Draf Raperda Perlindungan Benda Cagar Budaya di Grobogan Tinggal Penyempurnaan

Tim Ahli Cagar Budaya Grobogan melakukan pembahasan draf raperda perlindungan benda cagar budaya bersama Dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Daud Aris Tanudirjo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penyusunan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan benda cagar budaya (BCB) di Grobogan sudah mendekati fase akhir.

Meski sudah jadi, namun masih butuh beberapa penyempurnaan sebelum nantinya digodok oleh anggota DPRD Grobogan. Dalam pembuatan draf raperda tersebut, Pemkab Grobogan menggandeng kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

”Draf masih perlu sedikit penyempurnaan. Beberapa masukan dari sejumlah pihak coba kita akomodir dengan menyesuaikan kondisi yang ada di Grobogan,” ungkap Dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Daud Aris Tanudirjo, usai mengadakan pertemuan dengan Tim Ahli Cagar Budaya Grobogan.

Daud mengatakan, proses penyusunan draf tersebut dilakukan dengan mempelajari payung hukum yang sudah ada. Menurutnya, ada satu hal yang menjadi perhatian dalam draf tersebut.
Yakni, kerjasama dengan beberapa pihak untuk menjaga benda cagar budaya.

Peran serta masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain perlu didorong untuk melindungi dan melestarikannya.

”Dalam hal ini, saya memberikan apresiasi pada Pemerintah Desa Banjarejo yang cukup antusias dalam menjaga dan melindungi berbagai temuan-temuan. Dengan adanya perda ini nanti, apa yang mereka lakukan akan semakin kuat karena ada payung hukumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Disporabudpar Grobogan Siswanto menambahkan, pembuatan Raperda tentang Perlindungan BCB diperlukan sebagai upaya melindungi benda purbakala dan cagar budaya yang sudah ditemukan selama ini.

Banyaknya penemuan, terutama di Desa Banjarejo mendorong Pemkab Grobogan perlu menyiapkan sebuah payung hukum.

Editor: Supriyadi

Tahun 2018 DPRD Kudus Target Hasilkan 33 Perda

Sidang paripurna DPRD Kudus beberapa waktu lalu. DPRD Kudus menargetkan membahas 33 raperda pada tahun 2018. (Humas DPRD Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kudus menargetkan mampu menghailkan 33 peraturan daerah (perda) pada tahun 2018 mendatang. Puluhan perda yang akan dibahas tersebut merupakan usulan dari Pemkab Kudus dan inisiatif dewan.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kudus, Hartopo mengatakan, dari 33 raperda yang akan dibahas, empat di antaranya merupakan inisiatif DPRD. Empat raperda inisiatif itu yakni Raperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Kemudian, Raperda tentang Perlindungan Ekosistem Sungai, serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular. Dikatakan Raperda tentang Pemberian ASI Eksklusif.

“Raperda Pemberian ASI Eksklusif merupakan raperda inisiatif yang direncanakan dibahas tahun ini. Namun karena waktu yang tersisa terbatas, pembahasan raperda tersebut dimasukkan program tahun depan,” katanya.

Ia menyebut, raperda tentang ASI ini di dalamnya akan membahas mengenai ketersediaan ruangan khusus untuk menyusui bayi di gedung instansi pemerintah, perkantoran swasta, ataupun pusat perbelanjaan di Kabupaten Kudus.

Raperda itu juga akan mengatur kewajiban pengelola gedung pemerintahan, swasta, pusat perbelanjaan, ataupun tempat pelayanan umum untuk menyediakan pojok laktasi.

”Pengelola gedung juga wajib memberikan kemudahan bagi para ibu yang hendak menyusui atau memerah ASI,” ujarnya.

Ia menyebut, pihak-pihak yang diwajibkan menyediakan pojok laktasi namun tidak melaksanakan aturan, akan dikenai sanksi. ”Bisa jadi perizinan mereka akan dikaji ulang, jika tidak menyediakan fasilitas itu,” terangnya.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, penyusunan raperda bakal melibatkan masyarakat. Dalam penyusunan raperda, usulan masyarakat akan didengar dan diakomodasi. ”Terutama dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan raperda tersebut,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

DPRD Jepara Janji Usulkan Perda Kolaborasi Tb-HIV

Pemaparan terkait rencana pengusulan Perda kolaborasi Tb-HIV di Jepara, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara berjanji akan mengusulkan Perda terkait penanggulangan tuberculosis (Tb). Hal itu mengingat, penanggulangan penyakit tersebut dirasa kurang maksimal. 

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) M. Fakhrudin mengatakan, peraturan daerah terkait Tb sangat diperlukan. Hal itu karena anggaran yang digunakan untuk penanggulangan penyakit itu kurang maksimal. 

“Pos anggaran guna penanggulangan Tb saat ini belum begitu maksimal. Oleh karenanya langkah ini (pengusulan kepada DPRD) kami lakukan agar bisa memaksimalkan penggunaan dana,” ucapnya, Rabu (1/11/2017) saat acara penyusunan Road Map Daerah Penanggulangan Tb di Bandengan. 

Ia menambahkan, selain perda Tb, pihaknya juga mendorong untuk diterbitkannya perda perubahan terkait HIV. Hal itu menurut Fakhrudin sesuai dengan rencana aksi nasional Kolaborasi Tb-HIV oleh Kemenkes tahun 2015. 

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jepara Sunarto mengatakan siap memfasilitasi hal tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melihat perda yang telah ada yakni HIV. 

“Penyakit tuberculosis cukup berbahaya, maka untuk itu harus ada langkah khusus. Sementara untuk Perda HIV kita akan lihat terlebih dahulu, bila memungkinkan akan dilakukan perubahan terhadap peraturan itu,” katanya. 

