Pendapatan Direktur RSUD Kudus Rp 70 Juta, Begini Reaksi DPRD

Ketua DPRD Kudus Masan (baju merah) bersama sejumlah anggota dewan lain mengecek ke RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Sabtu (4/3/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, menyoroti pelayanan RSUD dr Loekmonohadi Kudus, yang dinilai tak sebanding dengan pendapatan yang diterima para pimpinan rumah sakit pelat merah itu. Bahkan dewan juga menduga ada kesenjangan pendapatan antara karyawan dan direksi, sehingga berbuntut pada pelayanan yang tak maksimal.

Ini terkait kasus dipulangkannya pasien korban kebakaran, Ramisih (53), warga Desa Lambangan, Kecamatan Undaan. Ramisih yang masuk ke RSU dengan luka bakar di sekujur tubuh 2 Februari, dipulangkan 14 Februari 2017 lalu. Padahal saat itu kondisi luka korban masih memprihatinkan.

Sorotan ini muncul dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD Kudus dengan jajaran direksi RSU dr Loekmono Hadi Kudus, di Gedung DPRD Kudus, Jumat (3/3/2017) sore. Rakor itu dihadiri Ketua DPRD Kudus Masan dan sejumlah ketua komisi. Di antaranya Ketua Komisi A Mardijanto, Ketua Komisi B Muhtamat, dan Ketua Komisi D Mukhasiron.

Direktur RSU dr Loekmonohadi Kudus dokter Abdul Azis Achyar membawa sejumlah pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kudus Joko Dwi Putranto.

Dalam kesempatan itu, Masan menyebut jika pendapatan direktur RSUD Kudus mencapai Rp 70 juta per bulan, termasuk renumerasi. Nilai itu menurutnya, jauh lebih tinggi dari pendapatan yang diterima sekretaris daerah (sekda). Oleh karenanya, pihaknya meminta data terkait pendapatan seluruh direksi, dokter, hingga tingkat karyawan.

“Kami meminta data yang valid terkait pendapatan, termasuk renumerasi, yang diterima seluruh karyawan mulai direktur hingga staf. Jangan sampai karena ada kesenjangan yang mencolok, kemudian berimbas pada pelayanan kepada pasien,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Loekmono Hadi enggan menyebut secara rinci pendapatan yang diterima masing-masing karyawan sesuai jenjang karir. Ia hanya menyebut besaran renumerasi yang diterimanya antara Rp 40 juta per bulan hingga Rp 42 per bulan.

Abdul Azis Achyar dalam kesempatan itu juga menegaskan jika penanganan pasien Ramisih sudah sesuai prosedur. “Pasien sudah mendapatkan edukasi untuk melakukan perawatan luka di rumah, dibandu tenaga kesehatan terdekat rumahnya,” katanya.

Namun penjelasan dari direktur RSUD itu tak membuat kalangan dewan puas. Ketua Komisi D Mukhasiron bahkan akan melakukan pengecakan langsung ke RSUD, pada keesokan harinya.

“Selain soal pendapatan yang diduga ada kesenjangan, kami ingin mengecek analisa kebutuhan karyawan dan jadwal dokter rawan jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha