Pemkot Semarang Siapkan Rusunawa Tambahan untuk Nelayan Tambaklorok

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah akan membangun Rusunawa di Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara. Rusunawa akan diperuntukkan bagi warga sekitar terutama bagi nelayan.

Menurut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, pembangunan rusunawa di kawasan Tambaklorok ini diupayakan tahun ini. Pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Pembicaraan terakhir dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah bersedia paling lambat tahun ini aka nada penambahan satu blok tower di Rusunawa Kudu,” ujarnya.

Rencana kedua, kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, pembangunan rusunawa untuk menampung para nelayan di Tambaklorok yang terdampak proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang.

“Rencana berikutnya, menampung nelayan yang hari ini terpaksa harus minggir dulu. Nanti, setelah area disposalnya sudah diisi dengan urukan tanah dari normalisasi Sungai BKT, akan dibangun rusunawa,” katanya.

Diakuinya, beberapa nelayan di kawasan Tambaklorok sekarang ini harus menyingkir dulu sebagai imbas dari normalisasi Sungai BKT, tetapi nelayan-nelayan itu nantinya akan dibangunkan rusunawa oleh pemerintah.

Jadi, kata politikus PDI Perjuangan itu, rusunawa yang akan dibangun di Tambaklorok harus ditempati oleh orang-orang yang bekerjanya di sektor laut, yakni nelayan yang terdampak normalisasi Sungai BKT.

“Untuk tahun ini, satu blok tower Rusunawa Kudu. Kalau rusunawa di Tambaklorok untuk nelayan sudah dipastikan baru bisa dibangun dalam dua tahun ke depan. Ini sudah kami sosialisasikan dengan warga di Tambaklorok,” katanya.

Kalau untuk penambahan tower Rusunawa Kudu, kata dia, untuk masyarakat umum, tetapi untuk rusunawa di Tambaklorok nantinya dikhususkan bagi nelayan yang terdampak normalisasi Sungai BKT Semarang.

“Sekarang ini, disposal areanya kan masih berupa air, laut. Nanti, setelah diuruk tanah endapan dari proyek normalisasi Sungai BKT baru bisa dibangun. Nanti, sudah dipastikan dua tahun ke depan,” katanya.

Yang jelas, kata Hendi, Pemerintah Kota Semarang tetap akan memperhatikan para nelayan yang terdampak proyek normalisasi Sungai BKT Semarang agar tetap bisa mendapatkan hunian yang layak.

“Kapasitanya, kalau untuk Rusunawa Kudu yang tahun ini dikerjakan hanya satu blok tower, namun untuk rusunawa di Tambaklorok mestinya bisa lebih dari satu tower. Nanti, detail dan teknisnya sama dinas,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Rusunawa Cepu Blora Tahun Ini Bisa Dihuni, Semoga

Arief Rohman saat meninjau Rusunawa pada Selasa(28/3/2016). (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Arief Rohman saat meninjau Rusunawa pada Selasa(28/3/2016). (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kelurahan Tambakromo, Cepu, Blora, diharapkan tahun ini bisa dihuni. Pembangunan yang dimulai sejak Desember 2014 itu kini sudah selesai. Namun, masih ada beberapa komponen yang harus dilengkapi dari rusunawa tersebut.

Arief Rohman, Wakil Bupati Blora saat meninjau rusunawa tersebut, pada Selasa (28/3/2016) mengatakan, pihaknya mendorong agar tahun ini bisa segera ditempati. “Agar tidak kelamaan, arahan dari bupati tahun ini bisa segera ditempati oleh warga sekitar yang memang membutuhkan rumah,” kata Arief.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Blora, Wiji Utomo, melalui Kepala Seksi (Kasi) Perumahan Suharyono mengungkapkan, rusunawa tersebut telah usai pembangunannya. Namun, masih ada beberapa komponen yang harus dilengkapi, di antaranya fasilitas listrik dan air guna keseharian warga yang tinggal di rusunawa nantinya. “Pembangunan rusunawa ini kan dana dari APBN. Untuk fasilitas listrik dan air masih dalam proses lelang dari Kementerian PU PERA (Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat),” ujar dia.

Direncanakan pada Juni depan akan dilaksanakan serah terima kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Blora. Namun dalam penempatan, masih belum ada kejelasan. Menurut Suharyono, harus ada peraturan yang mengatur perihal penempatan rusunawa itu. “Dalam penempatan nantinya masih menunggu Perbup,” ujar dia.

Selain Perbup mengatur perihal penempatan rusunawa, lanjut dia, juga mengatur perihal tarif yang dikanakan bagi penghuni nantinya. Dalam hal ini ada perbedaan tarif dalam rusunawa antara lantai satu sampai lantai lima.

“Untuk lantai satu dua dan lima otomatis berbeda, namun kita masih belum bisa menentukan tarifnya. Masih menunggu Perbup juga,” ujar Suharyono.

Rusnawa yang terdiri dari lima lantai tersebut terdapat 96 unit rumah. Masing-masing unit terdapat satu ruang tamu, satu kamar tidur, kamar mandi dan toilet. Masing-masing unit, jika dihitung secara luas, yakni 24 meter persegi.

