Seribuan Kader PKS Jateng Desak Hentikan Pembantaian Etnis Rohingya

Kader PKS Jateng menggelar aksi solidaritas aksi bela Rohingya di Masjid Baiturrahman Semarang. (Foto : Humas PKS Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Seribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari seluruh wilayah di Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2017) menggelar aksi solidaritas untuk etnis Rohingnya. Mereka mengecam praktik diskriminasi dan kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Aksi dipusatkan di kompleks air mancur Jalan Pahlawan Kota Semarang. Sebelumnya, ribuan kader yang berasal dari 35 daerah di Jateng tersebut menggelar long march dari Masjid Baiturrahman di Simpang Lima menuju jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Dalam aksi sejumlah sejumlah tokoh PKS Jateng juga terlihat. Di antaranya Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jateng dan anggota DPRD tingkat kota dan Kabupaten di Jateng.

Koordinator aksi, Riyono mengatakan, kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar telah menciderai rasa kemanusiaan.

“Kita tidak bisa diam terhadap praktik diskriminasi genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Berkali-kali etnis Rohingya mengalami pengusiran, pemukiman serta rumah mereka dibakar,”kata Riyono dalam orasinya.

Yang lebih parah, kata Riyono, korban kejahatan kemanusiaan tersebut adalah anak-anak dan perempuan.” Tindakan tidak beradab yang dilakukan militer Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan,”kata pria yang juga Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng ini.

Atas kondisi tersebut, Riyono mengungkapkan bahwa seluruh kader PKS, salah satunya di Jawa Tengah mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (ethnic cleansing) terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

“Kami juga mendesak Presiden Republik Indonesia bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis melalui jalur bilateral dan multilateral melalui ASEAN, OKI, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),”ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mereka menggelar aksi solidaritas berupa pembubuhan tanda tangan mendukung penghentian tragedi kemanusiaan etnis Rohingya hingga penggalangan dana.

“Selain membentuk crisis center di tingkat pusat, sejak pekan lalu hingga hari ini kita juga terus menggelar penggalangan dana. Termasuk hari ini, seluruh kader di Jateng kita harapkan turut berdonasi untuk saudara-saudara kita di Rohingya,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Bupati Kudus Apresiasi Solidaritas Rohingya Dilakukan dengan Istigasah dan Salat Ghaib

Bupati Kudus Musthofa (tiga dari kiri) mengikuti aksi solidaritas bela muslim rohingya di JHK, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus-Ribuan umat Islam mengikuti istigasah dan salat gaib untuk umat Muslim Rohingya di gedung Jam’iyyatul Hujjaj Kudus (JHK), Jumat (8/9). Kegiatan ini diselenggarakan keluarga besar JHK dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Bupati Kudus Musthofa hadir bersama forkopinda, para ulama, pejabat, serta umat Islam dari berbagai kalangan. Pada acara doa bersama ini, Bupati memberikan apresiasi positif. 

“Ini adalah contoh yang baik. Bahkan bisa menginspirasi daerah lain,” katanya ketika memberikan sambutan.

Bupati menegaskan bahwa dengan doa ini merupakan aksi positif. Untuk itulah Dirinya menyampaikan terima kasih kepada warga Kudus yang dengan tulus mendoakan warga muslim Rohingya di Myanmar.

Kejadian tragedi kemanusiaan ini, lanjutnya, berharap segera usai dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Untuk itulah butuh kedewasaan seluruh masyarakat dalam menerima informasi.

“Saya meminta seluruh masyarakat untuk perkuat persaudaraan dan jangan mudah terprovokasi. Karena hal-hal yang salah informasi justru bisa memecah belah persatuan,” pesannya.

Bupati dua periode ini juga mengajak warga untuk membantu mendonasikan sebagian rizki kepada warga Rohingya.

“Apa yang dilakukan ini juga merupakan bentuk jihad. Yaitu dengan bekerja keras dengan cerdas dan dilakukan secara ihlas dan sungguh-sungguh” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Ribuan Muslim di Kudus Gelar Salat Ghaib dan Istighosah untuk Korban Rohingya

KH Arifin Fanani menjadi imam salah ghaib untuk korban rohingya di Gedung JHK Kudus, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ribuan umat muslim di Kabupaten Kudus menggelar salat ghaib dan istighosah untuk korban Rohingya di Myanmar, Jumat (8/9/2017). langkah tersebut dilakukan lantaran mereka prihatin atas penderitaan yang melanda etnis Rohingya hingga jatuh korban.

Yudi Ernawan Wakil Ketua pelaksana kegiatan mengatakan, jumlah kaum muslim yang ikut salat ghaib ada sekitar 1.750 an. Jumlah tersebut terdiri dari anggota IPHI di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

“Ini merupakan aksi yang kami lakukan, dengan mendoakan sesama muslim Rohingya agar diberikan pertolongan oleh Allah SWT sehingga tidak berkelanjutan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kegiatan ini sendiri diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan dimulai pukul 14.40 WIB di Gedung Jam’iyyatul Hujjaj Kudus (JHK) Kudus. Berpakaian serba putih, anggota IPHI satu persatu datang dan masuk ke JHK Kudus semenjak habis Salat Jumat.

Selama kegiatan salat ghaib, ruangan nampak penuh oleh ummat muslim. Ruangan dibagi menjadi dua, dengan sisi barat muslim laki-laki dan bagian timur perempuan.

Untuk imam salat ghaib, diimami oleh KH Arifin Fanani. Kemudian Qiroatul Quran dibacakan Sayuthi Nafi’. 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Kudus Musthofa beserta Forkopimda, Ketua DPRD Kudus dan Waka Polres Kudus beserta jajaran.

Editor: Supriyadi

Gaji Anggota Fraksi PKS DPRD Disumbangkan untuk Muslim Rohingya

Muhammad Rodhi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Gaji seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah untuk bulan Agustus 2017 disumbangkan untuk muslim Rohingya, di Myanmar. Dana yang terkumpul dari gaji dewan itu akan disalurkan melalui Crysis Center Rohingya Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Muhammad Rodhi mengatakan, dana anggota dewan oleh crysis center DPP PKS akan disalurkan melalui UNHCR ke Myanmar.

“Sebagian gaji 10 anggota F-PKS kita sisihkan. Semua anggota wajib mengumpulkan gajinya untuk membantu saudara-saudara kita di Rohingya,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, konflik Rohingya harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Myanmar. Ia meminta ada tindakan nyata penyelesaian krisis kemanusiaan dengan segera. Sebab, sanksi dunia melalui PBB akan menghantui Myanmar.

Dia juga menambahkan, konflik itu juga tidak ada urusannya dengan masalah agama, tetapi kekerasan kemanusiaan.

“Apa pun latar belakangnya, apa pun atau siapa pun yang melakukannya, kalau sudah soal kemanusiaan, kita harus atasi dengan seluruh kemampuan kita,” ujar anggota Komisi D DPRD Jateng ini.

Sejauh ini, badan pengungsi PBB UNHCR melaporkan, sekitar 58.600 warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, akibat konflik ini, sejak pekan lalu. Namun dilaporkan tidak semuanya berhasil masuk ke wilayah Bangladesh.

Editor : Ali Muntoha

Ratusan Pasukan Disiagakan untuk Pengamanan Isu Rohingya di Pati

Ratusan pasukan keamanan disiagakan untuk pengamanan isu Rohingya di wilayah Pati, Kamis (7/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pasukan keamanan dari polisi dan TNI disiagakan untuk pengamanan isu Rohingya di Kabupaten Pati. Apel siaga pengamanan dilakukan di Mapolres Pati, Kamis (7/9/2017).

Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengatakan, sedikitnya ada 378 personil yang siap berjaga-jaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa ormas dan laskar pembela Rohingya. Kendati situasi di Pati cukup kondusif, tetapi langkah antisipatif dirasa perlu.

“Informasi yang kami terima, besok ada aksi unjuk rasa di vihara Juwana. Persiapan dan antisipasi sangat diperlukan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan,” ujar AKBP Maulana.

Selain persiapan personil, pihaknya memeriksa kendaraan taktis dan peralatan keamanan. Satu per satu kendaraan roda dua, empat dan roda enam dicek sebelum digunakan untuk pengamanan.

“Kesiapsiagaan personil dan sarana prasarana sangat penting dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk rasa terkait isu Rohingya. Selain pengamanan internal di wilayah Pati, kami sudah siap siaga bila diperbantukan untuk pengamanan di wilayah lain,” jelas dia.

Adapun pengamanan dilaksanakan dengan penyekatan di pos-pos polisi yang sudah ditentukan. Deteksi dini terhadap jaringan garis keras yang ada di Kabupaten Pati juga dilakukan.

Ia menegaskan, isu Rohingya tidak menyangkut dengan hubungan antarumat beragama, tapi murni masalah kemanusiaan. Karena itu, ia mengimbau kepada warga Pati untuk tetap menjaga perdamaian dan menghindari perpecahan.

Editor: Supriyadi

Polres Kudus Sweeping Massa Aksi Bela Rohingya di Perbatasan

Salah seorang petugas Polres Kudus masuk ke bus untuk memeriksa dan memberi imbauan untuk tidak mengikuti aksi solidaritas rohingya di perbatasan Kudus-Demak, Kamis (7/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Polres Kudus melakukan sweeping terhadap pengguna jalan yang hendak melakukan aksi solidaritas Rohingya di Magelang, Kamis (7/9/2018). Sweeping tersebut dilakukan di perbatasan Kudus – Demak, tepatnya di kawasan Tanggulangin, Jati.

Selama melakukan sweeping, petugas memeriksa kendaraan yang melintas, mulai dari kendaraan roda dua, mobil pribadi, minibus, dan bus.

Kabag Operasional Polres Kudus Kompol Tugiyanta menyebutkan, dalam aksi ini, pihaknya menerjunkan 60 personel bersenjata lengkap.

“Kami memeriksa kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan minibus dan bus. Ini adalah operasi penyekatan yang dilakukan jajaran Polres Kudus,” katanya.

Dalam operasi yang dilakukan mulai pukul 10.00 WIB itu, sejumlah minibus dihentikan dan diperiksa. Pemeriksaan dimulai dari surat-surat kendaraan, barang bawaan, hingga tujuan berkendara.

Petugas Polres Kudus memeriksa mobil pribadi milik pengguna jalan untuk memastikan tidak ikut aksi solidaritas rohingya di Magelang, Kamis (7/9/2017). (Polres Kudus)

Selain itu, lanjut dia, petugas juga memberikan imbauan kepada rombongan untuk tidak mengikuti aksi solidaritas etnis rohingya di Magelang. Apalagi, aksi tersebut tak mendapatkan izin dari kepolisian.

“Hingga kini kami tak menemukan rombongan yang menuju Borobudur. Namun, jika menemukan akan kami minta pulang kembali,” ujarnya

Sementara itu, salah satu sopir minibus, Budi (31) warga Pasuruan Lor, Kecamatan Jati mengaku kaget dengan operasi tersebut. Karena, pihaknya sedang buru-buru berjalan ke Semarang untuk mengantar saudara. 

“Kalau kami satu keluarga, jadi tidak masalah dihentikan karena lengkap. Lagipula kami juga tak punya tujuan ke Magelang,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Bupati dan Tokoh Agama di Grobogan Kecam Penindasan Etnis Rohingya Myanmar

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan sambutan saat menghadiri acara pernyataan sikap bersama FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Rabu (6/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPemberitaan mengenai penindasan yang dilancarkan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya ternyata juga menjadi perhatian Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Bahkan, ia sempat mengecam penindasan tersebut saat menghadiri acara pernyataan sikap bersama FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Rabu (6/9/2017).

”Apa yang terjadi di Myanmar membuat kita prihatin. Mari kita doakan agar mereka (etnis Rohingya) diberi kekuatan dan pertolongan. Setiap menyimak berita di media massa soal Rohingya, saya merasa sedih,” katanya.

Sri menyatakan, pemerintah pusat melalui presiden telah bertindak untuk menyikapi persoalan tersebut. Sedangkan, warga Grobogan diminta ikut bersolidaritas dengan memanjatkan doa bersama.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat berpesan agar masyarakat Grobogan tidak terpancing isu-isu yang menyangkut SARA terhadap persoalan di Myanmar. Masyarakat juga diminta tidak ikut berangkat mengikuti aksi demo yang akan dilangsungkan di kawasan Borobudur, Magelang.

”Pemerintah sudah mengambil sikap. Jadi tidak perlu demo,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, juga dilangsungkan dengan dialog serta pernyataan dari tokoh agama dari perwakilan berbagai agama. Kemudian, acara diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Grobogan yang aman dan kondusif.

