Kenaikan Pendapatan DPRD Kudus Masih Menunggu Keputusan Gubernur

Suasana rapat DPRD Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Kepastian kenaikan pendapatan anggota dan pimpinan DPRD Kudus masih menunggu persetujuan gubernur Jawa Tengah. Sekretaris Komisi A DPRD Kudus Sudjarwo mengatakan, Komisi A membahas Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kudus secara maraton.

”Setelah pembahasan rampung akan dilaporkan ke Ketua DPRD Kudus sebelum diajukan persetujuan ke Pemprov Jateng,” katanya, Rabu (2/8).

Sudjarwo menambahkan, Pemprov Jateng tentunya akan melihat sejauh mana peningkatan pendapatan anggota DPRD dibandingkan dengan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, kenaikan pendapatan di daerah juga tidak boleh melebihi di tingkat provinsi.

Melalui raperda tersebut, pendapatan anggota DPRD Kudus akan mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan itu didapat dari pemberian uang paket, kenaikan tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Pendapatan seorang anggota DPRD biasa diusulkan naik hingga Rp 33,5 juta per bulan. Pendapatan wakil rakyat yang menjabat pimpinan alat kelengkapan, maupun pimpinan DPRD Kudus bisa lebih besar lagi.

Selain kenaikan pendapatan untuk wakil rakyat, fraksi –fraksi di DPRD Kudus juga mengusulkan kenaikan kompensasi tenaga ahli fraksi. Ketua Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) DPRD Kudus Syuaibul Huda mengatakan, peran tenaga ahli fraksi sangat penting untuk menunjang kegiatan legislatif.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sunarto menyentil minimnya kepala dinas yang hadir, jika bupati absen mengikuti rapat paripurna. Kepala OPD yang hadir selalu minim, jika bupati tidak hadir di rapat paripurna.

”Kepala dinas, lurah, maupun kepala desa hanya rajin hadir jika bupati dipastikan menghadiri rapat paripurna. Mengingat pentingnya rapat paripurna, terlebih jika menyangkut soal anggaran, kami meminta kepala dinas, camat, lurah, dan kepala desa untuk hadir pada rapat paripurna,” imbuhnya. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

DPRD Kudus Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM.(Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna Laporan Komisi-komisi dilanjutkan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Kudus, Selasa (11/7/2017). Rapat siang tadi juga mengagendakan persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM . Hadir pada kesempatan itu Bupati Kudus, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Unsur Forkopinda, Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus, Pimpinan SKPD, Perusahaan Daerah, Kades dan Lurah se Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran2016 pada rapat paripurna tanggal 11 Juli 2017. Dalam laporan komisi-komisi, Komisi A menyampaikan mengapresiasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Angaran 2016 yang memperoleh WTP dari BPK. ”Namun Komisi A menilai hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti,” kata Mardijanto, Ketua Komisi A DPRD Kudus.

 Sekretaris Komisi B Aris Suliyono menyampaikan, ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kudus. Di antaranya eksploitasi air Pegunungan Muria, penegakan Perda No. 10/2015 tentang hiburan malam dan tingginya tarif PDAM.

Komisi C yang disampaikan Ketua Ahmad Yusuf Roni memberikan saran untuk optimalisasi PAD dari sektor retribusi parkir. ”Komisi C juga memberikan perhatian khusus pada persoalan lingkungan, penerangan jalan raya dan normalisasi sungai,” ucap Yusuf Roni.

Sementara itu, Komisi D menekankan alokasi anggaran pendidikan dan bidang kesehatan. ”Komisi D sangat apresiatif kepada RSUD Dr. Loekmono Hadi yang sukses memporoleh penghargaan dalam bidang layanan kesehatan,” tandas Agus Imakudin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus.

Bupati Kudus H Musthofa dalam sambutannya menegaskan, pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 memperoleh WTP dari BPK dan mendorong semua jajarannya terus meningkatkan kinerja agar pelaksanaan APBD Tahun Angaran 2017 dapat lebih baik lagi. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Ada 24 Rekomendasi dari DPRD Kepada Pemkab Jepara, Ini Isinya

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan 24 rekomendasi kepada Bupati Jepara saat Rapat Paripurna Istimewa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2015.

