Kepala Dinas Ini Rela Nyamar Jadi Kernet untuk Bongkar Pungli di Dishub Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Sam’ani Intakoris Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dishub Kudus menangkap basah anak buahnya yang lakukan pungutan liar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk melakukannya, ia harus melakukan penyamaran sebagai kernet pikap.

Saat dihubungi MuriaNewsCom, ia membenarkan hal itu. Menurutnya dirinya memang melakukan tangkap tangan oknum petugas Dishub Kudus yang lakukan pungutan liar, tak sesuai ketentuan.

“Iya benar, ada oknum Dishub yang meminta lebih untuk retribusi (pengujian) kendaraan. Orang tersebut sudah kita bina dan geser,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Senin malam (19/3/2018).

Menurutnya, operasi tangkap tangan yang dilakukannya bermula dari laporan warga yang mengeluh kepadanya. Keluhan tersebut terkait dengan proses Uji KIR.

“Saya kemudian berinisiatif untuk melakukan penyamaran, dengan memakai sandal jepit dan topi rimba. Tidak hanya itu, selama proses tersebut saya juga bertanya-tanya kepada sopir-sopir lain terkait proses tersebut. Nah ternyata memang ada tindakan pungli. Kejadiannya Kamis (15/3/2018) minggu kemarin,” tambahnya.

Dirinya menyebut, setidaknya ada dua oknum petugas Dishub yang melakukan tindakan pungli. Setelah terbukti, ia lantas menghukum anak buahnya itu.

“Kami sudah geser oknum tersebut, (tidak lagi menangani KIR). Sementara masih di Dishub. Namun ketika melakukan kesalahan lagi, bukan tak mungkin kita mutasi ketempat lain,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan informasi yang dikumpulkan pungutan liar yang dilakukan yakni sebesar Rp 56 ribu. Padahal sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus No 9/2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, jumlahnya tidak mencapai sebesar itu.

Terdapat empat tipe kendaraan sesuai dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Pertama mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih dari 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 35.000, sementara untuk tipe kendaraan tersebut dengan JBB sampai 9.000 kilogram tarifnya sebesar Rp 30.000. Sementara untuk kereta gandengan dan kereta tempelan tarifnya sebesar Rp 25.000 dan untuk mobil penumpang umum sebesar Rp 25.000.

Per item masih ditambah Retribusi penggantian tanda uji berkala sebesar Rp 6.500, retribusi penggantian buku uji berkala sebesar Rp 7.500 dan penggantian tanda samping Rp 2.000. Jika dikalkulasi, untuk kendaraan dengan JBB lebih dari 9000 kg, retribusi yang dibayarkan maksimal Rp 51.000. Sementara untuk kendaraan dengan tipe dibawahnya hanya Rp 46.000, dan Rp 41.000.

Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika merasa dipungut melebihi peraturan.

“Silakan lapor langsung kepada saya, sertakan bukti foto, agar kemudian tidak fitnah. Jikalau benar akan kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Editor: Supriyadi

Kades Teras Boyolali Ditahan Karena Pungli, Jabatannya Langsung Dicopot

MuriaNewsCom, Boyolali – Kepala Desa (Kades) Teras, Boyolali, Heri Dwi Widianto terjerat kasus pungutan liar (pungli) dalam proyek perumahan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali telah menetapkan kades itu sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

Heri diduga telah melakukan pungli terhadap seorang pengusaha pengembang perumahan yang berinvestasi di desanya. Selama kurun waktu 2016-2017 kades bersangkutan diduga telah memaksa PT Adi Propertindo untuk membayar izin mendirikan bangunan (IMB), kompensasi jalan, dan transportasi senilai Rp57,8 juta.

Biaya itu untuk mendirikan Griya Teras Asri 2 dan 3. Tak berselang lama, April 2017, kades tersebut diduga kembali meminta uang senilai Rp120 juta dengan alasan untuk membayar kompensasi makam dan jalan tanpa didasari aturan yang berlaku.

Dilansir solopos.com, Kasi Intel Kejari Solo, Surya Firmansyah, mengatakan Kades Teras langsung ditahan bersamaan dengan pelimpahan berkas tahap II oleh Tim saber Pungli, Senin (12/3/2018) lalu. Penahanan tersangka dilakukan untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut dan mencegah hilangnya barang bukti. “Tersangka langsung kami tahan di LP,” katanya.

Penetapan tersangka dan penahanan terhadap kades itu langsung direspon cepat oleh pemerintah. Pemkab Boyolali langsung mencopot sementara jabatan Heri Dwi Widianto sebagai Kades Teras. Pemkab juga tengah menyiapkan pelaksana tugas (plt) untuk mengisi kekosongan jabatan kades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, menjelaskan siapa pun kades atau perangkat desa yang sudah berstatus tersangka harus diberhentikan sementara. Hal itu menurut dia, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Soal waktu pemberhentian resminya, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat. Dalam waktu dekat, setelah pemerintah kecamatan mengirimkan surat tentang status Kades Teras, saat itu juga surat pemberhetian secara resmi langsung turun. “Saya sedang menanti surat dari Pak Camat dulu,” tambahnya.

Saat ini, Purwanto mengaku masih menggodok pengganti sementara Heri Dwi Widianto. Menurutnya, pengganti kades harus dari unsur PNS, baik dari kecamatan atau Pemkab Boyolali.

Editor : Ali Muntoha

5 Preman Tukang Palak Sopir Truk di Pantura Dibekuk Polisi

MuriaNewsCom, Tegal – Kawanan preman yang sering memalak sopir truk di jalur pantura Kota Tegal berhasil diamankan polisi. Empat orang berhasil diamankan tim Saber Pungli bersama Sat Sabhara Polres Tegal saat mereka tengah beraksi.

Empat orang yang diamankan yakni YA (30), AL (24), BS (29) dan AD (29) warga Kota Tegal, serta JH (38) warga Kabupaten Pemalang. Kawanan ini trtangkap basah saat memalak sopir yang melewati Jalur Pantura dan jalan protokol Kota Tegal.

Wakapolres Tegal Kota selaku Kasatgas Saber Pungli Kota Tegal, Kompol Pri Haryadi mengungkapkan,modus pelaku dengan cara meminta uang pada para sopir saat berhenti di traffic light.

“Mereka diamankan dari 3 lokasi, yakni lampu merah terminal, Jalan AR Hakim dan Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (07/3/2018) dinihari, ” ujarnya.

Ia menyebut, penangkapan ini berasal dari informasi masyarakat yang resah dari aksi pra preman ini. Pasalnya, tak sedikit sopir yang menjadi korban para pemuda pengangguran tersebut.

Menurutnya dari informasi tersebut, Pokja penindakan dibackup personel Sabhara langsung melakukan penyelidikan, dan mendapati ada beberapa orang yang sedang melakukan aksi pungli.

Sementara dari hasil penangkapan terhadap para pelaku, tim pokja penindakan Saber Pungli mengamankan barang-bukti sejumlah uang tunai sebesar Rp 120.000. “Atas perbuatan kelima tersangka tersebut akan dikenakan pasal 504 KUH Pidana, yakni meminta-minta di tempat umum,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Rusak Integritas, Bupati Grobogan Minta Masyarakat Tak Biasakan Beri Uang Pelicin

Para Camat dan Kepala Desa mengikuti acara Sosialisasi Saber Pungli di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Untuk menekan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) butuh dukungan dari masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membiasakan memberi uang pelicin pada oknum tertentu saat meminta pelayanan.

Hal itu ditegaskan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Sosialisasi Saber Pungli bagi Camat dan Kepala Desa di pendapa kabupaten, Rabu (20/12/2017).

“Selama ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan jika memberikan uang pelicin maka urusannya jadi lebih cepat dan mudah. Tindakan seperti ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Sosialisasi juga menghadirkan Ketua tim Saber Pungli yang dijabat Wakapolres Grobogan Kompol I Wayan Tudy. Hadir pula, Kasat Intel Kejaksaan Negeri Grobogan Wishnu Respati dan pejabat dari Inspektorat.

Menurut Sri, pungutan liar dapat ditemui dalam bidang pelayanan publik. sehari-hari di negeri ini. Di antaranya, kondisi pelayanan yang kurang maksimal seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan.

Oknum itu, biasanya menawarkan bantuan kepada pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu.

