Penyaluran Bansos Rastra di Grobogan untuk Bulan April Diajukan

MuriaNewsCom, Grobogan – Penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di Grobogan untuk alokasi bulan April diajukan. Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Grobogan Andung Sutiyoso saat melakukan pemeriksaan kualitas beras untuk program rastra di Gudang Bulog 104 Purwodadi, Selasa (27/3/2018).

Menurut Andung, pada penyaluran bansos rastra untuk alokasi bulan Januari-Maret dilakukan sesuai bulannya. Namun, khusus penyaluran bulan April dilakukan pada akhir Maret hingga awal April.

“Penyaluran alokasi bansos rastra bulan April rencananya kita lakukan mulai Rabu besok sampai 6 April. Hal ini kita lakukan berkaitan dengan adanya instruksi dari Bulog pusat agar penyaluran bansos rastra bulan April diajukan waktunya,” imbuh Andung didampingi Kabid Sosial Kurniawan.

Disinggung soal kualitas beras yang akan disalurkan pada penerima, Andung menyatakan, cukup bagus. Menurutnya, jika ada penerima yang berasnya ternyata tidak bagus maka pihak bulog akan menggantinya.

“Kami sudah berkomitmen dengan bulog untuk langsung mengganti beras apabila kualitasnya tidak sesuai ketentuan. Kami beri toleransi waktu 2 x 24 jam untuk mengganti berasnya. Jika beras yang diterima kurang bagus maka cepat laporkan,” tegasnya.

Menurut Andung, jumlah penerima Bansos rastra se-kabupaten ada 124.178 keluarga penerima manfaat (KPM). Porgram bansos rastramerupakan peralihan dari bantuan Raskin.

Selain perubahan nama, jumlah beras yang diterima KPM juga berubah. Yakni, dari semula 15 Kg beras dengan harga penebusan Rp 1.600 per kilo, menjadi 10 kg per KPM secara gratis.

Dalam waktu dekat, penyaluran beras rastra akan diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial. Dijelaskan, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya.

Mekanisme penggunaan BPNT melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Untuk program BPNT ini sudah kita sosialisasikan pada camat dan kepala desa beberapa hari lalu. Mengenai pelaksanaan BPNT masih menunggu surat resminya dari Kementerian Sosial,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Kabag Perekonomian: Dapat Raskin Kualitas Buruk, Kembalikan ke Balaidesa

Seorang warga tengah mengecek beras berkutu yang didistribusikan untuk masyarakat melalui program raskin, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Kualitas Raskin yang dibagikan kepada masyarakat Kudus, tak melulu memiliki kualitas yang baik. Untuk itu, Pemkab Kudus meminta kepada masyarakat saat mendapati kualitas buruk tak usah menerimanya.

Kabag Perekonomian Pemkab Kudus Dwi Agung Hartono menyebutkan, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai hal itu. Peringatan diberikan agar masyarakat dapat meneliti terlebih dahulu Raskin yang diterimanya.

Baca: Lemari Pendingin Mayat RSUD Soewondo Pati Meledak

“Saat kualitas buruk, maka dapat langsung menukarkan ke balai desa setempat. Nantinya, pihak pemdes yang akan menukarkan dengan beras yang kualitasnya baik,” katanya.

Menurut dia, pihak pemdes juga tak usah khawatir saat warga menukarkan beras tersebut. karena pemdes juga dapat ganti beras yang kualitasnya buruk itu dari Bulog. Nantinya, Bulog lah yang akan menggantikan beras kualitas buruk tersebut.

Baca: Ini Penyebab Lemari Pendingin Jenazah RSUD Soewondo Meledak

Dia menjelaskan, pengalaman tersebut pernah terjadi di beberapa desa di Kudus. Seperti di Kecamatan Jati, yang sejumlah desa pernah mendapatkan kualitas beras yang buruk oleh sejumlah masyarakat. Beras tersebut, ditukarkan ke desa, untuk digantikan dengan yang baru.

“Dari satu desa hanya beberapa saja yang tak baik, karena saat tiba dan di cek,  berasnya sudah baik. Namun pengecekan hanya dilakukan dengan cara sampling saja,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Tiap Bulan 1,2 Juta Kilogram Beras Didistribusikan untuk Keluarga Miskin di Jepara

Salah seorang perangkat Desa Plajan Jepara menunjukkan beras raskin yang diterima dari pemerintah (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang perangkat Desa Plajan Jepara menunjukkan beras raskin yang diterima dari pemerintah (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom,Jepara – Tahun 2016 ini, pemerintah kembali memberikan bantuan bagi warga kurang mampu. Sedikitnya ada 85.595 rumah tangga di Kabupaten Jepara yang mendapatkan jatah menerima beras untuk keluarga miskin (Raskin). Tiap bulannya, pemerintah menyediakan 1,2 juta kilogram untuk mereka.

“Jumlah tersebut untuk sementara masih sama dengan jumlah di tahun 2015 lalu,” ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Jepara Adi Nugroho kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, data tersebut berdasarkan data yang disetorkan oleh masing-masing desa. Hanya saja, data tersebut bisa saja berubah sesuai dengan hasil pendataan lanjutan oleh pihak desa. Jika ada penggantian penerima, lanjutnya, tetap harus lapor kepada pihak KKP. Sebab nantinya hal itu akan dilaporkan kepada pusat. Hal ini untuk mengantispasi kesimpangsiuran data.

“Dalam pembagiannya, masing-masing keluarga penerima berhak menerima 15 kilogram beras dengan menebusnya senilai Rp 1.600/kilogram,” ungkapnya.

Untuk distribusi Raskin, pihaknya masih bekerjasama dengan Bulog. Penyalurannya sesuai dengan jadwal yang ada untuk tiap kecamatan. Saat distribusi, Raskin sementara ditampung di balai desa, yang selanjutnya disalurkan ke penerima oleh pihak desa.

Untuk menjamin tidak adanya keluhan dari masyarakat mengenai kualitas beras, lanjut Adi, pihaknya memiliki tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi bantuan dan proses penyalurannya. Tim tersebut terdiri dari tim pemantau dari kabupaten, satuan kerja tingkat kecamatan, dan tim distribusi di tingkat desa.

“Ketiganya akan melakukan kordinasi secara intensif. Khususnya saat proses distribusi. Dari KKP sendiri turun ke lapangan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono 

BPS Kudus Sulit Tentukan Jumlah Keluarga Miskin

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Meski sensus miskin yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sudah selesai pada akhir Mei lalu. Namun hasilnya masih belum dapat dipublikasikan. Sebab BPS hanya menyerahkan hasil sensus yang dilaksanakan ke pemerintah pusat, untuk kemudian pemerintah pusat yang memberikan keluarga miskin.

”Untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak, memang tidak mudah karena banyak variabel pendukungnya. Selain itu banyak pula kriteria yang ditanyakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Seperti misalnya, seseorang yang disurvey memiliki rumah yang beralas tanah, keluarga tersebut sudah dikatakan miskin meski di kandangnya terdapat 15 ekor kambing.

Hal lain juga, pada saat survey juga aspek kejujuran responden juga sangat penting. Seperti misalnya ada lima kendaraan dalam rumah, namun yang dijawab adalah pinjam.

Hasil sensus penduduk yang bertajuk pemutakhiran basis data terpadu tersebut, sudah diserahkan ke pemerintah pusat dan hanya menunggu keputusan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengetahui jumlahnya.

Menurutnya, keluarga yang menjadi objek sensus, termasuk penduduk miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang berjumlah 36.332 rumah tangga miskin.

Dia menambahkan, untuk menentukan warga di daerah, masuk kategori miskin atau tidak, disesuaikan dengan hasil sensusnya nanti dengan mempertimbangkan semua variabel pendukungnya.

Dalam melakukan wawancara terhadap setiap objek sensus, kata Endang, terdapat puluhan pertanyaan mulai dari bangunan rumah, sumber air, sumber pendapatan, aset pribadi, hingga kepesertaannya dalam program kesehatan.

Petugas sensus yang diterjunkan, lanjut dia, memang mendapati masyarakat yang semua perabot rumah tangganya bukanlah miliknya, melainkan pinjaman dari saudaranya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Cek Keluarga Miskin, Cukup Lihat NIK, KTP atau KK

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, untuk mengecek keluarga miskin di Kudus nantinya tidak akan ribet. Sebab, hanya dengan melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP yang dimiliki, dapat diketahui penduduk tersebut kategori miskin atau tidak. Bahkan, bagi yang tidak memiliki KTP sekalipun masih dapat dideteksi dengan NIK yang juga tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

Endang memastikan hal tersebut, lantaran dalam proses sensus yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di 2015, juga disertakan nomor NIK untuk warga miskin. Hal tersebut tergolong baru, dan diharapkan dapat mempermudah dalam penanganannya.

