lebih gampang dan enjoy ketika berada di dunia maya menyimak website PPID SKPD/BUMD maupun PPID Kabupaten/Kota. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah pengamanan website dari para hacker,” sorot Sekda.

Ia menyebut, Pemprov berupaya mengembangkan open data yang berbasis single data system (SDS). Dengan sistem tersebut, data dan informasi yang disajikan lebih terjamin validitasnya dan terakomodir secara sentralistik, sekaligus bermanfaat untuk merekam hasil-hasil pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan penyamaan persepsi dalam pengembangan SDS dan open data sangat diperlukan. Apalagi, implementasi sistem tersebut sebagai aplikasi data dan informasi pembangunan yang terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

”Karenanya, dibutuhkan dukungan SKPD Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/ kota dalam pengembangan single data system dan open data,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

Pacu UMKM, Tahun Depan Ekonomi di Jateng Harus Menanjak 6,2 %

Aktivitas UMKM di Jateng di bidang konveksi. Pemprov mendorong UMKM memanfaatkan Sadewa Market yang difasilitasi Pemprov Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menargetkan perekonomian di provinsi ini tumbuh pesat. Targetnya, pertumbuhan ekonomi harus naik menjadi 5,9-6,2 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono yakin target itu bisa terpenuhi. Hal ini melihat potensi UMKM, pertanian dan industri yang terus berkembang.

Pihaknya juga mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi UMKM dan industri kecil menengah (IKM). Apalagi sudah ada fasilitas Sadewa Market yang tidak hanya sebagai gerai online, tapi juga melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

“Kita punya Sadewa Market untuk mendata UMKM dan sekaligus membantu pemasaran atas produk mereka. Dengan data yang valid, maka kesulitan-kesulitan mereka dapat kita ketahui, sehingga bisa segera diberikan intervensi bantuan,” katanya.

Ditambahkan, selain UMKM dan IKM, sektor pertanian juga terus dibangun, baik dari sisi on farm maupun off farm. Sektor pertanian pun didorong untuk “melek” teknologi. Dari mulai penggunaan kartu tani, hingga pemasaran secara online melalui regopantes.com

Di bidang industri, pihaknya mendorong peningkatan investasi dengan berbagai kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta menyediakan tenaga kerja terampil. Penyediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan keinginan investor dilakukan melalui pendidikan vokasional dan pelatihan-pelatihan.

Sektor pariwisata, terang sekda, juga terus dibenahi, mengingat pertumbuhan pariwisata akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat. Saat ini, pihaknya tengah mengembangkan penataan pariwisata yang terintegrasi antara objek satu dengan yang lain.

“Saya pastikan Jateng akan terus berkreasi untuk memajukan sektor ekonomi di tahun depan. Tahun 2018 kita optimistis menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 5,9-6,2 persen,” bebernya.

Editor : Ali Muntoha

Sekda Jateng Akui Sulit Gerakkan Warga untuk Kelola Sampah

Petugas kebersihan memindahkan sampah ke gerobak pengangkut sampah, di salah satu sudut di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono menyebut masalah sampah di provinsi ini cukup kompleks. Penyebabnya, sulit untuk mengajak masyarakat untuk mengelola sampah.

Ia menyebut, pengelolaan sampah merupakan masalah turun-temurun yang belum sepenuhnya tuntas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kompleksitas pengelolaan sampah pun meningkat.  

“Pengelolaan sampah menjadi masalah sejak kita lahir. Orang-orang pendahulu kita sudah dihadapkan dengan masalah sampah, meski tidak serumit sekarang. Saat ini manusia makin banyak frekuensi aktivitasnya, makin banyak persoalan sampah yang muncul,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah itu mencontohkan, banjir di perkotaan yang terjadi tak semata-mata karena buruknya sistem drainase. Namun juga disebabkan masalah sampah yang belum ditangani dengan baik.

Menurutnya, cara yang jitu yakni, pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan hal penting yang harus diterapkan.

“Pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu penting. Tapi menggerakkan masyarakat itu tidak mudah. Perlu menciptakan mindset,” ujarnya.

Sri Puryono menuturkan, pihaknya bercita-cita menggagas program clean and green city. Melalui program tersebut, dia berharap, budaya untuk memilah, mengolah, dan memanfaatkan kembali daur ulang sampah dapat diterapkan secara kontinyu.

“Untuk kita yang di Jawa Tengah, saya punya angan-angan bagaimana menciptakan clear and green city. Kalau kota bersih dan hijau, maka nyamanlah sudah kota itu. Ini hendaknya dilakukan pula di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa. Untuk mengelola sampah dengan baik, perlu memilah, memilih, mengolah, dan memanfaatkan kembali daur ulang sampah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha