Tunggakan Pengobatan Gratis di RSUD Kudus Tembus Rp 6 Miliar

Sejumlah kendaraan parkir di halaman RSUD Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Program pengobatan gratis untuk kelas III di RSUD dr Loekmono Hadi yang dicanangkan Pemkab Kudus ternyata membuat Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus menunggak hingga Rp 6 miliar.

Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Mustianik mengatakan, tungakan tersebut merupakan jumlah akumulatif dari bulan Juni hingga November 2017. Hanya saja, jumlah tunggakan tersebut diprediksi akan makin banyak mengingat bulan Desember masih panjang.

“Tunggakan Rp 6 miliar itu akan kami lunasi di 2018. Karena sesuai dengan perjanjian, jika tunggakan belum terbayar maka pada tahun berikutnya bisa dilunasi,” katanya kepada MuriaNewsCom Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, pihak Pemkab Kudus meminta masyarakat tak usah khawatir untuk berobat. Pihak rumah sakit juga diminta untuk memberikan pelayanan yang baik, meski saat ini memiliki hutang yang cukup tinggi.

Menurut dia, sebenarnya anggaran untuk satu dari sejumlah progam unggulan di Kudus itu mencapai Rp 9,375.500. Jumlah tersebut diperbolehkan dari APBD murni 2017 Rp 6 M dan sisanya dari perubahan.

“Ternyata masih kurang hingga Rp 6 M lebih. Namun bagaimanapun progam harus tetap berjalan dan akan kami lunasi,” ungkap dia. 

Ditambahkan, masyarakat Kudus yang belum tercover dalam BPJS Kesehatan, baik mandiri maupun perusahaan memiliki jumlah 200 ribu. Masyarakat itulah yang memanfaatkan progam kesehatan gratis, baik itu di puskemas maupun RSUD Kudus.

Editor: Supriyadi

Enam Bulan, Tunggakan DKK di RSUD Kudus Tembus Rp 5 Miliar

Pelataran RSUD dr Loekmono Hadi yang selalu penuh kendaraan berlalu lalang (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tunggakan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus atas program penggratisan biaya kesehatan masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS di RSUD Kudus saat ini tembus hingga Rp 5 miliar.

Ironisnya, tunggakan tersebut merupakan tunggakan selama enam bulan mulai dari bulan April hingga September 2017.

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan DKK Kudus Mustianik mengatakan, tagihan tersebut merupakan tagihan yang dibebankan dari masyarakat pengguna program kesehatan daerah dengan fasilitas kelas tiga.

“Secepatnya kekurangan tagihan pengobatan gratis di ruang kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus, akan kami lunasi semua,” katanya.

Ia menjelaskan, pihak DKK sebenarnya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 6 Miliar selama APBD murni 2017 lalu. Namun, biaya tersebut digunakan untuk membayar tunggakan dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017 dari RSUD Kudus.

Tagihan tersebut, kata dia, mencapai angka Rp 4 Miliar. Sedang sisanya sebesar Rp 2 miliar, digunakan untuk mendukung progam kesehatan di BLUD Puskesmas di sembilan Kecamatan di Kudus.

“Masih ada biaya dari APBD perubahan 2017 yang bisa digunakan. Jadi akan dilunasi tagihan dari RSUD Kudus,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Bayi Penderita Jantung Bocor Asal Kudus Sudah Boleh Pulang

Petugas RSUD Kudus menggendong bayi yang diduga mengalami jantung bocor, Senin (18/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kondisi Asyfan Maula, bayi mungil yang didiagnosa mengalami Jantung bocor semakin membaik. Pihak RSUD Kudus pun memperbolehkan bayi untuk pulang dan menjalani perawatan di rumah.

Humas RSUD Kudus Laili mengatakan, kondisi bayi Asyfan memang sudahmembaik sejak beberapa hari lalu. Bahkan, bayi yang lahir 10 September itu sudah bisa menangis dengan kencang dan terlihat lebih sehat.

“Tinggal menunggu keluarga datang, untuk diberikan penjelasan perawatan selama di rumah,” katanya kepada media, Senin (18/9/2017).

Baca Juga: Asyfan Maula, Bayi Berusia 2 Hari Asal Kudus yang Didiagnosa Alami Bocor Jantung

Sementara, Direktur RSUD Kudus Dokter Aziz Achyar juga mengatakan, kondisi bayi sudah membaik. Bahkan semenjak Minggu (17/9/2017) bayi sudah lepas oksigen.

“Saturasi juga sudah mengalami peningkatan, dari yang semula hanya 40, kini menjadi 60. Jadi sudah normal,” ungkapnya.

Baca Juga: Tak Ditanggung BPJS, Biaya Pengobatan Bayi Penderita Jantung Bocor Capai Rp 1 Juta Per Hari

Tak hanya saturasi, kata Aziz, bayi juga sudah mulai bisa minum. Sehingga perkembangan menunjukkan ke arah pemiluhan.

Dikatakannya, sebenarnya bayi pernah mau dirujuk ke RS di Semarang. Hanya dari orangtuanya menolak dan masih menginginkan pengobatan di RSUD. Penolakan orang tua akan rujukan juga sudah ditandatangani langsung orang tua.

Editor: Supriyadi

Pengobatan Bayi Berusia 2 Hari Penderita Jantung Bocor di RSUD Kudus Gratis

Asyifan Maulana, bayi mungil berusia dua hari yang didiagnosa mengalami jantung bocor menjalani perawatan di RSUD Kudus, Selasa (12/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kudus menggratiskan semua biaya pengobatan Asyifan Maulana, bayi mungil berusia dua hari yang didiagnosa mengalami jantung bocor.

Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur RSUD Kudus dokter Aziz Achyar, Selasa (12/9/2017). Menurutnya, biaya pengobatan bayi tersebut memang cukup tinggi.

Dalam sehari, biaya pengobatan lengkap dengan obat berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Biaya tersebut termasuk biaya obat dalam sehari.

”Karena penyakit dalam, biayanya memang cukup tinggi,” katanya.