“Oknum ini ada yang bekerja sama dengan orang dalam atau bahkan orang dalam sendiri yang bertindak sebagai calo. Saat ini, keberadaan calo di beberapa kantor pelayanan publik sudah mulai berkurang. Namun, itu masih belum tuntas,” jelasnya.

Sri menegaskan, uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung. Namun dalam jangka panjang, praktek tersebut akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah.

“Sebagai pegawai instansi pemerintah, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat tanpa memungut bayaran,” cetusnya.

Ditambahkan, praktik pungutan liar selama ini berjalan seperti sudah menjadi kebiasaan. Namun kondisi tersebut mulai berubah, ketika Presiden Jokowi menyatakan komitmennya dan menaruh perhatian serius untuk memberantas pungli.  

Komitmen Presiden kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sedangkan di Kabupaten Grobogan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/34/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Grobogan.

Editor: Supriyadi

Polantas di Semarang yang Terekam Peras Pemotor Dijebloskan ke Penjara

Aksi Bripka A anggota Satlantas Polrestabes Semarang yang terekam saat melakukan pungli kepada pengendara. (Youtube)

MuriaNewsCom, Semarang – Video oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Semarang yang viral, karena memeras seorang pengendara sepeda motor telah ditindak dan dijebloskan ke penjara.

Oknum polisi Bripka A itu terekam sedang melakukan pungutan liar (pungli) saat melakukan razia di daerah Mangkang, Kota Semarang.

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Bakharuddin membenarkan adanya pemerasan sebagaimana dalam video YouTube tersebut.

“Memalukan. Kapolresrabes dan saya sudah sepakat menjebloskan oknum tersebut ke dalam sel,” katanya.

Sementara Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Abiyoso Seno Aji memastikan, pihaknya telah tindakan tegas terhadap oknum tersebut. “Sudah saya perintahkan untuk segera disidang disiplin,” katanya.

Selain itu, Bripka A itu juga akan diberi sanksi berupa pemindahan dari Satlantas ke kesatuan lain.

Video pemerasan tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh pemilik akun Youtube Gaska Pelangi dengan judul “Oknum Polisi Pungli Kembali di Semarang”.

Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terlihat seorang oknum polisi yang meminta sejumlah uang kepada seorang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas saat razia.

Pada kejadian di daerah Mangkang, Kota Semarang itu Bripka A meminta sejumlah uang kepada pengendara pelanggara lalu lintas tanpa memberikan bukti atau surat tilang.

Editor : Ali Muntoha

Berikut video aksi pungli yang dilakukan oknum polisi yang diunggah akun Youtube Gaska Pelangi

https://www.youtube.com/watch?v=3oJhmKx1ML0

Kementerian Agama Pati Disebut Terindikasi Pungli Terhadap Guru Madrasah

Sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Saber Pungli mendatangi Kantor Kemenag Pati, Kamis (23/11/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kementerian Agama (Kemenag) Pati disebut-sebut terindikasi melakukan pungutan liar (pungli) terhadap guru madrasah terkait tunjangan sertifikat kompetensi. Hal itu disampaikan perwakilan Masyarakat Peduli Saber Pungli, Riyanta, Kamis (23/11/2017).

Dia bersama sejumlah warga mendatangi Kantor Kemenag Pati untuk melakukan klarifikasi terkait madalah tersebut. Hanya saja, Kepala Kemenag Pati Ahmad Mundakir tidak bisa menemui karena masih ada rapat.

“Kami menerima keluhan dari guru madrasah bahwa ada indikasi pungli yang dilakukan oknum Kemenag. Kami hanya ingin klarifikasi apakah info tersebut betul atau tidak,” ujar Riyanta.

Dia mengatakan, informasi adanya indikasi pungli tersebut sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dia tidak ingin masyarakat menjadi korban pungli yang saat ini menjadi prioritas Presiden Jokowi untuk diberantas.

Baca: Pelaku Mesum di Masjid Jepara Dinikahkan di Mapolsek

Tak hanya itu, Riyanta juga mengungkapkan, informasi pungli yang diberikan kepada oknum Kemenag Pati untuk pembangunan madrasah beredar luas. Pasalnya, perihal pungli biasanya dirapatkan dengan para pemilik Yayasan.

