Direksi RSUD Kudus Dituding “Menyembunyikan” Data Remunerasi, Dewan Ancam Bentuk Pansus

Kalangan DPRD Kudus melakukan sidak ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, untuk memeriksa secara langsung pelayanan di rumah sakit tersebut. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Jajaran direksi RSUD dr Loekmono Hadi dituding tak transparan soal data remunerasi yang diterima jajaran direksi hingga karyawan. Kondisi ini membuat kalangan dewan berang, dan mengancam menggulirkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah ini, termasuk membahas tentang pelayanan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, direksi RSUD milik Pemkab Kudus itu dinilai telah menutup-nutupi saat dewan meminta beberapa data, termasuk mengenai data pendapatan direksi dan karyawan. Bahkan ketika Ketua DPRD Kudus Masan, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron menggelar sidak ke RSUD tersebut, mereka tak mendapatkan data yang memuaskan.

“Pansus terkait layanan RSU Kudus layak digulirkan karena direksi RSU menutup-nutupi informasi yang kami butuhkan,” kata Mukhasiron, Minggu (5/3/2017).

DPRD Kudus kini tengah menyoroti banyaknya kritikan terkait buruknya pelayanan di RSU Kudus, terutama terhadap pasien program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan “setengah hati” itu, menurut Mukhasiron, diduga terkait kurang adilnya pembagian renumerasi untuk jajaran direksi hingga staf terbawah.

“Dari informasi yang kami terima, renumerasi atau tambahan penghasilan direktur RSU mencapai Rp 40 juta, ditambah lain-lainnya, take home pay direktur mencapai Rp 70 juta per bulan. Sementara renumerasi untuk perawat dan tenaga medis lainnya di tingkat pelayanan terjadi kesenjangan,” ujarnya.

Ia menyebut, data pendapatan direksi dan karyawan RSUD bukanlah data yang harus dikecualikan (dirahasikan), sehingga pihaknya mengaku kecewa karena manajemen RSUD Kudus seolah menutup-nutupi data tersebut.

“Seharusnya besaran gaji dan tunjangan pejabat publik tidak perlu ditutup-tutupi. Namun di RSU kami tidak melihat adanya keterbukaan informasi publik terkait hal ini. Alasan ini lah yang salah satunya mendorong kami mendesak pimpinan untuk menggulirkan pansus,” terangnya.

Melihat berbagai masalah yang kritikan dari masyarakat, Anggota Komisi D DPRD Kudus Joko Siswanto menilai perlu adanya penyegaran di jajaran direksi dan manajemen RSUD dr Loekmono Hadi.

“Seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasien, terutama kepada pasien BPJS Kesehatan. Apa perlu karyawan RSU di-rolling ke Puskesmas, agar juga sama-sama merasakan nasib sebagai karyawan dan tenaga medis di Puskesmas,” kata dia.

Apalagi menurut Joko, pendapatan karyawan di RSU jauh lebih baik ketimbang tenaga medis lain dan karyawan di Puskesmas.

Di sisi lain, Direkrut RSU dr Loekmonohadi dokter Abdul Azis Achyar membantah menutup-nutupi pembagian renumerasi. Azis mengatakan, data yang diminta anggota DPRD Kudus sudah disiapkan.

“Namun kami harus meminta izin ke pemilik RSU yaitu bupati Kudus. Hingga anggota DPRD tiba di RSU, izin dari bupati belum ada sehingga kami tak berani membuka data tersebut,” terangnya. (nap)

Azis mengklaim, pembagian renumerasi sebesar 30 persen dari pendapatan RSU sudah sangat proporsional. Pembagian renumerasi juga mengacu pada peraturan bupati (perbup).

Editor : Ali Muntoha

Pengobatan Gratis Pakai KTP di Kudus Tambah Anggaran Rp 7 Miliar

Warga beraktivitas di halaman RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom).

Warga beraktivitas di halaman RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom).

MuriaNewsCom, Kudus – Progam Kudus Sehat dengan perawatan kelas III secara gratis, ternyata banyak diminati masyarakat.  Dampaknya, pengobatan yang hanya mengandalkan KTP Kudus itu, menambah anggaran sekitar Rp 7 miliar dalam APBD Perubahan tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dokter Maryata mengatakan, pengobatan dengan hanya bawa KTP sangat membantu masyarakat. Untuk itulah anggaran ditambah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Anggaran ditambah sekitar Rp 7 miliar untuk Perubahan ini. Sebelumnya, anggarannya yang disediakan juga sekitar Rp 7 miliar. Adanya tambahan Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (22/9/2016).