Baca Juga: Tak Ditanggung BPJS, Biaya Pengobatan Bayi Penderita Jantung Bocor Capai Rp 1 Juta Per Hari

Hanya saja, karena biaya tersebut tak ter-cover BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit memberikan penawaran untuk ikut progam Jaminan Kesehatan Daerah. Dengan program tersebut, semua biaya di RSUD gratis.

”Tapi, untuk perawatannya berada di kelas tiga. Saat ini, orang tua sedang mengurus syaratnya setelah diberikan solisi kemarin,” ungkapnya.

Untuk persyaratannya, cukup dengan menunjukkan KTP. Namun, karena masih bayi, KTP bisa diganti surat keterangan kelahiran dan KK orang tua.

Syarat tersebut merupakan syarat yang sudah disepakati Pemkab Kudus. Karenanya, setiap warga yang tidak mampu bisa menggunakan fasilitas yang sama dan tak akan dipungut biaya sepeserpun.

”Pihak rumah sakit tak akan menolak pasien yang datang sekalipun itu anak-anak. Bahkan saat masuk, pihak rumah sakit tak meminta uang muka sebagai syarat penanganan,” tandasnya.

Editor: Supriyadi

Tak Ditanggung BPJS, Biaya Pengobatan Bayi Penderita Jantung Bocor Capai Rp 1 Juta Per Hari

Dokter Abdul Hakam memeriksa bayi yang diduga mengalami bocor jantung di RSUD Kudus, Selasa (12/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kondisi Asyifan Maulana, bayi mungil berusia dua hari yang didiagnosa mengalami bocor Jantung masih membutuhkan penanganan intensif. Kondisi tubuh bayi masih belum stabil dan berada di bawah normal.

Hal itu tentu membutuhkan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lantas berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk perawatan perharinya?

Kepada MuriaNewsCom, Direktur RSUD Kudus dokter Aziz Achyar mengatakan, biaya pengobatan bayi tersebut memang cukup tinggi.

Baca Juga: Asyifan Maulana, Bayi Berusia 2 Hari Asal Kudus yang Didiagnosa Alami Bocor Jantung

Untuk sehari, biaya pengobatan lengkap dengan obat kisaran Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta. Biaya tersebut termasuk biaya obat bayi dalam sehari.

”Karena penyakit dalam, biayanya memang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, biaya tersebut tak ter-cover BPJS Kesehatan. Artinya, biaya memang menjadi tanggungan keluarga si penderita.

Baca Juga: Selain Bocor Jantung, Bayi Mungil di Kudus Ini Juga Kesulitan Menyerap Oksigen

Hanya saja, pihak rumah sakit memberikan penawaran untuk ikut progam Jaminan Kesehatan Daerah. Dengan program tersebut, keluarga bisa digratiskan. Namun, untuk perawatannya berada di kelas tiga.

”Saat ini, orang tua sedang mengurus syaratnya setelah diberikan solisi kemarin,” ungkapnya.

Untuk persyaratannya, cukup dengan menunjukkan KTP. Namun, karena masih bayi, KTP bisa diganti surat keterangan kelahiran dan KK orang tua.

”Dengan syarat yang lengkap, maka RSUD Kudus menggratiskan pengobatan bayi meski memakan biaya yang sangat banyak,” tambahnya.

Editor: Supriyadi

Asyifan Maulana, Bayi Berusia 2 Hari Asal Kudus yang Didiagnosa Alami Bocor Jantung

Dokter Abdul Hakam memeriksa bayi yang diduga mengalami bocor jantung di RSUD Kudus, Selasa (12/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Asyifan Maulana bayi berusia dua hari terpaksa menjalaniperawatan intensif di RSUD Kudus, Selasa (12/9/.2017). Bayi mungil berjenis kelamin laki-laki itu diduga mengalami bocor jantung.

Direktur RSUD Kudus dokter Aziz Achyar mengatakan, Asyifan merupakan warga Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu. Ia merupakan pasien rawat inap yang dirujuk dari RSI Sunan Kudus.

”Kami baru mendapatkan rujukan Senin (11/9/2017) siang. Begitu sampai di sini kami langsung menerima dan memberikan penanganan,” katanya Selasa (12/9/2017).

Dari diagnosa awal, lanjut Achyar, Asyifan diduga mengalami kebocoran klep jantung saat di periksa salah satu dokter di RSI Sunan Kudus. Karena keterbatasan alat, bayi mungil itu akhirnya dirujuk ke RSUD.

”Saat ini pasien sedang ditangani dokter Hakam. Kami masih mendalami penyakitnya. Diagnosa sementara memang jantung bocor,” terangnya.

Sementara itu, dokter Abdul Hakam menyebut, hingga kini kondisi bayi masih membutuhkan penanganan khusus. Dugaan kuat, kelainan jantung yang membuatnya hingga bocor. Namun untuk memastikan membutuhkan penanganan lebih lanjut. 

Rencananya, ia akan bekerjasama dengan dokter spesialis jantung untuk memasukan alat dan melakukan penanganan secepatnya. Ini lantaran, dari alat yang dipasang, detak jantung yang terekam sudah berada di bawah normal.

”Saat datang bayi kondisinya terlihat biru, namun kini sudah sedikit membaik meski masih diawasi terus,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Direksi RSUD Kudus Dituding “Menyembunyikan” Data Remunerasi, Dewan Ancam Bentuk Pansus

Kalangan DPRD Kudus melakukan sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, untuk memeriksa secara langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jajaran direksi RSUD dr Loekmono Hadi dituding tak transparan soal data remunerasi yang diterima jajaran direksi hingga karyawan. Kondisi ini membuat kalangan dewan berang, dan mengancam menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini, termasuk membahas tentang pelayanan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, direksi RSUD milik Pemkab Kudus itu dinilai telah menutup-nutupi saat dewan meminta beberapa data, termasuk mengenai data pendapatan direksi dan karyawan. Bahkan ketika Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menggelar sidak ke RSUD tersebut, mereka tak mendapatkan data yang memuaskan.

“Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” kata Mukhasiron, Minggu (5/3/2017).

