Temui Hambatan saat Gunakan Kartu Tani, Ini Solusinya

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebagian besar jatah kartu tani yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi oleh petani memang sudah dibagikan. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat kendala sehingga penggunaan kartu tani belum bisa dilakukan optimal. Hal itu terungkap dalam rakor komisi pengendalian pupuk dan pestisida (KP3) Grobogan yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Senin (19/3/2018).

Pelaksanaan rakor dibuka dan dipimpin langsung Bupati Grobogan Sri Sumarni. Terlihat pula Dandim 0717 Purwodadi Letkol Teguh Cahyadi dan perwakilan FKPD terkait. Hadir pula para anggota KP3 hingga level kecamatan, perwakilan BRI, Disperindag, bagian perekonomian, penyuluh, produsen dan distributor pupuk.

Hingga saat ini, sebagian penerima masih banyak yang belum bisa menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuk. Penyebabnya, ada yang terkendala sambungan internet. Kemudian, belum diaktivasinya kartu tani sehingga tidak bisa digunakan transaksi. Selain itu, banyak yang tidak bisa mengoperasikan kartu pada alat gesek elektronik.

Terkait dengan kondisi di lapangan, Sri Sumarni meminta agar untuk sementara, petani yang sudah punya kartu tani masih bisa menebus secara tunai seperti sebelumnya. Nanti, jatah pupuk petani harus dicatat sehingga datanya jelas.

“Jadi, sambil jalan, bisa pakai penebusan seperti biasa dulu. Nanti pengecer wajib mencatat transaksinya untuk dilaporkan ke dinas pertanian dan admin kartu tani. Demikian pula dengan petani yang belum dapat kartu tani tetapi sudah terdata dalam RDKK juga bisa menebus pupuk secara manual,” katanya.

Menurut Sri, penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi, memang butuh waktu bagi para petani untuk bisa menggunakan kartu tani yang pengoperasiannya berbasis teknologi tersebut.

Ia menyatakan, pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah tersebut perlu dikerjakan mengingat kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

Dalam kesempatan itu, Sri sempat menegaskan jika para petani tidak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Soalnya, alokasi pupuk yang didapat dinilai mencukupi.

“Saat ini banyak petani mulai membutuhkan pupuk karena sedang musim tanam padi. Hal ini sudah kita perhitungkan dan kebutuhan pupuk semaksimal mungkin akan dicukupi,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Ini Lima Tuntutan Kades Se-Kecamatan Undaan saat Demo di Depan Kantor DPRD Kudus

Belasan Kades se-Kecamatan Undaan ditemui anggota dewan usai berorasi di depan kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 16 kepala desa (kades) di Kecamatan Undaan yang tergabung dalam Forum Peduli Petani Undaan (FPPU) menuntut lima hal saat berdemo di depan Kantor DPRD Kudus, Kamis (9/11/2017). Lima hal tersebut berkaitan dengan pupuk yang sangat dibutuhkan petani.

Kades Berugenjang, Kiswo mengatakan, lima tuntutan yang digemborkan diharapkan bisa memperbaiki sistem penjualan pupuk. Karena itu, ia berharap tuntutan tersebut bisa dilakukan segera, maksimal tahun depan.

“Kita mencari solusi bersama, dan ini jangan berlaku hanya sesekali saja. Kalau bisa dilakukan seterusnya,” katanya disela-sela demo.

Baca: Kades Se-Kecamatan Undaan Demo di Kantor DPRD Kudus

Ia menyebutkan, tuntutan pertama adalah adanya pembenahan sistem distribusi pupuk. Ini lantaran, pendistribusian pupuk selama ini dianggap tak tepat. Karena distribusi pupuk ada saat petani tak membutuhkan atau usai masa pemupukan. Sedang saat dibutuhkan, pupuk tak ada. 

Kedua, para petani Undaan meminta monopoli tunggal distribusi pupuk dihentikan. Diakui atau tidak, adanya monopoli distribusi pupuk sangat berdampak pada petani. Bahkan, sering kali petani menjadi korban para distributor dengan alasan kelangkaan pupuk hingga harganya melambung tinggi.

“Kami juga meminta agar ada distributor di Undaan. Sebagaimana diketahui di Undaan merupakan lumbung pangan Kudus, tapi tak ada distributor resmi,” pintanya.

Poin ketiga, adalah rasionalsasi pengecer pupuk dengan menyesuaikan luasan lahan pertanian di masing-masing desa. Semakin besar lahan sawah, maka pupuk juga makin banyak.

”Keempat, soal peningkatan pemahaman dan penguasaan lapangan mengenai personal pertanian dinas terkait. Dan kelima, solusi adanya dampak diberlakukan kartu tani. Itu semua harus dikaji dan diselesaikan,” tegasnya.

