Mulai Membaik, 11 Korban Keracunan di Kudus Dirawat Jalan, 16 Lainnya Masih Inap

MuriaNewsCom, Kudus – Kondisi pasien yang keracunan makanan kini sudah mulai membaik. Dari 27 pasien yang sempat mendapatkan perawatan di RSUD dr. Loekmono Hadi, kini yang di rawat inap tersisa 16 orang.

Aris Jukisno Kabid Pelayanan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus mengatakan, kini kondisi pasien jauh lebih baik. Diantaranya mereka yang mengalami muntah-muntah hingga tiga kali, frekuensinya jauh berkurang.

“Totalnya 27 pasien yang masuk ke rumah sakit, sebanyak 16 orang opname, sebelas pasien rawat jalan. Di antaranya ada satu orang yang dirawat di ICU (Intensive Care Unit) kondisinya pun telah membaik,” ungkapnya, Rabu (21/3/2018) pagi.

Baca: Diduga Keracunan Berkat Hajatan, 27 Warga Dersalam Dilarikan ke RSUD Kudus

Selain itu, Dinkes Kudus juga telah mengambil contoh muntahan dan feses dari pasien, untuk kemudian diperiksa di laboratorium. “Meskipun ada 11 orang yang dirawat jalan, namun yang bersangkutan tetap dalam pantauan rumah sakit,” tambahnya.

Seorang keluarga pasien Erna (30) mengatakan, anaknya Nazriel (8) masih mengalami diare. Namun demikian, kondisinya berangsur-angsur membaik.

Dirinya mengaku, anaknya itu mulai merasakan gejala keracunan sejak hari Senin (19/3/2018) sore. Ia pun telah memeriksakan kondisi anaknya ke seorang dokter.

“Menurut dokter pun anak saya itu didiagnosa mengalami keracunan. Setelah dibawa ke dokter, kondisinya semakin memburuk, kemudian saya bawa ke rumah sakit tadi malam (Selasa, 20/3/2018),” ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 27 warga Desa Dersalam, RT 3 RW 5, Kecamatan Bae mengalami keracunan. Diduga sebab musabab keracunan berasal setelah puluhan pasien tersebut mengonsumsi makanan hajatan (berkat).

Adapun, hajatan tersebut diadakan pada seorang rumah warga pada hari Minggu (18/3/2018) sore.

Editor: Supriyadi

Diduga Keracunan Berkat Hajatan, 27 Warga Dersalam Dilarikan ke RSUD Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 27 warga Desa Dersalam, Kecamatan Bae mengalami keracunan makanan. Diduga sumbernya berasal dari penganan yang diperoleh usai hajatan yang digelar oleh seorang warga di RT 1 RW 5 setempat.

Pasien dirawat di RSUD dr. Loekmono Hadi. Pertama kali pasien masuk pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 WIB. Jumlahnya terus bertambah menjadi 27 orang hingga Rabu (21/3/2018) dinihari.

Direktur rumah sakit tersebut Abdul Aziz mengungkapkan, kebanyakan pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), mengeluh pusing dan lemas.

“Bahkan ada seorang pasien yang harus dirawat diruang intensif care unit (ICU) karena tingkat kesadarannya menurun dan responnya tidak baik,” kata dia.

Sementara itu, informasi yang dikumpulkan hajatan sendiri digelar pada hari Minggu (18/3/2018). Warga yang mendapatkan berkat (makanan hajatan) pun tak menaruh curiga akan penganan tersebut, lantas memakannya.

Adapun, gejala keracunan seperti mual dan pusing baru dirasakan warga yang mengonsumsi penganan itu, mulai Senin (19/3/2018) sore. Kemudian, pada Selasa gejala itu mulai menguat.

Editor: Supriyadi

Dicurigai Terjangkit Difteri, 2 Bocah di Grobogan Dirawat di Ruang Isolasi RSUD

Ilustrasi

MuriaNewsCom, GroboganDua orang yang masih kategori anak-anak mendapat perawatan khusus di ruang isolasi RSUD dr R Soedjati Purwodadi, Grobogan. Ditempatkannya kedua anak itu diruang isolasi karena dicurigai terkena penyakit difteri. Kedua anak itu masing-masing berinisial BK (3), warga Kecamatan Purwodadi dan AN (8), warga Kecamatan Toroh.

Sekretaris Dinas Kesehatan Grobogan Slamet Widodo ketika dikonfirmasi membenarkan adanya dua anak yang dirawat di ruang isolasi RSUD Purwodadi sejak beberapa hari lalu itu. Dari pemeriksaan yang dilakukan, kedua anak itu masih dicurigai atau suspect difteri. Hal ini berdasarkan gejala dan kondisi fisik yang dialami kedua anak tersebut.

“Jadi statusnya masih suspect atau dicurigai terkena penyakit difteri. Sesuai prosedur, suspect difteri memang harus ditempatkan dalam ruang perawatan khusus untuk langkah pengamanan,” jelasnya, Selasa (19/12/2017).

Untuk menentukan apakah keduanya positif mengidap difteri masih perlu dilakukan pemeriksaan laborat lebih lanjut. Pemeriksaan perlu dilakukan di laborat Dinas Kesehatan Provinsi Jateng karena di Grobogan belum memiliki peralatan lengkap.

“Setelah dilakukan pemeriksaan di Semarang nanti baru bisa diketahui hasilnya. Apakah positif atau negatif difteri,” tegasnya.

Kasi Imunisasi, Surveilan dan Kejadian Luar Biasa Dinas Kesehatan Grobogan Djatmiko menambahkan, beberapa waktu lalu ada sekitar enam orang yang dicurigai menderita difteri. Namun, setelah diperiksa laborat di Semarang melalui pengecekan kultural, hasilnya negatif semua.