”Dengan demikian, semuanya dapat dengan mudah dicek. Khususnya bagi layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi, dapat dengan cepat mengaksesnya untuk melihat keluarga yang tergolong miskin atau tidak,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, sensus penduduk miskin dengan mencantumkan NIK warga yang menjadi responden dalam sensus merupakan baru dan di Kudus baru kali pertama. Progran tersebut juga dapat mendukung, pemerintah sedang merancang single identity, yakni lewat NIK.

Dalam sensus yang digelar selama Mei 2015, lanjutnya, warga yang ditetapkan menjadi objek sensus sebanyak 72.545 keluarga yang tersebar di sembilan kecamatan. Sensus tersebut juga melibatkan 299 petugas sensus hasil rekrutan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelum melakukan sensus waktu itu, terlebih dahulu dibentuk forum konsultasi publik. Kegiatan tersebut, bertujuan menerima berbagai masukan sekaligus bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi warga miskin di masing-masing daerahnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Desa Jati Kulon Raih Prestasi, Jadi Motivasi Desa yang Lain

ilustrasi beras pra-sejahtera (istimewa)

ilustrasi beras pra-sejahtera (istimewa)

 

KUDUS – Prestasi yang membanggakan di Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, memang sangat membanggakan. Maka dari itu, tidak heran jika desa yang lainnya juga mulai meniru desa tersebut untuk hal yang sama.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono, menurutnya saat ini sudah ada desa yang prestasinya menyerupai Desa Jati Kulon, namun baru dimulai tahun 2015, sedangkan Desa Jati Kulon sudah berlangsung lama.

”Seperti halnya Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu juga mulai berbenah demikian. Dan saya yakin desa yang lain juga seperti itu nantinya,” katanya saat ditemui MuriaNewsCom.

Untuk itu, lanjutnya semua desa di Kabupaten Kudus diminta membagikan beras pra-sejahtera (Rastra) sesuai dengan pedoman umum (Pedum Rastra), yakni 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS).

”Dengan adanya tambahan Rastra ke-13 dan 14, tim Rastra Kudus menyalurkan Rastra tersebut pada pekan kedua bulan November 2015,” imbuhnya.

Terkait dengan laporan beras yang tidak layak konsumsi, kata dia, sejauh ini belum mendapatkan laporan masyarakat. Dia menambahkan, kalaupun ada temuan silakan lapor untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga bisa mendapatkan ganti beras yang lebih baik. (FAISOL HADI/TITIS W)

Keren, Desa Jati Kulon Raih Penghargaan Penyalur Rastra Terbaik Se Jateng

ilustrasi beras pra-sejahtera (istimewa)

ilustrasi beras pra-sejahtera (istimewa)

 

KUDUS – Kehebatan Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, perlu diacungi jempol. Kepandaian desa tersebut, sampai mendapatkan penghargaan dari tingkat Provinsi, yang tidak semua daerah mendapatkannya. Desa Jati Kulon menerima penghargaan sebagai desa penyalur beras untuk keluarga pra-sejahtera (Rastra) terbaik. Yaitu sesuai pedoman umum penyaluran Rastra tingkat Jawa Tengah dengan urutan nomor tiga.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono mengatakan, atas prestasinya itu dalam penyaluran Rastra yang sebelumnya bernama Raskin itu, desa setempat mendapatkan hadiah berupa satu buah laptop dan plakat penghargaan yang langsung diberikan dari provinsi.

”Provinsi memiliki tim sendiri dalam menilai setiap desa. Dan dari hasil penilaian di tingkat Jateng, dipilih tiga desa terbaik dalam penyaluran Rastra yang dianggap sesuai pedoman umum penyaluran Rastra. Yakni 15 kilogram per rumah tangga sasaran (RTS),” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penilaian yang dilakukan itu terlaksana setiap bulan. Sehingga, setiap bulan pula ada tim yang menilai dari provinsi untuk langsung memberikan penilaian kepada semua desa di Jawa Tengah.

Dalam desa tersebut, menyalurkan Rastra sesuai pedoman umum sebesar 15 kg per RTS, kata dia, sudah hampir 50 persen dari 132 desa/kelurahan di Kudus.