DPRD Kudus kini tengah menyoroti banyaknya kritikan terkait buruknya pelayanan di RSU Kudus, terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan “setengah hati” itu, menurut Mukhasiron, diduga terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

“Dari informasi yang kami terima, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya, take home pay direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menyebut, data pendapatan direksi dan karyawan RSUD bukanlah data yang harus dikecualikan (dirahasikan), sehingga pihaknya mengaku kecewa karena manajemen RSUD Kudus seolah menutup-nutupi data tersebut.

“Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Namun di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan ini lah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” terangnya.

Melihat berbagai masalah yang kritikan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kudus Joko Siswanto menilai perlu adanya penyegaran di jajaran direksi dan manajemen RSUD dr Loekmono Hadi.

“Seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien, terutama kepada pasien BPJS Kesehatan. Apa perlu karyawan RSU di-rolling ke Puskesmas, agar juga sama-sama merasakan nasib sebagai karyawan dan tenaga medis di Puskesmas,” kata dia.

Apalagi menurut Joko, pendapatan karyawan di RSU jauh lebih baik ketimbang tenaga medis lain dan karyawan di Puskesmas.

Di sisi lain, Direkrut RSU dr Loekmonohadi dokter Abdul Azis Achyar membantah menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan.

“Namun kami harus meminta izin ke pemilik RSU yaitu bupati Kudus. Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” terangnya. (nap)

Azis mengklaim, pembagian renumerasi sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup).

Editor : Ali Muntoha

Kades Ploso : Warga Mencium Bau Tak Sedap dari Limbah RSUD Kudus

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kades Ploso, Kecamatan Jati, Bambang G mengatakan, keresahan warga tentang limbah RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, tak hanya masalah airnya saja. Namun juga mengenai pencemaran udaranya, yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Dia mengatakan, warga mulai mengeluhkan bau tak sedap beberapa bulan yang lalu dari limbah RSUD. Warga yang mencium bau tersebut langsung melapor kepada kades mengenai bau menyengat tersebut.

“Beberapa warga melaporkan langsung kepada saya. Karena memang saya dengan warga sudah dekat, makanya jika ada apa-apa warga langsung melaporkan kepada saya,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, pembuangan limbah tersebut dibangun di tanah milik RSUD. Namun lokasinya bertempat di desa yang dipimpinnya. Selain itu, lokasi juga berbatasan langsung dengan pemukiman warga, sehingga bau langsung sampai ke warga.

Baca juga : Limbah dari RSUD Kudus Dipastikan Aman

Dia menambahkan, sebenarnya pihak RSUD sudah membentengi lokasi pengolahan limbah dengan tembok yang cukup tinggi. Diperkirakan, tingginya sekitar tiga meter mengelilingi pengolahan. Namun karena yang tercium bau tak sedap sehingga warga tetap mengeluh. “Meski ditembok 20 meter pun, masih tetap bau,” ucapnya.

Pihaknya berharap, antara pihak RSUD dengan pemdes dan warga mampu duduk bersama membicarakan hal itu. Pembicaraan dilakukan guna mencari jalan keluar yang terbaik antar warga dengan pihak rumah sakit.

Baca juga : Limbah dari RSUD Kudus Dipastikan Aman

Sebelumnya, Pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus pagi tadi mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Desa Ploso, Kecamatan Jati. Pertemuan tersebut, untuk menjelaskan mengenai limbah dari rumah sakit yang meresahkan warga.

Namun demikian, agenda pertemuan yang direncanakan pada Sabtu (10/3/2017) pukul 10.00 WIB tersebut gagal dilakukan. Hal ini karena, pihak pemerintahan desa sedang ada kegiatan di luar Kudus.

Editor : Kholistiono

Limbah dari RSUD Kudus Dipastikan Aman

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar menunjukkan kolam ikan yang airnya berasal dari limbah rumah sakit yang sudah diolah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Direktur  RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar memastikan limbah di RSUD Kudus aman dari pencemaran atau bahaya. Itu dipastikan karena pengolahan limbah berasal dari sejumlah rangkaian dan juga pengawas yang ketat. Untuk itu, limbah RSUD dinyatakan tidak berbahaya.

Menurut dia, limbah yang dimiliki rumah sakit, diolah dengan alat yang canggih dan menggunakan proses yang berulang kali. Hal itu dilakukan guna menjamin mutu air limbah supaya tidak berbahaya.

“Saat air limbah masuk, ditampung dalam bak penampungan. Kemudian di dalamnya diolah limbahnya. Setelah itu, limbah dialirkan ke mesin pengolah lagi sebelum akhirnya dites dalam kolam,” katanya kepada MuriaNewsCom

Dalam kolam ikan yang terdapat di Akbid Kudus itu, dipantau perkembangannya. Jika ikan tidak mati dalam waktu yang cukup lama, maka air limbah tak berbahaya. Dan, selama ini, katanya ikan di sana nampak sehat, sehingga airnya tak jadi masalah.

Baca juga : Limbah RSUD Kudus Bikin Resah

Air tersebut, kemudian dialirkan ke saluran air dan mengarah ke penduduk. Air yang dialirkan, merupakan air yang sudah disterilkan dengan cara yang canggih. “Saya malah memiliki keinginan untuk membuat kolam pemancingan dari air ini. Namun lantaran terkendala tempat, sehingga kami tak bisa mewujudkan hal tersebut,” ucap dia.

Selain itu, air juga dilakukan tes laboratorium tiap bulannya. Tes dilakukan di Semarang. Hal ini dilakukan untuk melihat kandungan yang ada dalam air tersebut. Jika dalam tes berbahaya maka akan dievaluasi.”Kami punya penampungan 500 liter, dan seharusnya digunakan untuk 1000 pasien. Dan kami pasiennya ada 421, sehingga pengelolaan kami masih sisa,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Soal Limbah Medis, Pagi Tadi Pihak RSUD Kudus Agendakan Bertemu Warga, Tapi Gagal

Instalasi pengolahan limbah cari RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Murianewscom, Kudus – Pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus pagi tadi mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Desa Ploso, Kecamatan Jati. Pertemuan tersebut, untuk menjelaskan mengenai limbah dari rumah sakit yang meresahkan warga.

Namun demikian, agenda pertemuan yang direncanakan pada Sabtu (10/3/2017) pukul 10.00 WIB tersebut gagal dilakukan. Hal ini karena, pihak pemerintahan desa sedang ada kegiatan di luar Kudus.

Kades Ploso Bambang G mengatakan, hari ini pihaknya sedang ada kegiatan di Semarang. Sehingga, pihaknya tak mampu memenuhi undangan dari RSUD terkait penjelasan dari pihak rumah sakit mengenai limbah yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat.”Hari ini pas ada acara di Semarang, jadi ya tidak bisa. Lagipula ini mendadak sekali undangannya,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom.

Sementara itu Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar mengatakan, sebenarnya agenda hari ini adalah penjelasan tentang limbah kepada masyarakat. Namun oleh warga tak jadi datang, lantaran kades sedang ada acara.

“Saya sudah mengagendakan ketemu dengan warga hari ini jam 10.00 WIB. Namun karena kades ada kegiatan jadi pertemuan batal, rencananya mereka akan datang malam ini,” ujarnya.

Baca juga : Limbah RSUD Kudus Dianggap Meresahkan, Ini Tanggapan Direkturnya 

Dikatakan, sebenarnya warga dipersilakan datang kapanpun. Pihak rumah sakit justru senang jika warga tahu secara langsung. Namun jika malam, maka penerangan dianggap kurang, sehingga dikhawatirkan kurang maksimal. “Kami sifatnya terbuka, warga mau datang, mau ngecek silakan saja. Itu lebih jelas bagi mereka jika melihat secara langsung limbah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, warga Desa Ploso, Kecamatan Jati mengaku resah karena limbah rumah sakit yang mengalir ke permukiman desa itu. Limbah itu disebut menimbulkan bau tak sedap serta mencemari air sumur dari rumah.

Hal ini diungkapkan Amin, salah seorang warga setempat. Dia memperkirakan air limbah yang mengalir mengarah ke permukiman. Adapun warnanya putih dan berbuih. “Aroma air juga tidak sedap. Sangat mengganggu warga,” kata warga RT II ini di Kudus, Kamis (9/3/2017).

Akibatnya, sumur milik warga menjadi berbau. Seluruh warga yang tinggal di sekitar RSUD tak lagi menggunakan air sumur. Mengingat baunya yang tidak sedap. ”Kami kini terpaksa harus menggunakan air PDAM karena air sumur sudah tidak layak lagi,” ungkap Amin.

Editor : Kholistiono

Pendapatan Direktur RSUD Kudus Rp 70 Juta, Begini Reaksi DPRD

Ketua DPRD Kudus Masan (baju merah) bersama sejumlah anggota dewan lain mengecek ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Sabtu (4/3/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, menyoroti pelayanan RSUD dr Loekmonohadi Kudus, yang dinilai tak sebanding dengan pendapatan yang diterima para pimpinan rumah sakit pelat merah itu. Bahkan dewan juga menduga ada kesenjangan pendapatan antara karyawan dan direksi, sehingga berbuntut pada pelayanan yang tak maksimal.

Ini terkait kasus dipulangkannya pasien korban kebakaran, Ramisih (53), warga Desa Lambangan, Kecamatan Undaan. Ramisih yang masuk ke RSU dengan luka bakar di sekujur tubuh 2 Februari, dipulangkan 14 Februari 2017 lalu. Padahal saat itu kondisi luka korban masih memprihatinkan.

Sorotan ini muncul dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD Kudus dengan jajaran direksi RSU dr Loekmono Hadi Kudus, di Gedung DPRD Kudus, Jumat (3/3/2017) sore. Rakor itu dihadiri Ketua DPRD Kudus Masan dan sejumlah ketua komisi. Di antaranya Ketua Komisi A Mardijanto, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D Mukhasiron.

Direktur RSU dr Loekmonohadi Kudus dokter Abdul Azis Achyar membawa sejumlah pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kudus Joko Dwi Putranto.

Dalam kesempatan itu, Masan menyebut jika pendapatan direktur RSUD Kudus mencapai Rp 70 juta per bulan, termasuk renumerasi. Nilai itu menurutnya, jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diterima sekretaris daerah (sekda). Oleh karenanya, pihaknya meminta data terkait pendapatan seluruh direksi, dokter, hingga tingkat karyawan.

“Kami meminta data yang valid terkait pendapatan, termasuk renumerasi, yang diterima seluruh karyawan mulai direktur hingga staf. Jangan sampai karena ada kesenjangan yang mencolok, kemudian berimbas pada pelayanan kepada pasien,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Loekmono Hadi enggan menyebut secara rinci pendapatan yang diterima masing-masing karyawan sesuai jenjang karir. Ia hanya menyebut besaran renumerasi yang diterimanya antara Rp 40 juta per bulan hingga Rp 42 per bulan.

Abdul Azis Achyar dalam kesempatan itu juga menegaskan jika penanganan pasien Ramisih sudah sesuai prosedur. “Pasien sudah mendapatkan edukasi untuk melakukan perawatan luka di rumah, dibandu tenaga kesehatan terdekat rumahnya,” katanya.

Namun penjelasan dari direktur RSUD itu tak membuat kalangan dewan puas. Ketua Komisi D Mukhasiron bahkan akan melakukan pengecakan langsung ke RSUD, pada keesokan harinya.

“Selain soal pendapatan yang diduga ada kesenjangan, kami ingin mengecek analisa kebutuhan karyawan dan jadwal dokter rawan jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Ini yang Dilakukan RSUD Kudus untuk Tingkatkan Pelayanan

Suasana di RSUD Kudus. Kini pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan untuk tingkatkan pelayanan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana di RSUD Kudus. Kini pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan untuk tingkatkan pelayanan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus terus berbenah. Salah satunya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan.

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar mengatakan, pihaknya menerima masukan dari pasien atau masyarakat mengenai pelayanan di rumah sakit. Jika ada pelayanan yang kurang pas, maka pihaknya akan memberikan tindakan kepada pegawai yang bersangkutan.

“Khususnya masyarakat yang masuk program JKN kelas III atau mereka yang berobat secara gratis. Karena, gratis, terkadang mungkin saja ada perlakuan yang berbeda. Untuk itulah, pasien dapat langsung menghubungi kami,” katanya.

Ia katakan, sejauh ini sudah ada beberapa laporan masuk kepada dirinya. Pihak rumah sakit kemudian mengambil tindakan terkait laporan tersebut, yakni dengan memberikan teguran atau surat pembinaan kepada yang bersangkutan.

Dirinya juga menegaskan, semua petugas rumah sakti dilarang meninggalkan senyum salam sapa. Terlebih saat pasien sakit, sangat sensitif terhadap pelayanan. “Sebagai rumah sakit negeri harus berbeda, semua pasien harus nyaman dan bisa memberikan masukan dan keluhan terkait pelayanan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

41 Dokter Jaga RSUD Kudus Siaga Selama Libur Lebaran

 Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 41 dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus sudah disiagakan selama libur lebaran. Mereka akan siap melayani masyarakat yang berobat ke RSUD Kudus.

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar mengatakan, 41 dokter tersebut terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari spesialis hingga umum. Semuanya siap dan menyanggupi untuk piket selama lebaran.

“Bahkan dokter bedah dan otopedi juga siaga selama libur lebaran. Meraka bahkan ada yang siap berjaga selama 24 jam, jadi sewaktu-waktu dipanggil, mereka akan langsung melaksanakan tugasnya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, dia sendiri yang sudah memanggil para dokter tersebut. Meski ada yang mengatur jadwal, namun pelayanan dapat dilakukan oleh dokter lainnya. Sehingga, pelayanan di rumah sakit akan tetap berjalan selama libur lebaran.

Selain dokter, perawat juga disiagakan selama 24 jam. Model yang digunakan tetap sama yakni dengan model tiga shift setiap harinya. “Yang pasti, kami siap melakukan tugas selama lebaran,” katanya.

Editor : Kholistiono

Dewan Desak Perawat RSUD Pelaku Pelecehan Seksual Pasien Dipecat

Sekretaris Komisi D, Mawahib. (MuriaNewsCom)

Sekretaris Komisi D, Mawahib. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang perawat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD, ditanggapi serius oleh anggota DPRD Kudus. Bahkan, mereka mendesak yang bersangkutan dipecat, kalau nantinya memang terbukti melakukan pelecehan.

”Kalau memang terbukti bersalah, tidak ada salahnya untuk dipecat saja,”  kata Sekretaris Komisi D DPRD Kudus, Mawahib kepada MuriaNewsCom

Menurut Mawahib, apa yang dilakukan perawat tersebut dinilai tidak bermoral dan melanggar etika profesi. Sebagai seorang perawat, harusnya dia memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya.

Terlebih, mereka adalah seorang perawat yang bertugas membantu pasien, bukannya melecehkan. Selain itu, rumah sakit terjadinya dugaan pelecehan juga rumah sakit negeri, yang mana dikelola oleh Pemkab Kudus

”Lebih baiknya penindakan yang dilakukan dengan cepat. Jika masih penyelidikan, diharapkan mampu membuahkan hasil.secepatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, karyawan yang melakukan dugaan pelecehan sudah dinonaktifkan oleh pihak rumah sakit. Hanya, pihak RSUD tidak bisa memecat lantaran perawat berstatus sebagai PNS.

Sebelumnya, seorang perawat RSUD dr Loekmonohadi diduga telah melakukan  tindakan pelecehan seksual terhadap pasien perempuan. Aksi pelecehan tersebut dilakukan saat sang perawat melakukan tindakan medis pemberian obat melalui anus.

Saat memberikan obat, sang perawat juga membuka alat vital pasien. Tak hanya itu, sang perawat juga mengeluarkan kalimat verbal mengomentari organ vital sang pasien.

Editor: Supriyadi

Perawat RSUD Kudus Diduga Lecehkan Pasien

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dr Aziz Achyar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dr Aziz Achyar. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Seorang pasien RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, diduga menjadi korban pelecehan seksual di dalam rumah sakit. Ironisnya, pelaku pelecehan tidak lain merupakan seorang karyawan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup RSUD sendiri.

Kabar tersebut saat ini mulai ramai diperbincangkan di sosial media, baik Facebook ataupun Tweeter.

Berdasarkan keterangan yang beredar, aksi pelecehan tersebut terjadi pada Selasa (24/5/2016) lalu. Aksi pelecehan tersebut bermula ketika pasien perempuan tersebut mengalami permasalahan pencernaan dan susah buang air besar. Sehingga harus mendapat obat yang dimasukkan lewat anus.

Namun, saat memberikan obat, sang perawat juga membuka alat vital pasien. Tak hanya itu, sang perawat juga mengeluarkan kalimat verbal mengomentari organ vital sang pasien.

Hal tersebut pun tidak dibantah oleh Direktur RSUD Kudus dr Aziz Achyar. Ia juga mengakui kabar tersebut sudah didengar olehnya. Namun kepastian apakah yang bersangkutan atau perawat melakukan pelecehan seksual atau tidak masih proses penanganan.

”Iya sudah ada laporan terkait hal itu, korban juga sudah lapor masalah tersebut,” katanya saat dikonfirmasi

Kabar lain menyebutkan, kalau perlakuan tesebut bukan hanya sekali saja dilakukan. Melainkan sudah dilakukan beberapa kali. ”Kami masih menangani hal tersebut, saya juga sudah memanggil yang bersangkutan terkait hal ini,” ujarnya

Kondisi tersebut menjadi sangat ramai dilingkungan RSUD. Bahkan berasal informasi yang didapat, keramaian bukan hanya di lingkup RSUD, melainkan sampai ke sosial media lewat Facebook

”Iya itu malah sampai ke media sosial dan ramai juga di sana. Namun kami pastikan akan menangani hal tersebut,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Progam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Bayi yang Dilahirkan di RSUD Kudus Dimulai Mei 2016

akta kelahiran

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Saat ini ibu yang mau melahirkan tidak perlu pusing memikirkan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran, RSUD dr Loekmono Hadi Kudus menggulirkan perogram baru, membuat akta kelahiran. Setiap bayi yang lahir, nantinya sudah langsung bisa mengantongi akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga (KK). Program ini rencananya dimulai bulan Mei depan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Hendro Martoyo mengatakan, mengenai teknis secara detail masih dalam proses pembahasan. Karena, hal itu menyangkut data arsip.