“Suara ini sebetulnya sudah lama, tapi tidak ada kontrol dan tidak ada yang menghentikan. Maka, mari kita sama-sama hentikan,” ucapnya.

Menurutnya, Kemenag yang notabene mengurusi persoalan keagamaan dan moral harus bebas dari pungli. Jika tidak, kebiasaan buruk itu akan berkembang lebih terstruktur dan masif.

Bahkan, Riyanta mengaku bisa dengan mudah menangkap oknum Kemenag yang terindikasi melakukan pungli. Tapi, saat ini dia hanya ingin menegaskan bila pungli harus segera dihentikan.

“Kalau ke depan masih bandel, kita akan lakukan operasi intelejen, kita tangkap dan serahkan kepada polisi. Ini menjadi bagian dari perjuangan amar ma’ruf nahi munkar,” pungkas Riyanta.

Editor: Supriyadi

Petinggi Menganti Jepara Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pungli Prona

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Sholikul Hadi Petinggi Desa Menganti, Kecamatan Kedung-Jepara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jepara. Ia tersandung kasus hukum dalam pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 dan 2015.  

“Iya memang (Sholikul Hadi) sudah menyandang status tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi. Berkas sudah kita kirim ke kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suharta, Kamis (12/10/2017). 

Suharta mengatakan, meskipun sudah menyandang status tersangka akan tetapi polisi belum menahan Petinggi Desa Menganti tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh MuriaNewsCom, yang bersangkutan diduga memungut sejumlah uang pada warganya yang mengurus Prona.

Pada tahun 2014 sebanyak 100 warga Desa Menganti diminta uang sebesar Rp 750 ribu per orang. Sedangkan pada tahun 2015, orang yang ingin mengurus sertifikat Prona dikenai Rp 800 ribu per orang, sedangkan pada saat itu diketahui ada 200 warga yang mengurus hal tersebut. 

Penelusuran yang dilakukan di laman Kementrian ATR/BPN biaya Prona dibebankan pada negara. Kecuali untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh). 

Terpisah, anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) Menganti Ahmad Bukhori mengaku belum mengetahui ihwal penetapan tersangka petingginya. Namun bila hal tersebut benar, pihaknya akan mendesak untuk mengambil langkah selanjutnya. 

“Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, nantinya kalau benar ya aturannya ditegakan,” katanya. 

Ia menyebut Perda no 8/2015  terkait tata cara pencalonan, pemiihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian petinggi, mengamanatkan petinggi yang berstatus tersangka korupsi bisa saja diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Editor: Supriyadi

Sebulan Berlalu, Waduk Kedungombo Grobogan Masih Ditutup Buat Wisatawan

Portal besi masih terpasang di pintu masuk menuju kawasan wisata Waduk Kedungombo. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata terus berlanjut. Meski sudah lewat sebulan lebih, portal di pintu masuk menuju kawasan wisata masih terpasang.

Portal besi ini sudah diturunkan untuk menghalangi jalan masuk sejak Minggu (3/9/2017) lalu. Sebelumnya, sempat muncul kabar kalau penutupan akses wisatawan hanya berlangsung sepanjang September. Namun, meski bulan September sudah lewat, penutupan Waduk Kedungombo untuk wisata masih diberlakukan.

“Kunjungan wisata masih ditutup. Sampai sekarang, kami belum dapat penjelasan kapan mau dibuka lagi,” kata Sunarti, salah seorang pedagang Waduk Kedungombo, Sabtu (7/10/2017).

Baca Juga: Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Meski sudah ditutup sebulan lamanya, namun masih banyak pedagang yang berjualan. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya tenda atau lapak yang didirikan di sekitar pintu masuk.

“Masih ada yang jualan. Tapi jumlahnya tidak sebanyak dulu ketika belum ditutup. Soalnya, jumlah pengunjung turun drastis,” imbuh Kolik, pedagang lainnya.

Sebagian pedagang ada yang memilih pindah berjualan ke lokasi lain. Yakni, ke Wana Wisata Kedung Cinta di kawasan hutan Perhutani KPH Telawa. Lokasi wisata ini berada sekitar 3 km sebelah barat Waduk Kedungombo.

Baca Juga: Penasaran, Ratusan Warga Datangi Waduk Kedungombo Meski Ditutup

Wana wisata yang didalamnya terdapat warung apung ini juga berada di pinggiran waduk Kedungombo, namun wilayahnya sudah masuk Kabupaten Boyolali. Tepatnya, di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu.

“Informasi yang saya terima, memang ada banyak pedagang yang ingin pindah ke wana wisata. Selain kondisi makin sepi, alasan pedagang mau pindah karena belum ada kepastian wisata Kedungombo dibuka lagi untuk wisatawan,” jelas Kepala Desa Rambat, Kecamatan Geyer Trihadi Budi Sanyoto.

Menurut Trihadi, jumlah warganya yang selama ini mencari nafkah di Waduk Kedungombo mencapai 150 orang. Sebagian besar mereka itu berjualan ikan bakar atau pedagang asongan. Kalau momen liburan, jumlah warga yang terlibat di WADUK KEDUNGOMBO makin banyak. Biasanya, mereka membantu ngurusi parkir kendaraan yang jumlahnya mencapai ribuan kalau hari libur,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum menerima pemberitahuan resmi perihal penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata. Harapannya, persoalan yang terjadi segera terselesaikan dan obyek wisata Waduk Kedungombo bisa dibuka lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu alasan penutupan obyek wisata itu disebabkan adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah terhadap pengelolaan Waduk Kedungombo.

Pihak Kejati melakukan pemeriksaan setelah adanya pengaduan masyarakat terkait penarikan retribusi terhadap pengunjung dan pedagang. Meski ada karcis dan kuitansi, penarikan retribusi yang dilakukan selama ini, diduga sebagai pungutan liar karena tidak ada dasar hukumnya. Dalam penanganan aduan itu, pihak Kejati juga melibatkan Kejaksaan Negeri Grobogan untuk melakukan kajian.

Editor: Supriyadi

Sepi, Pedagang Waduk Kedungombo Pindah ke Wana Wisata Kedung Cinta

Pedagang di luar pos retribusi Waduk Kedungombo yang dipasang portal sedang mengemasi barang dagangannya karena Kedungombo makin sepi. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dampak penutupan obyek wisata Waduk Kedungombo (WKO) sejak Minggu (3/9/2017) lalu, mulai dirasakan pedagang yang biasa berjualan di kawasan tersebut. Adanya larangan masuk bagi pengunjung, mengakibatkan omzet pendapatan pedagang turun drastis.

Setelah Waduk Kedungombo ditutup untuk akses wisata, puluhan pedagang yang juga dilarang berjualan di dalam kawasan wisata akhirnya pindah lokasi darurat. Mereka mendirikan tenda jualan pada lahan kosong di belakang pos retribusi. Ada juga yang berjualan di pinggir jalan di sekitar pintu masuk dan tanah kosong di kawasan hutan.

”Memang sejak ditutup masih ada orang datang kesini. Tetapi, pengunjung yang njajan berkurang jauh,” kata Suminah, salah seorang pedagang.

Baca Juga: Objek Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ratusan Pengunjung Kecewa

Setelah Waduk Kedungombo ditutup, banyak pengunjung memilih berwisata ke Wana Wisata Kedung Cinta di kawasan hutan Perhutani KPH Telawa. Lokasi wisata ini berada sekitar 3 km sebelah barat Waduk Kedungombo.

Wana wisata yang di dalamnya juga terdapat warung apung ini berada di pinggiran waduk Kedungombo, namun wilayahnya sudah masuk Kabupaten Boyolali. Tepatnya, di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu.

Baca Juga: Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Pada lokasi wisata ini sudah terdapat banyak wahana. Antara lain, warung makan apung di tengah waduk, jetsky, speedboot, bebek air, sejumlah playground kid, dan tempat foto selfie yang menarik. Sejak Waduk Kedungombo ditutup, banyak pengunjung akhirnya menjadikan Wana Wisata Kedung Cinta sebagai pilihan untuk mengobati kekecewaan.

Makin meningkatnya pengunjung wana wisata membuat para pedagang di Waduk Kedungombo berniat untuk pindah kesana. Informasinya, sudah ada puluhan pedagang yang mengajukan permohonan berjualan pada pengelola Wana Wisata Kedung Cinta.

”Informasi yang saya terima, memang ada banyak pedagang yang ingin pindah ke wana wisata. Selain kondisi makin sepi, alasan pedagang mau pindah karena belum ada kepastian wisata Kedungombo dibuka lagi untuk wisatawan,” jelas Kepala Desa Rambat, Kecamatan Geyer Trihadi Budi Sanyoto, Rabu (13/9/2017).

Menurut Trihadi, jumlah warganya yang selama ini mencari nafkah di Waduk Kedungombo mencapai 150 orang. Sebagian besar mereka itu berjualan ikan bakar atau pedagang asongan. Kalau momen liburan, jumlah warga yang terlibat di Waduk Kedungombo makin banyak. Biasanya, mereka membantu ngurusi parkir kendaraan yang jumlahnya bisa ribuan kalau hari libur,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum menerima pemberitahuan resmi perihal penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata. Harapannya, persoalan yang terjadi segera terselesaikan dan obyek wisata Waduk Kedungombo bisa dibuka lagi.

 

Penasaran, Ratusan Warga Datangi Waduk Kedungombo Meski Ditutup

Sejumlah warga berfoto-foto di kawasan obyek wisata Waduk Kedungombo yang ditutup karena dugaan kasus pungli. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berita penutupan Waduk Kedungombo yang ramai diberitakan berbagai media ternyata tidak membuat surut pengunjung. Sejak berita penutupan jadi trending topic, justru membuat banyak orang penasaran dan menyempatkan waktu untuk datang ke Waduk Kedungombo untuk memastikan informasi tersebut.

”Kabar penutupan Kedungombo untuk wisata sudah saya dengar empat hari lalu lewat medsos. Karena penasaran, saya sengaja ke sini bersama lima orang kawan untuk memastikan kebenaran berita itu. Setelah sampai sini, ternyata benar-benar tutup,” kata Joko Santoso, pengunjung yang mengaku dari Blora, Senin (11/9/2017).

Meski tidak bisa masuk ke dekat areal waduk, namun Joko mengaku tidak begitu kecewa. Soalnya, ia masih bisa mencicipi ikan bakar khas Kedungombo yang jadi kegemarannya.

”Masih ada orang jualan ikar bakar di dekat pos retribusi. Jadi, saya gak begitu kecewa meski tidak bisa masuk ke obyek wisata,” imbuhnya.

Sejak obyek wisata di WKO ditutup, ada tempat favorit lainnya yang saat ini dijadikan pilihan pengunjung. Yakni, untuk berfoto ria atau sekedar menikmati pemandangan. Lokasi ini berada di sepanjang jalan raya di bawah tanggul waduk.

”Selfie di sini gambarnya juga bagus, mas. Malah gak perlu bayar seperti kalau kita masuk ke kawasan wisata sebelum ditutup,” cetus beberapa remaja yang ada di sepanjang jalan tersebut.

Editor: Supriyadi

Ketua DPRD Grobogan Sayangkan Penutupan Waduk Kedungombo

Pintu masuk objek wisata Waduk Kedungombo ditutup portal dan ditulisi ‘Tutup’ membuat ratusan pengunjung kecewa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganSorotan terhadap penutupan Waduk Kedungombo untuk akses wisata terus berdatangan dari berbagai pihak. Bahkan, Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto juga ikut bereaksi terhadap penutupan Waduk Kedungombo.

”Apapun alasannya, penutupan Kedungombo untuk kunjungan wisata sangat disayangkan. Terlebih, penutupan dilakukan secara mendadak,” katanya.

Selama ini, Kedungombo sudah terlanjur jadi ikon wisata di Grobogan. Setiap tahun ada puluhan ribu orang berkunjung ke lokasi wisata yang ada di Desa Rambat, Kecamatan Geyer tersebut.

Baca Juga: Objek Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ratusan Pengunjung Kecewa

Maraknya pengunjung disisi lain mendatangkan berkah bagi masyarakat sekitar. Yakni, ikut mencari pendapatan sebagai pedagang, tenaga parkir.

“Dengan tutupnya Kedungombo banyak pihak yang terkena dampak. Tidak hanya pengunjung wisata saja, tetapi juga pedagang dan masyarakat lainnya yang mengandalkan pencaharian dari Kedungombo,” jelas Agus.