Editor: Supriyadi

Begini Kata Distributor Terkait Kelangkaan Pupuk di Kudus

Safaat, penjual pupuk di Desa Margorejo Dawe memberikan keterangan langkanya pupuk, Sabtu (4/11/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Safaat, distributor pupuk di Desa Margorejo, Dawe angkat bicara soal keluhan pupuk di kalangan petani. Bagi dia, keluhan yang muncul tak hanya untuk petani menengah ke atas saja, namun juga bagi petani skala kecil juga sama.

Dia mengatakan, kelangkaan pupuk yang dikukuhkan petani bukan dari penjual pupuk atau dari toko dan distributor. Namun lebih kepada pasokan yang datangnya juga sangat terbatas.

“Pupuknya hanya datang sedikit-sedikit saja. Jadi jumlah yang sedikit itu, harus dibagi kepada para petani yang ada,” katanya kepada wartawan Sabtu (4/11/2017).

Ia menyebutkan, dalam sekali kirim, jumlah pupuk hanya dua ton. Jumlah tersebut pun harus dibagi kepada sejumal petani. Itupun jumlahnya masih kurang saat didistribusikan 

“Saat ini sudah habis lagi, karena kemarin langsung dibagi satu kwintal per petani. Padahal beberapa juga meminta satu kwintal lebih. Bisa dilihat di gudang pupuk, ” ujarnya.

Dia menjelaskan, pupuk yang dikirim memang terbilang sedikit. Hal itulah yang membuatnya bingung saat petani datang ke sana untuk membeli dan habis. Padahal pupuk yang didistribusikan jumlahnya memang terbatas.

Dia menambahkan, bahwa pupuk yang diterimanya hanya dijual untuk warga Margorejo saja. Meskipun, banyak pula petani luar desa yang datang kesana untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu.

“Saya tak berani menjual ke warga luar, karena pasokan memang terbatas. Kalau untuk masyarakat disini saja kurang, bagaimana dengan luar desa,” jelas dia.

Editor: Supriyadi

Soal Pupuk Subsidi, Ini Penjelasan Ganjar ke Petani Demak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Reaktor Biogas Peternakan Sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Rabu (18/10). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Semarang – Kritik atau protes dari masyarakat yang tanpa didasari pengetahuan cukup terkadang menjengkelkan. Tapi bagaimanapun pejabat publik harus mau menjelaskan dengan sabar dan legawa.

Situasi unik terjadi ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Reaktor Biogas Peternakan Sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Rabu (18/10/2017). Dalam sesi dialog, seorang warga protes pada Ganjar tentang kelangkaan pupuk.

“Saya selalu tidak bisa membeli pupuk, kalau dapat pun harganya mahal, pak Gubernur harus bisa mengatasi ini,” kata Ahmadi, pria tersebut.

Sebelum menjawab, Ganjar bertanya pada Ahmadi. Seperti di mana lokasi lahan pertanian miliknya, apa jenis tanaman yang dikembangkan, jenis pupuk yang langka apa, dan kapan waktu pembelian pupuk itu.

Rupanya Ahmadi tidak punya lahan. Ia menanam padi di bantaran sungai belum lama. Ia juga belum menjadi anggota kelompok tani. Ganjar mengatakan, dengan kondisi Ahmadi maka seharusnya membeli pupuk nonsubsidi. “Wah ya mahal to pak, kasihan kami, kenapa kok dibeda-bedakan seperti ini,” katanya.

Lho bukan membedakan, mas Ahmadi tahu pupuk subsidi kan? Tahu mekanisme penentuan alokasinya?,” tukas gubernur.

Ahmadi menjawab tahu. Tapi ketika ditanya kepanjangan dari RDKK, ia mengaku lupa. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pupuk subsidi sudah dijatah sesuai kebutuhan petani yang pengajuannya melalui RDKK oleh kelompok tani setempat.

“RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi petani mengusulkan kebutuhan pupuknya berdasarkan luasan lahan dan jenis tanaman kepada kelompok tani. Kelompok menyampaikan ke dinas kabupaten, naik ke provinsi, naik ke pusat. Nanti keluar kuota tiap kelompok dan tiap petani. Jadi yang berhak membeli pupuk bersubsidi ya yang kemarin mengusulkan, kalau tidak usul ikut beli ya akhirnya yang berhak tidak dapat,” kata Ganjar.

Ahmadi nampaknya masih tidak terima. Ia masih ngeyel bahwa sebagai sesama petani, dirinya harus mendapat pupuk bersubsidi. Ganjar yang masih bersabar mencoba menjelaskan lagi. Menurutnya, pembelian pupuk bersubsidi sekarang diatur dengan kartu tani. Hanya pemilik kartu yang bisa membeli pupuk subsidi karena data petani tersebut telah masuk database. Pengaturan ini untuk mencegah kelangkaan pupuk yang diakibatkan pembelian ilegal.

“Namanya barang subsidi harus tepat sasaran, tapi yang terjadi semua orang, bahkan bukan petani, bisa beli berapapun jumlahnya. Dia lalu jual lagi dengan harga lebih tinggi. Ini yang bikin pupuk langka, maka sekarang diatur. Sekarang tidak ada lagi pupuk langka di Jateng,” jelas Ganjar.

Penyuluh Pertanian Kabupaten Demak, Darsono, menambahkan penjelasan gubernur. Bahwa kelompok tani yang ia dampingi beranggotakan 112 petani. Tidak semua merupakan pemilik lahan, namun ada yang hanya sebagai petani penggarap.

“Tidak masalah memiliki lahan atau tidak, yang penting kalau menggarap lahan orang harus jelas lokasi dan izinnya. Jika dalam penyusunan RDKK terlibat, pasti tidak susah dapat pupuk. Banyak memang yang menyebut langka atau susah tapi ternyata tidak paham aturannya,” jelasnya.

Ganjar menutup debat pupuk ini dengan meminta Ahmadi memastikan izin penggarapan lahan bantaran sungai dari Balai Besar Wilayah Sungai. Setelah mendapat izin, ia bisa bergabung di kelompok tani. “Nggak sulit kalau kita mengerti dan mau berusaha, beres ya,” kata Ganjar disambut anggukan Ahmadi.

Editor : Akrom Hazami

Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di Blora Dicegah

Polisi memantau aktivitas petani saat kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada petani di Desa Kedungrejo, Japah, Blora. (Polres Blora)

Polisi memantau aktivitas petani saat kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada petani di Desa Kedungrejo, Japah, Blora. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Kepolisian Sektor Japah Resor Blora melalui Babinkamtibamsnya mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) pada para pengecer pupuk dan memantau langsung informasi dari petani di Desa Kedungrejo, Kecamatan Japah, kabupaten Blora. Hal itu bertujuan sebagai antisipasi penyelewengan peredaran pupuk bersubsidi.

Hal itu tampak dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Kedungrejo, Brigadir Ahmad Basri yang memberikan binluh pada petani yang sedang melakukan pemupukan di sawahnya. Dalam Binluhnya, Basri mengingatkan petani agar selalu memantau peredaran pupuk di masyarakat dan memantau pengecer.

“Khususnya apabila terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian supaya langsung ditangani dan tidak merugikan petani,” kata Basri dikutip dari Polres Blora.

Menurutnya, apa yang dilakukannya ini adalah wujud kepedulian agar para petani tidak merugi akibat penyelewengan pupuk bersubsidi. “Alhamdulilah, hingga kini tidak ditemukan penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayah ini,” pungkas Basri.

Editor : Akrom Hazami

“Jangan Paksa Petani Pakai Pupuk Organik”

pupuk lagi
MuriaNewsCom, Kudus – Terkait tidak terlalu berminatnya para petani di Kudus menggunakan pupuk organik, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan setempat meminta agar pihak distributor tidak memaksa petani menggunakannya. Apalagi harus menggunakan pupuk yang berasal dari pabrik.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Edy Suprayitno melalui petugas pendataan pupuk Muttaqin. Menurutnya, selama ini petani masih dibebankan dengan membeli pupuk organik.

Dan model yang digunakan bervariatif, seperti halnya borongan, yakni ketika membeli pupuk jenis lain, mendapatkan pupuk organik.

“Padahal biaya tersebut sudah termasuk biaya pupuk organik,” katanya.

Dia menambahkan, pabrik pupuk yang memasok pupuk organik terdapat tiga pabrik. Yakni pabrik di Loram Kulon, Jati, kemudian pabrik asal Pati dan Jepara. Meski tiga pabrik, namun perusahaan yang menangani hanya satu saja.

“Kita tunggu saja hasil laborat. Mudah mudahan segera keluar sehingga dapat dijelaskan kepada para petani di Kudus nantinya,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pak Tani! Pupuk Subsidi di Kudus masih Aman

 

pupuk

Petugas pendataan pupuk Muttaqin Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Stok pupuk bersubsidi bagi petani di Kudus, dipastikan cukup hingga akhir tahun. Hal itu dipastikan lantaran memasuki Musim Tanam (MT) III tahun ini, sisa pupuk sekitar  40 persen lebih dari jatah total pupuk.

Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Edy Suprayitno melalui petugas pendataan pupuk Muttaqin mengatakan, selama ini pada MT I dan MT II, hanya menghabiskan pupuk sekitar 60 persen. Hal itu jelas menguntungkan para petani, sehingga tidak ada kelangkaan pupuk.

“Semuanya sudah ditampung dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jadi kebutuhan pupuk yang didapat akan mampu mencukupi kebutuhan para petani di Kudus selama setahun,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, laporan  tentang stok pupuk secara persis hingga kini masih belum diterimanya. Namun dari pantauan yang dilakukan, 40 persen lebih pupuk memang masih tersedia untuk Kudus. Pupuk tersebut, merupakan jatah alokasi untuk sektor perikanan, perkebunan dan juga perikanan.