Editor: Supriyadi

 

Umat Islam Jepara Diminta Jaga Kekompakan

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Polres Jepara meminta umat beragama di Jepara meningkatkan kekompakan dan toleransi. Hal itu untuk mencegah rong-rongan pihak tak bertanggungjawab  yang ingin “membawa” konflik Myanmar ke Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resort Jepara AKBP Yudianto Adi Nugroho, saat berbicara pada pertemuan FKUB, Selasa (6/9/2017) malam.

Menurutnya, ada deteksi bahwa ada pihak yang ingin menautkan kejadian di Myanmar dengan Agama Budha yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, adapula pihak yang berkeinginan pemerintahan Indonesia jatuh dengan memanfaatkan isyu-isyu tersebut. 

“Jepara relatif kondusif dibandingkan kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah. Hal itu karena soliditas tokoh agama dan masyrakat yang ada di Jepara. Isyu ini (Myanmar) dimanfaatkan oleh mereka yang berhaluan radikal untuk menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo. Selain itu adapula yang mengaitkan hal itu dengan umat Budha yang ada di Indonesia, padahal tidak saling berkait,” ujarnya. 

Menurutnya, aji mumpung isyu Myanmar itu dideteksi melalui analisis media sosial yakni twitter. Dikatakan Kapolres Jepara, seorang analis twitter telah mendeteksi bahwa 60 persen isu Rohingnya dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan yang dinilai tidak responsif akan derita etnis tersebut. 

“Disamping itu pada media sosial muncul meme yang menautkan umat Budha di Indonesia dengan yang ada di Myanmar. Hal itu kan sebenarnya tidak berhubungan,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya meminta para pemuka agama agar meningkatkan kekompakan. Hal itu agar isyu Myanmar yang kini berkembang tidak dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa. Yudi mengatakan, beberapa konflik di Indonesia terjadi karena isyu agama. 

Sementara itu, Dandim 0719 Letkol Infanteri Ahmad Basuki mengungkapkan, semua pertentangan tidak menjadikan kedua belah pihak sebagai pemenang. 

“Banyak contoh agama dijadikan potensi memecah belah, seperti peristiwa Ambon ada isyu antara umat Islam dan Kristiani, Tidak ada yang menang semuanya jadi abu,” katanya. 

Lebih lanjut ia menekankan, pihaknya tidak melarang rasa keprihatinan yang ditunjukan oleh umat Islam, kepada Etnis Rohingnya. Namun ia menegaskan warga Jepara tidak perlu ikut-ikutan dalam aksi-aksi yang rencananya digelar pada tanggal 8 September 2017. 

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua FKUB dan MUI Jepara, Mashudi. “Tidak usah umat Islam Jepara ikut-ikutan dalam aksi yang digelar di Borobudur,” tegasnya. 

Editor: Supriyadi

Khatib Salat Jumat Tempat Aksi Rohingya Diminta Galang Dana

Pelajar Sekolah Islam Terpadu Bina Amal Semarang, menggalang dana guna membantu etnis Rohingya di Myanmar. (Antarajateng.com)

MuriaNewsCom, Semarang – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono memastikan, meski aksi ”kepung Borobudur” batal dilaksanakan, status siaga satu tetap dilaksanakan. Pihaknya akan mengerahkan ribuan personel untuk melakukan pengamanan.

”Kami akan mengerahkan 25 satuan setingkat kompi (SSK) unyuk pengamanan pada 8 September 2017,” kata Kapolda usai mengikuti rapat koordinasi Forkompinda di kompleks Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (6/9/2017).

Sekitar 2.200 personel kepolisian dan 300 personel TNI akan disiagakan untuk melakukan pengamanan baik di kawasan Borobudur dan perbatasan. Candi ini pada Jumat lusa akan ditutup untuk wisatawan perorangan.

Aksi solidaritas sendiri yang rencananya digelar di Candi Borobudur dialihkan di Masjid An Nur, Mungkid, Magelang. Dalam aksi itu nantinya hanya tak boleh ada orasi, dan setelah salat gaib dan salat Jumat, massa harus membubarkan diri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Ahmad Darodji mengatakan, khatib salat Jumat di masjid yang dilakukan untuk aksi simpatik diharapkan meyerukan perdamaian.

”Jika memungkinkan, kotak amal yang diedarkan bisa diusahakan untuk melaksanakan penggalangan dana kepada umat muslim Rohingya,” ujarnya.

Baca : Aksi Bela Rohingya Dialihkan, Borobudur Tetap Ditutup untuk Wisatawan Perorangan

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng, Mudjahirin Tohir mengatakan, kondisi yang menimpa umat muslim Rohingya di Myanmar bisa dijadikan momentum pemersatu umat.

Pihaknya akan mengusahakan pembentukan paguyuban yang berisikan lintas agama di tingkat kabupaten dan di bawahnya untuk menjaga komunikasi yang lebih baik.

Saat ditanya apakah sudah ada aksi ancaman kepada umat Budha, Mudjahirin mengaku tidak ada sama sekali. Pasalnya di Jateng dianggap menjadi wilayah yang masih kondusif dan masih memiliki nilai toleransi yang tinggi.

“Ke depan tingkat kecamatan perlu dilakukan pembentukan paguyuban lintas agama untuk mempermudah komunikasi,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Kapolres Larang Masyarakat Kudus Ikut Aksi Rohingya di Magelang

Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning melarang masyarakat Kudus, untuk terjun aksi bela Rohingya di Magelang, Jumat (8/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning melarang masyarakat Kudus, untuk terjun aksi di Masjid An Nur Mungkid, Magelang terkait Rohingnya Jumat (8/9/2017) mendatang. Larangan tersebut dilakukan, lantaran tak ada izin dalam aksi yang dilakukan nanti.

“Kami mengimbau kepada masyarakat Kudus, agar tak terpengaruh ajakan ke sana. Karena, aksi damai tersebut tak memiliki izin dari Polres Magelang dan Polda Jateng,” katanya usai acara silaturahmi Forkopimda dengan Pemkab Kudus dan FKUB di Pendapa Kudus, Rabu (6/9/2017).

Menurutnya, monitor akan terus dilakukan mulai hari ini hingga Jumat mendatang. Monitor dilakukan secara intensif dan persuasif, agar tak ada satupun masyarakat Kudus yang ikut ke sana.

Baca Juga: Aksi Bela Rohingya Dialihkan, Borobudur Tetap Ditutup untuk Wisatawan Perorangan

Hingga kini, lanjutnya, belum ada kabar terkait masyarakat Kudus yang ikut aksi tersebut. Pengajuan izin akan aksi juga tidak ada masuk sehingga dianggap Kudus masih kondusif. Namun, segala kemungkinan tetap diwaspadai termasuk adanya masyarakat yang diam-diam berangkat.

“Di sana adanya doa bersama di Masjid pas jumatan. Kalau untuk jumatan, di sini juga ada. Jadi tidak usah jauh-jauh,” ungkapnya.

Senada, Bupati Kudus Musthofa juga menyatakan hal yang sama. Dia mengimbau masyarakat Kudus tak usah terprovokasi untuk pergi ke sana. Sebagai kepala daerah, mendukung apa yang dijalankan oleh polres Kudus.

“Jangan ada yang terpengaruh oleh kabar-kabar semacam itu. Kudus masih kondusif dan aman,” jelasnya. 

Editor: Supriyadi

Umat Budha Jepara Kecam Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jepara mengecam kejahatan terhadap etnis Rohingnya di Myanmar. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Umat Budha di Jepara mengecam kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya di Myanmar. Hal itu tercetus dalam pernyataan sikap yang dilakukan bersama-sama dengan umat agama lain yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jepara, Selasa (6/9/2017) malam. 

Mewakili umat Budha Jepara adalah Bhante Yatiko dari Keling dan Bhante Sujano dari Donorojo. Dalam pernyataan tersebut, ada lima sikap yang dibacakan didepan umat muslim, umat kristian, Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi dan Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adi Nugroho serta Dandim 0719 Jepara Letkol Infanteri Ahmad Basuki.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Myanmar karena membiarkan kejahatan (terhadap etnis rohingnya) terjadi, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus menerus melakukan diplomasi sampai hak politik, ekonomi sebagai warga negara dikembalikan seperti sediakala, selain itu menuntut agar gelar nobel yang pernah diraih oleh pemimpin Myanmar dicabut karena gagal dan tak peduli pada nasib kemanusiaan. Turut mendoakan mereka yang telah gugur agar diampuni dosa-dosanya. Kami sebagai umat Budha di Jepara akan tetap memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI,” ucap Yatiko. 

Ikrar tersebut termaktub dalam tajuk Duka Rohingnya dan Suara Hati Umat Budha Jepara. 

Ketua FKUB Jepara Mashudi mengungkapkan hal serupa. Pihaknya mendesak agar pemerintah Myanmar segera menghentikan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya. 