Penambahan biaya yang banyak itu, juga mempertimbangkan hal lain. Seperti dengan adanya tunggakan pembayaran di RSUD dr Loekmono Hadi. Berdasarkan data yang diterima DKK, pembayaran pasien kelas III dengan Progam KTP belum terbayarkan semenjak April 2016, mencapai Rp 2 miliar.

Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan cukup banyak dengan melihat banyaknya yang berobat. Dan anggaran yang disediakan akan cukup digunakan hingga akhir tahun ini. Sementara untuk kebutuhan tahun depan, masih dalam proses persiapan. Yang pasti, progam andalan tersebut masih akan dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga Kudus.

Hanya, dia berpesan agar masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatan. Sebab mekanisme sudah jelas jika berobat dengan bawa KTP. Yaitu lebih dulu dapat rekomendasi puskesmas terlebih dahulu sebelum akhirnya mendapatkan pelayanan di RSUD.

Selain itu, bagi masyarakat yang sudah memikiki asuransi kesehatan lain, dapat menggunakannya. Sebab progam tersebut juga diprioritaskan untuk warga yang kurang mampu. Kalau tugas puskesmas adalah preventif atau pencegahan. Jika puskesmas sudah tidak sanggup lagi, barulah pengobatan dilimpahkan ke RSUD.

Saat ini, jumlah Puskesmas di Kudus mencapai 19 unit. Beberapa di antaranya juga sudah melayani rawat inap lengkap dengan dokter dan pengobatannya.

Editor : Akrom Hazami

RSUD dr Loekmono Hadi Kudus Tingkatkan Derajat Kesehatan Warga

iklan cukai kudus-tyg 29 april 2016-pkl 13.00 wib (e)

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus adalah salah satu yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini.

Salah satu misi yang hendak dicapai dengan penerimaan dana cukai ini, adalah bagaimana mengangkat derajat kesehatan masyarakat Kudus. Karena memang pelayanan kesehatan kepada warga, menjadi hal utama dari diterimanya dana cukai ini.

”Kami memang membuat kegiatan yang intinya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kudus ini,” ujar Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar.

Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan, bagi penderita yang terkena dampak asap rokok. ”Karena itu, sangat penting bagi kami memastikan bahwa kami siap untuk menangani setiap keluhan yang dialami masyarakat,” terangnya.

Kegiatan yang diatur dalam penggunaan dana cukai bagi RSUD dr Loekmonohadi Kudus ini sendiri, memang harus mengacu kepada beberapa aturan. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Konsep yang dibentuk RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dalam melayani masyarakat, adalah dengan memberikan pelayanan profesional dan konsep bebas korupsi, yang menerapkan sistem terbuka kepada masyarakat.

”Untuk sekarang ini yang sudah dijalankan, kami menerapkan progam 3S (senyum, salam, sapa), di bagian informasi. Dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan mengikutkan beberapa pelatihan yang ada,” terangnya.

Apalagi dengan ditunjang peralatan-peralatan canggih yang ada, dipastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sendiri akan semakin baik. ”Tentunya kami akan semaju maju, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan pelayanan yang profesional,” imbuhnya. (ads)

Kabar Gembira, Melahirkan di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus Langsung Dapat Akta Kelahiran Bayi

akta kelahiran

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Saat ini ibu yang mau melahirkan tidak perlu pusing memikirkan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran, RSUD dr Loekmono Hadi Kudus menggulirkan perogram baru, membuat akta kelahiran. Setiap bayi yang lahir, nantinya sudah langsung bisa mengantongi akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga (KK).

Demikian disampikan Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus terkait hal itu. Sehingga, jika ada ibu yang melahirkan di RSUD Kudus, maka ketika pulang langsung sudah bisa mendapatkan akta kelahiran dan KK.

“Setiap bayi yang baru lahir kita data siapa nama ayahnya, nama ibunya, alamat orang tua, data tersebut kita input dan nantinya dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga, ketika pulang dari rumah sakit, langsung diberikan akta kelahiran dan KK,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu juga sebagai evaluasi yang dilakukan, guna memberikan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan rumah sakit lainnya.

“Ini kan rumah sakit negeri, harus ada perbedaan dengan yang swasta. Untuk itulah, dilakukan tambahan semacam ini.Terkadang usai melahirkan, akta kelahiran tidak segera diurus dan akhirnya sampai masuk usia sekolah baru membuat akta kelahiran. Hal itu juga membantu untuk mengurangi keterlambatan pembuatan akta,” ungkapnya.

Menurutnya, jika biasanya mengurus akta kelahiran sampai satu pekan, namun dengan program ini, dalam tiga hari sudah dapat.

Editor : Kholistiono