Pada tahun ini  Kudus mendapatkan pupuk jenis UREA sejumlah 10 ribu ton. Untuk ZA selama 2016 Kudus mendapatkan jatah pupuk 4260 ton.  SP 36, jumlah yang diterima adalah 1.490 ton, NPK mengalami penurunan dari 7000 ton. dan pupuk organik 4300 ton. Jumlah tersebut akan digunakan untuk Kudus selama setahun penuh.

”Tidak apa-apa, meskipun di bawah tahun sebelumya, namun masih ada sisa dari tahun sebelumnya di 2015 sebesar. Jadi tidak menjadi kendala meski yang kami dapat di bawah usulan,” ujarnya.

Jika nanti selama MT III kurang, kata dia, dapat dimintakan penambahan pasokan untuk Kudus ke provinsi. Hal itu diperbolehkan jika memang pasokannya habis.

“Jadi petani tidak usah risau,sebab pasti akan tercukupi kebutuhan pupuk untuk semua sektor,” jelasnya.

Sementara untuk ketersediaan pupuk hingga kini diklaim mudah. Para petani mudah mendapatkan pupuk untuk kebutuhan pertanian. Khususnya, bagi para petani yang masuk dalam kelompok tadi, yang mana otomatis masuk dalam RDKK.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Curah Hujan di Rembang Minim, Serapan Pupuk Rendah

Koordinasi Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida (KP3) Kabupaten Rembang di Hotel Fave, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Koordinasi Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida (KP3) Kabupaten Rembang di Hotel Fave, Senin (21/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Akibat minimnya curah hujan selama musim tanam pertama tahun ini, realisasi tanam dan penyaluran pupuk di Kabupaten Rembang dinilai masih sangat rendah. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat target peningkatan produksi pangan di wilayah setempat.

Bupati Rembang Abdul Hafidz, menyampaikan, dari alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 58 ribu ton lebih, yang baru diserap oleh petani tak lebih dari 13 ribu, atau kurang dari 22 persen. Serapan tersebut yaitu dari jenis Urea, ZA, SP 36, NPK,dan Organik, hingga bulan Maret ini.

Hafidz berharap, penyaluran dan permintaan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat pada Bulan Oktober – Desember 2016. ”Agar program peningkatan produksi pangan khususnya padi/beras dapat berhasil, maka kebutuhan pupuk untuk petani harus kita cukupi,” ujarnya pada rapat koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Rembang, di Hotel Fave, Senin (21/3/2016).

Hafidz juga meminta kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) agar memastikan pupuk bersubsidi tidak diselewengkan keluar daerah. Pengawas pupuk, sebut Hafidz, harus bertindak tegas jika ditemukan penyimpangan, baik di tingkat kelompok tani, pengecer maupun distributor. ”Untuk diberi peringatan namun jika tidak mengindahkan izin penyaluran pupuk bersubsidi akan dicabut,” tegasnya.

Selain itu, KP3 harus mengawasi agar penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada para petani secara tepat waktu, tepat harga, dan tepat dosis. Juga mengawasi harga agar tidak melebihi HET yang ditetapkan. ”Para distributor dan pengecer agar segera menebus alokasi pupuk yang ditetapkan. Para PPL agar memerintahkan para petani agar segera membeli pupuk untuk kebutuhan musim tanam yang akan datang,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, Suratmin menjelaskan. Curah hujan yang rendah menyebabkan rendahnya realisasi tanam dari bulan Oktober 2015 – Maret 2016 yakni 61% atau 21.5 ribu hektare.

Secara rinci ia menjelaskan untuk pupuk urea dari alokasi 23.100 ton sampai pertengahan maret terealisasi 4.972 ton. SP36 alokasi 9.060 ton terealisasi 1.845 ton, NPK 4.375 ton terealisasi 1.775 ton, ZA 14.760 ton terealisasi 2515, Organik 7.180 terealisasi 1.605 ton.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Grobogan Diminta Diperketat

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki sedang memamarkan mekanisme kerja tim KP3 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Asisten II Pemkab Grobogan Dasuki sedang memamarkan mekanisme kerja tim KP3 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Untuk itu, pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan optimal guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Pendapa Kabupaten, Selasa (23/2/2016).

“Subsidi untuk pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pengawalan agar penyalurannya optimal. Mulai dari produsen sampai pada pengecer dan ditingkat kelompok tani maupun petani,” tegas Sugiyanto yang juga menjabat sebagai Ketua KP3 Grobogan itu.

