Tim Satgas Pangan Polres Grobogan Sidak Penggunaan Elpiji 3 Kg di Rumah Makan

MuriaNewsCom, GroboganTim Satgas Pangan Polres Grobogan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penggunaan gas elpiji kemasan 3 kg. Sasaran sidak adalah seluruh rumah makan yang tersebar di wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan supaya penggunaan gas melon agar tepat sasaran. Yakni, warga kurang mampu dan usaha mikro.

”Selama beberapa hari ini, kita akan melakukan sidak ke rumah makan. Hal ini kita lakukan untuk memastikan agar pemakaian gas elpiji 3 kg tepat sasaran,” kata Kapolres Grobogan AKBP Satria Rizkiano, Kamis (4/1/2018).

Dalam sidak itu diketahui, sebagian besar rumah makan menggunakan gas elpiji non subsidi. Meski demikian, ada beberapa rumah makan yang kedapatan masih menggunakan beberapa tabung elpiji kemasan 3 kg, disamping gas non subsidi.

Terkait temuan ini, tim Satgas selanjutnya memberikan pembinaan pada pemilik rumah makan. Tim juga meminta agar pemilik rumah makan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan gas elpiji 3 kg tersebut.

”Pemilik rumah makan yang masih pakai gas melon kita kasih pengertian dan pembinaan. Kedepan mereka kita harapkan tidak pakai gas melon lagi,” imbuh Kasat Reskrim AKP Suwasana.

Selain rumah makan, sidak juga dilakukan pada agen elpiji. Hal ini dilakukan untuk melihat ketersediaan stok dan memastikan tidak ada upaya penimbunan gas.

Editor: Supriyadi

Rumah Makan di Jepara Siapkan Tirai Selama Ramadan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Selain melarang buka tempat hiburan karaoke, Pemkab Jepara juga meminta agar pengeloa warung makan dan rumah makan menghargai Ramadan, dengan cara menutup warung dengan tirai. Hal itu sebagaimana yang tertera dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Jepara, Senin (30/5/2016).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara Trisno Santosa menerangkan, tempat-tempat makan juga diminta untuk tidak membuka tempat makan secara penuh. Hal itu untuk menghormati Ramadan.

“Masih diperbolehkan buka tetapi harus ditutup menggunakan tirai. Diharapkan para pemilik tempat makan bisa memahami dan memakluminya,” ujar Trisno, Senin (30/5/2016).

Menurut dia, aturan itu juga diberlakukan di kafe dan restoran. Baik restoran maupun kafe, diminta untuk tidak membuka tempat makan secara gamblang. Termasuk juga kafe dan restoran yang berada di hotel.

Dia menambahkan, surat edaran ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang K3. Pasalnya, Perda yang mengatur khusus hiburan dan industri pariwisata belum secara resmi diundangkan.

“Kalau memang dalam pelaksanaan nantinya ada pelanggaran tetap kami tindak meskipun Perda Hiburan dan Pariwisata belum diundangkan, karena dasar surat edaran ini Perda tentang K3,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Antisipasi Adanya Makanan Tak Sehat, DKK Kudus Adakan Pembinaan Terhadap Pengelola Rumah Makan

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus masih gencar mengkampanyekan makanan sehat. Hal ini salah satunya dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diikuti pengelola rumah makan.
”Tidak semua makanan aman, jadi kami lakukan pembinaan terhadap pengelola rumah makan. Tujuannya supaya pengelola dan juru masak tahu makanan yang sehat. Baik dari awal hingga penyimpanan,” kata Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati kepada MuriaNewsCom.

Dia mengatakan, dalam pelatihan tersebut peserta diberikan pembekalan tentang membuat makanan. Bukan hanya sekedar membuat saja, melainkan memilih bahan baku, mengolah makanan hingga menyimpan makanan jika masih ada.

”Memilih bahan mentah sangat penting, jangan sampai kecolongan bahkan terdapat bahan yang basi. Kemudian menyimpan bahan makananan juga harus lebih teliti, kemudian kebersihan tempat danmaupun juru masak, hingga kemudian menyimpan makanan yang sudah jadi juga menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Usai menjalani progam tersebut, maka yang peserta akan mendapatkan sertifikat penjamah makanan yang akan berlaku selamanya, asalkan selalu menerapkan polanya. Kemudian, untuk laiksehat berlaku hingga tiga tahun, setelah itu harus dilakukan perpanjangan.

Dia mengatakan, pihak DKK akan melakukan sidak terhadap rumah makan. Jika nantinya dalam sidak ditemukan kesalahan, maka yang bersangkutan akan dilakukan poembinaan secara khusus. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

Kesadaran Pengusaha Rumah Makan di Kudus Disebut Masih Rendah untuk Ajukan Izin Laik Sehat

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Makanan yang berada di rumah makan, warung hingga restoran yang ada di perhotelan di Kudus, dinilai tidak semua aman untuk dikonsumsi. Hal ini, karena tidak semua tempat tersebut ada jaminan resmi berupa izin laik sehat dari dinas terkait.

Kepala Seksi Penyehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Rusiyati mengatakan, hingga kini baru ada sekitar 23 perusahaan rumah makan yang mengajukan izin laik sehat.

“Memilih makanan yang sehat harus teliti. Kita tidak tahu bagaimana pengolahan makanan tersebut, bisa jadi makanan yang diolah kurang sehat dan tempat juga kurang bersih,” katanya kepada MuriaNewsCom.
Menurutnya, kesadaran pengusaha rumah makanan di Kudus masih tergolong rendah. Terbukti masih ada yang tidak mengusulkan izin laik sehat. Padahal dengan izin laik sehat, dapat diketahui makanan tersebut aman atau tidak untuk dikonsumsi.

Terkait hal ini, katanya, petugas dari DKK Kudus melakukan pengecekan terhadap rumah makan atau restoran. Setelah itu, akan dilakukan pembinaan secara rutin. Pembinaan yang dilakukan, mulai cara pengolahan, pelayan dengan mengenakan masker atau tidak dan cara penyajian. Selain itu, rumah makan yang sudah mendapatkan sertifikat laik sehat juga diberikan pembinaan rutin. Pihak DKK juga akan melakukan inspeksi mendadak. Jika ditemukan kesalahan, maka laik sehat dapat dicabut. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)