Ia menambahkan, pihaknya akan semaksimal mungkin demi terwujudnya Perda kolaboratif Tb-HIV. Hal itu guna memaksimalkan penggunaan dana untuk penanggulangan penyakit tersebut. 

“Jika belum memenuhi waktu di perubahan, maka akan dilakukan pada usulan perda inisiatif,” urainya. 

Koordinator Community Tb-HIV Care Aisyiyah Jepara, Muhammad Arief Sitegar berharap perda tersebut bisa segera diterbitkan. Dengan memaksimalkan peraturan daerah, pihaknya berharap penderita Tb-HIV dapat ditekan.

Editor: Supriyadi

DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus –  DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Kudus. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2017. Dengan disahkannya Ranperda tersebut maka pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD akan bertambah. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan harapan masyarakat sangat besar untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera. Sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD memiliki kewenangan anggaran, penyusunan regulasi, dan pengawasan.

”Apabila tiga fungsi tersebut dilaksanakan maksimal, akan membawa dampak positif bagi Kudus. Sehingga pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan Pemerintah Daerah berjalan baik. Keberhasilan menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota dewan,” kata Masan.

Selain itu, keseimbangan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD juga harus dijalankan agar dapat memberi manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut ditunjang kesejahteraan yang memadai. Tujuan disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD. Dalam Ranperda Hak Keuangan dan Admninistratif Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan uang representasi, tunjangan transportasi, pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus merupakan tindak lanjut dari PP Nomor. 18 Tahun 2017. Pihaknya berharap kinerja DPRD yang selama ini baik ditingkatkan lagi. ”Semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjadi landasan anggota dewan dalam melaksanakan tugas kesehariannya,” ucap Bupati Musthofa. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Kenaikan Pendapatan DPRD Kudus Masih Menunggu Keputusan Gubernur

Suasana rapat DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepastian kenaikan pendapatan anggota dan pimpinan DPRD Kudus masih menunggu persetujuan gubernur Jawa Tengah. Sekretaris Komisi A DPRD Kudus Sudjarwo mengatakan, Komisi A membahas Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus secara maraton.

”Setelah pembahasan rampung akan dilaporkan ke Ketua DPRD Kudus sebelum diajukan persetujuan ke Pemprov Jateng,” katanya, Rabu (2/8).

Sudjarwo menambahkan, Pemprov Jateng tentunya akan melihat sejauh mana peningkatan pendapatan anggota DPRD dibandingkan dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, kenaikan pendapatan di daerah juga tidak boleh melebihi di tingkat provinsi.

Melalui raperda tersebut, pendapatan anggota DPRD Kudus akan mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan itu didapat dari pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Pendapatan seorang anggota DPRD biasa diusulkan naik hingga Rp 33,5 juta per bulan. Pendapatan wakil rakyat yang menjabat pimpinan alat kelengkapan, maupun pimpinan DPRD Kudus bisa lebih besar lagi.

Selain kenaikan pendapatan untuk wakil rakyat, fraksi –fraksi di DPRD Kudus juga mengusulkan kenaikan kompensasi tenaga ahli fraksi. Ketua Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) DPRD Kudus Syuaibul Huda mengatakan, peran tenaga ahli fraksi sangat penting untuk menunjang kegiatan legislatif.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sunarto menyentil minimnya kepala dinas yang hadir, jika bupati absen mengikuti rapat paripurna. Kepala OPD yang hadir selalu minim, jika bupati tidak hadir di rapat paripurna.

”Kepala dinas, lurah, maupun kepala desa hanya rajin hadir jika bupati dipastikan menghadiri rapat paripurna. Mengingat pentingnya rapat paripurna, terlebih jika menyangkut soal anggaran, kami meminta kepala dinas, camat, lurah, dan kepala desa untuk hadir pada rapat paripurna,” imbuhnya. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

7 Raperda di Grobogan Batal Dibahas Tahun 2015

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan saat melakukan sidang paripurna. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan saat melakukan sidang paripurna. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) Grobogan yang sudah disetujui eksekutif dan legislatif untuk dibahas tahun ini, akhirnya urung dilakukan. Hal ini terkait munculnya peraturan baru mengenai masalah yang akan disusun dalam raperda tersebut. Hal itu disampaikan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan Amin Rois dalam sidang paripurna, Rabu (9/9) malam.

“Pada tahun ini sudah disepakati program pembentukan 19 Raperda. Dari jumlah ini, ada tujuh raperda yang belum bisa dibahas karena ada aturan baru,” katanya saat menyampaikan laporan hasil rapat kerja Balegda.

Dijelaskan, tujuh raperda yang tidak dapat diajukan dan dibahas tahun 2015 ini, empat di antaranya mengenai rencana detail tata ruang kota (RDTRK) kecamatan. Yakni, Kecamatan Purwodadi, Godong, Gubug, dan Wirosari.

Hal itu disebabkan adanya belum adanya rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk substansi teknis dari Kementerian PU yang telah didekonsentrasikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian adanya perubahan regulasi tata ruang di tingkat Kementerian PU dan regulasi tata ruang yang bergabung dengan agrarian.

Kemudian, raperda mengenai hutan kota juga tidak bisa dibahas. Sebab, sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, hutan kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selanjutnya, raperda yang tidak bisa dibahas lainnya adalah soal irigasi. Hal ini berkaitan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan irigasi yang diharuskan kembali pada UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan. Oleh sebab itu, penyusunan raperda irigasi akan menunggu keluarnya aturan terbaru.

“Satu raperda lagi yang tidak bisa dibahas adalah mengenai SOTK. Sebab, peraturan pengganti PP 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belum ada,” imbuhnya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)