Sugiyanto mengharapkan, distribusi pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Baik itu dalam jumlah pupuk, harga pupuk, tempat, waktu dan mutunya. Jika prinsip itu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen, maka target produksi nasional ketersedian pangan dan swasembada hasil pertanian dapat tercapai.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian TPH Grobogan Edhie Sudaryanto menambahkan, salah satu tujuan dari rakor adalah untuk menyamakan persepsi dan bertukar informasi antara produsen, distributor dan kios pengecer sebagai penyalur pupuk kepada kelompok tani serta tim KP3 sebagai tim verifikasi.

“Setelah rapat koordinasi ini, hendaknya dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan sehingga mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

2016, Jatah Pupuk di Kudus Turun

Muttaqin, petugas pendataan pupuk Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Muttaqin, petugas pendataan pupuk Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kebutuhan pupuk bersubsidi, bagi para petani di Kudus, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. Hal itu disebabkan pupuk yang diberikan jatah untuk Kudus, sesuai dengan usulan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Budi Santoso melalui petugas pendataan pupuk Muttaqin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat resmi jatah pupuk untuk Kudus selama 2016. Dan hasilnya, jatah yang diterima Kudus berkurang dari sebelumya.

”Meski jumlahnya berkurang, namun kami yakini jumlahnya mampu mencukupi kebutuhan para petani di Kudus selama setahun,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pada tahun ini pemerintah mendapatkan pupuk jenis Urea sejumlah 10 ribu ton. Padahal, 2015 lalu untuk jenis pupuk yang sama, Kudus mendapatkan 11.800 ton. Jumlah tahun lalu juga, tidak sesuai dengan usulan pemkab, yang mengusulkan 12.130.83 ton.

Selain itu, untuk ZA juga mengalami hal serupa. Selama 2016, Kudus mendapatkan jatah pupuk 4260 ton. Sama halnya Urea, ZA juga mengalami jumlah pupuk yang lebih sedikit, sebab 2015 mendapatkan jatah 4.750 ton saja.

Sedangkan untuk jenis SP 36, jumlah yang diterima adalah 1.490 ton, jumlahnya meningkat ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 1000 ton saja. Sedangkan NPK mendapatkan 6885 ton, NPK mengalami penurunan dari 7000 ton. Dan pupuk Organik 4300 ton, sama seperti tahun sebelumya.

”Tidak apa-apa, meskipun dibawah tahun sebelumya, namun masih ada sisa dari tahun sebelumnya di 2015 sebanyak 15 persen. Jadi tidak menjadi kendala meski yang kami dapat dibawah usulan,” ujarnya.

Menurut dia, meski lebih sedikit, namun pihaknya memastikan harganya tidak akan berubah atau menjadi lebih mahal. Hal itu mengingat pupuk merupakan jenis subsidi, jadi harganya diatur dari pusat. Sehingga jika pemerintah pusat tidak merubah harganya, maka di daerah juga sama.

Dia menambahkan, jatah pupuk selama setahun nanti akan cukup. Baik untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan. Mengingat usulan juga dipertimbangkan dari semua aspek tersebut. ”Awalnya usulan kan mendata dari kelompok tani. Jadi semua sudah mendapat jatah pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Distributor Pupuk Urea di Rembang Berpindah Tangan, Petani Wajib Baca Ini

Sales Supervisor PT Petrokimia Gresik wilayah Rembang Haryanto ketika ditemui MuriaNewsCom, Jumat (29/1/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Sales Supervisor PT Petrokimia Gresik wilayah Rembang Haryanto ketika ditemui MuriaNewsCom, Jumat (29/1/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pendistribusian pupuk bersubsidi jenis urea, mulai tahun 2016 kembali ditangani oleh PT Pusri. Namun, untuk jenis lainnya misalnya ZA, SP-36, Phonska, dan Petroganik masih ditangani oleh PT Petrokimia Gresik.

Hal itu diungkapkan Sales Supervisor PT Petrokimia Gresik wilayah Rembang Haryanto ketika ditemui MuriaNewsCom, Jumat (29/1/2016). Menurutnya, per 1 Januari 2016 pendistribusian pupuk urea sudah ditangani oleh PT Pusri.

”Tata niaga pupuk bersubsidi jenis urea mulai tahun 2016, pendistribusian pupuk urea sudah tidak lewat PT Petrokimia. Jadi, per satu Januari kemarin, pendistribusiannya sudah di-handle oleh Pusri,” ungkapnya.

Namun, Haryanto menjelaskan, untuk awal Januari hingga pertengahan bulan ini, PT Petrokimia masih menangani pendistribusian pupuk urea, dikarenakan dari pihak PT Pusri belum memiliki stok barang untuk didistribusikan.

”Kemarin, karena dari pihak Pusrinya di awal Januari belum mengirimkan barang atau stok, kami ada koordinasi dengan pihak Pusri untuk di-handle Petrokimia dulu. Dari tanggal 1-14 Januari 2016, sehingga di tingkat kios, pasti masih ada pupuk Petrokimia yang merupakan stok lama,” jelas Haryanto.

Soal alasan produsen yang meng-cover urea di Rembang sering berganti, Haryanto menyebut itu wewenang Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). ”Intinya pergantian produsen tak akan memicu masalah, meski suplai yang Pusri melewati pelabuhan,” katanya.

Direktur CV Yunita Jaya, Joko Budi Cahyono selaku salah satu distributor pupuk bersubsidi di Rembang mengaku mengikuti saja aturan baru dari PIHC, salah satunya mengenai suplai urea yang berganti dari Petrokimia ke Pusri. ”Soal pemberitahuan ke kios akan ada sosialisasi segera,” terangnya.

Menurutnya, sosialisasi ke kios-kios resmi di wilayah 7 distributor pupuk di Rembang, akan dilakukan pada tanggal 4 atau 5 Februari mendatang. ”Pergantian suplai urea bersubsidi di Rembang tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Berdasarkan catatan pihak Petrokimia atas penyaluran pupuk di Rembang, sepanjang 2015, urea tersalur 23.500 ton, SP-36 4.350 ton, ZA 10.758 ton, NPK atau Phonska 15.261 ton, dan organik 7.000-an ton. Dari lima jenis pupuk bersubsidi itu, 3 jenis di antaranya yaitu ZA, NPK, dan urea, justru dialokasikan lebih rendah pada 2016.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pupuk ’Nganggur’ di Jepara Akan Dimanfaatkan Pada MT-I

Proses pembajakan sawah di Nalumsari Jepara. Banyak kuota pupuk yang nganggur dimanfaatkan pada MT-I atau dikembalikan ke provinsi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Proses pembajakan sawah di Nalumsari Jepara. Banyak kuota pupuk yang nganggur dimanfaatkan pada MT-I atau dikembalikan ke provinsi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Musim kemarau panjang membuat sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Jepara tak dapat dimanfaatkan. Akibatnya, kuota pupuk bersubsidi tidak mampu terserap secara maksimal. Rencananya, pupuk yang sementara nganggur itu dimanfaatkan pada masa tanam pertama (MT-I) nanti.

”Sisa pupuk yang tersimpan itu digunakan untuk proses produksi pertanian selama MT-I yang dimulai pada Desember nanti,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Jepara Wasiyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/11/2015).

Menurutnya, meski dimanfaatkan untuk MT-I dari perhitungannya kuota pupuk tersebut masih akan bersisa. Terutama jenis pupuk Phonska dan Petroganik. Sebab dalam produksi pertanian, pupuk urea memang lebih banyak digunakan.

”Setiap tahun Jepara mendapatkan jatah pengiriman pupuk secara reguler. Jika memang nanti masih tersisa, kuota pupuk akan didistribusikan ke Pemprov. Sehingga bisa dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan kuota pupuk lebih banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk kebutuhan pupuk tahun depan, sudah menggunakan kuota 2016. Sedangkan MT-I dimulai sekitar bulan Desember. Itu artinya tinggal menyisakan satu bulan di tahun 2015. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ribuan Ton Pupuk Bersubsidi ‘Nganggur’ di Jepara

Proses menanam padi di Kabupaten Jepara. Karena musim kemarau panjang, banyak pupuk yang tidak terserap. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Proses menanam padi di Kabupaten Jepara. Karena musim kemarau panjang, banyak pupuk yang tidak terserap. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Musim kemarau yang panjang tahun 2015 ini membuat sejumlah lahan pertanian yang tak berfungsi secara maksimal. Hanya sedikit lahan pertanian yang memiliki irigasi tersier. Akibatnya, kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Jepara banyak yang tidak terserap.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Jepara, Wasiyanto. Menurutnya, kondisi musim kemarau panjang memang membuat sejumlah lahan pertanian tak dapat dimanfaatkan. Saat ini masih banyak tersimpan pupuk yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para petani di Kabupaten Jepara.

”Dari total kuota pupuk urea selama setahun sebanyak 22.600 ton, atau 70 persen. Sehingga sebanyak 30 persen atau sekitar 6.780 ton pupuk urea masih tersisa,” kata Wasiyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/11/2015).

Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk pupuk Phonska dan Petroganik, hanya terserap 55 persen dari kuota masing-masing sebanyak 16 ribu ton. Sehingga masih tersisa 45 persen, atau sekitar 7.200 ton. Menurut dia, pupuk yang tersisa tersebut masih tersimpan di gudang milik masing-masing distributor.

”Di Jepara kebetulan ada sekitar 7 distributor pupuk bersubsidi,” katanya.

Dia menambahkan, musim kemarau panjang praktis seolah ”memutus” produksi pertanian di sebagian besar lahan pertanian. Hanya sebagan kecil lahan yang memiliki jaringan irigasi tersier yang masih berproduksi selama musim paceklik itu. (WAHYU KZ/TITIS W)

Mafia Pupuk di Pati Akan Mendapat Sanksi Tegas

un salah satu distributor di Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

un salah satu distributor di Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto menegaskan, setiap pengecer dan distributor yang melakukan penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi akan mendapakan sanksi tegas.