“Forum Kerukunan Umat Beragama Jepara mendesak hal itu segera dihentikan,” katanya. 

Dirinya juga mengingatkan petntingnya memelihara persatuan karena tidak mustahil peristiwa di Myanmar menular ke Jepara. Oleh karenanya Mashudi mengajak seluruh umat agama yang ada di Bumi Kartini selalu waspada dan merapatkan barisan, agar tidak ada pihak yang membikin onar situasi di Jepara. 

Editor: Supriyadi

Kapolres Imbau Warga Pati untuk Tidak Terprovokasi Isu Rohingya

Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengimbau warga Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu di Myanmar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan mengimbau kepada masyarakat Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu Rohingya. Imbauan itu disampaikan, usai menggelar rapat dengan tokoh lintas agama di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017).

“Masalah Rohingya itu sangat kompleks, bukan soal umat Islam dilukai umat Buddha saja. Ini masalah kemanusiaan, bukan persoalan antarumat beragama. Jadi, warga Pati kami imbau untuk tidak ikut terprovokasi,” kata AKBP Maulana.

Ia menjelaskan, krisis kemanusiaan di Myanmar saat ini sudah mulai melebar. Apa yang ditampilkan di media sosial merupakan potongan-potongan kecil yang dibingkai supaya bercampur dengan isu yang belum tentu kebenarannya.

“Banyak gambar-gambar kekerasan dan pembantaian yang beredar. Setelah ditelusuri Mabes Polri, ternyata hoax dan tidak ada hubungannya dengan krisis di Myanmar. Kalau tidak hati-hati, kita bisa ikut terpancing,” paparnya.

Karena itu, dia menegaskan bila tragedi kekerasan di Myanmar tidak boleh berdampak pada kekerasan di Indonesia. Donasi, doa bersama dan jalur diplomasi dinilai menjadi langkah tepat untuk membantu umat Rohingya di Myanmar.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pati M Luqman. Pihaknya ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Myanmar. Namun, aksi keprihatinan tidak boleh menggadaikan perdamaian yang sudah terjaga dengan baik di Indonesia.

“Sebaiknya kita doakan dengan cara-cara yang sesuai dengan tradisi leluhur bangsa. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi menindas. Kita harus bijak dalam menyikapi segala sesuatu,” tandas Luqman.

Editor: Supriyadi

Begini Sikap Tokoh Lintas Agama Pati Terkait Tragedi Rohingya di Myanmar

Tokoh lintas agama di Pati menyatakan sikap terkait dengan tragedi etnis Rohingya. Pernyataan sikap dilakukan di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tokoh lintas agama Kabupaten Pati memberikan pernyataan sikap terkait dengan tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Pernyataan sikap itu dibacakan di Kantor Kesbangpol Pati, Selasa (5/9/2017).

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pernyataan tersebut, antara lain Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan beserta jajarannya, perwakilan Kesbangpol Pati Amin Prasetyo, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), NU, Muhammadiyah, Banser, Maga Budhi, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), perwakilan Viraha Pati dan Vidya Loka Pekuwon.

Mereka sepakat jika tragedi etnis Rohingya di Myanmar bukan peristiwa kebencian antarumat beragama, tapi tragedi kemanusiaan dengan akar masalah yang sangat kompleks. Karena itu, mereka ikut prihatin dengan masalah tersebut.

“Kita sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia harus bijak menyikapi kasus di Myanmar. Kita jangan mudah terpancing dengan isu-isu di media sosial yang belum tentu kebenarannya, sehingga berpotensi merusak kerukunan umat beragama yang sudah terjalin baik di Indonesia,” ujar AKBP Maulana.

Menurutnya, keprihatinan terhadap etnis Rohingya di Myanmar harus dilakukan dengan cara yang positif, seperti donasi dan doa bersama agar mereka diberikan keselamatan. Sementara jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan diserahkan kepada pemerintah.

Karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat Pati untuk tidak terprovokasi dengan isu bernuansa SARA yang beredar di media sosial terkait dengan umat Muslim Rohingya. Pasalnya, Pati sudah lama dikenal sebagai daerah yang menjadi miniatur kerukunan antarumat beragama.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta keutuhan kerukunan antarumat beragama khususnya di Kabupaten Pati. Jangan sampai kerukunan yang sudah terbina dengan baik, tergadaikan karena menanggapi isu SARA di medsos yang belum tentu kebenarannya,” pesan AKBP Maulana.