”Orang melahirkan ada yang malam hari dan terkadang keesokan harinya sudah pulang, untuk pengurusan administrasinya juga seperti apa dipersilahkan untuk memilih,”katanya.

Menurutnya, progam tersebut merupakan progam yang bagus. Pihak Disdukcapil juga mendukung adanya terobosan tersebut, lantaran membantu masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan KK.

Dia mengakui, kalau kerja sama sudah dibicarakan, dan sedang dibahas serta sudah dilakukan untuk mematangkan gagasan tersebut.

Mengenai teknis, rencananya akan disiapkan petugas yang bersiap di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. Sehingga, dalam memasukkan data bisa lebih mudah, dan tinggal mencetaknya saja. “Kita tunggu saja bulan depan, mudah – mudahan dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk pelayanan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Gimana Nih…Sebagian Alat Kesehatan di RSUD dr Loekmono Hadi Belum Terkalibrasi

 

 

Pansus IV DPRD Kudus saat melakukan sidak di RSUD Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pansus IV DPRD Kudus saat melakukan sidak di RSUD Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Pansus IV LKPj DPRD Kudus kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (14/4/2016).  Kali ini, sidak dilakukan di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dengan tujuan untuk melihat alat-alat kesehatan yang dibeli pada 2015.

Dalam sidak tersebut, Pansus IV pansus menemukan semua alat yang dibeli pada 2015 lalu seperti yang dilaporkan dalam LKPj Bupati Kudus beberapa hari lalu. Meski demikian, dewan menemukan, jika alat-alat tersebut belum terkalibrasi.

Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.

Ketua Pansus IV LKPj DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, jika alat belum terkalibrasi menurutnya berbahaya. Sebab kalibrasi merupakan takaran selesai dengan alat yang dipakai, terlebih, alat itu merupakan alat kesehatan.

“Semua alat memang baru dibeli pada 2015, namun untuk proses kalibrasi tetap perlu dilakukan secepatnya sebelum alat tersebut digunakan,” katanya.

Kenyataannya, alat tersebut sudah digunakan. Seperti halnya alat yang berada di ruang jantung dan juga alat sterilisasi pascaoperasi.

Alat yang sudah dikalibrasi memang sudah ada, namun sebagian juga ada yang belum terkalibrasi. Sehingga pihaknya meminta kepada  pihak RSUD untuk secepatnya melakukan kalibrasi semua alat, agar dalam penggunaan bisa tepat dan tidak ada kesalahan yang akhirnya merugikan pasien.

Editor : Kholistiono

Dirut RSUD Kudus : Dalam 5 Menit, Pasien yang Masuk UGD Sudah Ditangani

 

 

Salah satu aktivitas di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom)

Salah satu aktivitas di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pihak RSUD dr Loekmono Hadi Kudus terus berbenah dan melakukan evaluasi terkait pelayanan terhadap pasien. Hal ini dilakukan, untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar mengatakan, pelayanan terhadap pasien harus diutamakan. Apalagi, katanya, ketika ada pasien yang sudah berada di Unit Gawat Darurat (UGD). Dirinya memastikan, ketika ada kasus seperti itu, dalam waktu lima menit sudah ada penanganan.

“Tidak ada yang namanya pasien dibiarkan di ruang UGD. Pasti kami tangani, dalam waktu lima menit. Karena pasien seperti ini kan memang butuh penanganan cepat,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihaknya memastika ada dokter jaga di UGD, sehingga dapat melakukan penangan secara cepat ketika ada pasien. Dengan seperti itu, pihaknya menjamin pelayanan di rumah sakit bisa maksimal.
Mengenai pembiayaan, menurutnya bisa diurus kemudian. Bagi pihak RSUD Kudus, katanya, yang terpenting adalah membantu pasien yang datang untuk berobat. Apalagi,pasien tersebut sampai beradadi UGD dan membutuhkan penanganan cepat.

“Apalagi sekarang sudah ada berobat gratis, jadi tinggal datang, bawa KTP, maka langsung ditangani. Jadi bagi masyarakat tidak usah risau,” ungkapnya.

Pihak mengimbau, jika ada keluhan terkait pelayanan dapat langsung disampikan. Sebab, RSUD Kudus merupakan milik pemerintah, sehingga pelayanan harus diutamakan.

Kepala DKK Kudus dr Maryata mengungkapkan, tidak semua masyarakat harus inap atau masuk di UGD. Sebab katagori masuk UGD, merupakan penyakit yang sudah parah.

“Namun terkadang masyarakat itu panik, sehingga sedikit-sedikit langsung dibawa ke UGD. padahal, yang menentukan pasien itu butuh penanganan yang segera dan gawat, itu adalah dokter,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Bupati Terkejut Ketika Pasien Kelas III Masih Bayar Ketika Berobat di RSUD Kudus, Tapi….

RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. (MuriaNewsCom)

RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Progam Kudus Sehat yang dicanangkan Bupati Kudus Musthofa, hingga kini masih berjalan. Bagi warga kurang mampu yang hendak berobat bisa datang ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, karena pasien tidak dipungut biaya alias gratis.

Hal itu dikatakan Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar. Menurutnya, Program Kudus Sehat masih diberlakukan hingga kini. Bahkan, untuk memastikan progam tersebut berjalan dengan lancar, Bupati Kudus sampai datang ke lokasi untuk memantau secara langsung.

“Kemarin sore Bapak Bupati datang kemari untuk melihat langsung proses pengobatan secara gratis di rumah sakit ini,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia menjelaskan, saat kunjungan tersebut, bupati sempat bertanya-tanya kepada pasien yang ada di situ. Bahkan, bupati sempat dikejutkan ketika ada pasien kelas III yang katanya masih harus membayar ketika berobat di RSUD Kudus.

Tak hanya satu pasien saja yang mengatakan seperti itu, tapu dua orang. Penasaran dengan hal itu, kemudian bupati mencari informasi lebih lanjut, dan akhirnya bupati justru malah tersenyum ketika tahu jika pasien tersebut berasal dari luar Kudus, yakni warga Demak dan Jepara.
“Yang berobat disini itu banyak, bukan hanya warga Kudus saja, melainkan pula daerah sekitar. Termasuk Jepara, Demak, Pati, Rembang juga datang kesini,” ujarnya.

Untuk memastikan tidak ada pungutan, katanya, bupati juga bertanya ke pasien kelas III yang berasal dari Kudus, yang ternyata memang tidak dipungut biaya ketika berobat di RSUD Kudus.
“Yang penting harus bawa KTP kudus. Sedangkan yang belum punya KTP, bisa membawa KK atau surat keterangan lainnya nantinya dapat diproses. Pastinya program ini terus berjalan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya yang kurang mampu,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ini Kenapa RSUD Loekmono Hadi Kudus Pasiennya Kerap Membludak

Aktivitas di RSUD Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom)

Aktivitas di RSUD Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Tak jarang masyarakat yang berobat rawat inap ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus mengeluhkan sering penuhnya kamar untuk pasien. Sehingga, warga harus beralih ke rumah sakit lainnya.

Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Loekmono Hadi dr Aziz Achyar mengatakan, jika membludaknya pasien rumah sakit tak lepas dari peningkatan kualitas pelayanan yang terus membaik. Hal ini, untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat.

“Kami terus melakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya pegawainya saja, melainkan pula dokternya kami evaluasi, agar pelayanan terus meningkat,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Hal itulah, katanya, yang membuat RSUD Kudus menjadi rujukan bagi masyarakat untuk berobat. Apalagi, fasilitas yang dimiliki rumah sakit juga semakin baik dan memadai.

Belum lagi, katanya,  rumah sakit juga banyak mendapatkan rujukan dari puskesmas yang mendapatkan pelayanan gratis. Sehingga, banyak warga yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Kepala DKK Kudus dr Maryata mengatakan, sering penuhnya RSUD Kudus juga disebabkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih RSUD menjadi rujukan. Sehingga, wajar kalau terkadang rumah sakit penuh.

“Bukan hanya warga Kudus saja yang datang ke RSUD Kudus, melainkan pula warga sekitar, seperti Jepara dan Pati serta Demak,” katanya.

Selain itu, kata Maryata, banyaknya pasien yang datang juga disebabkan dari adanya jaminan kesehatan termasuk BPJS. Akibatnya, beberapa warga lebih suka dirawat inap, meskipun menurut pengobatan tidak harus dirawat inap.

“Padahal, berobat tidak harus inap. Tergantung risiko penyakit yang diderita. Namun, untuk kasus ibu yang melahirkan, dapat tergolong darurat, sehinga memang harus ditangani rawat inap,apalagi kalau masuk ICU wajib ditangani,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

RSUD Dr Loekmono Hadi Kudus Buka Unit Stroke dan Depo Apotek

Syukuran terkait pembukaan pemotongan tumpeng yang diresmikan Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Abdul Aziz Achyar, Senin (15/2). (Istimewa)

Syukuran terkait pembukaan pemotongan tumpeng yang diresmikan Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Abdul Aziz Achyar, Senin (15/2). (Istimewa)

 

MuriaNewCom, Kudus – RSUD dr Loekmono Hadi Kudus membuka dua layanan tambahan. Yaitu unit stroke dan depo apotek. Tujuannya agar bisa menjangkau pelayanan yang lebih baik dan diresmikan Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Abdul Aziz Achyar, Senin (15/2).

Acara yang digelar sederhana ini dihadiri puluhan pegawai yang berasal dari pihak manajemen, dokter, dan sejumlah karyawan RSUD. Ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Aziz Achyar. “Saya berpesan semoga dengan adanya tambahan layanan ini, jajarann kami bisa menunjukkan kinerja untuk lebih baik bagi pasien,” kata Achyar.

Depo apotek yang dibuka melayani obat di dua lokasi. Yaitu depo apotek instalasi gawat darurat (IGD) dan depo apotek rawat inap. Yang tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam kecepatan jangkauan obat yang dibutuhkan pasien. “Sehingga pasien dapat terlayani secara lebih baik bahkan dengan pelayanan maksimal,” ujarnya.

Hal itu memang menunjukkan pelayanan kesehatan yang baik telah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Anggaran miliaran rupiah juga telah digelontorkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah.

Editor : Akrom Hazami

Ini Lho Sebabnya Kenapa RSUD Kudus Sering Penuh

 

Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmono Hadi Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus setiap hari selalu dipadati pasien. Bahkan, tak jarang jumlah kamar yang tersedia tidak mampu lagi menampung jumlah pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Kudus dr Maryata mengatakan, jika RSUD Kudus menjadi rujukan bagi masyarakat yang mau berobat. Sehingga, menurutnya sangat wajar jika RSUD Kudus sering penuh oleh pasien.

“Bukan hanya warga Kudus saja yang datang berobat ke RSUD Kudus. Melainkan pula warga sekitar, seperti Jepara dan Pati serta Demak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, kata Maryata, banyaknya pasien yang datang juga faktor dari adanya jaminan kesehatan termasuk BPJS. Akibatnya, beberapa masyarakat lebih suka dirawat inap, meskipun menurut pengobatan tidak harus dirawat inap.

Hal itu yang menurutnya kurang disadari masyarakat. Padahal, untuk dapat rawat inap harus melalui tahapan, sebelum akhirnya pasien diharuskan rawat inap atau mondok oleh dokter.”Kan ada kriterianya, gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat tidak darurat dan tidak gawat tapi darurat,” ujarnya.

