Kabar Gembira, Sanksi Pajak Bermotor dan Balik Nama Gratis Hingga Desember

Warga keluar dari kantor Samsat Grobogan. Pemprov Jateng menggelar program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama hingga Desember 2017. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kabar gembira bagi Anda pemilik kendaraan bermotor di Jateng. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kembali menggelar program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN).

Apalagi program ini digelar cukup lama, hingga beberapa bulan. Yakni mulai 21 Agustus 2017 hingga 30 Desember 2017.

Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Jateng, Ihwan Sudrajat mengatakan, program ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak. Oleh karenanya, para penunggak pajak diharapkan memanfaatkan program ini.

“Pemilik kendaraan yang enggan membayar pajak karena terlanjur terlambat, diharapkan bisa segera melunasinya,” katanya, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor di Jateng cukup banyak. Dari program ini, ditargetkan 10 persen dari penunggak pajak bisa melunasi.

Selain itu, program pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN II ini juga meningkatkan tanggung jawab sosial pengguna kendaraan untuk segera melakukan balik nama kendaraannya. Dengan demikian, kata dia, beban pajak progresif pemilik kendaraan awal bisa dibebaskan.

“Masyarakat yang kendaraannya masih menggunakan nopol luar Jateng untuk mengganti dengan nopol Jateng supaya pajaknya dibayarkan untuk digunakan bagi pembangunan di Jateng,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Ini Suasana Hari Pertama Pemberlakukan Tarif Baru Pembayaran Pajak Kendaraan di Grobogan

 

Suasana kantor Samsat Grobogan relatif sepi pada hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi STNK dan BPKB. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana kantor Samsat Grobogan relatif sepi pada hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi STNK dan BPKB. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama pemberlakuan tarif baru biaya administrasi surat-surat kendaraan, mulai Jumat (6/1/2016) ternyata ada dampaknya. Hal ini bisa dilihat dengan relatif sepinya suasana kantor Samsat Grobogan dibandingkan hari sebelumnya.

Dari pantauan di lapangan, areal parkir depan kantor Samsat yang lokasinya cukup luas tidak terlihat padat kendaraan. Kemudian, di tempat cek fisik kendaraan malah terlihat cukup lengang karena tidak sampai ada antrean panjang.

Sebagian besar warga yang datang untuk mengurus pembayaran pajak tahunan atau lebih dikenal dengan istilah perpanjangan STNK. Dalam perpanjangan STNK ini warga dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25 ribu.

“Tadi ada biaya Rp 25 ribu untuk biaya pengesahan STNK. Sekarang, dalam kolom pengesahan STNK dikasih hologram. Dulu isinya tanda tangan,” kata Wartejo, salah seorang warga yang mengurus perpanjangan STNK.

Soal pajak kendaraan yang dikabarkan naik justru tidak ada perubahan signifikan. Beberapa warga menyatakan, pajak kendaraan justru nominalnya turun dibandingkan tahun lalu. Nilai penurunan pajak berkisar Rp 2.000 sampai Rp 5.000.

Meski demikian, ada juga warga yang pajak kendaraannya naik dari tahun lalu. Tetapi, angka kenaikannya relatif kecil, sekitar Rp 1.500 sampai Rp 3.000.

“Pajaknya cuma naik Rp 2.000 perak aja. Tapi tadi ada biaya pengesahan Rp 25.000. Selain itu tidak ada biaya lagi. Saya kira tadi pajaknya naik 100 persen seperti kabar yang saya dengar. Ternyata informasi yang saya terima kurang lengkap,” kata Indra, warga lainnya yang ditemui di kantor Samsat.

Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polres Grobogan Iptu Untung mengatakan pemberlakuan tarif baru  biaya administrasi surat-surat kendaraan pada hari pertama memang didominasi warga yang membayar pajak tahunan. Pada hari perdana ini, ada sekitar 200 orang yang mengurus pembayaran pajak tahunan.

“Untuk pengajuan kendaraan baru belum ada yang masuk. Kalau pengajuan ganti kepemilikan (BPKB) juga masih sedikit hari ini,” katanya.