Rekomendasi tersebut merupakan gabungan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) I dan II yang sebelumnya melakukan pembahasan LKPj yang disodorkan pemkab pada Maret lalu.

Anggota Pansus I Sudarmaji mengatakan, Pansus I yang secara khusus membahas di antaranya bidang pendidikan, tenaga kerja dan pertanian memberikan 14 rekomendasi. Di antaranya perlu adanya sistem informasi pendidikan yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai kondisi urusan sekolah, kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid serta daya tampung kelas.“Sehingga, perlu juga regrouping terhadap sekolah yang tidak memenuhi standar jumlah siswa,” katanya.

Terkait guru, pihaknya memberikan rekomendasi perlu adanya penganggaran untuk guru wiyata bhakti, terutama K2 dengan besaran sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara. Sedangkan soal pertanian, pemkab didorong agar memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian.

Sementara itu, Pansus II yang fokus pada infrastruktur dan sumber daya memberikan 10 rekomendasi. Di antaranya, memaksimalkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan, drainase, jembatan, meningkatkan tugas dan pengawasan, membatasi tonase angkutan dan meningkatkan anggaran infrastruktur jalan, baik untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan.

“Kami juga merekomendasikan agar eksekutif segera menindaklanjuti permohonan revisi SK peningkatan status jalan nasional Nomor 248/2015 tanggal 23 April 2015, atau mengupayakan penambahan dana alokasi khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas akses jalan lingkar timur sampai PLTU,” jelas anggota Pansus II Arik Sunarso.

Selain itu, dibutuhkan peningkatkan pengawasan dan menindak tegas bagai investor industri yang tak mengelola limbah secara benar. Mengenai tambang, karena kewenangannya saat ini sudah di pemerintah provinsi, maka dewan memberikan saran agar eksekutif aktif berkoordinasi dengan pemprov untuk menertibkan aktivitas penambangan galian C yang menggunakan alat berat dan dilakukan tanpa izin.

Editor : Kholistiono

Ini Peristiwa Langka yang Terjadi di Rapat Paripurna DPRD Jepara

Wabup duduk di kursi bupati, sedangkan kursi wakil bupati kosong (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

Wabup duduk di kursi bupati, sedangkan kursi wakil bupati kosong (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD tentang LKPj Bupati Jepara, Selasa (19/4/2016). Pada rapat paripurna ini, ada sejumlah “keanehan” dan jarang terjadi.

Diantara keanehan tersebut, adalah kosongnya sejumlah kursi anggota DPRD Jepara, tidak adanya penyampaian daftar hadir, macetnya video lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, hingga Wakil Bupati Jepara Subroto saat hadir menyalami semua hadirin dan duduk di kursi yang telah terpasang papan nama Bupati Jepara.

Bahkan, beberapa kali terdengar Wakil Bupati Jepara disebut sebagai Bupati Jepara tanpa diiringi kalimat “yang diwakili wakil bupati”. Sedangkan Bupati Jepara sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejumlah proses rapat paripurna berjalan sangat singkat. Sejumlah pejabat eksekutif nampak hadir dalam kesempatan tersebut. Hanya saja, yang hadir cuma sedikit saja.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi, dan juga didampingi Wakil DPRD Jepara Aris Isnandar dan Pratikno. Dalam penyampaian LKPj Bupati ini, Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya atas nama pribadi dan lembaga sangat mengapresiasi.

“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik ini. Semoga, kedepan program pemerintah dapat berjalan baik,” kata Subroto.

Editor : Kholistiono

Siswa-siswi Berprestasi Ini Berkesempatan Ikuti Rapat Paripurna di DPRD Kudus

upload jam 19 dprd (e)

Bupati Kudus Musthofa saat mengobrol dengan siswa dan siswi berprestasi usai paripurna (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rapat paripurna yang dilakukan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kudus, sore hari tadi, dihadiri sejumlah siswa, guru dan kades. Mereka ikut menyaksikan bagaimana jalannya paripurna bersama anggota DPRD dan bersama pejabat pemerintah daerah.