Ia katakan, tahapan dalam pengobatan sebenarnya bukan mempersulit masyarakat, melainkan lebih kepada tahapan pengobatan. Seperti dengan rujukan dari puskesmas dan juga klinik atau dokter keluarga. “Pengguna Kartu Kudus Sehat juga demikian. Untuk bisa mendapatkan pengobatan gratis kategori kelas III di RSUD juga harus disertai dengan pengantar puskesmas,” katanya

Sementara, Direktur RSUD Kudus dr Aziz Achyar mengatakan, dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, pihak RSUD selalu melakuan evaluasi. Termasuk juga dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

“Bukan hanya pegawainya saja, melainkan pula dengan dokternya juga diberlakukan hal yang sama, untuk meningkatkan kenyamanan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Tidak Mampu Kudus Bisa Peroleh Layanan Gratis di RSUD Lewat SMS Bupati

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Kudus Musthofa menandatangi peresmian gedung baru BPJS di komplek perkantoran Mejobo. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Dalam sambutannya di acara peresmian gedung baru Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (19/1/2016) di Komplek Perkantoran Mejobo, Bupati Kudus Musthofa mengharapkan kesehatan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

”Dengan adanya gedung baru BPJS di Komplek Perkantoran Mejobo ini, nantinya bisa bermanfaat atau dimanfaatkan untuk melayani kesehatan warga. Khususnya di bidang asuransi kesehatan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Musthofa, asuransi kesehatan juga bisa salah satu indikator sebagai patokan daerah maju. Sehingga asuransi kesehatan ini bisa menyasar ke seluruh masyarakat. Pihaknya juga berharap kantor atau pihak BPJS tidak bosan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.

”Bila ada peraturan baru mengenai proses mengurus BPJS, maka pihak BPJS harus selalu menginformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa paham akan itu,” tuturnya.

Bupati menambahkan, bila masyakarat ingin mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit, maka mereka bisa menunjukan KTP saja. Namun bila KTP barunya dalam proses, maka bisa menunjukan surat keterangan dari pihak terkait.

”Jika mereka tidak bisa menemui pihak terkait dalam mengurus surat keterangan, maka mereka bisa menghubungi saya (bupati) lewat SMS dan nantinya SMS itu ditujukan kepada rumah sakit yang bersangskutan,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Daftar Ulang Karyawan Baru RSUD Dibatasi Hingga 30 Desember

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar ketika menemui awak media di kantornya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar ketika menemui awak media di kantornya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Bagi para peseta seleksi calon karyawan RSUD dr Loekmono Hadi Kudus yang sudah lolos, sebaiknya langsung melakukan daftar ulang. Sebab pihak rumah sakit memberikan batasan daftar ulang maksimal 30 Desember mendatang.

Direktur RSUD dr Aziz Achyar mengatakan, proses daftar ulang dimulai pada hari ini Selasa (29/12/2015) di RSUD Kudus hingga Rabu (30/12/2015) besok. Jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak bisa mendaftarkan ulang, maka yang bersangkutan dianggap gugur.

”Kalau tidak ada yang mendaftarkan diri maka tidak berniat sebagai karyawan. Dan secara otomatis langsung gugur,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Daftar ulang yang dimaksudkan bukan hanya daftar saja. Namun juga pengumpulan berkas sesuai dengan kebutuhan RSUD. Sehingga, bagi yang lolos agar dapat datang langsung ke RSUD.

Soal biaya daftar ulang dia menjamin tidak dipungut sepeserpun. Sebab dari pihak rumah sakit memang menggratiskan mulai dari tes sampai bekerja di RSUD yang berbasis BLUD itu.

”Kalau ada yang menjadi korban suruh bayar, silakan langsung lapor pada saya atau pak sekda. Pasti kami tindak,” imbaunya.

Sekda Kudus Noor Yasin juga mengatakan demikian. Sebab dalam perekrutan yang secara gratis, maka tidak dipungut biaya untuk alasan apapun.

”Kemarin ada yang sms, temannya kok tidak masuk tes. Dan kami jawab ada syarat yang kurang, yakni tidak dilegalisir KTPnya,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pegawai RSUD Kudus Masih Kurang 11

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar ketika menemui awak media di kantornya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar ketika menemui awak media di kantornya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Meski sudah melakukan seleksi untuk mencari karyawan tetap di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, namun belum semuanya formasi yang dibutuhkan terisi. Terbukti, setelah pengumuman dilaksanakan, masih terdapat 11 kursi pegawai yang kosong.

Direktur RSUD dr Aziz Achyar mengatakan, ke 11 posisi yang kosong itu berada dalam dua bidang. Yakni pada posisi dokter spesialis dan juga bagian transfusi darah.

”Kalau jumlah total 11 kursi karyawan yang masih kurang. Untuk dokter spesialis yang dibutuhkan 10, namun yang sudah ada dua. Sedangkan sisanya itu pada bagian transfusi darah, yang dibuka untuk empat orang namun yang ada hanya satu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, kurangnya posisi tersebut disebabkan sedikitnya pelamar untuk posisi itu. Seperti misalnya pada bagian transfusi darah, pihak RSUD membuka empat orang karyawan, namun yang mendaftarkan diri tanya satu orang saja.

Mengenai kekurangan karyawan itu, lanjutnya, pihak RSUD tidak akan membuka lowongan untuk sementara. Melainkan lebih pada memaksimalkan jumlah tenaga yang ada disana.

”Karena memang jarang yang sekolah pada jurusan itu. Makanya yang daftar sedikit. Seperti transfusi darah, hanya satu orang. Jelas dapat masuk,” jelasnya.

Mengenai pengumuman yang dilaksanakan kemarin, dia meminta maaf kepada peserta tes. Sebab ada keterlambatan dalam hal upload. Hal itu bukan disengaja pihak rumah sakit. Melainkan karena alamat website yang sudah overload.

”Kami saja susah membukanya, namun sekarang sudah normal semua. Dan pengumuman juga kami tempel di RSUD Kudus,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)