Sanksi tersebut, antara lain berupa pengalihan distributor atau pengecer lainnya. Hal ini untuk meminimalisasi terjadinya ketimpangan pupuk di lapangan yang semestinya bisa dinikmati petani.

”Kalau ada distributor yang memainkan pupuk bersubsidi untuk keperluan yang tidak sesuai dengan aturan, kami akan berikan sanksi dengan mencabut dan mengalihkan ke orang lain,” tuturnya.

Karena itu, ia berpesan agar semua distributor dan pengecer di Pati bisa mendistribusikan dan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan serta aturan. (LISMANTO/TITIS W)

Bupati: Petani Pati Mestinya Tidak Kekurangan Pupuk

 

Bupati Pati Haryanto. Ia mengatakan, petani Pati mestinya tidak kekurangan pupuk. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto. Ia mengatakan, petani Pati mestinya tidak kekurangan pupuk. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bupati Pati Haryanto mengatakan, petani di Pati mestinya tidak kekurangan pupuk. Pasalnya, persediaan pupuk saat ini mencapai 46.300 ton.

Sementara itu, realisasinya di lapangan membutuhkan sekitar 39.000 ton pupuk. ”Jadi, tidak ada alasan kekurangan pupuk,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini akan melakukan pengawasan yang serius agar tidak terjadi penyelewengan di tingkat bawah. Pun, pupuk yang mendapatkan subsidi saat ini cukup besar.

”Pupuk urea harganya Rp 5.000/kg, sedangkan pupuk bersubsidi hanya Rp 1.200/kg. Ini terbilang cukup besar sehingga akan diawasi secara ketat,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)

Ini Bukti Polisi Jepara Selidiki Dugaan Pupuk Palsu

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Sampai saat ini aparat kepolisian masih mendalami kasus pupuk diduga palsu di Kabupaten Jepara. Terakhir ini, Satreskrim Polres Jepara membawa pupuk diduga palsu untuk diujikan ke laboratorium Balai Besar Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Hasil laboratorium tersebut direncanakan aparat dirilis satu pekan lagi.

“Satreskim telah melakukan penyitaan barang bukti pupuk itu. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian pupuk itu diujikan di lab,” kata Kabag Ops Polres Jepara Kompol Slamet Riyadi kepada MuriaNewsCom, Senin (24/8/2015).

Menurutnya, jenis pupuk yang diuji laboratrium ke balai besar tersebut antara lain, NkCI, Neo Phonska, Neo Phonska warna biru, dan Fonska. Pihaknya mengujikan dalam rangka membuktikan legalitas. Selain itu juga terkait komposisi pupuk, label mutu, jaminan keistimewaan, kesesuaian yang tertera pada etiket.

Meski tertera izin dari Kementerian Pertanian, bisa saja pupuk tersebut tak legal. Polres akan memanggil distributor bila terbukti pupuk tersebut ternyata palsu. Indikasi dugaan palsu tersebut berdasarkan kecurigaan kelompok petani.
“Kami masih menunggu hasil laboratorium dari balai besar sebelum melakukan langkah berikutnya,” katanya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Polisi Jepara Akan Ungkap Kasus Dugaan Pupuk Palsu

Kepala Distanak Wasiyanto Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Kepala Distanak Wasiyanto Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Kasus pupuk diduga palsu yang dilaporkan ke tentara beberapa waktu lalu, saat ini barang bukti dan proses hukum diserahkan ke polisi oleh Dinas Pertanian dan peternakan (Distanak). Hal itu disampaikan oleh Kepala Distanak Wasiyanto.

Menurut Wasiyanto, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana masalah dan legalitas pupuk diduga palsu tersebut harus dilakukan pendalaman. Karena, banyak sekali produk pupuk swasta yang beredar namun tidak banyak yang digunakan oleh petani di Jepara.

“Bisa jadi pupuk yang diduga palsu itu tidak palsu. Hanya mereknya yang masih asing bagi petani di Jepara, dan dicoba-coba ternyata gagal,” kata Wasiyanto kepada MuriaNewsCom, Senin (24/8/2015)

Menurutnya, untuk mengetahui kebenarannya pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Harapannya, dengan begitu proses hukum dapat segera jelas dan dapat diketahui status daripada pupuk yang diduga palsu itu.

“Semua barang bukti sudah kami serahkan ke polisi. Termasuk untuk tes laboratorium juga sudah menjadi wewenang polisi,” katanya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Ini Hasil Sementara Pendalaman TNI Atas Kasus Pupuk Palsu

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kodim 0719 Jepara menerima laporan atas keberadaan pupuk diduga palsu dari sejumlah petani. Usai menerima laporan tersebut dan sampai saat ini, mereka melakukan pendalaman.

Berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan, ada beberapa hasil sementara. Diantaranya, mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan adanya dugaan adanya puluhan ton pupuk palsu yang beredar di Jepara.

”Kami sebagai aparat yang digandeng untuk mensukseskan target swasembada pangan akan terus mendalami kasus ini,” kata Komandan Kodim 0719 Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan kepada MuriaNewsCom, Senin (17/8/2015).

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejumlah kejanggalan yang didapati di antaranya soal waktu peredaran pupuk, serta laporan adanya tanaman padi yang tak produktif, bahkan mati akibat pupuk tersebut.

”Berdasarkan laporan, pupuk tersebut beredar sejak Januari lalu. Artinya beredar pada masa tanam pertama (MT I). Masalahnya, kenapa pupuk palsu ini baru dilaporkan baru-baru ini. Ini yang kami anggap janggal,” kata Adek Chandra.

Selain itu, berdasarkan laporan di lapangan, tak ditemukan kasus tanaman padi puso. Jika memang ada, maka anggotanya pasti sudah melaporkannya. Sebab selama ini, anggotanya yang tersebar di Koramil se Kabupaten Jepara intens melakukan pendampingan pertanian.

”Kami juga merasa janggal karena petani sudah lakukan panen MT I. Selama itu tidak ada kasus padi puso. Saat ini juga mayoritas petani sudah lakukan panen MT II,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain muncul kejanggalan-kejanggalan itu. Pihaknya juga menemukan sejumlah kemungkinan atau dugaan-dugaan yang muncul. (WAHYU KZ/TITIS W)

Benarkah Pupuk Palsu yang Beredar di Jepara Merupakan Permainan Agen?

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kodim 0719/Jepara sampai saat ini terus melakukan pendalaman terkait laporan adanya puluhan ribu ton pupuk palsu non-subsidi. Sejauh ini, mereka telah mendapatkan sejumlah dugaan kuat. Salah satunya, ada dugaan bahwa isu pupuk palsu itu merupakan permainan agen.

Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan menjelaskan, sejumlah dugaan muncul dari hasil analisa berdasarkan data yang dimiliki. Ada dugaan, adanya pupuk palsu itu justru merupakan permainan dari agen sendiri.
“Kami akan terus lakukan analisa dalam hal ini. Dan yang terpenting, melakukan tindakan preventif agar tidak beredar pupuk palsu di Jepara. Sebab bisa mengganggu program swasembada pangan,” ungkapnya.

Selain dugaan itu, muncul juga dugaan bahwa pupuk non subsidi diduga palsu yang beredar di Jepara tersebut terkait dengan pabrik pupuk palsu di Kabupaten Demak yang digerebek oleh anggota TNI setempat. Sebab distributor yang dilaporkan dalam kasus ini juga beralamat di Demak. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Petani, Waspadalah ! Ribuan Ton Pupuk Palsu Beredar di Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Kodim 0719/Jepara menerima laporan peredaran pupuk palsu oleh petani. Berdasarkan laporan yang diterima, ada puluhan ribu ton pupuk palsu beredar di Jepara. Hal itu diketahui setelah petani pengguna pupuk tersebut menemukan tanaman mereka mati setelah dipupuk, atau setidaknya pupuk tersebut tak berdampak apa-apa sehingga lambat laun tanaman mereka layu.

“Kami menerima laporan itu. Bahkan, dari data yang kami terima ada puluhan ribu pupuk palsu. Sesuai prosedur, kami akan lakukan pendalaman atas laporan itu,” ujar Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Adek Chandra Kurniawan kepada MuriaNewsCom, Senin (17/8/2015).

Menurutnya, berdasarkan data yang ada, pupuk-pupuk non subsidi tersebut diketahui diproduksi dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan didapatkan dari distributor asal Kabupaten Demak. Diduga kuat, pupuk tersebut palsu. Hal ini, setelah Balai Besar Pencegahan dan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian RI mengeluarkan hasil peneliitian terhadap sampel.

Tercatat, ada 23 ribu ton atau 475 karung pupuk palsu, yang diduga sudah tersebar di sejumlah petani di Jepara. Setidaknya, terdapat tiga jenis pupuk, yakni pupuk neo phonska biru, NKCL dan phonska. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Dinas Pertanian Grobogan Klaim Kebutuhan Pupuk Cukup Hingga Akhir Tahun 2015

Salah satu kuli panggul melakukan penataan pupuk di TBH Grobogan. (MURIANEWS/DANI AGUS)

GROBOGAN – Para petani tidak perlu merasa khawatir masalah kekurangan pupuk. Sebab, alokasi pupuk untuk wilayah Grobogan dirasa mencukupi kebutuhan petani hingga akhir tahun nanti. Khususnya untuk pupuk jenis Urea yang paling banyak dibutuhkan petani.

Lanjutkan membaca