Pada pembayaran pajak tahunan memang dikenakan biaya pengesahan Rp 25 ribu untuk sepeda motor. Sedangkan untuk jenis mobil, biaya pengesahan STNK sebesar Rp 50 ribu.

“Biaya ini untuk pengesahan STNK dalam pembayaran pajak tahunan. Biaya ini, sesuai dengan PP 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

Untung mengakui, memang masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti informasi tarif baru tersebut. Mereka menganggap jika kenaikannya terdapat pada pajak yang harus dibayarkan.

Agar masyarakat lebih jelas, pihaknya sudah memasang informasi lengkap soal tarif baru di samping pintu masuk ruang pelayanan. Pada pengumuman ini tertera biaya PNBP baru mulai dari pengesahan pajak, biaya penerbitan STNK dan BPKB baru Selain itu, masyarakat juga bisa meminta penjelasan lebih dulu pada petugas supaya dapat informasi lengkap dan jelas.

Editor  : Akrom Hazami

Di Samsat Kudus, Cuma Biaya Pengesahan STNK yang Naik

Warga mengurus perpanjangan STNK di kantor Samsat Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga mengurus perpanjangan STNK di kantor Samsat Kabupaten Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri, nampaknya belum semuanya mengetahui. Untuk itu Samsat segera melakukan sosialisasi terkait perubahan tarif.

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai melalui Kanit Regident Iptu Sucipto, mengatakan Samsat sudah melakukan sosialisasi. Itu dilakukan di antaranya adalah dengan pemberitahuan di Samsat saat warga sedang mengisi STNK di Samsat. “Sebagian sudah mengerti dan memahami aturan baru tersebut. Namun, ada pula yang masih belum paham sepenuhnya atas aturan tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dicontohkan, untuk pengesahan perpanjangan STNK tahunan, pemilik kendaraan sepeda motor hanya dikenakan biaya Rp 25 ribu. Sedang untuk pengesahan STNK tahunan bagi mobil sebesar Rp 50 ribu. Sehingga pandangan masyarakat yang harus membayar mahal dan naik banyak itu tidak benar.

Hanya diakui, untuk penerbitan BPKB baru, mutasi dan TNKB lima tahunan, kenaikan administrasinya dapat dirasakan. Sebelumnya, munculnya kabar kenaikan pajak kendaraan sempat membuat antrean di kantor Samsat meningkat hingga 50 persen.

Seorang warga, Ahmad (50), yang mengurus perpanjangan STNK juga menganggap hal yang sama. Dia mengira  awalnya menyangka semua proses pengurusan akan naik. Namun, setelah mendapat penjelasan dari petugas, dia dapat memahaminya.  “Dengan demikian sudah jelas, dan harapannya pengurusan pajak motor bisa Lebih mudah dan memakan waktu yang singkat,” harapnya.

Editor : Akrom Hazami

Hari Pertama Aturan Pajak Kendaraan Baru Diberlakukan, Samsat Kudus Membeludak

Warga melakukan antrean di kantor Samsat Kudus, Jumat (6/1/2017). (MuriaNewsCom/Akrom Hazami)

Warga melakukan antrean di kantor Samsat Kudus, Jumat (6/1/2017). (MuriaNewsCom/Akrom Hazami)

MuriaNewsCom, Kudus – Aturan anyar tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mulai dilaksanakan Jumat (6/1/2017). Akibat aturan baru itu, kantor Samsat Kudus membeludak.

Berdasarkan pantauan MuriaNewsCom, beberapa loket antrean dipenuhi warga. Baik loket pendaftaran, loket pembayaran, loket pengesahan, hingga loket pengambilan pelat. Namun skalanya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan antrean sebelum aturan diberlakukan.

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai melalui Kanit Regident Iptu Sucipto, mengatakan aturan baru tentang Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri. Itu memang mulai dilakukan hari ini. Dimungkinkan masyarakat mengisi kendaraan mereka jauh sebelum waktu batas akhir atau sebelum 6 Januari.

“Lonjakannya bisa mencapai 50 persen yang mengisi pajak kendaraan. Hal itu sudah muncul sejak akhir tahun 2016, hingga awal Januari sebelum 6 Januari 2017,” katanya saat ditemui MuriaNewsCom di Samsat Kudus.