Editor: Supriyadi

Bantu Korban Rohingya, Anggota DPRD Brebes Fraksi PKB Sepakat Sisihkan Gajinya Sebulan

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Brebes – Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) menginstruksikan seluruh kader agar menggalang bantuan untuk warga Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Seluruh keluarga besar PKB dan NU diminta menyisihkan gaji satu bulan sebagai bantuan untuk warga Rohingya. Selain bantuan dana, PKB juga menyiapkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk lain seperti makanan, obat-obatan, tenaga medis, dan pakaian.

BacaKecelakaan Mio vs Supra di Jalan Winong-Gabus, Satu Orang Tewas di Lokasi

Diketahui, kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, hingga berakibat ratusan orang tewas. Berdasar hal itulah, anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Brebes menyisihkan gaji selama satu bulan ini untuk disumbangkan kepada korban krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar.

BacaIni Nama-nama Korban Bus Peziarah yang Terjun ke Jurang di Tergo Kudus

Perwakilan Fraksi PKB DPRD Brebes, Imam Royani mengatakan, pihaknya melakukan hal itu sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi dari DPP PKB. Praktis, tidak hanya fraksi PKB DPRD tapi juga ada menteri, gubernur maupun bupati yang diusung langsung oleh PKB, juga melakukan hal sama. Yaitu sama-sama memotong gaji.

Termasuk juga staf, karyawan dan cleaning servis PKB ikut dipotong gajinya. Tapi hanya 10 persen dari gaji yang diterima. “Kalau fraksi PKB DPRD dan Gubernur serta Bupati dipotong penuh gajianya selama satu bulan ini,” kata Imam.

Baca : Ini Asal Mula Tradisi Perang Obor Jepara

Jumlah gaji pokok yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Brebes adalah sebesar Rp 2,1 juta. Sementara, jumlah seluruh anggota fraksi PKB DPRD Brebes sebanyak 8 orang. Ada delapan orang anggota fraksi PKB DPRD Brebes yang melakukan penyisihan gaji untuk Rohingya.

Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keseriusan PKB. Pihaknya berharap Rohingya menjadi perhatian dunia dan segera bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya konflik kembali.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca : Polda Bakal Hadang Massa Aksi Bela Rohingya di Borobudur

MUI Jateng Desak Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Dicabut

Aung San Suu Kyi (Reuters via BBC)

MuriaNewsCom, Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyatakan mengutuk keras aksi kekejaman dan pembantaian yang terjadi pada komunitas muslim Rohingya, di wilayah Arakan, Rakhine, Myanmar. MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas.

Salah satunya mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengajak kepala negara di ASEAN untuk mengeluarkan keanggotaan Myanmar di ASEAN.

Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Prof Dr H Ahmad Rofiq MA dalam siaran persnya mengatakan, Kekejian militer Myanmar telah melakukan pembantaian dengan kejam terhadap warga muslim Rohingya.

”Penguasa Myanmar, Aung San Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian, justru tidak berbuat apapun untuk menghentikannya, malah membiarkan,” katanya.

Oleh karenanya, MUI juga mendesak Royal Swedish Academy of Sciences Karolinska Institut Norwegian Nobel Committee untuk mencabut nobel perdamaian yang diberikan padanya.

“MUI Jawa Tengah mengutuk keras atas kekejian, kekejaman, dan kebrutalan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya termasuk rezim penguasa dan pimpinan agama mayoritas yang melakukan pembiaran,” ujarnya.

Pihaknya juga Mendesak Presiden RI agar melibatkan Masyarakat ASEAN untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali keanggotaan Myanmar di ASEAN. Karena dianggap sudah tidak pantas lagi untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam komunitas masyarakat ASEAN.

“Mendesak para pemimpin agama di ASEAN, terutama pimpinan Buddha agar mengambil langkah kongkret untuk menghentikan kebiadaban tersebut atas nama agama,” kata dia.

Umat Islam di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia juga disarankan untuk membaca qunut nazilah dan saalat ghaib bagi muslim Rohingya dan mendoakan semoga dicatat Allah sebagai para syuhada’.

“Kami juga menyerukan kepada aktivis kemanusiaan Indonesia dan internasional untuk menggalang dana guna membantu dan meringankan penderitaan para muslim di Rohingya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha