DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus –  DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Kabupaten Kudus. Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus mengesahkan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2017. Dengan disahkannya Ranperda tersebut maka pendapatan Pimpinan dan Anggota DPRD akan bertambah. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan mengatakan harapan masyarakat sangat besar untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang sejahtera. Sesuai tugas pokok dan fungsi, DPRD memiliki kewenangan anggaran, penyusunan regulasi, dan pengawasan.

”Apabila tiga fungsi tersebut dilaksanakan maksimal, akan membawa dampak positif bagi Kudus. Sehingga pelaksanaan kegiatan maupun kebijakan Pemerintah Daerah berjalan baik. Keberhasilan menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota dewan,” kata Masan.

Selain itu, keseimbangan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD juga harus dijalankan agar dapat memberi manfaat signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pola keseimbangan pengelolaan Pemerintah Daerah tersebut ditunjang kesejahteraan yang memadai. Tujuan disahkannya Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan peran dan tanggungjawab DPRD. Dalam Ranperda Hak Keuangan dan Admninistratif Pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan tunjangan uang representasi, tunjangan transportasi, pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus merupakan tindak lanjut dari PP Nomor. 18 Tahun 2017. Pihaknya berharap kinerja DPRD yang selama ini baik ditingkatkan lagi. ”Semangat untuk mengabdi dan melayani masyarakat harus menjadi landasan anggota dewan dalam melaksanakan tugas kesehariannya,” ucap Bupati Musthofa. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Kenaikan Pendapatan DPRD Kudus Masih Menunggu Keputusan Gubernur

Suasana rapat DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepastian kenaikan pendapatan anggota dan pimpinan DPRD Kudus masih menunggu persetujuan gubernur Jawa Tengah. Sekretaris Komisi A DPRD Kudus Sudjarwo mengatakan, Komisi A membahas Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus secara maraton.

”Setelah pembahasan rampung akan dilaporkan ke Ketua DPRD Kudus sebelum diajukan persetujuan ke Pemprov Jateng,” katanya, Rabu (2/8).

Sudjarwo menambahkan, Pemprov Jateng tentunya akan melihat sejauh mana peningkatan pendapatan anggota DPRD dibandingkan dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, kenaikan pendapatan di daerah juga tidak boleh melebihi di tingkat provinsi.

Melalui raperda tersebut, pendapatan anggota DPRD Kudus akan mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan itu didapat dari pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Pendapatan seorang anggota DPRD biasa diusulkan naik hingga Rp 33,5 juta per bulan. Pendapatan wakil rakyat yang menjabat pimpinan alat kelengkapan, maupun pimpinan DPRD Kudus bisa lebih besar lagi.

Selain kenaikan pendapatan untuk wakil rakyat, fraksi –fraksi di DPRD Kudus juga mengusulkan kenaikan kompensasi tenaga ahli fraksi. Ketua Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) DPRD Kudus Syuaibul Huda mengatakan, peran tenaga ahli fraksi sangat penting untuk menunjang kegiatan legislatif.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sunarto menyentil minimnya kepala dinas yang hadir, jika bupati absen mengikuti rapat paripurna. Kepala OPD yang hadir selalu minim, jika bupati tidak hadir di rapat paripurna.

”Kepala dinas, lurah, maupun kepala desa hanya rajin hadir jika bupati dipastikan menghadiri rapat paripurna. Mengingat pentingnya rapat paripurna, terlebih jika menyangkut soal anggaran, kami meminta kepala dinas, camat, lurah, dan kepala desa untuk hadir pada rapat paripurna,” imbuhnya. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

7 Raperda di Grobogan Batal Dibahas Tahun 2015

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan saat melakukan sidang paripurna. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan saat melakukan sidang paripurna. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Sebanyak tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) Grobogan yang sudah disetujui eksekutif dan legislatif untuk dibahas tahun ini, akhirnya urung dilakukan. Hal ini terkait munculnya peraturan baru mengenai masalah yang akan disusun dalam raperda tersebut. Hal itu disampaikan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPR Grobogan Amin Rois dalam sidang paripurna, Rabu (9/9) malam.

“Pada tahun ini sudah disepakati program pembentukan 19 Raperda. Dari jumlah ini, ada tujuh raperda yang belum bisa dibahas karena ada aturan baru,” katanya saat menyampaikan laporan hasil rapat kerja Balegda.

Dijelaskan, tujuh raperda yang tidak dapat diajukan dan dibahas tahun 2015 ini, empat di antaranya mengenai rencana detail tata ruang kota (RDTRK) kecamatan. Yakni, Kecamatan Purwodadi, Godong, Gubug, dan Wirosari.

Hal itu disebabkan adanya belum adanya rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk substansi teknis dari Kementerian PU yang telah didekonsentrasikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian adanya perubahan regulasi tata ruang di tingkat Kementerian PU dan regulasi tata ruang yang bergabung dengan agrarian.

Kemudian, raperda mengenai hutan kota juga tidak bisa dibahas. Sebab, sesuai UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, hutan kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selanjutnya, raperda yang tidak bisa dibahas lainnya adalah soal irigasi. Hal ini berkaitan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan irigasi yang diharuskan kembali pada UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan. Oleh sebab itu, penyusunan raperda irigasi akan menunggu keluarnya aturan terbaru.

“Satu raperda lagi yang tidak bisa dibahas adalah mengenai SOTK. Sebab, peraturan pengganti PP 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belum ada,” imbuhnya. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)