Saat dikonfirmasi, bagi keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, Suharyono mengungkapkan bahwa dalam klasifikasi yang dibuat oleh Kementerian PU PERA setiap orang efektif menghuni dalam 9 meter persegi. “Jadi kalau luas segitu, saya kira cukup, untuk yang anggota keluarganya banyak, nanti ada rekayasa tersendiri,” ujar dia.

Dalam penempatan nantinya pun ada skala prioritas. Yakni bagi warga yang tidak memilki rumah di wilayah Kelurahan Tambakromo, Kelurahan Balun dan juga pemukiman kumuh di sekitar sungai yang ada di Cepu.

Editor : Akrom Hazami

Hanya Rp 80 Ribu Sudah Bisa Tinggal di Rumah di Jepara

Bangunan Rusunawa Blok C di jalan Kiai Mojo, Kelurahan Jobokuto, Jepara Kota, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan Rusunawa Blok C di jalan Kiai Mojo, Kelurahan Jobokuto, Jepara Kota, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Mulai Senin (11/1/2016) kemarin, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Blok C Jepara, yang berada di jalan Kiai Mojo, Kelurahan Jobokuto, Jepara Kota, mulai dihuni. Sampai saat ini masih ada rumah yang belum dihuni sehingga masih ada kesempatan bagi kamu yang ingin tinggal di sana.

Kepala UPT Pengelola Rusunawa pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, Daroji membeberkan harga sewa untuk rumah di rusunawa tersebut.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tarif rusunawa untuk lantai satu dan sebesar Rp 130.000 per bulan untuk satu rumah, untuk lantai tiga sebesar Rp 110.000 per bulan, lantai empat tarifnya Rp 90.000 per bulan, dan lantai lima tarifnya Rp 80.000 per bulan.

“Itu belum termasuk biaya untuk listrik dan air. Kalau untuk listrik dan air biasanya kalau pemakaian normal itu Rp 40.000 setiap bulannya,”terang Daroji.

Luas ruangan untuk setiap rumah susun tersebut berukuran 4X6 meter. Dalam satu rumah ada satu ruang tamu, satu kamar tidur, satu dapur, satu kamar mandi dan ada ruang kecil untuk tempat cuci pakaian.

Dia menambahkan, untuk persyaratan pengajuan mendapatkan rusunawa yang terutama adalah harus warga asli Jepara dan sudah menikah, untuk janda ataupun duda harus dilengkapi dengan lampiran dari instansi terkait. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Kisah Penghuni Rusunawa Kudus yang Mengeluh tentang Buruknya Kebersihan

Suasana Rusunawa di Kudus yang kebersihannya kurang terjaga. (MuriaNewsCom/Merie)

Suasana Rusunawa di Kudus yang kebersihannya kurang terjaga. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Rumah susun sederhana sewa (rusunawa), di Bakalan Krapyak, Kaliwungu, Kudus, Selasa (27/10), benar-benar memberikan kesan yang kurang sedap. Ya, soal kebersihan yang masih buruk.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru), setempat ingin agar rusunawa di Kudus tampak bersih dan rapi, dan tidak kumuh.

Seorang penghuni rusunawa, Rudi, mengatakan kebersihan di rusunawa dirasa tak terlalu buruk. Hanya, memang perlu ditingkatkan agar lingkungan tampak rapi dan asri.

“Kebersihan sudah lumayan, menurut saya. Tapi terus terang, yang kurang adalah arena bermain untuk anak. Tak ada tempat bermain atau taman terbuka, yang representatif,” ucapnya.

Rudi mengaku sudah tiga tahun belakangan ini tinggal di rusunawa. Ia tinggalbersama istri dan seorang anaknya, yang berusia delapan tahun. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Rusunawa Kudus Benar-Benar Kumuh

Suasana Rusunawa di Kudus yang kebersihannya kurang terjaga. (MuriaNewsCom/Merie)

Suasana Rusunawa di Kudus yang kebersihannya kurang terjaga. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Ciptakaru Kudus Sumiyatun, prihatin dengan kondisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa), di Bakalan Krapyak, Kaliwungu, Kudus, Selasa (27/10).

Sebab kondisinya kurang rapi. Bahkan, kondisi kebersihannya juga kurang terawat. “Di sini kan ada petugas kebersihannya. Saya minta petugas lebih rajin lagi kerjanya, tanah kosong pun harus dibersihkan. Tak boleh ada kesan kumuh,” kata Sumiyatun.
Meski petugas kebersihan rusunawa berasal dari perusahaan outsourcing, pihaknya tetap punya hak untuk langsung menegur jika hasil kerja petugas kebersihan kurang maksimal.

“Semua harus ditingkatkan, saya lihat masih banyak area yang gersang. Kalau kerjanya tak beres, saya bisa minta putus kontrak,” tandasnya.

Di samping itu, menurut Sumiyatun, kondisi gorong-gorong dan saluran pembuangan air di lingkungan rusunawa yang masih terbuka, tanpa ada penutup menimbulkan bau tak sedap, dan tak nyaman.

“Saya minta, ke depan harus ditutup, dan dibuatkan semacam sumur resapan. Petugas jangan malas, kalau ada yang rusak atau butuh apa-apa segera lapor ke kantor,” ujarnya.

Saat ini, diuraikannya, total terdapat 396 kamar, yang terbagi dalam empat blok. “Sementara yang sudah dihuni ada 179 kamar, karena blok empat kan masih belum dihuni, masih baru,” urainya.

Harga sewa per kamar di tiap lantai, menurut Sumiyatun, berbeda-beda. “Ada lima lantai, harga sewanya bervariasi, tergantung di lantai berapa,” sambung dia. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Pemkab Siapkan Rusunawa Bagi Pengusaha Karaoke Pungkruk

Salah satu blok Rusunawa di Kabupaten Jepara. Pengusaha karaoke Pungkruk yang tidak memiliki tempat tinggal jika bangunannya dibongkar dapat tinggal di rusunawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu blok Rusunawa di Kabupaten Jepara. Pengusaha karaoke Pungkruk yang tidak memiliki tempat tinggal jika bangunannya dibongkar dapat tinggal di rusunawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyiapkan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi pengusaha karaoke Pungkruk. Hal itu dilakukan, lantaran banyak pengusaha karaoke Pungkruk yang berasal dari luar kota Jepara.

Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto mengatakan, Pemkab Jepara melalui Dinas terkait dalam hal ini Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (Ciptaruk) Jepara, telah menyiapkan Rusunawa bagi para pengusaha karaoke Pungkruk.

”Yang terdampak pembongkaran bangunan karaoke, dapat memanfaatkan Rusunawa yang ada di Jepara,” kata Hadi kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, dari 48 pengusaha karaoke Pungkruk, hanya segelintir yang merupakan warga sekitar. Selebihnya, didominasi pengusaha dari luar kota seperti Semarang, Purwodadi dan yang lainnya. Kebijakan pembongkaran bangunan karaoke memiliki dampak yang cukup besar terhadap pengusaha yang tinggal di bangunan karaoke tersebut. Untuk itu, bagi mereka disediakan Rusunawa.

”Misalkan ada bangunan karaoke yang juga dijadikan tempat tinggal dan nantinya dibongkar bisa pindah ke Rusunawa atau mudik,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sampai saat ini masih ada beberapa blok Rusunawa yang masih “nganggur” alias belum ditempati. Sehingga, dapat ditempati sejumlah pengusaha yang tidak memiliki tempat tinggal atau yang enggan mudik. (WAHYU KZ/TITIS W)

Rusunawa Juwana Menambah Beban Warga

Kondisi rusunawa di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana yang saat ini masih belum ditempati warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kondisi rusunawa di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana yang saat ini masih belum ditempati warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, yang semula diharapkan menjadi tempat tinggal nelayan yang terdampak normalisasi Sungai Juwana, justru dinilai menambah beban masyarakat. Dengan kata lain, warga sebetulnya tak berkenan dengan adanya pembangunan rusunawa.

Ada banyak hal yang membuat warga sekitar enggan menempati rusunawa tersebut. Munandirin (45), warga Desa Bumirejo, misalnya. Ia enggan menempati rusunawa, lantaran biaya operasional di rusunawa jauh lebih besar ketimbang di rumah sendiri.

”Nelayan di sekitar Sungai Juwana itu bayar tagihan PLN Rp 30 ribu per bulan saja kadang nunggak. Ini diminta tinggal di rusunawa dengan sewa per bulan Rp 50 ribu, belum lagi biaya listrik dan PDAM. Bisa-bisa per bulan mencapai Rp 150 ribu,” keluhnya kepada MuriaNewsCom, Selasa (11/8/2015).

Karena itu, keberadaan rusunawa justru dianggap menambah beban masyarakat. Hal tersebut belum soal aturan nelayan tidak diperbolehkan membawa jaring atau alat tangkap di wilayah rusunawa.

”Diakui atau tidak, adanya rusunawa justru menambah beban tersendiri bagi masyarakat sekitar. Pemerintah tidak memperhatikan berbagai aspek yang seringkali dikeluhkan warga,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Sudah Tahu Mangkrak, Pemkab Jepara Masih Berencana Gelontor Dana

Rusunawa bloc C yang masih mangkrak. Pemkab merencanakan kucuran dana Rp 700 juta untuk membenahi kerusakan pada Rusunawa yang mangkrak. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sampai saat ini beberapa rumah susun sewa (Rusunawa) di Kabupaten Jepara masih dalam kondisi mangkrak. Bahkan, sejumlah fasilitas didalamnya sudah banyak yang rusak dan hilang.

Lanjutkan membaca

Banyak Kerusakan, Bupati Jepara Soroti Kualitas Bangunan Rusunawa

Rusunawa di Jepara masih banyak yang mangkrak dan mengalami kerusakan. Bupati Jepara Marzuqi menyayangkan hal tersebut. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyayangkan kualitas bangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang ada di Kabupaten Jepara. Hal ini seiring banyaknya temuan kerusakan yang cukup parah di beberapa bagian bangunan.

Lanjutkan membaca