Penjual Miras Kudus Ternyata Biasa Bohongi Satpol PP

Jpeg

Petugas Satpol PP memperlihatkan barang bukti hasil razia miras di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kasi Penegak Perda Satpol PP Kudus Purnomo mengatakan, kepekaan dan ketelitian anggota yang menggelar razia minuman keras (miras) itu patut diapresiasi.

Karena para penjual selalu mengelabui petugas dengan menampilkan botol kosong di dalam kerat atau wadah minuman keras tersebut.

“Saat ada razia, rata-rata penjual miras itu selalu menaruh botol kosong di dalam kerat. Akan tetapi petugas yang ada di lapangan tidak serta merta terkecoh. Sebab dalam razia itu, para petugas juga sangat teliti dan fokus untuk mencari minuman itu di mana tempat untuk menyembunyikan. Tapi ternyata miras tersebut ditutupi dengan botol kosong bekas minuman ringan,” paparnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, botol kosong itu merupakan bekas botol minuman ringan. Sehingga saat diletakkan di kerat, petugas akan kurang jelas jika itu miras.

Sebelum menggelar razia, pihaknya juga menyelidiki terlebih dahulu ke lapangan. Supaya di saat kegiatan razia itu berlangsung bisa tepat sasaran sesuai informasi yang diterimanya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Ratusan Botol Miras Disita dari Warung di Kudus

Satpol PP Kudus Pertimbangkan Bakal Bentuk Bagian Intel di Kesatuannya

Pansus I LKPj Bupati saat sidak ke Kantor Satpol PP Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pansus I LKPj Bupati saat sidak ke Kantor Satpol PP Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus mengakui tidak adanya bagian intel dalam kesatuannya membuat kinerjanya kurang terprogam. Namun, soal penindakan yang dilakukan dipastikan tidak akan kendor.

Hal itu disampaikan Kasi Penegak Perda Purnomo saat Pansus I LKPj Bupati sidak kemarin. Menurutnya, selama ini memang tidak ada bagian intel dalam Satpol PP.

“Belum pernah ada, nantinya dapat dipertimbangkan apa yang menjadi masukan dari pihak pansus ini,” katanya

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak ada kendala yang berarti terkait penindakan yang dilakukan Satpol PP. Sebab, selama ini penindakan sudah rutin dilakukan oleh para petugas.

Penindakan yang dimaksud, mulai dari penertiban spanduk yang ilegal dan kedaluwarsa, penindakan miras di toko dan warung, hingga penindakan galian C dan karaoke.

“Kami rutin melakukan penindakan,bahkan setiap hari kami melakukan patroli keliling Kudus. Hal itu dilakukan untuk menegakkan aturan di Kudus,” ujarnya.

Dalam sidak yang dilakukan Pansus I LKPj Bupati, anggota dewan diajak ke gudang untuk melihat hasil penindakan. Disana banyak baliho serta miras hasil penertiban beberapa waktu lalu.

Editor : Kholistiono

Anggota Dewan Bilang Satpol PP Butuh Intel

 

 

Anggota Pansus I DPRD Kudus saat melakukan peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kudus, Kamis (14/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Anggota Pansus I DPRD Kudus saat melakukan peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kudus, Kamis (14/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pansus I DPRD Kudus melalukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satpol PP. Hasilnya adalah, Pansus I memberikan masukan agar menambahkan seksi intel pada Satpol PP Kudus.

Ketua Pansus I Mardijanto mengatakan, untuk Satpol PP sebenarnya sangat membutuhkan adanya yang membidangi intel. Dengan demikian, maka dalam menjalankan progam dan informasi dapat lebih tertata.

”Selama ini tidak pernah ada intel. Padahal posisi intel sangat dibutuhkan di sana. Jika tidak ada, maka dalam melaksanakan tugas kurang terprogram,” katanya.

Dia mencontohkan seperti yang dilakukan sekarang. Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan menindak miras dan baliho yang ilegal. Hal itu dianggap kurang, dengan tidak adanya bidang intel di sana.

Sehingga, Satpol PP terkesan hanya bertindak ketika ada laporan saja. Sedangkan dengan adanya intel, maka dapat membuat informasi lebih tertata dan dapat dikembangkan dari apa yang ditemukan di lapangan.

”Namun jangan hanya jabatan intel saja yang didapat. Melainkan juga dengan orangnya yang pas dan mendukung pemerintah. Jangan malah intel yang suka bermain sendiri dan mengancam warganya,” ujarnya.

Dia berharap masukan itu dapat ditindaklanjuti. Mengingat pentingnya peran Satpol PP dalam menegakkan aturan di Kudus. Dia juga berharap dalam menindak dapat diturunkan, tidak hanya jika terdapat laporan saja.

Editor: Merie

Satpol PP Bilang Tak Tolerir Banner Langgar Aturan

razia banner satpol-tyg pkl 20.00 wib

Aparat Satpol PP sedang menertibkan banner yang dinilai melenceng dari tempat pemasangannya, di sejumlah jalan protokol di Kudus. (MuriaNewsCom/EDY SUTRIYONO)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Upaya penegakan peraturan daerah (perda) yang mengatur soal pemasangan banner atau spanduk, terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil menjelaskan, razia banner baik yang diberi stempel izin atau tidak, akan terus selalu dilakukan.

”Sebab razia yang kami sasar adalah pada banner yang memang dipasang tidak sesuai ketentuan. Baik itu dipaku, diikat dengan pohon, maupun sejenisnya,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (13/4/2016).

Dari hasil penertiban tersebut, Satpol PP Kudus menertibkan berbagai jenis banner. Mulai banner promosi produk makanan dan minuman, promosi properti, dan banner-banner yang lain.

”Yang penting itu bukan masalah stempel berizin atau tidak. Namun pemasangannya. Sebab bila pemasangannya salah, maka akan mengakibatkan kesemrawutan jalan. Seperti halnya menceng, terlalu di tepi jalan, atau terlalu berhimpitan dengan banner yang lainnya,” paparnya.

Dia melanjutkan, untuk saat ini, pihak Satpol PP sudah menertibkan ratusan banner. Baik itu yang berizin atau yang tidak berizin.

Hal serupa dibenarkan Kasi Tibum Tranmas Sukrin. Dia mengatakan, yang penting pihak Satpol PP selalu menertibkan banner itu. ”Meskipun itu izin, tapi pemasangannya seenaknya saja, maka akan bisa dirazia atau disita,” imbuhnya.

Editor: Merie

Lho, Banner Berizin Kok Tetap Dirazia Satpol PP

satpol spanduk (e)

Salah satu banner atau spanduk yang sudah mempunyai izin yang ditertibkan Satpol PP Kudus karena salah pemasangannya. (MuriaNewsCom/EDY SUTRIYONO)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Demi membuat lingkungan Kudus lebih indah dan nyaman, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus mengintensifkan razia banner atau spanduk yang berada di pinggir jalan.

Operasi tersebut tak hanya menyasar kepada banner atau spanduk tidak berizin saja. Akan tetapi spanduk yang sudah mendapatkan izin pemasangan dari dinas terkait juga ditindak.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, meskipun di pinggir jalan ada spanduk yang terdapat stempel berizin dari dinas terkait, tapi tetap akan ditindak dengan baik.

”Kita menertibkan spanduk atau banner yang sudah berizin itu, lantaran pemasangannya tidak sesuai ketentuan yang ada,” paparnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (13/4/2016).

Dia menilai, pemasangan spanduk atau banner promosi yang sudah berizin itu harus rapi, tidak terlalu rapat atau berhimpitan dengan spanduk lainnya, tidak dipaku ke pohon, tidak terlalu menepi di ruas jalan, tidak menceng dan dan harus memakai tiang bambu.

”Bila ketentuan itu dilanggar, maka Satpol PP akan menertibkan banner itu. Meskipun sudah ada stempel izin dari dinas terkait,” katanya.

Penertiban berbagai spanduk tersebut tentunya untuk pelaksanaan penegakan perda. Sehingga penertiban itu dapat memberikan ruang indah dan nyaman di Kota Kudus ini.

”Yang penting kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Yakni mengawasi banner atau sapnduk yang memang cara pemasangannya keliru,” imbuhnya.

Editor: Merie

Ribuan Kades Siaga Trantib Ditugaskan Amankan Desa

Petugas Satpol PP dari Kudus dan Jawa Tengah saat melakukan sosialisasi kawasan tertib di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kudus, Rabu (6/4/2016). Mereka juga dibantu Kader Siaga Trantib yang sudah dibentuk sebelumnya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP dari Kudus dan Jawa Tengah saat melakukan sosialisasi kawasan tertib di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kudus, Rabu (6/4/2016). Mereka juga dibantu Kader Siaga Trantib yang sudah dibentuk sebelumnya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Selain membagikan stiker atau pamflet yang dipasang di jalan-jalan yang termasuk kawasan tertib, Petugas Satpol PP Kudus juga dikerahkan dalam mengamankan kawasan pedesaan.

Tugas pengamanan desa itu, diberikan kepada Kader Siaga Trantib (KST) yang sudah dibentuk sebelumnya. Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, jumlah KST sendiri adalah 1.188 petugas.

Di mana masing-masing desa berisi sembilan orang anggota KST. Halil menjelaskan, tugas mereka adalah memantau dan memberikan informasi kepada petugas Satpol PP.

”Kalau ada pelanggaran, contohnya pemasangan banner yang tidak sesuai dan sebagainya di daerah mereka bertugas, maka memberikan laporan kepada kami. Nanti langsung ditindaklanjuti. Dan KST ini tidak diperkenankan melakukan tindakan, lho. Hanya memberikan informasi,” katanya, kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/4/2016).

Hal yang sama dituturkan Kabid Tranmas Perwakilan Kasat Pol PP Jawa Tengah Sukar. Menurutnya, sekecil apapun bentuk pelanggarannya, wajib ditangani.

Seperti penempatan material bangunan di jalan yang tidak segera dibersihkan oleh pemiliknya, maka petugas Satpo PP harus segera bertindak membersihkan.

”Jadi tidak hanya menangani pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar (PGOT), PKL, dan reklame. Tapi material jalan juga tugasnya Satpol PP. Dan penertiban kawasan tidak hanya berkutat di seputar perkotaan. Tapi, juga ke pedesaan, maka dibentuklah KST,” paparnya.

Ditambahkannya, laporan pelanggaran wajib dilaporkan ke Satpol PP Jawa Tengah. Tujuannya agar ada evaluasi dan pembenahan. ”Dan Kudus ini tidak menyangka akan menjadi juara umum kawasan tertib di tingkat provinsi, lho. Ini kan, sangat bagus,” imbuhnya.

Editor: Merie

Satpol PP ”Usir” PGOT dan PKL dengan Pamflet

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengingatkan pemilik toko di sepanjang Jalan Ahmad Yani, soal ketertiban lalu lintas, pada operasi yang berlangsung Rabu (6/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengingatkan pemilik toko di sepanjang Jalan Ahmad Yani, soal ketertiban lalu lintas, pada operasi yang berlangsung Rabu (6/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus memiliki cara tersendiri untuk menertibkan pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) dan pedagang kaki lima (PKL). Khususnya di Jalan Ahmad Yani.

Petugas Satpol PP cukuo menyebar ratusan pamflet di sepanjang jalan yang cukup sibuk di Kudus tersebut. Pemasangan di Jalan Ahmad Yani sendiri, merupakan langkah pertama, sebelum memasangnya di jalan-jalan lainnya.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, jalan-jalan yang tergolong kawasan tertib di antaranya kawasan Simpang Tujuh, Jalan A Yani, dan Jalan Loekmono Hadi.

Meski demikian, progam ini berkelanjutan dan tidak menutup kemungkinan sampai ke ruas jalan pinggiran kota. ”Nantinya akan kita pasangi semua. Khususnya daerah yang menjadi tujuan kawasan tertib,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/4/2106).

Pemasangan pamflet itu dilakukan Satpol PP bersama dengan tim Satpol Jawa Tengah (Jateng). Selain memasang imbauan, mereka juga memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait hal itu.

Bukan hanya pamflet yang berisi imbauan tertib itu yang dilakukan. Namun proses penertiban juga dilakukan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Misalnya motor saat melihat motor yang diparkir di trotoar sembarangan, petugas langsung menegurnya di tempat.

Halil langsung mengingatkan kepada pemilik motor, supaya memindahkan kendaraannya. ”Tolong motornya diparkir yang rapi, ini menganggu orang yang berjalan kaki. Di mana Jalan A Yani ini termasuk kawasan tertib dari segala macam pelanggaran. Jadi, mohon dipatuhi. Dan bagi yang punya toko untuk membantu ketertiban parkir,” katanyanya.

Dikatakan Halil, dengan adanya hal semacam itu, masyarakat bakal lebih tahu tentang daerah yang benar-benar terlarang untuk hal-hal yang mengganggu ketertiban. ”Sehingga kalau ada yang melanggar, akan kami tindak,” imbuhnya.

Editor: Merie

Reklame Kedaluwarsa Marak Terlihat di Kudus

upload jam 1345 reklame angel 1 (e)

Petugas Satpol PP menertibkan reklame yang sudah kedaluwarsa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus Penertiban terhadap atribut dan reklame kedaluwarsa kembali dilakukan oleh Satpol PP Kudus. Puluhan atribut reklame diturunkan paksa, karena masa berlakunya telah habis.

Atribut dan reklame tersebut diturunkan diberbagai lokasi dan jalan protokol di Kota Kudus. Dari atribut yang diamankan tersebut, sebagian besar spanduk dan banner terdiri dari unsur dunia usaha, kesehatan, pendidikan dan spanduk milik beberapa unsur pemerintahan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum Tranmas Sukrin mengatakan, pihaknya hampir tiap hari melakukan pengecekan dan penertiban, dan setiap hari pihaknya mendapatkan reklame yang sudah kedaluwarsa.

“Umumnya izin sudah habis. Namun banner tetap terpasang di pinggir jalan, tanpa ada yang mengambil nya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, sebenernya yang bertugas membersihkan adalah mereka yang juga memasangnya. Namun, kenyataanya,banner dibiarkan ditempat tanpa diambil sama sekali oleh pemilik.

Selain itu, menurutnya, SKPD pemberi izin  seharusnya juga melakukan pengecekan mengenai masa berlakunya izin atribut atau reklame. Dengan hal itu, ada saling kerjasama antara pihak terkait.

“Kami terus melakukan pengecekan terkait keberadaan reklame yang sudah kedaluwarsa. Sebab, kami melihat hal.itu sebagai sebuah pelanggaran. Jadi kami melakukan penindakan dengan langsung mengambilnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, hampir semua banner yang terpasang tidak pernah diambil oleh pemilik. Sehingga, hingga kini ratusan banner dapat diambil tiap pekan. Dan banner tersebut menumpuk di gudang Satpol PP.

Editor : Kholistiono

 

Ciee…, Lagi Razia, Anggota Satpol PP Ini Diajak Foto Bareng Sama Cewek-cewek

Beberapa petugas Satpol PP diajak foto bareng warga (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Beberapa petugas Satpol PP diajak foto bareng warga (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kamis (24/3/2016) malam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia di kawasan Menara Kudus, salah satunya di Taman Ganesha.
Ada yang cukup unik dalam razia tersebut. Beberapa petugas justru diajak foto bareng oleh beberapa cewek-cewek dan pengunjung di Taman Ganesha.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum dan Tranmas Sukrin mengungkapkan, usai menertibkan beberapa pedagang yang dinilai menyalahi aturan dan mengganggu akses jalan peziarah, kemudian petugas bergerak ke Taman Ganesha.

“Kalau untuk di Taman Ganesha situasinya kondusif. Malahan petugas diajak foto bareng para pengunjung taman. Bahkan mereka sampai antri untuk bisa foto bersama petugas Satpol PP,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Hal seperti ini, menurutnya menjadi nilai positif bagi Satpo PP. Karena, masyarakat mulai tahu mengenai tugas dan kewajiban dari Satpol PP. Masyarakat tidak lagi mengecap Satpol PP sebagai petugas yang tak bersahabat dengan PKL dan lain sebagainya.

“Dalam melakukan penertiban, kami mengedepankan tindakan yang humanis dan tidak arogan. Sehingga, ketika mereka ditertibkan juga tidak melawan. Hal ini juga, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Kudus Musthofa,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Razia Satpol PP di Kawasan Menara Kudus Sasar Pedagang Kojek dan Wedang Ronde

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang di kawasan Menara Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang di kawasan Menara Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia di kawasan Menara Kudus pada Kamis (24/3/2016) malam. Razia kali ini menyasar ke beberapa pedagang kojek dan wedang ronde yang mangkal di kawasan tersebut.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum dan Tranmas Sukrin mengatakan, penertiban terhadap pedagang kojek dan wedang ronde tersebut dikarenakan dianggap mengganggu peziarah.
“Dalam penertiban terhadap pedagang, sedikitnya ada delapan pedagang kojek yang kami tertibkan.

Kemudian juga ada dua pedagang wedang ronde. Mereka kami tertibkan, karena lapak mereka mengganggu akses jalan para peziarah, makanya harus ditindak,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Meski beberapa kali pihaknya melakukan penertiban terhadap pedagang yang ada di kawasan Menara Kudus, namun, ada saja pedagang yang masih membandel. Untuk itu, pihaknya memberikan tindakan tegas agar ada efek jera.

“Seperti beberapa waktu lalu ketika kami melakukan razia, ada pedagang yang membandel. Dalam hal ini, terpaksa kami melakukan pembinaan secara khusus terhadap pedagang tersebut. Kursinya kami ambil, dan satu pekan baru boleh diambil,” ungkapnya.

Ia katakan, kegiatan tersebut sebenarnya tidak menyasar kepada pedagang, namun, yang lebih utama adalah untuk meminimalisasi keberadaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).

Editor : Kholistiono

Pemecah Batu Ilegal Sungai Rahtawu Lari Tunggang Langgang

Satpol PP Kudus menyita satu palu yang digunakan pemecah batu ilegal di Desa Rahtawu, Kudus.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Satpol PP Kudus menyita satu palu yang digunakan pemecah batu ilegal di Desa Rahtawu, Kudus.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Para pemecah batu ilegal lari tunggang langgang, begitu tahu akan ada Satpol PP Kudus menertibkannya di Dukuh Krajan, Rahtawu, Gebog, Jumat (25/3/2016).  Hal itu membuat Satpol PP tidak mendapati aktivitas pemecah batu ilegal.

Ketua Regu 1 Bagian Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kudus Maskar mengatakan,  kendati tidak menemukan aktivitas pemecah batu ilegal, namun pihaknya berhasil menyita satu alat pemecah batu, yaitu sebuah martil. “Alat itu kita bawa dari tepi sungai Desa Rahtawu,” kata Maskar.

Dia menilai, kegiatan pemecah batu selain ilegal, juga berpengaruh merusak lingkungan alam. Mulai dari bencana longsor, banjir dan lainnya. Apalagi, batu besar di sungai biasanya mampu menjadi penopang arus yang deras.

Biasanya, batu hasil aktivitas itu dijual ke warga luar daerah. Seperti yang disampaikan salah seorang warga setempat, Somadi (60). Sepengetahuannya, pemecah batu menjual hasil ke pembeli khusus. Yakni pembeli yang datang ke lokasi dengan menggunakan mobil colt pikap. Harga batu sekitar Rp 200-250 ribu per colt pikap. “Kualitas batu di sini cukup bagus,” ujar Somadi yang enggan menyebutkan siapa pemecah batu ilegal itu.

Kepala Desa Rahtawu, Gebog Sugiyono kesulitan untuk mendeteksi aktivitas pemecah batu ilegal di wilayahnya. Biasanya, pemecah batu ilegal beraksi dengan cara berpindah-pindah. “Di lokasi yang terdapat batu besar di sungai,” kata Sugiyono.

Editor : Akrom Hazami

PGOT Masalah Klasik yang Sulit Diatasi Pemkab Blora

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan Pengamen Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) sampai saat ini kuantitasnya masih sangat banyak. Tak terkecuali di Kabupaten Blora. Di Blora ada dua titik yang menjadi favorit bagi PGOT, yakni di Kecamatan Blora Kota dan Cepu.

Hartanto Wibowo, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnaketransos) Kabupaten Blora mengungkapkan, keberadaan PGOT sulit untuk dideteksi. Hal itu dikarenakan, keberadaan PGOT tidak menetap pada salah satu tempat saja. Ia berpindah-pindah. ”Sampai saat ini kami tidak memilki data jelas menangani PGOT yang ada di Kabupaten Blora,” jelas dia.

Ia juga mengungkapkan pihaknya sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, ia hanya bisa melakukan pembinaan tatkala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban dan menjaring PGOT yang kemudian dilimpahkan ke pihaknya. ”Kami sebagai birokrasi dengan porsi mengatasi permasalahan sosial, kami hanya bisa melakukan pembinaan dari hasil penertiban Satpol PP,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan, keberadaan PGOT tidak menentu. Menurutnya, keberadaan PGOT di Blora mayorits berdatangan dari daerah sekitar, misalnya dari Bojonegoro dan Rembang. ”Tak menutup kemungkinan, dari Blora sendiri juga banyak,” jelas dia.

Untuk menanggulanginya, pihaknya menempatkan PGOT yang terjaring razia oleh Satpol PP dan dilimpahkan kepada pihaknya untuk dibina. ”Kami punya rumah singgah untuk mereka (PGOT), namun entah kenapa setiap kali kita tampung di sana, tidak sampai dua hari mereka sudah kabur dari rumah singgah,” pungkasnya.

Sampai saat ini, di Blora dan Cepu masih berkeliaran orang-orang yang seharusnya menjadi tnaggung jawab negara, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Blora terkesan belum serius dalam menaggulanginya.

Editor : Titis Ayu Winarni 

Ngeri! Satpol PP Kudus Razia Remaja Pacaran Hingga ke Makam

Salah satu motor di parkir di tepi makam yang di duga milik remaja yang berpacaran. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu motor di parkir di tepi makam yang di duga milik remaja yang berpacaran. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan makam yang digunakan sebagai tempat pacaran di Kudus, menjadi perhatian serius bagi petugas Satpol PP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pengintaian terhadap dua makam di Kudus.

Kasi Ketertiban Umum (Tibum) pada Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto mengatakan, Satpol PP setiap hari melakukan aktivitas rutin razia dengan berkeliling Kudus. Bukan hanya menertibkan lokasi keramaian saja, melainkan mendatangi makam di Kudus.

”Khususnya makam yang digunakan untuk pacaran. Hal itu kami lakukan secara rutin dari hari ke hari,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Sayangnya, dalam melakukan tindakan razia sering kali pelaku berhasil lolos. Meski demikian, petugas tetap melakukan penertiban dengan patroli secara rutin.

Dalam melakukan patroli keliling, beberapa makam di Kudus menjadi sasaran Satpol PP. Selain taman, ternyata makam juga digunakan untuk pasangan remaja berpacaran.

Dalam melakukan razia, Satpol PP tidak hanya mendatangi pada pagi dan siang hari saja. Melainkan pada sore dan malam hari juga melakukan hal yang sama dengan menjalankan razia rutin dengan patroli keliling.

”Mudah-mudahan dapat mengurangi kelakuan remaja yang di luar batas norma kesopanan. Yang jelas jika ada yang menemukan dapat langsung memberikan informasi kepada kami,” ungkapnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ganjar Pranowo Minta Aparat Satpol PP Melek Media Sosial

Anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Tengah memeriahkan HUT Satpol PP di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Tengah memeriahkan HUT Satpol PP di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) diminta untuk melek media sosial. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai memimpin upacara HUT Satpol PP ke-66 dan Linmas ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Pati, Rabu (16/3/2016).

Dengan melek medsos, Satpol PP diharapkan bisa memantau perkembangan masyarakat, termasuk aspirasi dan keluhan-keluhan di lapangan. Terlebih, Satpol PP bisa memanfaatkan medsos untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

”Melalui media sosial, masyarakat yang punya unek-unek bisa langsung menyampaikan keluhan atau gagasan kepada Satpol PP secara cepat dan efektif. Aspirasi dari media sosial itu untuk dijadikan bahan pertimbangan, kemudian ditanggapi dengan cepat,” ujar Ganjar di depan awak media.

Selain itu, Ganjar meminta agar Satpol PP lebih disiplin, tegas, berdedikasi tinggi untuk kepentingan negara, sekaligus humanis. ”Sudah bukan zamannya lagi aparat Satpol PP main gropyokan, apalagi pungli saat melakukan penertiban. Bukan zamannya,” tutur gubernur yang aktif di twitter ini.

Pendekatan humanis yang dimaksud Ganjar, antara lain mengendepankan senyum, salam, dan sapa pada setiap penertiban Perda. Melalui cara itu, Ganjar berharap Satpol PP tidak lagi identik dengan galak dan tidak manusiawi.

Satpol PP mesti bisa memberikan kesan sebagai aparat penegak yang profesional, berwibawa dan disegani. ”Satpol PP harus lebih ramah dalam menyelesaikan persoalan. Setelah itu, penertiban dijalankan bila memang melanggar perda,” ungkapnya.

Ganjar juga menilai, kualitas sumber daya manusia (SDM) Satpol PP di daerah masih kurang mumpuni. Karenanya, Pemda diminta untuk memfasilitasi dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satpol PP. Pelatihan itu yang menjadi bekal saat menjalankan tugas sebagai penegak Perda.

Menanggapi hal itu, Bupati Pati Haryanto mengaku bakal menginstruksikan Kasatpol PP dan BKD Kabupaten Pati untuk menggelar pelatihan bagi anggota Satpol PP. ”Pelatihan dan pendidikan untuk Satpol PP memang menjadi hak bagi aparatur sipil negara, termasuk Satpol PP. Ini segera kita agendakan untuk meningkatkan kualitas SDM di tubuh Satpol PP,” tukas Haryanto.

Editor : Titis Ayu Winarni

Karaoke Nakal Pati, Satpol PP Siap Ngotot lagi

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati bakal menempuh langkah yustisi, setelah upaya penertiban karaoke dengan melakukan penyegelan gagal di sejumlah tempat karena ada perlawanan.

Gagalnya penyegelan bukan hanya saat upaya penyegelan berlangsung, tetapi juga sejumlah segel yang sudah terpasang ternyata dicopot kembali dari pengusaha karaoke. Kesal dengan langkah tersebut, pihaknya bakal menempuh jalur hukum.

“Kami tidak akan menyerah. Kami tetap akan menegakkan Perda yang sudah menjadi representasi produk hukum masyarakat Pati. Saat ini, kami mengupayakan jalur hukum,” ujar Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Sayangnya, upaya itu terkendala dengan tenaga penyidik PNS yang bekerja di Satpol PP hanya satu orang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto meminta supaya penyidik Satpol PP bisa berkoordinasi dan konsultasi dengan penyidik di Polres Pati.

“Minimnya SDM penyidik memang diakui jadi kendala. Tapi, jangan sampai itu menyurutkan langkah Satpol PP untuk menempuh langkah yustisi. Mereka bisa konsultasi dengan penyidik di Polres Pati untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke untuk dibawa ke ranah hukum,” tutur Wisnu.

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono mengaku tidak masalah bila penyidik Polres di Pati dimintai konsultasi dengan penyidik Satpol PP. “Yang penting ada koordinasinya,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Curhatan PKL Sosrokartono Kudus yang Kini Bebas Kejaran Satpol PP

 Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sosrokartono Kudus Joko Santoso mengatakan, dirinya beserta pedagang yag lain sudah lega. Setelah ratusan PKL di pasar Desa Kaliputu.

“Ya kami sudah plong ! Bisa dipindah di pasar ini. Kita juga tidak dioyak-oyak lagi oleh Satpol PP,” katanya.
Dia melanjutkan, untuk perpindahan PKL ke pasar Desa Kaliputu sudah berlangsung hampir  dua minggu yang lalu. Selain itu,untuk PKL yang tergabung dalam paguyuban
PKL Sosrokartono sebanyak 68 orang dan PKL yang tidak tergabung dalam paguyuban itu ada 60 orang.

Total ada 128 PKL yang sudah mendapatkan lapak di tempat baru itu. Sementara, untuk lapak yang berada di Pasar Kaliputu, setiap lapaknya ditempati dua orang pedagang.

“Untuk ukuran lapak, setiap lapaknya berukuran 2.5 m x 1.5 m.Namun lapak tersebut berisi dua meja yang diisi oleh dua pedagang,” tuturnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, pasar yang berada di gang 5 Desa Kaliputu tesebut kini sudah diisi oleh sekitar 128 pedagang.

Pihaknya juga patuh aturan membayar keamanan dari desa Rp 2 ribu setiap 5 hari sekali per pedagang. Sedangkan retribusi kebersihan dan lainnya belum ada.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Melihat Jalan Sosrokartono Kudus Tak Lagi Semrawut 

Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada sejumlah kendala yang dikeluhkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati terkait dengan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur karaoke.

Salah satunya, minimnya personel untuk melakukan penertiban, sumber daya manusia (SDM) yang sebagian sudah tua, hingga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang hanya satu orang.

“Terus terang saja, kami terkendala SDM. Selain personelnya minim, ada beberapa personel yang sudah tua, sehingga kemarin penyakitnya sempat kambuh waktu melakukan penertiban dan mendapatkan perlawanan dari pihak pengusaha karaoke,” kata Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Tak hanya itu, tenaga penyidik yang hanya satu orang membuat langkah yustisi yang bakal dilakukan kuwalahan. Padahal, langkah yustisi dianggap penting setelah langkah nonyustisi tidak berhasil dilakukan.

“Langkah yustisi mengharuskan penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke. Kalau tenaga penyidiknya cuma satu, terus terang saja akan kewalahan,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya akan terus mengupayakan penertiban karaoke, baik dari aspek nonyustisi maupun yustisi. Mereka bakal melakukan penertiban lanjutan hingga Perda benar-benar bisa ditegakkan.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : GP Ansor Pati Desak Perda Karaoke Pati Ditegakkan

Begini Cara Heru Sutiyono Satpol PP Kudus Merawat Orang Gila

Beberapa rekan Heru Sutiyono Satpol PP Kudus lainnya berkunjung ke Yayasan Jalma Sehat. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa rekan Heru Sutiyono Satpol PP Kudus lainnya berkunjung ke Yayasan Jalma Sehat. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah dimasukkan ke Yayasan Jalma Sehat yang berada di Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo. Orang gila yang didapat dari pinggir jalan tersebut langsung diterapi. Dan masa penyembuhan pun dapat dijalankan.

Baca juga : Sungguh Mulia Satpol PP Kudus Ini, Tak Hanya Merazia Tapi Juga Merawat Orang Gila dengan Sukarela

Heru Sutiyono salah satu personel Satpol PP Kudus mengatakan, dirinya dalam merawat orang gila tersebut adalah dengan latihan kerja. Jika orang gila yang sudah dirawat dan dinyatakan sembuh dan bisa berkomunikasi normal serta tidak berhalusinasi, maka mereka pun ditugasi merawat kambing dan membantu menjemur gabah.

”Dengan melakukan kegiatan itu, mereka juga mendapat uang lelah,” kata Heru.

Dia melanjutkan, bagi orang gila yang baru didapat dari pinggir jalan, maka dilakukan isolasi terlebih dahulu. Supaya bisa beradaptasi dan tidak membahyakan pasien lainnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, rata-rata dari 38 orang gila yang masih dirawat tersebut kini lebih dari separohnya sudah dinyatakan bisa diberi tugas. Sebab mereka mayoritas bisa merawat kambing dan membantu pekerjaan lainnya.

Salah satu perawat orang gila di Jalma Sehat Kudus Tyas Ika memaparkan, penyembuhan ini memang bertahap. ”Yaitu dengan cara memantau, mendekati secara persuasif, dan mengontrol,” ungkapya.
Diketahui, tempat perawatan orang gila tersebut mempunyai tenaga sebanyak tujuh orang. Baik dari mulai penjaga, juru masak, dokter, maupun bagian pemulihan kejiwaan dengan cara terapi.

Dia menambahkan, yang penting kesabaran, ketelitian dan harus bisa mengetahui perubahannya. Sehingga disaat sudah dinyatakan sehat, baik itu dilihat dari interaksi komunikasi, berkurangnya halusinasi dan lainnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Sungguh Mulia Satpol PP Kudus Ini, Tak Hanya Merazia Tapi Juga Merawat Orang Gila dengan Sukarela

Di Yayasan Jalma Sehat, Kudus Heru Sutiyono mencukur rambut orang gila sebelum dimandikan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Di Yayasan Jalma Sehat, Kudus Heru Sutiyono mencukur rambut orang
gila sebelum dimandikan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Merazia pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Begitu halnya dengan tugas Heru Sutiyono (50) yang merupakan anggota Satpol PP Kudus. Dirinya tak sekadar menjalankan tugas merazia orang gila, namun bahkan merawat bahkan menyembuhkan orang gila secara sukarela.

”Saya menjadi satpol PP yang tugasnya merazia PGOT, justru tergugah untuk bisa melakukan kegiatan sosial. Seperti halnya mendirikan yayasan Jalma Sehat, yang memang saya khususkan untuk orang gila,” paparnya.

Tempat penyembuhan orang gila yang berada di Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo ini selalu menjadi tujuan untuk bisa dijadikan penyembuhan orang gila. ”Untuk pasien, kami dapatkan dari orang gila di pinggir jalan. Orang gila tersebut pasti tidak diakui keluarganya. Bahkan sudah gila bertahun-tahun,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pasien orang gilanya saat ini sebanyak 38 orang. Selain itu, pasien yang sudah dipulangkan lantaran sudah dianggap sehat dan sembuh ada sekitar 120 orang.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, tempat perawatan orang gila yang berdiri sekitar 1,5 tahun silam tersebut kini bisa menampung 150-an pasien.

”Sejauh ini kami sudah memulangkan orang gila yang dianggap sehat, sembuh ke alamatnya masing-masing. Baik yang ada di Kudus ataupun luar Kudus. Akan tetapi untuk saat ini pasien kita tingal 38 orang,” tegasnya.

Editor: Titis Ayu Winarni

Lebih Profesional Emban Tugas, Anggota Satpol PP Jepara Diberi Pembinaan Khusus

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara diberi pembinaan oleh Pemkab setempat, Senin (7/3/2016), di ruang rapat 1 Setda Jepara. Pembinaan tersebut diberikan agar semua anggota Satpol PP paham keberadaannya sangat penting.

Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, pembinaan bagi seluruh jajaran Satpol PP ditujukan untuk memberikan pemahaman keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

”Lingkup tugas Satpol PP termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Oleh sebab itu, Satpol PP diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya. Di samping pada saat yang sama dapat bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif (antisipasi-mendeteksi),” ujar Subroto.

Menurut dia, yang lebih penting lagi, setiap aparat Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

”Diharapkan, semua Anggota Satpol PP dan Linmas kedepan selalu menampilkan performa profesional. Karenanya, aparat Pol PP dan Linmas perlu dibekali kemampuan pemikiran yang jernih, kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Jepara Trisno Santoso dalam laporannya mengungkapkan, tenaga sukarela Sat Pol PP se-Kabupaten Jepara mencapai 109 Personel. Hal tersebut dipandang perlu merekrut tenaga sukarela untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dimana Satpol PP Jepara masuk dalam kategori tipe B dengan jumlah personel 150 sampai 200 personel, dari jumlah tersebut maka ideal jelas masih dikatakan belum.

”Kalau bicara ideal ya kita butuh sekitar 200 orang personel. Saat ini hanya punya 109 orang, kekurangannya kami atasi dengan meminta bantuan personel dari TNI, kepolisian dan Linmas,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pesona Satpol PP Ayu yang Rayakan Hari Jadi di Tahun Kabisat

Ulfah, salah satu tenaga kontrak di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ulfah, salah satu tenaga kontrak di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Semua orang merasakan ulang tahun hampir setiap tahun, akan tetapi berbeda dengan gadis cantik yang bertugas menjadi tenaga kontrak di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus tersebut.

Ya, dia adalah Ulfah, gadis yang berusia 20 tahun ini ternyata lahir di tahun kabisat. Yakni khusus lahir pada 29 Februari. Sedangkan Tahun Kabisat adalah tahun khusus di mana biasanya jumlah hari dalam satu tahun dihitung 365 hari, maka pada tahun kabisat menjadi 366 hari.

Penambahan jumlah 1 hari tersebut hanya terjadi 4 tahun sekali dan hanya ada di bulan Februari saja. Oleh karenanya pada tahun 2016 ini disebut sebagai tahun Kabisat karena bulan Februari berakhir pada angka 29 bukan 28.

“Alhamdulillah dengan datangnya tahun kabisat atau tanggal lahir saya 29 Feberuari, di tahun 2016 ini, saya msih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,”katanya.

Gadis dua bersaudara dari Desa Bulung Kulon RT 4 RW 6 Kecamatan Jekulo tersebut juga sempat memberikan makanan ringan kepada rekannya di pos Satpol PP yang letaknya berada paling ujung areal kantor Pemkab Kudus.

“Ya meskipun hanya datang 4 tahun sekali, yang penting harus selalu bersyukur. Dan mudah mudahan ke depannya cita cita saya sebagai pegawai Pemkab (PNS) bisa tercapai serta membanggakan orang tua yang melahirkan serta membesarkan saya,” ungkap gadis yang kini duduk di bangku Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga :

Kisah Zulia, Satpol PP Cantik Perayu Orang Gila 

Satpol PP Blora Siap Tangkap Pelajar yang Ketahuan Bolos

Sri Handoko, Kepala Satpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sri Handoko, Kepala Satpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora siap menindak tegas bagi pelajar yang ketahuan membolos saat jam pelajaran.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko, pihaknya akan intensif dalam pembinaan pelajar yang ketahuan bolos. ”Biasanya mereka nongkrong dan masih mengenakan seragam sekolah,” jelas Sri Handoko kepada MuriaNewsCom (02/02/2016).

Menurutnya, akhir-akhir ini terjadi peningkatan siswa yang bolos saat jam pelajaran. ”Bagi pelajar yang tertangkap akan kami panggil orang tuanya, dan kepala sekolah dimana mereka belajar,” kata Sri Handoko.

Bagi pelajar yang terkena razia, lanjut Sri Handoko, pihaknya mewajibkan untuk melaporkan diri setiap pagi di kantor Satpol PP. Sebagai upaya pemantauan bahwa siswa tidak membolos lagi saat jam pelajaran. Selain itu, siswa juga diberi surat peringatan agar tidak mengulangi lagi tindakan tercela itu, yakni bolos saat jam pelajaran.

Selain fokus terhadap pelajar yang bolos, Sri Handoko mengungkapkan, Satpol PP juga melakukan penyisiran di tempat-tempat yang biasa digunakan remaja untuk mabuk. ”Kami juga fokus di tempat-tempat yang biasa digunakan remaja mabuk, seperti GOR dan lapangan golf. Hal tersebut merupakan upaya dalam meminimalisir kenakalan remaja yang ada di Blora,” kata Dri Handoko.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ratusan PK Kepung Kantor Satpol PP Pati

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pemandu karaoke (PK) dari berbagai tempat hiburan karaoke di Pati menggeruduk dan menduduki paksa Kantor Satpol PP Pati, Kamis (21/1/2016) sore.

Aksi tersebut dilakukan untuk melawan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasukan keamanan dari Satuan Shabara Polres Pati dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kantor Satpol PP Pati yang dikepung ratusan PK dan pengusaha karaoke.

Sementara itu, ratusan personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi masih berada di Kantor Pemkab Pati, sebelum berangkat menuju lokasi karaoke yang akan disegel.

“Kasian PK bang. Berikan mereka kesempatan untuk bisa makan. Pemerintah jangan hanya mikir tinggal eksekusi saja,” kata Musyafak, salah satu pengusaha karaoke di Pati.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo juga hadir dan mengawal aksi PK yang mengepung Kantor Satpol PP.

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke di Pati Akan Melawan Jika Satpol PP Lakukan Eksekusi

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Satpol PP rencananya akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013. Eksekusi itu rencananya akan dimulai pada Kamis (21/1/2016) besok hingga akhir Januari 2016.

Namun, pihak pengusaha karaoke justru akan melakukan perlawanan. Hal ini ditegaskan Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo.

“Dasarnya apa mereka mau melakukan eksekusi? Putusan MA saja belum turun di Pengadilan Negeri. Lagipula, tidak ada sanksi yang tercantum dalam Perda,” kata Gulo saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Jawa Tengah jika Satpol PP menyalahgunakan wewenang dengan melakukan eksekusi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena itu, ia meminta agar Satpol PP tidak anarkis dan arogan dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau dia mau anarkis, kami dari segi hukum akan laporkan mereka ke Polda. Kalau mau main anarkis, teman-teman pengusaha karaoke katanya juga siap kalau diajak anarkis. Teman-teman siap melakukan perlawanan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

200 Personel Satpol PP Pati Siap Eksekusi Tempat Karaoke dan Prostitusi Terselubung

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disiapkan untuk melaksanakan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Eksekusi itu rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (20/1/2016) besok.

Kepala Satpol PP Pati Suhud mengatakan, masih ada sekitar 23 tempat karaoke di Pati yang tidak tertib dan melanggar Perda. Namun, secara nyata, kata dia, hanya ada sekitar 16 tempat karaoke yang masih nekat beroperasi meski melanggar aturan Perda.

“Ada sekitar 200 personel yang kami siapkan untuk eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda. Kami diberikan waktu pemerintah sejak 21 Januari hingga akhir Januari untuk melakukan penertiban,” kata Suhud kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, tempat karaoke yang terindikasi terdapat prostitusi tersebulung juga akan ditindak tegas. “Hotel berbintang di Pati juga menyediakan fasilitas karaoke. Itu tidak melanggar Perda karena sebagai bentuk fasilitas hotel. Tapi, jika ada indikasi prostitusi tersebung juga akan kami tertibkan,” imbuhnya.

Untuk mengawal proses eksekusi itu, pihaknya rencananya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah SKPD terkait juga dilibatkan untuk melancarkan penegakan Perda karaoke.

Editor : Akrom Hazami