Jelang Penilaian Adipura, Pemkab Jepara Bersihkan PKL Membandel

MuriaNewsCom, Jepara – Jelang penilaian Adipura (Penghargaan untuk kota yang mengelola kebersihan dan tata kota terbaik), Satpol PP Jepara menertibkan lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL). Kegiatan itu dilakukan mulai Senin hingga Rabu (12-14/3/2018).

Penertiban menyasar lapak PKL yang berada di areal trotoar ataupun daerah larangan berjualan. Seperti di Jl Ki Mangunsarkoro, Trotoar Pasar Jepara Satu, Kompleks Shoping Centre Jepara, Taman Kerang dan di depan Makodim 0719.

Menurut Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jepara Sutarno, penertiban tak hanya dilakukan di tingkat ibukota kabupapaten. Di wilayah-wilayah kecamatan, hal serupa juga dilaksanakan.

“Kalau di tingkat kecamatan dilakukan oleh mereka satuan di wilayah. Sementara kami menertibkan sekitar 50 lapak,” ucapnya,

Ia mengatakan, sebelum disita pedagang yang melanggar telah diberi peringatan sebelumnya. Namun saat operasi digelar, mereka tetap saja acuh dan tidak memindahkan lapaknya dari atas trotoar.

Hal itu juga sudah sesuai dengan arahan dari‎ Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Petugas diminta persuasif dalam melakukan penindakan.

“Akan tetapi karena sulit diatur maka akhirnya PKL tersebut akhirnya ditertibkan,” tuturnya.

Perlu diketahui, selama 13 tahun Pemkab Jepara telah mendapatkan piala adipura. Namun titel itu, bukanlah titel paripurna, yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten.

Editor: Supriyadi

Keluyuran di Pantai Saat Jam Sekolah, 10 Siswa Digelandang ke Markas Satpol PP Jepara

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 10 siswa sekolah digelandang ke markas Satpol PP Jepara, karena keluyuran saat jam sekolah, Rabu (14/3/2018). Mereka terdiri dari empat orang siswi yang bersekolah setingkat SMP, dua siswa laki-laki setingkat SMA dan sisanya adalah siswa laki-laki setingkat SMP.

Saat itu mereka tengah berada di Pantai Teluk Awur, Kecamatan Tahunan dengan masih menggunakan seragam sekolah. Salah seorang siswa berinisial A, mengaku saat itu sudah dipulangkan oleh pihak sekolah karena ruangannya dipakai untuk ujian kelas IX (tiga).

“Sudah pulang tadi jam 08.00 WIB karena ruanganya dipakai kakak kelas untuk ujian. Saya tadi memang pulang sebentar kemudian menaruh tas dan baru ke pantai bersama teman-teman saya tiga orang. Kalau yang lai-laki (enam orang) bukan teman saya,” ungkapnya.

Sesampainya di Markas Satpol PP Jepara, mereka lantas disuruh berbaris dan membuat surat pernyataan tak melakukan kesalahan yang sama. Supriyanto, Kasi Operasi Penegakan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP dan Damkar Jepara mengatakan, kesepuluh siswa ini akan dikembalikan kepada pihak sekolah.

“Mereka diketahui tertangkap di Pantai Teluk Awur. Penuturan mereka sudah pulang dari sekolah, namun hal itu bisa saja penuturan mereka saja. Nanti mereka akan dijemput oleh guru BK (Bimbingan Konseling), tapi sebelumnya akan disuruh membuat surat pernyataan terlebih dahulu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, berulang kali lokasi Pantai Teluk Awur dijadikan tempat mbolos. Namun berulang kali dilakukan penertiban, selalu saja ada yang membolos.

Selain anak-anak sekolah, dari laporan warga adapula anak punk yang sering nongkrong di pantai tersebut dan mencuri barang-barang milik penduduk. “Namun pada patroli kali ini, tidak didapati adanya anak punk yang berkumpul di Teluk Awur,” jelas Supriyanto.

Editor: Supriyadi

Gerebeg Gudang Miras, Satpol PP Jepara Sita Ribuan Botol Minuman Berbagai Merek

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menyita ribuan botol minuman beralkohol dari sebuah gudang, di terminal lama, Kelurahan Jobokuto RT 1 RW 4, Selasa (13/3/2018). Kini kasus tersebut masih dalam penyidikan, sebab saat penyitaan pemilik gudang tidak berada di tempat.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Jepara Anwar Sadat mengatakan, penyitaan miras dilakukan karena mendengar adanya laporan masyarakat.

“Saat itu kami sedang melakukan patroli terkait penilaian Adipura. Saat itu kami dapat laporan dari masyarakat di pojokan belakang terminal lama (ada gudang penyimpan miras). Setelah berpatroli, kami lantas menyelidiki gudang tersebut, ternyata benar di sana tersimpan ribuan botol miras,” kata dia.

Menurut dia, saat digrebeg gudang tersebut dalam kondisi lengang. Namun demikian, beberapa waktu lalu pihaknya pernah menyita 1.157 botol miras di gudang yang ada di sebelah gudang yang kini digerebeg.

“Ternyata gudang ini (yang digerebeg tahun 2018) dijadikan tempat penyimpanan miras juga. Oleh karena itu kami bawa barang bukti miras, kami amankan di kantor Satpol PP. Untuk tersangkanya diduga kuat berinisial DW,” ujar Sadat.

Ia menerangkan pada penyitaan kali ini pihaknya mengamankan 1.317 miras berbagai merek. Mulai dari Proost hingga Anker Bir.

Istono Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Jepara mengatakan, pihaknya akan menelusuri pemilik miras tersebut. Menurutnya, yang bersangkutan diduga pemain lawas yang telah lama menjadi distributor minuman beralkohol.

“Ia (pelaku) diduga pemain lawas yang menjadi rujukan bagi toko-toko kecil,” urai dia.

Menurutnya, tersangka akan dikenai tindak pidana ringan, karena diduga sudah berulang kali melakukan tindakan tersebut.

Editor: Supriyadi

Kontingen Lomba Defile Grobogan Siap Ukir Prestasi di Purwokerto

MuriaNewsCom, GroboganBupati Grobogan Sri Sumarni melepas keberangkatan kontingen Satpol PP dan Satlinmas yang akan mengikuti upacara dan lomba defile di Purwokerto, Kamis (1/2/2018). Sri Sumarni yang masih mengenakan pakaian pramuka lengkap itu melepas keberangkatan kontingen di halaman kantor Setda Grobogan.

”Ikuti seluruh rangkaian acara dan jaga nama baik Kabupaten Grobogan. Saya berharap, semua kontingen bisa berjuang keras untuk bisa meraih prestasi di Purwokerto,” tegas Sri Sumarni.

Menurutnya, setelah Satpol PP dan Satlinmas digabung jadi satu, perayaan ulang tahunnya dilangsungkan bersamaan. Pada tahun 2018 ini merupakan perayaan Satpol PP dan Satlinmas yang kedua dan lokasinya ditempatkan di Purwokerto.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga sempat menyerahkan uang saku pada kontingen yang akan berangkat ke Purwokerto. Bantuan uang saku diterima pimpinan kontingen.

Sementara itu, Kasatpol PP Grobogan Bambang Panji menambahkan, kontingen berkekuatan 40 orang. Masing-masing berisi 20 personil, baik Satpol PP dan Satlinmas. Untuk kontingen Satlinmas diisi personil dari Kecamatan Kedungjati.

”Sebelumnya, kami sudah memberikan serangkaian pelatihan untuk persiapan upacara dan lomba defile di Purwokerto. Untuk instruktur pelatihan, kami dibantu dari pihak Kodim 0717 Purwodadi,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan upacara dan lomba defile akan dilangsungkan 6-7 Februari di GOR Satria Purwokerto. Meski pelaksanaan masih beberapa hari lagi namun pelepasan kontingen sengaja dilakukan pada hari ini.

Editor: Supriyadi

Belum Lama Dirazia, Orang Gila Kembali Nongol di Grobogan

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski belum lama ini dilakukan razia namun akhir-akhir ini kembali terlihat lagi keberadaan orang gila di kawasan kota Purwodadi. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga resah.

Sebab tidak jarang, orang gila ini suka bikin ulah. Misalnya mengganggu orang lewat, berteriak tidak karuan sepanjang jalan dan melempari rumah warga dengan batu kecil.

Di sisi lain, munculnya lagi orang gila ini dinilai warga cukup mengherankan. Soalnya, tim gabungan dari Dinas Sosial, dan Satpol PP sudah sering menggelar razia terhadap pengemis, gelandangan dan orang-orang terlantar (PGOT) di wilayah perkotaan.

Dalam razia tersebut, ada cukup banyak pengemis dan gelandangan yang diamankan petugas. Khusus untuk orang gila yang tertangkap langsung dikirim ke Yayasan Al Ma’atih Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan untuk direhabilitasi.

”Setelah dirazia dulu, sudah tidak ada orang gila lagi yang berkeliaran disekitar sini. Tapi, beberapa hari terakhir sudah banyak lagi orang gila disini,” ujar Wahyudi, warga yang tinggal di kampung Jetis Purwodadi.

Terkait kenyataan itu, sebagian warga menduga kalau orang gila yang ada itu sengaja didatangkan oleh pihak tertentu ke Purwodadi. Sebab, orang gila yang saat ini berseliweran belum pernah terlihat sebelumnya di sekitar kota. Oleh sebab itu, dugaan adanya oknum yang memasukkan orang gila itu ke Purwodadi dirasa sangat beralasan.

Sementara itu, Kabid Sosial Dinsos Grobogan Kurniawan ketika dimintai komentarnya membenarkan jika di sekitar kawasan kota mulai muncul lagi orang gila baru. Ia mengaku cukup prihatin dengan kondisi itu.

”Saat kita lakukan razia kemarin, kawasan kota sudah bersih dari orang gila. Sekarang ini sudah mulai terlihat lagi. Dalam waktu dekat akan kita razia lagi,” katanya, Jumat (19/1/2018).

Soal adanya kiriman orang gila dari pihak tertentu ke Purwodadi, Wawan menyatakan, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Sebab, sangat sulit kalau ada orang gila dari luar daerah sengaja datang sendiri ke Purwodadi. Meski demikian, sampai sekarang pihaknya belum bisa menemukan atau membuktikan adanya aksi pengiriman orang gila dari luar daerah itu.

Editor: Supriyadi

Tak Semua Gambar Bakal Pasangan Calon Itu APK, Ini Penjelasan Panwas Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Jelang Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kudus 2018, banyak gambar calon bertebaran di seantero Kota Kretek. Pertanyaannya, apakah semua baliho, poster dan pamflet yang terdapat gambar bakal calon bupati-wabup merupakan kampanye?

Pertanyaan itu MuriaNewsCom lontarkan kepada Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan, guna menjawab apakah gambar Noor Yasin yang terpampang di area Simpang Tujuh Kudus termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) atau bukan.

“Gambar besar (Noor Yasin dan Musthofa) di depan Pemkab Kudus belum masuk ranah (APK). Ia (Noor Yasin) sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris daerah dan jabatan itu melekat, meskipun yang bersangkutan sudah mendaftar sebagai bakal calon wabup ke KPU,” tuturnya, Selasa (16/1/2018).

Baca: Baliho Bergambar Noor Yasin Tak Kena Razia Disorot Netizen, Begini Tanggapan Satpol PP Kudus

Lebih lanjut Minan menjelaskan, jabatan (sebagai PNS atau Anggota DPR) wajib ditangalkan, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon bupati atau wakil bupati oleh KPU. Untuk penetapan itu, ada masanya yakni tanggal 12 Februari 2018.

Kesediaan PNS atau anggota DPR berhenti dari jabatan, menjadi syarat untuk mendaftar di KPU sebagai peserta pilbup-pilwabup Kudus.

Kembali menyoal APK, Wahibul Minan menuturkan, prosedur teknis akan pemasangan APK berada di ranah KPU Kudus. Panwaskab Kudus akan berperan sebagai institusi pengawas, pada saat memasuki tahapan kampanye.

“Tahapan kampanye akan dimulai tiga hari setelah KPU Kudus menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” bebernya.

Baca: Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

Menyoal kewenangan, saat ini (sebelum kampanye) Panwaskab Kudus belum mengambil porsi pengawasan. Saat ini menurut Minan, APK yang dipasang menyalahi aturan merupakan ranah dari Satpol PP, karena melanggar Perda K3.

Nanti, ketika memasuki masa kampanye, Panwaskab Kudus baru melakukan pengawasan, dengan memberikan teguran dan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Ketika ada yang melanggar pemasangan APK kami akan catat sebagai pelanggaran administratif pemilu. Meskipun demikian, nantinya untuk penegakan aturan kami tetap menggandeng Satpol PP,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Langgar Aturan, Satpol PP Kudus Sita Ribuan APK di 9 Kecamatan

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kabupaten Kudus menyita ribuan alat peraga kampanye (APK) yang menyalahi aturan pemasangan. APK tersebut hampir merata dari kelima pasang calon Bupati/Wakil Bupati Kudus yang tersebar di sembilan kecamatan.

“Banyak sekali, ribuan kemarin kami mengirim 1970 an APK ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, Senin (15/1/2018).

Menurutnya operasi pembersihan APK yang melanggar aturan telah dilakukan beberapa kali. Namun setelah dilakukan, masih saja ada yang bermunculan kembali.

Djati menyebutkan, APK sebanyak 1.970an buah tersebut didapatkan dari sekali operasi. Dalam sehari, ia menyebut ada tiga kali shift.

“Itu baru sekali, kalau tiga kali dalam sehari bisa jadi sekitar 5000 an APK yang disita. APK yang melanggar aturan pemasangan bukan hanya dari satu orang calon namun hampir semua calon,” tambahnya.

Dirinya menyebut, tidak semua APK yang disita belum memiliki izin. Adapula yang telah berizin dan membayar pajak reklame, akan tetapi beberapa di antaranya telah habis masa izinnya.

Selain itu, ia juga mengambil APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, dekat sekolahan atau tempat ibadah dan di pohon. Hal itu melanggar Perda Kudus nomor 8/2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

Djati menegaskan, pihaknya akan kembali lagi melakukan penertiban terhadap pemasangan APK setelah acara lomba kawasan tertib, yang diadakan oleh Propinsi Jateng. Namun demikian, pihaknya mengakui belum bisa maksimal, karena keterbatasan tenaga dan daya jangkau.  Untuk itu ia memberdayakan petugas Satpol PP di kecamatan-kecamatan.

“Kami mengimbau agar bakal pasangan calon dalam memasang APK sesuai peraturan, dengan membayar pajak dan menempatkannya di tempat yang sesuai peruntukannya. Karena nantinya satu pasangan diantaranya akan memimpin Kudus, jadi harus memberi contoh kepada masyarakat,” imbau Djati.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan menyebut selama belum memasuki musim kampanye dan ditetapkan sebagai calon bupati-wakil bupati, kewenangan penindakan APK berada di tangan Satpol PP.

”Saat ini kewenangan Satpol PP. Rencananya saat masa kampanye nanti, kami juga akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut membantu menurunkan APK yang melanggar,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Satpol-PP Pati Galakkan Razia Karaoke Hampir Tiap Hari, Ini Hasilnya

MuriaNewsCom, Pati – Satpol-PP Pati semakin menunjukkan keseriusannya menegakkan Perda Karaoke di Bumi Mina Tani. Keseriusan itu ditunjukkan dengan menggalakkan penertiban tempat karaoke di Pati hampir setiap hari.

Plt Kepala Satpol PP Pati Riyoso mengatakan, sedikitnya sepekan dua hingga tiga kali, pihaknya melakukan penertiban tempat karaoke. Meski begitu, kerap kali petugas menjumpai adanya lokasi hiburan yang nekat buka.

”Karena itu, kami akan tetap menggalakkan razia karaoke selama Januari ini. Selama sebulan, kami akan mendatangi tempat karaoke terus,” katanya kepada awak media, Jumat (12/1/2018).

Dikatakan, penertiban tersebut mengacu pada Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Terlebih lagi, di dalam perda tersebut, sudah jelas kalau karaoke tidak diizinkan.

”Atas dasar itulah kami melakukan penertiban,” tegasnya.

Disinggung terkait hasil penindakan, Riyoso mengaku, banyak pengunjung karaoke yang mulai berfikir dua kali untuk datang ke tempat hiburan malam itu. Terbukti beberapa lokasi hiburannya nampak sepi dan tutup saat petugas datang.

Menurut dia, itu terjadi bukan karena para pengusaha karaoke bersedia menutup usahanya secara sukarela. Melainkan karena jenuh selalu didatangi petugas untuk menutupinya.

“Sebenarnya kami bisa saja langsung menutup lokasinya. Namun kami beri kesempatan untuk menutup sendiri, dan kami juga mendengar apa arahan dari pihak kepolisian,” ucap dia.

Kendari demikian, saat penertiban berlangsung, petugas juga masih menjumpai karaoke yang bukanya kucing-kucingan. Sehingga membutuhkan usaha lebih untuk menutupnya.

“Kami akan lakukan kegiatan ini sekitar satu bulanan. Saat mereka tidak berbenah, kami akan menutup usaha dengan cara menyegel,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Pedagang di Pasar Juwana Kembali Ditertibkan Satpol PP

Petugas Satpol PP tengah menertibkan pedagang di Pasar Juwana yang berjualan di trotoar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pedagang yang berjualan di sisi timur Pasar Juwana Baru ditertibkan petugas Satpol PP Pati, Selasa (5/12/2017).

Mereka ditertibkan lantaran berjualan di atas trotoar yang semestinya digunakan pejalan kaki. Mereka diminta untuk mundur dari trotoar, sehingga tidak menyebabkan kemacetan jalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Pati Riyoso mengatakan, penertiban kali ini tidak menggusur pedagang yang berjualan di trotoar. Namun, mereka diminta untuk mundur dari trotoar yang mengganggu pejalan kaki.

“Keberadaan pedagang meluber sampai ke badan jalan, sehingga kerap mengganggu arus lalu lintas seperti angkutan. Saat angkutan menumpuk di area itu, warga kerap komplain karena macet,” ucap Riyoso.

Tidak ada perlawanan dalam penertiban tersebut. Mereka justru diakui kooperatif karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi.

Terkait dengan keluhan pengunjung yang senang belanja di pinggiran jalan, Riyoso berjanji akan melakukan revitalisasi pasar. Dengan begitu, akses pengunjung ke penjual tidak mengganggu arus lalu lintas.

Riyoso yang juga Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Pati sedang mempertimbangkan pembangunan area parkir strategis. Tujuannya, area parkir yang akan dibangun mempertimbangkan aspek kemudahan penjual dan pengunjung.

Editor: Supriyadi

Satpol PP Bongkar Paksa Lapak PKL di Pasar Juwana Baru

Suasana eksekusi lapak PKL yang beroperasi di bahu jalan kawasan Pasar Juwana Baru, Kamis (23/11/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati bersama instansi terkait membongkar paksa lapak pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di bahu jalan kawasan Pasar Juwana Baru, Kamis (23/11/2017).

Lapak mereka dibongkar, setelah diberikan surat pemberitahuan. Eksekusi berjalan lancar dan tidak ada perlawanan dari para PKL yang beroperasi di bahu jalan.

“Eksekusi dilakukan karena mereka masih tidak mau pindah ke dalam pasar. Seandainya mereka mengerahkan preman untuk menghadapi petugas, itu tidak mutu lagi. Sebab, aparat menjalankan tugas negara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Pati Riyoso.

Dia menjelaskan, aparat dalam menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang. Sebelum eksekusi, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan.

“Selain menertibkan para pedagang yang membandel, kami juga menertibka parkir yang melebihi batas semestinya. Parkir sepeda motor harus dua lajur, sehingga tidak menimbulkan kemacetan,” tuturnya.

Selama ini, keberadaan PKL di bahu jalan kawasan Pasar Juwana Baru dikeluhkan masyarakat lantaran menyebabkan kemacetan. Teguran hingga peringatan sudah beberapa kali dilakukan.

Namun, mereka kerap membandel dengan beroperasi kembali setelah penertiban dilakukan. Karena itu, aparat akhirnya menggunakan kewenangannya untuk membongkar paksa lapak mereka.

Editor: Supriyadi

Cegah Pedagang Jualan di Tempat Lama, Anggota Satpol PP Grobogan Siaga di Jalan Banyuono

Anggota Satpol PP bersiaga di sepanjang jalan Banyuono Purwodadi untuk mencegah pedagang Pasar Pagi berjualan di lokasi lama. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya mencegah kembalinya puluhan pedagang pasar pagi Purwodadi yang berjualan di tempat lama di jalan Banyuono mulai dilakukan anggota Satpol PP. Caranya, dengan menghimbau para pedagang yang sudah berjualan untuk mengemasi barang dagangan dan menghalau pedagang yang akan masuk ke ruas jalan tersebut.

”Ada puluhan anggota yang kita kerahkan untuk melakukan penertiban di sepanjang jalan Banyuono. Pada lokasi ini sudah tidak boleh lagi digunakan untuk berjualan. Kalau mau jualan, silahkan dilokasi baru yang sudah dibuatkan Pemkab Grobogan di jalan Gajah Mada,” kata Kepala Satpol PP Grobogan Bambang Panji Asmoro Bangun, Senin (6/11/2017).

Sebelum direlokasi, disepanjang jalan Banyuono tersebut ditempati sekitar 400 pedagang. Kemudian, sekitar 500 pedagang lagi berjualan di bekas lahan milik PT KAI yang sekarang sedang dibangun untuk pusat kuliner.

”Setelah ini, kami akan terus memantau supaya pedagang tidak lagi kembali jualan di lokasi lama. Anggota akan kita siagakan terus di lokasi dari Subuh sampai siang untuk memastikan tidak ada pedagang yang jualan lagi,” tegas mantan Camat Brati itu.

Tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP itu terkait dengan masukan yang disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni. Tepatnya saat membuka Rakor Forum Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Sabtu (4/11/2017) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni meminta Satpol PP segera melakukan tindakan untuk menertibkan keberadaan pedagang yang berjualan lagi di Pasar Pagi lama. Yakni, di sepanjang jalan Banyuono Purwodadi karena jumlah pedagang yang berjualan ada puluhan.

”Harusnya, disepanjang jalan Banyuono sudah tidak ada lagi pedagang yang jualan. Soalnya, sudah kita bangunkan pasar baru di jalan Gajah Mada. Sebelumnya, para pedagang sudah direlokasi kesana,” tegasnya saat itu.

Editor: Supriyadi

Puluhan Reklame Pilkada Kudus Dibersihkan Saatpol PP

Petugas Satpol PP Kudus melakukan pembersihan spanduk Bakal Calon Bupati Kudus, Selasa (24/10/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan gambar reklame Pilkada Kudus, dibersihkan Satpol PP, Selasa (24/10/2017). Gambar tersebut terpaksa diambil lantaran melanggar Perda K3 dan belum waktunya ditempel.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, dengan berpedoman Perda K3 petugas berani melakukan pembersihan. Apalagi, reklame dan spanduk liar membuat pengguna jalan kurang nyaman.

“Karena itu kami melakukan penertiban reklame Pilkada. Yang melanggar akan kami tindak tanpa pandang bulu. Misalnya yang menempel di pohon, di tiang listrik, tiang telepon, melintang di jalan, hingga di lingkungan kantor pemerintahan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Selain itu, lanjut Djati, saat ini belum ada penetapan calon. Praktis semua kegiatan politik yang sifatnya kampanye akan dibersihkan.

”Untuk pembersihan sendiri masih menjadi ranah Pemkab Kudus dalam hal ini Satpol PP. Itulah sebabnya kami berani mengambil semua atribut kampanye,” ujarnya

Hanya, lain halnya saat sudah ada penetapan dan memasuki tahapan kampanye. Di tahapan tersebut, pemasangan gambar reklame akan diatur oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu).

“Kami àkan terus bertidak jika memang itu melanggar. Dan masing-masing timses juga sudah kami kabari, sehingga mereka sudah tahu,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Satpol PP Pati Eksekusi Lapak PKL yang Jualan di Trotoar

Petugas Satpol PP Pati membongkar salah satu lapak PKL yang berjualan di trotoar kawasan Jalan Kolonel Sunandar Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Petugas Satpol PP Pati melakukan eksekusi terhadap sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan trotoar. Eksekusi dilakukan setelah adanya peringatan dan pembinaan.

“Trotoar itu digunakan untuk berjalan bagi pejalan kaki, bukan untuk jualan. Aturannya sudah ada dengan jelas. Pembinaan sudah kami lakukan, tapi masih bandel sehingga langsung kami eksekusi,” ujar Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Pati Nurtopo, Selasa (10/10/2017).

Baca Juga: Bayar PSK Cantik dengan Uang Palsu, Lelaki Hidung Belang di Blora Ini Dicokok Polisi

Dalam eksekusi, petugas terpaksa menyita perlengkapan lapak karena tidak ada pemiliknya. Upaya itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada PKL yang membandel dan terus berjualan di trotoar meski sudah diperingatkan.

Sementara pedagang yang mau kooperatif, mereka diminta untuk melakukan pembongkaran sendiri. Rencananya, penertiban lapak di trotoar jalan akan dilakukan dua kali dalam seminggu.

“Kami juga menertibkan reklame dan pamflet yang tidak berizin atau yang ditempel di pohon. Khusus reklame, sasarannya yang masa izinnya sudah habis,” jelasnya.

Baca Juga: Memilukan, Siswa MI Mafatihul Ulum Kudus Harus Lewati Dua Bilah Bambu untuk Sampai ke Sekolah

Penertiban PKL sendiri diprioritaskan di sepanjang jalan utama pantura, jalan protokol, dan kawasan tertib lalu lintas. Dia berharap, para PKL bisa mematahui aturan untuk tidak berjualan di trotoar jalan.

“Untuk eksekusi, kami tidak sendirian tapi selalu melibatkan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perhubungan,” pungkas Nurtopo.

Editor: Supriyadi

Woro-woro, Empat Ruas Jalan di Jepara Ini ’Haram’ Ditempati PKL 

Ruas Jl Kartini Jepara yang nantinya terlarang bagi PKL, Jumat (15/9/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Empat ruas jalan protokol di Kota Jepara akan menjadi tempat terlarang  bagi pedagang kaki lima (PKL). Masing-masing jalan itu adalah Jl Pemuda, Jl R.A. Kartini, Jl Ahmad Yani dan Jl Soekarno-Hatta. 

Anwar Sadat Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Jepara mengatakan, ruas-ruas tersebut disterilkan bagi pedagang mulai pagi hingga malam hari. “Ruas jalan itu merupakan kawasan tertib dan terkendali yang harus steril dari PKL baik pagi, siang dan malam hari,” katanya, Jumat (15/9/2017). 

Ia menyatakan hal itu berdasar pada peraturan daerah Jepara nomor 20/2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Selain itu adapula Perbup Jepara no 163/2010 tentang lokasi perdagangan untuk PKL, dan adalah Pergub Jawa Tengah nomor 300/3 tahun 2016 tentang Kawasan Tertib di Jateng Tahap II, serta Perbup nomor 300/312 tahun 2016 tentang penetapan kawasan tertib di Jepara.  

Selain empat ruas jalan tersebut, PKL juga dilarang berjualan di depan kantor pelayanan publik dan dalam area taman kota serta jembatan. Solusinya, pemkab mengizinkan pedagang kecil berjualan sesuai zona yang telah ditentukan. 

Di antaranya, Jl Yos Sudarso, Jl Sosrokartono, Jl MH Thamrin, depan Stadion Kamal Junaidi, Depan Rusunawa, sekitar Taman Kepiting dan Pujasera Ngabul. 

“Boleh berjualan ditempat yang telah ditentukan, namun secara terkendali. Artinya PKL boleh menggelar dagangannya mulai pukul 14.00 sampai 06.00. Setelah berdagang, mereka harus membereskan lapak yang ada seperti sediakala,” tutup Anwar. 

Editor: Supriyadi

Satpol PP Jepara Tangkap Siswa Bolos Sekolah

satpol-pp-1024x611

MuriaNewsCom, Jepara – Dua siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jepara ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara, Selasa (27/9/2016). Mereka terjaring razia saat bolos sekolah dan sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang ada di kawasan Kelurahan Pengkol, Kecamatan Kota, Jepara.

Keduanya adalah KT (17) dan JF (16), siswa SMA N 1 Jepara. Sebetulnya, keduanya tengah nongkrong bertiga, hanya saja satu siswa lainnya berhasil melarikan diri saat Satpol PP datang dengan kendaraan roda empat ke lokasi sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa mengemukakan, keduanya diketahui bolos sekolah sejak pagi. Mereka berpamitan kepada orang tua berangkat sekolah namun tidak sampai di sekolah malah nongkrong di warung kopi.

“Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa beberapa titik sering digunakan oleh pelajar yang nongkrong di jam-jam sekolah. Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan razia. Kami menyisir ke beberapa tempat, namun kami hanya mendapatkan dua pelajar yang sedang nongkrong,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/9/2016).

Pihaknya mengamankan kedua pelajar tersebut ke kantor Satpol PP. Kemudian, mereka diberi pembinaan dan diminta menandatangangi surat pernyataan mengakui kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Petugas juga melaporkan mereka ke pihak sekolah. Akhirnya, sekitar pukul 11.00 WIB mereka dijemput dua guru untuk mengikuti pelajaran.

Lebih lanjut ia mengatakan, razia siswa bolos sekolah dilakukan petugas seminggu sekali. Lokasinya beberapa titik yang memang biasa dijadikan tempat tongkrong siswa. Seperti di taman-taman atau warung.

Ia membeberkan, beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat nongkrong siswa saat bolos sekolah, diantaranya, Taman Gelora Bumi Kartini (GBK), Taman Makam Pahlawan, dan Pantai Teluk Awor.

“Ada yang hanya sekadar nongkrong dan kumpul-kumpul. Ada juga yang pacaran. Biasanya mereka di tempat-tempat aga sepi seperti di taman malam pahlawan,” katanya.

Dia menambahkan, razia dilakukan agar mereka tak bolos lagi. Setelah dirazia mereka diberi pembinaan. Baik dengan mengisi peryataan lalu gurunya dipanggil maupun dengan cara dihukum keliling lapangan. Tujuannnya, memberikan efek jera.

Editor : Akrom Hazami

9 PK Cantik Konangan Satpol PP Kudus Sedang Layani Pelanggan

PK 2 (e)

Petugas Satpol PP meminta keterangan sejumlah PK di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar Sembilan orang Pemandu Karaoke (PK) cantik berhasil diamankan Satpol PP Kudus, dari tempat karaoke dan kafe di Gulang, Mejobo, Kudus.

Mereka diamankan petugas saat sedang melayani pelanggannya. Kedatangan petugas membuat pesta di tempat karaoke itu bubar.

Sarjono, salah seorang petugas Satpol PP Kudus mengatakan, kafe tersebut termasuk baru beroperasi.

“Total ada Sembilan orang, hari ini baru kami panggil untuk diberikan pengarahan dan pembinaan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kesembilan PK tersebut, berasal dari berbagai wilayah. Seperti dari dalam kota, atau juga dari luar kota.

Sembilan orang itu harus membuat perjanjian di atas materai Rp 6 ribu tentang apa yang dilakukan. Dalam perjanjian itu, mereka juga tidak akan menjadi PK di Kudus.

“Jika masih nekat melanggar perjanjian oleh apa yang mereka tanda tangani. Maka kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” kata Sarjono saat meminta keterangan kepada sejumlah PK.

Purnomo, Kasi penegak Perda Satpol PP Kudus menambahkan, berdasarkan pengalaman, setelah tertangkap petugas, PK tidak ada yang berani melanggar kesepakatan.

“Di Kudus, PK adalah pelanggaran. Sebab, aturannya menyebutkan dilarang ,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PKL Nantang Satpol PP Kudus, 2 Lapaknya Pun Dibongkar Paksa

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus membongkar dua lapak PKL Senin (1/8/2016).

Kedua lapak tersebut, diketahui jika pemiliknya nantang. Yakni tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah disampaikan.

PKL yang dibongkar adalah PKL di jalan R Agil Kusumadya atau di dekat dengan DPRD Kudus ke selatan, dan di jalan Museum kretek. Di masing-masing tempat ada satu buah lapak yang dibongkar paksa.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengungkapkan, PKL tersebut berjualan di kawasan yang dilarangt.  Sebelumnya, pedagang sudah mendapat  peringatan. Tapi pemilik lapak belum juga membongkar.

“Keduanya terpaksa kami tertibkan lantaran pemilik tidak datang untuk membongkar. Untuk itulah kami terpaksa membongkarnya,” katanya.

Menurutnya, khusus untuk lapak yang terdapat di jalan Museum kretek, hasil bongkaran diminta pemilik. Sebab ketika usai bongkar, pemilik datang ke lokasi.

Sementara untuk di jalan R Agil, pemilik tak datang sampai pembongkaran lapak dilakukan. Bahkan hingga lapak berupa kayu dan atap dibawa ke kantor Satpol, tidak juga pemilik datang.

“Besar kemungkinan pemilik sudah meninggalkan lapak itu. Jadi tidak ada yang datang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada lapak lainnya yang juga harus dibongkar. Namun para pemilik meminta negosiasi agar lapak dibongkar sendiri.

“Ada tiga lapak lain yang harusnya dibongkar namun tadi sudah tanda tangan perjanjian. Rencana maksimal 8 Agustus mendatang harus sudah bersih,” ungkapnya.

Dia menambahkan, patroli rutin akan terus digalakkan untuk menciptakan kondisi yang tertib dari PKL. Tidak hanya untuk patroli pada pagi dan siang hari saja yang dilakukan, melainkan pula pada malam hari.

Editor : Akrom Hazami

 

PGOT di Kudus Akan Ditertibkan Jauh Hari Jelang Mudik

Jpeg

Kasi Tibum Tranmas Satpol Pp Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus gerah dengan keberadaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

Apalagi untuk mempersiapkan diri terkait arus mudik nanti, Satpol PP berharap PGOT tidak ada. Atau Kudus bersih dari keberadaan PGOT. Seperti yang biasa berkeliaran di terminal, pasar, maupun perempatan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Sukrin Subiyanto mengatakan, saat ini pihaknya gencar merazia penyakit masyarakat itu.”PGOT itu kan termasuk penyakit masyarakat,” kata Halil.

Dia menilai, bila PGOT tidak dirazia , ditakutkan bisa menggangu para pemudik. Terlebih di saat yang berada di terminal. Sebab razia ini juga didasari dengan Perda Nomor 10 tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

Selain di terminal, pihaknya juga akan mengintensifkan razia PGOT di pasar. Sehingga masyarakat bisa lebih nyaman untuk berbelanja menjelang hari raya mendatang.

“Sasaran kita memang itu. Yakni terminal dan pasar pasar yang ada di Kudus. Sehingga dengan adanya intensifnya razia itu, para pemudik yang ada di terminal bisa nyaman, dan bagi warga yang ingin berbelanja di pasar juga bisa enak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

PKL Takjil di Grobogan Semrawut, Satpol PP Pun Bertindak

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Anggota Satpol PP menertibkan PKL yang berjualan di bahu jalan di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya penertiban PKL dilakukan Satpol PP selama Ramadan ini. Hal tersebut dilakukan lantaran sejak bulan puasa ini, muncul PKL baru berjualan hingga memakan bahu jalan raya.

Pantauan di lapangan, ruas jalan yang dimanfaatkan PKL adalah Jalan R Suprapto dan Jalan A Yani. PKL meluber sampai menghambat arus lalu lintas.

Akibatnya, kondisi tersebut seringkali mengganggu arus lalu lintas. Sebab, bahu jalan tersebut merupakan areal parkir kendaraan bukan untuk berjualan.

“Para PKL di bahu jalan tersebut telah mengganggu kelancaran lalu lintas. Mereka berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan fungsinya,” kata Kasi Pengawasan dan Tindakan (Wasdak)Satpol PP Grobogan Agus Sumarsana.

Menurutnya, tingkat konsumsi masyarakat memang meningkat, terutama jelang berbuka puasa. Oleh sebab itu, kami berupaya melakukan penertiban dan pembinaan pada PKL agar tidak berjualan dijalanan.

Salah satu kendala dalam mengarahkan PKL itu adalah banyaknya pedagang yang berjualan. Dalam satu titik bisa dipakai jualan beberapa orang.

“Di sejumlah titik, kalau pagi dipakai berjualan si A. Tetapi, siang, sore atau malamnya yang jualan sudah ganti orang lain,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sepanjang bulan Ramadan ini akan terus melakukan penertiban. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum sesuai Perda Grobogan No 15 Tahun 2014.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Jelang Ramadan, PSK Kudus Ini Tobat di Kantor Satpol PP

satpol pp e

PSK dimintai keterangan di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu PSK yang berasal dari Pasuruhan Kidul, Kudus, NC (30) mengaku tobat. Hal itu diungkapkannya saat terjaring razia Satpol PP Kudus.

“Saya berjanji tidak akan menjalani pekerjaan ini. Selain itu, bila sudah dibina oleh Dinas Sosial dan mempunyai kreativitas, saya akan menjadi wiraswata,” kata NC di hadapan Satpol PP.

Dia mengaku melakoni kerja tersebut hampir satu tahun. Dia terpaka terjun ke lembah hitam sepulangnya dari rantau di Jakarta. Di Ibu kota dia bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 1 juta. Dia kembali ke Kudus karena tidak betah.

Di Kudus, dia menjadi PSK. Dari penghasilannya melayani pria hidung belang, NC bisa mengirimkan uang ke keluarganya Rp 200 ribu per bulan. “Saya berpindah-pindah melayani tamu,” tambahnya.

Satpol PP Kudus memang akan menggalakkan razia penyakit masyarakat. Terutama jelang Ramadan dan selama bulan suci.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, dalam razia yang digelar terakhir, ada dua PSK yang terazia. Adalah SS (22) warga Gemiring Lor, dan NC.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, keduanya akan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus untuk bisa dibina, dilatih kerja dan sebagainya.

“Supaya ke depannya tidak menjadi penyakit masyarakat di sekelilingnya. Sementara itu, kita juga akan menggelar razia ke tempat tempat yang disinyalir untuk tempat pacaran atau mesum. Sehingga disaat bulan suci, keberadaan PSK atau PGOT bisa tertata,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Anak Punk Bikin Satpol PP Kudus Deg-degan

Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kekhawatiran Satpol PP Kudus terhadap tindakan anak punk membuat instansi tersebut segera mengambil langkah. Langkah itu yakni dengan cara melakuan razia anak punk secara gencar, di sudut wilayahnya.

Dari laporan yang diterima Satpol PP, anak punk sering meresahkan warga. Terlebih kepada penumpang bus atau angkutan umum. Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi TibumTranmas Sukrin Subiyanto mengatakan, dari pantauannnya memang saat ini klasifikasi tempat yang menjadi persinggahan anak punk yaitu terminal.

“Sebab terminal itu merupakan tempat transit atau berangkatnya bus dan kendaraan besar lainnya. Yang mana, keberadaan anak punk itu biasanya mendompleng kendaraan. Baik itu truk, atau kendaraan lainya dari satu wilayah ke tempat lain.

Satpol PP Kudus menyimpulkan anak punk banyak ditemukan berada di Terminal Induk Bus Jati. Sebab terminal tersebut merupakan terminal besar, serta berada di dekat jalur patura. Terlebih tempatnya dekat perbatasan Kudus dan Demak.

Sementara itu, untuk menertibkannya, Satpol PP akan menggelar razia di terminal, maupun tempat yang disinyalir berkumpulnya anak punk, lainnya. “Bila tidak diperketat, maka bisa meresahkan masyarakat. Kadang mereka juga kerap mengenakan aksesoris yang berpotensi membahayakan. Seperti contoh ikat pinggang berbandul besi, senjata tajam, dan sejenisnya,” ujarnya.

Selain terminal,pihaknya juga akan mengintensifkan razia di wilayah pertokoan, dan mal. Sebab tempat itu sering dibuat istirahat anak punk. Sehari sebelumnya yakni pada Rabu (4/5/2016), Satpol PP menertibkan anak punk dari jalanan kota setempat.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : 5 Anak Punk Panik Dikejar Satpol PP Kudus 

Jadi Punk Gara-gara Enggak Dibelikan HP Orang Tuanya

Jpeg

Anak punk yang diamankan Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu anak punk yang terkena razia Satpol PP Kudus KDA (15) Warga Kaliwungu Kudus menceritakan, dirinya lebih memilih hidup di jalanan lantaran ingin mencari kebebasan.

“Sebenarnya saya juga pernah bersekolah. Namun di saat saya minta handphone ataupun fasilitas lainnya selalu ditolak oleh orang tua, maka saya lebih baik seperti ini sejak sekitar 2 tahun yang lalu,” bebernya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, bocah yang ditangkap di Satpol PP di Jalan Sunan Kudus ini ternyata orang tuanya mempunyai warung makan.

“Sebenarnya orang tua saya itu mempunyai warung makan di Jalur lingkar Kudus. Dan saya pilih seperti ini lantaran apa yang saya minta tidak selalu diberikan. Oleh sebab itu mending hidup kayak gini,” ujarnya.

Sementara itu, terkait instansi pendidikan di mana dia belajar, dia tidak bersedia untuk menyebutkan secara lengkap sekolahnya tersebut. Di saat yang sama, anak punk ARF (19) dari Janggalan Kota, Kudus mengatakan, dirinya dahulu sempat menjadi buruh bangunan di Surabaya, Jawa Timur.

“Di situ saya merasa tertantang untuk hidup mandiri di jalanan. Saya juga ikut menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan ini asyik, bebas tanpa beban,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

5 Anak Punk Panik Dikejar Satpol PP Kudus 

Satpol PP Sebel Razia Pengemis Kaya di Kompleks Menara

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa pengemis yang beroperasi di kompleks Menara Kudus, adalah pengemis kaya. Petugas Satpol PP sampai sebel harus bolak-balik merazia mereka.

Hal itu diketahui dari siapa saja pengemis yang selalu terkena razia dari Satpol PP Kudus. Dari data yang ada, rupanya yang terjaring razia adalah pengemis yang sama terus.

Mereka berulangkali terkena razia, menandakan jika pengemis-pengemis itu tidak kapok. Apalagi, tidak ada hukuman yang diberlakukan untuk mereka. Satpol PP hanya memberikan pembinaan saja.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, setiap kali melakukan razia, pengemis tersebut kerapkali tertangkap kembali. Hal itu sudah terulang beberapa kali.

”Mereka tidak pernah kapok dan selalu mengemis. Sebab tiapkali razia, ya pengemis-pengemis itu saja yang tertangkap kembali,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (28/4/2016).

Halil mengatakan, setelah ditangkap, memang tidak ada hukuman yang menjerat para pengemis. Mereka hanya diberikan pembinaan petugas, meskipun pembinaan kerapkali dilanggar.

Para pengemis yang berkedok itu, menggunakan baju kusut dengan memasang wajah melas. Dan itu ternyata banyak yang tertipu dengan gaya seorang pengemis.

Bahkan, tiap hari penghasilan seorang pengemis di kawasan Menara Kudus, melebihi gaji seorang pegawai. Karena penghasilan mereka rata-rata Rp 200 ribu per harinya. Tinggal kalikan saja berapa sebulannya.

”Kalau penghasilan mereka bisa mencapai Rp 200 ribu. Tapi mereka tidak kapok karena sudah menjadi pilihan mereka para pengemis,” ungkapnya.

Editor: Merie

Membandel, Pengemis Menara Tetap Saja Beroperasi

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus kembali menggelar razia untuk pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kudus. Hal itu dilakukan lantaran keberadaan PGOT sudah banyak meresahkan masyarakat.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, kegiatan razia PGOT sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Razia dilakukan diutamakan tempat keramaian, atau sekitar kompleks Menara Kudus.

”Saat ramai peziarah atau pengunjung menara, kami lebih tingkatkan razia. Dari hasil penindakan, tertangkap sembilan pengemis menara yang bisa kami amankan,” katanya, Kamis (28/4/2016).

Kesembilan pengemis itu berasal dari warga Demaan. Mereka adalah Kapol (35), Sumirah (60), Nita (30), Siti (27), Sukini (36), Zulaikah (64), Pi’ah (24), Munzainah (28), dan Nor Hidayah (28).

Kesembilan pengemis itu, langsung dilakukan pembinaan. Hal itu dilakukan sesuai dengan aturan, yakni Perda Nomor 10 Tahun 1993 tentang K3. Selain itu, razia ini juga untuk melindungi peziarah.

”Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pengunjung kompleks makam Sunan Kudus. Khususnya juga bagi para peziarah di kawasan menara,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan semakin rutin melakukan razia. Dengan demikian maka pengunjung menara juga semakin merasa aman, selama berada di sana.

Editor: Merie

Satpol PP Kudus Kekurangan Personel, Duh

Satpol PP

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus Abdul Halil melalui Kasi Penegak Perda Purnomo mengakui bahwa jumlah anggota Satpol PP sangat minim.

“Satpol PP yang bertugas di Kudus memang sangat minim yakni berjumlah 73 personel. Dan itupun bila tugas di lapangan saat merazia di malam hari, kita sering mengajak anggota lain yang sif pagi. Begitu juga saat merazia di waktu pagi hari, kita megajak anggota lain yang bertugas sif sore,” kata Purnomo.

Kekurangan jumlah anggota itulah, yang membuat kinerja Satpol PP menjadi tumpang tindih. Dengan banyaknya tugas, menurutnya, jumlah ideal anggota Satpol PP yang bertugas di kantor pemkab, sekitar 150 orang.

Terkait kewenangan Satpol PP yang berada di tingkat kecamatan, menurutnya itu beda. Pihaknya tidak bisa menginstruksikkan tugas kepada Satpol PP kecamatan.

“Satpol PP kecamatan itu langsug di bawah instruksi camat masing-masing,” tambahnya.

Editor : Akrom Hazami