Menurut Djatmiko, kondisi kedua anak yang masih dirawat di RSUD sudah berangsung membaik. Pihaknya, sudah memberikan Anti Difteri Serum (ADS)‎ pada kedua pasien yang ditempatkan di ruang isolasi.

“Difteri ini bisa menular. Oleh sebab itu, untuk pencegahannya kedua anak itu ditempatkan di ruang isolasi,” jelasnya.

Ditambahkan, ia sudah mengambil sampel swab tenggorokan kedua anak itu untuk diuji laborat di Dinkes Jateng. Biasanya, dalam beberapa hari lagi sudah akan dikirimkan hasilnya.

Editor: Supriyadi

Jauh dari Harapan, Anggaran Progam Pengobatan Gratis di Kudus Hanya Dianggar Rp 9 Miliar

Warga beraktivitas di halaman RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom).

MuriaNewsCom, Kudus – Anggaran untuk progam unggulan kesehatan gratis kelas tiga di tahun 2018 jauh dari harapan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus. Ini lantaran, dari usulan kebutuhan kesehatan gratis sebanyak Rp 20 miliar, hanya digedok Rp 9 miliar saja.

Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Mustianik, mengatakan sebenarnya awalnya DPRD hanya mengusulkan biaya kesehatan gratis sebanyak Rp 10 miliar. Karena kurang, pihaknya meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 10 miliar lagi. Sehingga anggaran yang diusulkan Rp 20 miliar.

“Kalau perhitungan kami, kebutuhan selama setahun  progam kesehatan kelas tiga gratis Rp 20 miliar. Jika hanya Rp 9 miliar, otomatis kurang,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/12/2017).

Baca: Tunggakan Pengobatan Gratis di RSUD Kudus Tembus Rp 6 Miliar

Menurut dia, usulan Rp 20 miliar sebenarnya sudah disetujui dewan. Hanya, secara tiba-tiba saat Paripurna berlangsung, anggaran untuk itu berubah drastis menjadi Rp 9 miliar.

Ironisnya, dana Rp 9 miliar tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari progam kesehatan gratis. Termasuk untuk pengobatan di puskemas dan pengobatan di RSUD. 

Biaya tersebut, kata dia juga bakal digunakan untuk membayar hutang di 2017 sejumlah Rp 6 miliar. Praktis, DKK hanya memiliki sisa Rp 3 miliar yang akan dipergunakan untuk pengobatan di puskemas.

“Artinya apa, selama 2018 mendatang kami akan hutang ke RSUD Kudus untuk pengobatan kelas tiga gratis. Dan kami akan melunasi pada APBD perubahan tahun berikutnya,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

Buntut RSUD Kudus Rahasiakan Data Pembagian Renumerasi, DPRD : Desak Bentuk Pansus

Ketua DPRD Kudus Masan saat berbincang dengan anggota wakil rakyat lain saat sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus masih tak mampu menyembunyikan kekecewaannya kepada RSUD dr Loekmono Hadi. Hal ini akibat RSUD tidak memberikan data soal pembagian renumerasi. Anggota DPRD Kudus mendesak agar pimpinan DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) guna menginvestigasi manajemen rumah sakit.

Ketua Komisi D DPRD Mukhasiron mengatakan desakan pembentukan pansus menguat setelah mereka melakukan sidak ke rumah sakit, Sabtu (4/3/2017). Diketahui, sidak dipimpin Ketua DPRD Kudus Masan. “Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” ujar Mukhasiron di Kudus, Minggu (5/3/2017).

Buruknya pelayanan RSUD sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Pihaknya kerap mendapatkan keluhan masyarakat ihwal pelayanan RSUD. Di antara yang mendapat sorotan adalah buruknya pelayanan terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

RSUD memberikan pelayanan tak maksimal. Hal itu diduga menurut Mukhasiron, terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

Informasi yang ditangkapnya, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya. Berarti ‘take home pay’ direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan sangat kecil sehingga terjadi kesenjangan.

Pada sidak, DPRD sebenarnya meminta membuka data besaran remunerasi yang diberikan kepada seluruh pegawai di semua tingkatan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak RSUD. “Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan inilah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” ujarnya.

Mukhosiron juga menyoroti sistem rekruitmen tenaga kontrak untuk posisi perawat dan tenaga medis. Dari penelusurannya, RSU Kudus tidak memiliki analisa kebutuhan karyawan yang valid, sehingga proses rekruitmen berpotensi terjadi penyelewengan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan jajaran direksi dan manajemen RSU perlu penyegaran. Sebab Edi melihat adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran RSUD. “Setiap tahun, puluhan miliar anggaran diberikan ke RSUD. Sementara, dengan status sebagai BLUD, RSUD tak perlu menyetor pendapatan ke kas daerah dan bebas mengelola anggaran sendiri. Tapi kenyataannya, masih ada diskriminasi dalam pelayanan,” ujarnya.

Direkrut RSU dr Loekmono Hadi dokter Abdul Azis Achyar menanggapi apa yang dikeluhkan DPRD. Azis menampik jika pihaknya dikatakan menutupi data. Termasuk menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan. Tapi terlebih dulu, pihaknya harus minta izin ke Bupati Kudus.

“Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” kata Azis.

Azis mengatakan, pembagian renumerasi yang diambil sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup). “Tidak ada kesenjangan seperti yang disampaikan anggota DPRD. Semuanya proporsional,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : DPRD Kudus Kesal dengan  RSUD yang Tak Transparan soal Data