Sementara harga tebus Rastra yang sudah sesuai ketentuan sebesar Rp1.600/kg, kata dia, sudah mencapai 40-an persen desa yang memberlakukannya.

Hasilnya, Desa Jati Kulon dinobatkan sebagai juara ketiga, sedangkan juara pertama Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, juara kedua Desa Pangarengan, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. (FAISOL HADI/TITIS W)

Asik! Ada Penyaluran Raskin ke 13 untuk Warga Purwodadi

Penyalurann raskin ke-13 di Kelurahan Kuripan, Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Penyalurann raskin ke-13 di Kelurahan Kuripan, Purwodadi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Penyaluran beras miskin (raskin) tahun 2015 ini tampaknya berbeda dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun ini ada penambahan alokasi raskin buat penerima. Yakni, alokasi raskin ke-13 dan 14.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Grobogan Muhammad Hidayat ketika dimintai komentarnya membenarkan adanya tambahan alokasi penyaluran raskin tersebut. Menurutnya, alokasi raskin ke-13 disalurkan bulan Oktober mulai hari ini. Sedangkan, alokasi raskin ke-14 akan diberikan bulan November pada kisaran tanggal 20.

”Jadi pada Oktober dan November nanti ada dua kali penyaluran raskin buat penerimanya. Pertama adalah penyaluran raskin reguler pada awal bulan dan kedua adalah penyaluran raskin tambahan yang dilakukan sebelum akhir bulan,” terangnya.

Ia menjelaskan, jatah penyaluran raskin reguler maupun tambahan jumlahnya sama. Yakni, 15 kg untuk tiap rumah tangga miskin (RTM) yang jadi penerima. Adapun jumlah penerima raskin keseluruhan ada 119.256 ribu RTM.

Sementara itu, dari penelusuran yang dilakukan, pada hari ini sudah ada pendistribusian raskin ke-13 di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi.

”Ini adalah penyaluran raskin yang tambahan, bukan reguler. Kalau yang reguler sudah kita lakukan awal bulan kemarin,” terang Kepala Kelurahan Kuripan Slamet Kurniadi.

Menurutnya, jumlah penerima raskin di wilayahnya ada 669 RTM. Begitu tiba di kelurahan, raskin tersebut langsung didistribusikan pada penerima melalui ketua RT. Rencananya, pada bulan November nanti juga akan ada alokasi raskin tambahan. (DANI AGUS/TITIS W)

Bulog Pati Klaim Beras Berkutu di Kecamatan Tambakromo Hanya 1 Persen Saja

Beras berulat yang didistribusikan Bulog Sub Divre II Pati ditemukan di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Beras berulat yang didistribusikan Bulog Sub Divre II Pati ditemukan di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kepala Bulog Sub Divre II Pati Nur Khozin mengaku sudah melakukan pengawasan maksimal terkait dengan peredaran beras miskin yang didistribusikan di berbagai daerah di Pati.

Karena itu, ia kaget setelah ada temuan beras berkutu, berulat dan tidak layak konsumsi yang ditemukan di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Senin (5/10/2015).

“Itu hanya ada kesalahan teknis. Saat pembagian berlangsung, beras yang didistribusikan secara keseluruhan tidak ada masalah,” tutur Khozin.

Dari total 67 ton beras yang dibagikan ke Kecamatan Tambakromo, kata dia, hanya satu persen yang dimungkinkan berkualitas buruk.

“Namun, kami akan tetap melakukan evaluasi dan secepatnya menarik beras tak layak konsumsi itu untuk diganti dengan beras yang sesuai dengan standar,” pungkasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

DPRD Pati: Jangan Sampai Bulog Kembali Distribusikan Beras yang Berulat

Seorang warga tengah mengecek beras berkutu yang didistribusikan Bulog Sub Divre II Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang warga tengah mengecek beras berkutu yang didistribusikan Bulog Sub Divre II Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Temuan beras berkutu yang didistribusikan Bulog Sub Divre II Pati di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo mendapatkan sorotan dari kalangan legislatif.

Ketua Komisi B DPRD Pati Soetarto Oentersa kepada MuriaNewsCom, Senin (5/10/2015) mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan lebih lanjut. Pasalnya, beras tak layak konsumsi mestinya tidak didistribusikan kepada masyarakat.

“Dalam waktu dekat, kami akan meminta pertanggungjawaban dari pihak Bulog. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Bulog harus lebih berhati-hati dalam mendistribusikan beras miskin,” tuturnya.

Meski warga tidak mampu, kata dia, bukan berarti beras yang didistribusikan bisa sembarangan. “Kualitas tetap harus dijaga. Paling tidak, layak konsumsi,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Hi.., Beras dari Bulog Pati Ada Ulatnya

Beras yang didistribusikan Bulog Subdivre II Pati di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo terdapat ulat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Beras yang didistribusikan Bulog Subdivre II Pati di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo terdapat ulat. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Beras berkutu dan tak layak konsumsi yang disalurkan Bulog Subdivre II Pati masih ditemukan di Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Senin (5/10/2015).

Kendati sebagian beras sudah berkualitas bagus, tetapi sejumlah karung masih ditemukan berkutu dan tak layak konsumsi. “Warna berasnya kuning dan berkutu. Ada juga ulatnya dalam beras. Sepertinya tidak layak konsumsi,” ujar Suyatmi, warga RT 2 RW IV Desa Mojomulyo kepada MuriaNewsCom.

Ia mengaku, beras bulog biasanya tidak seperti itu. “Biasanya bagus dan tidak ada masalah. Baru kali ini saja, berasnya berkutu. Saya tidak tega untuk konsumsi,” imbuhnya.

Karena itu, ia berharap agar pihak Bulog bisa melakukan seleksi dengan ketat setiap beras yang masuk supaya beras yang didistribusikan tidak berkutu. “Kami rakyat kecil. Kalau bisa, pemerintah itu memperhatikan nasib rakyat. Jangan karena wong cilik, terus diberikan jatah beras yang jelek,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Pemkab Rembang Bakal Kucurkan Raskin ke-13

Abdullah Zawawi, Plt Asisten II Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Abdullah Zawawi, Plt Asisten II Sekda Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berencana mengucurkan jatah beras bagi keluarga miskin (Raskin) ke-13. Upaya tambahan alokasi Raskin ini bertujuan untuk menekan dampak musim kemarau yang bermuara pada bencana kekeringan. Tak tanggung-tanggung, ada 12 dari 14 kecamatan di wilayah setempat yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.

“Total alokasi raskin ke-13 sebanyak 1.035 ton untuk 69.014 rumah tangga sasaran. Rencana pengalokasian raskin ke-13 itu karena persediaan pangan di gudang bulog masih cukup sampai Februari tahun depan. Stok beras di Gudang Bulog masih 6.642 ton dan cukup dikonsumsi hingga 6 bulan ke depan,” ujar Abdullah Zawawi, Plt Asisten II Sekda Rembang, Kamis (17/9/2015).

Abdullah Zawawi mengaku belum menerima informasi tentang keresahan masyarakat tentang pangan. Dia mengaku hanya khawatir tentang kondisi perekonomian masyarakat. Terkait rencana distribusi raskin ke-13 dilakukan, Pemkab Rembang akan menyalurkannya pada bulan Desember. Tetapi Zawawi menyatakan masih perlu menunggu petunjuk penyaluran raskin ke-13 dari Pemerintah Pusat.

“Jatah penyaluran beras bagi 69.014 keluarga miskin untuk bulan September dan sudah disalurkan pada 19 sampai 25 Agustus lalu. Sementara raskin jatah Oktober, disalurkan mulai tanggal 14 hingga 21 September ini,” kata Abdullah Zawawi. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)

Satu Desa Belum Terima Raskin Gara-gara Nunggak Laporan Bulan April

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Budi Bawa Yuwana. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Jepara telah melakukan pendistribusian Raskin kepada Desa yang ada di Jepara setiap bulannya. Meskibegitu saat ini ada Desa yang belum mnerima gara-gara belum memberikan laporan di Bulan April.

Lanjutkan membaca

Raskin Bulan Mei Mulai Didistribusikan

Salah satu perangkat Desa Plajan menunjukkan Raskin yang telah diterima dari Pemerintah. Untuk bulan Mei ini, KKP Jepara menyatakan telah mulai melakukan pendistribusian Raskin. (MURIA NEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Beras bagi kalangan kurang mampu atau raskin untuk Mei ini telah mulai didistribusikan Pemkab Jepara melalui Kantor Ketahanan Pangan (KKP). Pendistribusian telah dilakukan sejak pekan lalu.

Lanjutkan membaca