Bayi Asal Jati Dilaporkan Ditahan RS Mardi Rahayu, Begini Tindakan DKK Kudus

Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Mustianik (jilbab merah) mendatangi RS Mardi Rahayu atas laporan bayi yang ditahan, Selasa (19/12/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mendapatkan laporan dugaan penyanderaan bayi bernama Kenzo Nanda Pratama yang masih berusia enam bulan disandera untuk dijadikan jaminan pelunasan biaya di RS Mardi Rahayu.

Kabid pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Mustianik mengatakan, laporan tersebut diterimanya pagi tadi, Selasa (19/12/2017). Laporan menjelaskan kalau bayi pasangan Aziz (27) dan Dian (25) asal Desa Jepang Pakis RT 5 RW 1 Kecamatan Jati, tak diperbolehkan pulang karena tak bisa melunasi biaya pengobatan atas sakit paru-paru.

Baca: Dicurigai Terjangkit Difteri, 2 Bocah di Grobogan Dirawat di Ruang Isolasi RSUD

“Pengobatan per 14 Desember mencapai Rp 26 jutaan. Karena sangat banyak orang tua bayi tersebut belum bisa melunasi. Atas dasar itu, kabarnya pihak RS menahan bayinya,” katanya kepada MuriaNewsCom

Tak hanya itu, laporan yang diterimanya juga menyebutkan soal keluarga yang tak memiliki jaminan kesehatan. Sehingga, keluarga kelimpungan mencari tebusan pengobatan.

Baca: Serempet Sepeda, Pelajar Asal Growong Lor Pati Tewas Terlindas Truk

Mendapatkan laporan itu, pihaknya merasa geram lantaran hal itu sampai terjadi. Sehingga, dia bersama petugas Puskesmas langsung mendatangi rumah sakit untuk meminta kejelasan.

“Setelah sampai di rumah sakit, kabar tersebut tidak benar. Pihak rumah sakit juga membantah hal tersebut, bahkan keluarga juga kaget bagaimana bisa hal semacam itu tersebar,” ujarnya

Dia menjelaskan, pihak rumah sakit menjamin bayi tersebut diperbolehkan dibawa pulang meski biayanya belum lunas dengan jaminan KTP. Apalagi, pihak desa sudah mengeluarkan surat keterangan tidak nampu, yang mengurangi biaya pengobatan di sana.

Baca: Gudang Penyimpanan Miras Palsu di Dengkek Pati Digerebek Polisi

Hanya, kondisi bayi sekarang masih sakit dan panas, sehingga belum diperbolehkan pulang. Jika dipaksakan, dikhawatirkan bakal membuat bayi makin parah lagi.

Sementara, pihak RS Mardi Rahayu Dewi juga mengaku kaget atas kabar tersebut. Kabar adanya bayi yang tak diperbolehkan pulang ditepisnya lantaran tidak benar adanya.

“Kami selalu menangani dengan baik. Termasuk untuk pasien yang belum membayarnya. Bahkan saat sudah sehat dan belum lunas, kami memperbolehkan pulang,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus Tembus Rp 10 Miliar

Suasana rapat Komisi D dengan instansi kesehatan di Kabupaten Kudus diwarnai keluhan dari pihak rumah sakit. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi) 

MuriaNewsCom, Kudus – Kerjasama BPJS Kesehatan dengan pihak instansi kesehatan mendapat keluhan dari pihak rumah sakit di Kabupaten Kudus. Keluhan tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Kudus memanggil instansi kesehatan dan rumah sakit untuk rapat bersama, Selasa (3/10/2017).

Salah satu keluhan datang dari Direktur Umum RS Mardi Rahayu, dr Pujianto. Ia mengatakan, semenjak adanya BPJS kesehatan pemasukan rumah sakit turun hingga 20 persen. Hal itu jelas menjadi dilema pihak rumah sakit saat memberikan pelayanan maksimal.

“BPJS kesehatan itu, memberikan batasan dalam pengobatan. Jadi cukup tak cukup bebannya sudah ditentukan. Padahal, pengobatan ada banyak, mulai murah hingga mahal, dan pasien yang dulunya bisa memilih yang mahal jadi tak bisa,” katanya kepada Komisi B.

Selain itu, klaim BPJS Kesehatan juga masuk dalam kategori lamban. Bahkan klaim BPJS dari RS Mardi Rahayu yang belum terbayarkan mencapai Rp 10 miliar. Dengan jumlah tersebut, dianggap terlalu mepet buat operasional rumah sakit tipe B seperti itu.

Hasilnya, ketika mau meningkatkan kualitas dan alat akan susah. Seperti saat ini, yang terdapat alat rusak senilai Rp 11 M an. Dengan pemasukan yang berkurang, maka untuk membeli alat lagi juga menjadi kendala.

“Apalagi alat tersebut juga memiliki perawatan yang mahal, dipakai ataupun tidak, maka pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya perawatan sekitar Rp 1,5 M,” imbuh dia.

Melihat hal tersebut, dia meminta kepada dewan dan Pemkab Kudus untuk hadir dalam persoalan tersebut. Minimal, dengan cara melengkapi alat yang mahal di RSUD, kemudian saat ada pasien yang membutuhkan bisa langsung dirujuk.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, komisi D sengaja memanggil sejumlah instansi kesehatan agar tidak terjadi misskomunikasi antarpelayan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya, terutama terkait jaminan kesehatan BPJS.

“Jadi semuanya harus jalan bareng-bareng. Tak hanya satu dua rumah sakit, tapi semuanya. Termasuk juga dengan klinik, pihak DKK, dan BPJS kesehatan,” katanya saat mengisi pertemuan di ruang komisi.

Editor: Supriyadi

Bangun Gedung 5 Lantai, Izin RS Mardi Rahayu Kudus Lengkap

RS Mardi Rahayu menyiapkan alat berat untuk melakukan pembangunan gedung lima lantai. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pembangunan gedung lima lantai yang dilakukan RS Mardi Rahayu saat ini mulai digalakkan. Sejumlah persiapan, termasuk  izin pun sudah dinyatakan lengkap jauh-jauh hari sebelumnya.

Humas RS Mardi Rahayu Kudus, Maria Reni mengatakan, sebelum pembangunan gedung baru tersebut, terlebih dahulu pihak rumah sakit sudah mengurus izinnya. Izin tersebut mencakup keseluruhan persiapan pembangunan gedung.

”Izinya sudah ada, mulai dari IMB, penurunan trotoar, andal, bahkan izin HO juga sudah ada. Pokoknya semua lengkap,” katanya melalui pesan WhatsApp (WA), Rabu (23/8/2017).

Menurut Reni, semua izin yang sudah disebutkan itu, sudah ada sebelum pembangunan gedung dimulai. Ini lantaran kepengurusan izin diurus sendiri oleh pihak rumah sakit tanpa melalui perantara ataupun pihak ketiga.

”Karena itu kami berani melakukan pembangunan. Kalau  satu belum lengkap, kami tak bisa melakukan pembangunan,” tegasnya.

Baca Juga : Mardi Rahayu Bangun Gedung 5 Lantai, Bupati Kudus; Pengurusan Izin Bisa Sambil Jalan

Sebelumnya, dalam kegiatan ground breaking 21 Agustus lalu, Bupati mengapresiasi pembangunan gedung medik lima lantai ini. Kelengkapan sarana yang ada diharapkan mampu menjadi solusi layanan kesehatan di Kudus. Sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke RS lain di luar Kudus.

“Saya berharap pasien tidak perlu sampai ke Semarang. Cukup kita selesaikan di Kudus,” harapnya pada semua faskes di Kudus termasuk RS milik pemda RSUD dr. Loekmono Hadi.

Semakin meningkatnya layanan kesehatan di Kudus ini menjadi sebuah kemajuan. Bahkan bupati dua periode ini berharap Kudus bisa menjadi pusat dan rujukan wilayah pantura timur, bahkan seluruh pantura.

Editor: Supriyadi

Mardi Rahayu Bangun Gedung 5 Lantai, Bupati Kudus; Pengurusan Izin Bisa Sambil Jalan

Bupati Kudus Musthofa (tiga dari kiri) saat menghadiri pembukaan pembangunan gedung lima lantai RS Mardi Rahayu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – RS Mardi Rahayu Kudus mulai mengerjakan proyek bangunan lima lantai, Senin (20/8/2017). Dalam pembangunan tersebut, Bupati Kudus Musthofa berpesan jika pengurusan izin dapat dilakukan sambil jalan.

“Kalau izinya masih belum diproses, maka proses izin pembangunan bisa dilaksanakan sambil paralel atau sambil jalan. Artinya apa, artinya gedung tetap dibangun sambil mengurus izinnya,” katanya saat sambutan dalam pemancangan tiang pancang pertama.

Bupati memberikan RS kelonggaran lantaran Mardi Rahayu merupakan rumah sakit swasta. Selain itu, kebutuhan akan bangunan yang dibangun sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan jadinya gedung medik sentral, Bupati berharap pengobatan masyarakat ke rumah sakit bakal lebih maju. Sehingga, persoalan kesehatan masyarakat akan berhenti di Kudus, dan tak perlu merambah rumah sakit luar Kudus.

“Jangan sampai lupa, untuk tetap konsisten dalam melayani masyarakat kecil,” pesannya.

Sementara, Direktur Umum RS Mardi Rahayu Kudus dokter Pujianto mengatakan, bangunan anyar dibutuhkan karena sejumlah bangunan sudah berusia 43 tahun dan untuk memenuhi standar akreditasi RS. Sebagai contoh kamar operasi yang harus menggunakan sistem bertekanan positif, serta tersedianya alat Hepafilter untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

“Perlu juga penambahan lima kamar operasi menjadi delapan kamar, dukungan central sterile and supply department serta ruang perawatan stroke yang terintegrasi dengan ICU,” jelasnya.

Dalam detail gedung baru nanti, lantai dasar sebagai ruang tunggu kamar operasi dan IVLCU/IRIN serta CSSD. Lantai dua delapan kamar operasi,  dan suport peralatan kamar operasi. Lantai tiga ICU, lantai empat ruang perawatan stroke 25 bed serta lantai lima ruang VVIP sambilan bed.

Di sisi lain untuk pengawas pembangunan dipercayakan CV Aretas Semarang, perencana dari PT Global rancang Selaras Yogyakarta. Sedangkan kontraktor pelaksana PT Tigamas Mmitra Selara dengan masa pengerjaan selama 10 bulan.

Editor: Supriyadi