Kehadiran sejumlah kades, dimaksudkan dalam menghadirkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebab, kades merupakan perangkat yang dekat dengan masyarakat.

Mulai tahun lalu, kades sudah dilibatkan dalam paripurna terbuka. Namun bukan semua rapat dapat dihadiri Kades, namun dalam rapat tertentu saja. “Semuanya bisa dilihat, bahkan zaman sekarang adalah zaman teknologi, jadi bisa dibuka di website masing-masing SKPD,” ujar Bupati Kudus Musthofa.

Selain itu, ada juga siswa. Dalam hal ini, Bupati Kudus Musthofa mengatakan, tidak semua siswa yang bisa mengikuti paripurna tersebut. Namun hanya diambil dari siswa berprestasi di Kudus.”Mereka adalah siswa yang berprestasi, jadi bisa menyaksikan paripurna,” ungkapnya.

Dalam paripurna ini, diwakili oleh dua sekolah. Yakni SMA 1 Kudus dan SMA 2 Kudus. Setelah paripurna, Bupati Kudus menyempatkan ngobrol dengan para siswa yang terpilih itu.

Editor : Kholistiono

Rapat DPRD Hanya 10 Menit di Rembang, Silakan Disimak!

Rapat Paripurna DPRD Rembang beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/ Ahmad Wakid)

Rapat Paripurna DPRD Rembang beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/ Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Kamis (28/1/2016). Rapat beragendakan pengumuman penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih berlangsung sangat singkat, hanya 10 menit.

Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang legislator dari 44 anggota. Namun, Pj Bupati Rembang Suko Mardino tidak bisa hadir dan izin secara resmi kepada pimpinan DPRD. Sedangkan, beberapa kepala SKPD turut serta menghadiri rapat singkat tersebut.

Pemimpin rapat sekaligus Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil mengatakan, rapat paripurna istimewa merupakan amanat dari edaran Menteri Dalam Negeri bahwa sebelum calon bupati dan wakil bupati terpilih disahkan diangkat, mesti diumumkan lebih dulu. “Rapat paripurna istimewa ini merupakan hasil rapat badan musyawarah, 26 Januari lalu,” katanya.

Majid pada rapat paripurna istimewa itu juga mengatakan, setelah pengumuman penetapan, legislatif akan menyampaikan risalah sidang ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Penyampaian risalah sidang diperlukan guna pengesahan pengangkatan kepala daerah.
Sebagaimana diketahui, calon bupati dan wakil bupati terpilih Rembang periode 2016-2021 hasil pemilihan tahun 2015 adalah pasangan Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Grobogan Gelar Dua Rapat Paripurna Hari Ini, Ada Apakah?

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota DPRD Grobogan, Jumat (22/1/2016) hari ini rencananya bakal menggelar dua rapat paripurna dalam waktu yang berlainan. Pertama, adalah rapat paripurna yang digelar pagi ini dan kedua rapat paripurna istimewa yang dijadwalkan malam hari.

Plt Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo menyatakan, dua rapat paripurna yang digelar hari ini agendanya berlainan. Rapat paripurna pertama agendanya persetujuan anggota dewan terhadap usulan nama calon definitif Ketua DPRD Grobogan.

”Seperti diketahui, ketua sebelumnya, yakni Sri Sumarni dari PDIP mengundurkan diri karena maju sebagai calon bupati dalam Pilkada lalu. Nama yang diusulkan PDIP sebagai penggantinya adalah Agus Siswanto,” terangnya.

Sedangkan jadwal kedua adalah rapat paripurna istimewa dengan agenda mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan selanjutnya disampaikan pada Mendagri. Rapat paripurna istimewa ini digelar seiring adanya surat edaran dari Mendagri tanggal 19 Januari 2016 lalu tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati.

Editor : Titis Ayu