Menurutnya, banyak pemilik kendaraan yang perpanjangan STNK-nya akan jatuh tempo diurus lebih awal sebelum tanggal enam. Mereka berharap tidak membayar lebih besar dari aturan yang sudah dikeluarkan. 

”Sedangkan yang terjadi, pada tahun depan terhutang yang belum dibayar akan ditagihkan, karena aturan berbunyi bagi kendaraan  yang jatuh tempo setelah tanggal 6, bukan yang mengisi sebelum tanggal 6,” ujarnya. 

Sayangnya, kata dia, masyarakat banyak yang tak tahu akan hal itu. Dan pihak Samsat juga tak bisa menarik biaya baru, sebelum tanggal 6 Januari. Untuk itulah statusnya adalah piutang yang bakal dibayar pada tahun berikutnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Praktik Pungli di Samsat Kudus Tak Ditemukan

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i saat melakukan sidak ke kantor Samsat setempat, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i saat melakukan sidak ke kantor Samsat setempat, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kapolres Kudus AKBP Andi Rifa’i melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak Kabupaten Kudus, Kamis (13/10/2016). Hal itu lantaran adanya aduan masyarakat tentang adanya pungli pada cek fisik di Samsat.

Hal itu disampaikan saat di kantor Samsat itu. Langkah tersebut juga sebagai  tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo melalui Kapolri untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan.

“Ini adalah tindak lanjut dari aduan masyarakat, dan karena di lingkungan polri, maka harus dilakukan tindak lanjut terkait hal itu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dalam sidak, Kapolres tidak hanya mendatangi lokasi saja, tapi juga melihat langsung cara cek fisik, serta berkomunikasi dengan warga yang sedang melakukan cek fisik.

Menurutnya dalam sidak pagi tidak ditemukan adanya pungli. Meski demikian, dia mengingatkan untuk petugas harus melayani masyarakat saat mereka membayar pajak kendaraan.

“Kami juga mendukung program pemerintah pusat untuk bersih dari adanya pungli. Kami juga membantu mewujudkannya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, cek fisik yang dilakukan secara gratis. Itu semua bebas dimanfaatkan masyarakat dan guna kepentingan bersama.

Editor : Akrom Hazami

Kapolres Kudus Tebar Ancaman Anggotanya yang Pungli di Samsat

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa'i mengecek aktivitas di kantor Samsat guna menegaskan agar tidak ada praktik pungli. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i mengecek aktivitas di kantor Samsat guna menegaskan agar tidak ada praktik pungli. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kapolres Kudus AKBP Andy Rifa’i, mendatangai kantor Samsat Kudus, Kamis (13/10/2016). Kapolres mengancam akan memindahkan anggota Samsat jika ada yang curang dengan melakukan pungutan liar (pungli).

Kapolres secara langsung mendatangi lokasi Samsat, guna mencegah dan mengantisipasi adanya kecurangan. Andy melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Bagi petugas yang melakukan pungli, ancaman hukuman sesuai dengan prosedur dilakukan. Bahkan sanksi tegas akan dilakukan termasuk dengan memindahkannya dari Samsat,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, ancaman tersebut tidak main-main, sebab segala hal dengan kecurangan harus dihilangkan. Selain itu, ancaman penundaan kenaikan pangkat dan juga sekolah bisa dihapuskan.

Dia mengatakan, untuk pengawasan tidak hanya dilakukan dari anggota saja, melainkan juga oleh masyarakat khususnya yang sedang mengurus perpanjangan STNK serta cek fisik di Samsat Kudus.

“Kami sudah memesan banner, yang nantinya akan dipasang di sini. Banner itu tertuliskan call center dan juga layanan pengaduan. Jadi sekali ada pungli, masyarakat langsung dapat langsung SMS,” ujarnya.

Aduan tersebut, akan langsung ditindaklanjuti. Dan ada petugas yang menangani tentang aduan tersebut. Yang pasti cek fisik gratis.

Editor : Akrom Hazami

Samsat Keliling Diharapkan Bisa Menjangkau Desa

 Pelayanan samsat keliling di salah satu kecamatan (MuriaNewsCon/Dani Agus)

Pelayanan samsat keliling di salah satu kecamatan (MuriaNewsCon/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Adanya layanan samsat keliling disambut baik oleh warga. Meski demikian, warga berharap kedepan, layanan samsat keliling ini bisa menjangkau ke desa-desa. Sebab, selama ini, layanan tersebut masih terbatas di level kecamatan.

”Adanya layanan samsat keliling di kecamatan ini sudah bagus karena tidak perlu repot ke Purwodadi untuk mengurus pajak kendaraan. Tetapi, kalau bisa masuk ke desa pasti akan lebih baik lagi hasilnya,” ujar Rusli, salah seorang warga yang mengurus pajak kendaraan melalui layanan samsat keliling di Kecamatan Wirosari, siang tadi.

Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Parno menyatakan, program samsat keliling pada dasarnya dimaksudkan untuk merespon harapan dan keinginan masyarakat sekaligus sebagai wujud komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut akan banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat. Seperti, pengurusan registrasi surat dan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun pengurusan pembiayaan klaim kecelakaan lalu-lintas.

“Dengan adanya pelayanan samsat keliling bisa meringkankan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Sebab dengan adanyan program ini masyarakat tidak perlu lagi harus datang jauh-jauh ke Kantor Samsat di Kota Purwodadi,” terangnya.

Ditambahkan, samsat keliling merupakan program jemput bola sebagai bentuk terobosan dan inovasi baru yang dilakukan bersama mitra dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar taat dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Soalnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akhirnya akan tetap dikontribusikan dan dikembalikan kepada masyarakat. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Usai Libur Lebaran, Samsat Blora Penuh Sesak

Samsat Blora penuh sesak antrean wajib pajak, usai libur dan cuti Lebaran. (MuriaNewsCom/Priyo)

Samsat Blora penuh sesak antrean wajib pajak, usai libur dan cuti Lebaran. (MuriaNewsCom/Priyo)

BLORA – Pemandagnan tidak bisa terlihat di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Blora. Ratusan masyarakat wajib pajak (WP) menyerbu Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Blora, paska cuti bersama Lebaran untuk mengurus pajak kendaraan bermotor.

“Usai libur Lebaran mereka banyak yang melakukan wajib pajak. Oleh karenanya kami akan memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak kendaraan tersebut,” jelas Kepala UP3AD Kabupaten Blora, David Budi Hartono Kamis (23/7/2015).

Menurutnya para wajib pajak kendaraan hari pertama dan hari kedua masuk kerja pasca-libur Lebaran banyak dari mereka memenuhi ruang tunggu di dalam kantor Samsat hingga meluber, lantaran ruang tunggu yang ada di dalam tidak mampu menampung pengunjung.

“Banyak dari mereka yang datang untuk wajib pajak sehingga untuk memberi kenyamana dalam mengantri kami mendirikan tenda dan tambahan kursi duduk di halaman Kantor Samsat Blora dan memberikan minuman gratis bagi wajib pajak,” Ungkapnya

Hal ini kami lakukan agar mereka merasa nyaman dalam melaksanakan wajib pajak sehingga kami berikan kenyaman seperti mendirikan tenda, tamabahan kursi dan memeberikan minuman gratis bagi mereka wajib pajak.

“Kenyaman mereka adalah tanggung jawab kami sehingga banyaknya antrian tentu membuat mereka harus antri sesuai dengan urutannya sehingga kami beri kenyamanan dengan mendirikan tenda dan memberi minum gratis,” katanya.

Sementara itu, salah seorang wajib pajak, Wibowo, mengaku, baru bisa melakukan pengurusan pajak kendaraannya karena masa berlaku pajak telah habs semenjak hari libur Lebaran.

“Karena dari kemarin-kemarin tutup jadi begitu buka langsung saya urus. Takut kena denda dan sudah mwngatre selama satu jam karena jumlah wajib pajak yang mengantre juga sangat banyak,” tuturnya.

Meski antrean telah berkurang banyak, tapi yang datang juga banyak dan ia tetap rela antre.hal ini dilakukan karena ia ingin membayar pajak hari ini juga.

“kalo kalau tidak hari ini, besok dah kena denda ya jadi meski nunggu lama tetap saya ditunggu,” terangnya, (PRIYO/SUWOKO)