Baca Juga: Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Terkait penutupan Waduk Kedungombo, Agus meminta agar Pemkab Grobogan pro aktif menjalin koordinasi dengan pihak pengelola untuk menyikapi permasalahan itu. Harapannya, masalah itu bisa segera dicarikan solusi terbaik.

“Pemkab harusnya cepat ambil langkah untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola Kedungombo. Kami dari pihak legislatif juga siap memberikan dukungan. Misalnya, jika nantinya diperlukan sebuah perda untuk dasar hukum pengelolaan Kedungombo.

Baca Juga: Kepala BBWS Pemali Juana Bantah Penutupan Waduk Kedungombo Karena Kasus Pungli

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Rubhan Ruzziyatno mengungkapkan, salah satu alasan penutupan Waduk Kedungombo  adalah dari pertimbangan keamanan.

Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan berbagai pihak soal penutupan Waduk Kedungombo untuk kunjungan wisata terhitung sejak Minggu (3/9/2017) lalu.

Menurutnya, Waduk Kedungombo merupakan salah satu obyek yang sangat vital.  Oleh sebab itu, perlu penanganan ekstra ditinjau dari sisi keamanan. Penutupan dilakukan demi keamaan waduk dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.

“Kami mau tata ulang soal keamanannya. Seperti diketahui, waduk itu termasuk objek vital karena terdapat sekitar 700 juta kubik air,” katanya.

Editor: Supriyadi

Kepala BBWS Pemali Juana Bantah Penutupan Waduk Kedungombo Karena Kasus Pungli

Suasana Waduk Kedungombo terlihat lengang setelah lokasi tersebut ditutup untuk wisatawan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPolemik soal penutupan Waduk Kedungombo untuk kunjungan wisata akhirnya ditanggapi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana selaku pengelola.

Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyatno membantah penutupan Waduk Kedungombo karena adanya temuan pungutan liar (Pungli). Ia berdalih salah satu alasan penutupan WKO adalah dari pertimbangan keamanan.

Menurutnya, Waduk Kedungombo merupakan salah satu obyek yang sangat vital. Oleh sebab itu, perlu penanganan ekstra dari sisi keamanan. Penutupan dilakukan demi keamaan waduk dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.

“Seperti diketahui, waduk itu termasuk objek vital karena terdapat sekitar 700 juta kubik air. Kami mau tata ulang soal keamanan,” jelasnya pada wartawan.

Baca Juga: Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Masalah penutupan Waduk Kedungombo tersebut akan disampaikan secara resmi melalui surat kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Grobogan. Antara lain, bupati dan jajaran FKPD Grobogan.

Soal penarikan retribusi pengunjung dan pedagang yang dilakukan selama ini, Rubhan membantah adanya dugaan pungutan liar (pungli). Dijelaskan, pendapatan restribusi yang ditangani koperasi, setiap tahun selalu diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum. Pendapatan tersebut masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Soal adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak kejaksaan terkait retribusi, kami siap bekerjasama. Selain itu, adanya pemeriksaan dari kejaksaan juga jadi alasan lain ditutupnya waduk untuk wisatawan,” katanya.

Baca Juga: Objek Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ratusan Pengunjung Kecewa

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo ketika dimintai komentarnya membenarkan jika pihaknya tengah melakukan kajian soal penarikan retribusi di Waduk Kedungombo. Menurut Edi, kajian dilakukan setelah ada permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menyusul adanya laporan dari masyarakat.

Pintu masuk objek wisata Waduk Kedungombo ditutup portal dan ditulisi ‘Tutup’ membuat ratusan pengunjung kecewa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Penarikan retribusi di Waduk Kedungombo sudah berjalan bertahun-tahun dan dikelola oleh koperasi. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, dasar atau payung hukum untuk memungut retribusi itu tidak ada.

Edi menambahkan, hasil kajian yang dilakukan sudah diserahkan pada pihak Kejati Jateng. Dia menegaskan, tidak dapat menyimpulkan adanya kesalahan seperti adanya pungutan liar atau pungli.

“Soal Pungli atau tidak, itu sudah jadi ranah Kejati Jateng. Kami di sini hanya menjalankan kajian,” tegasnya.

Baca Juga: Kena Dampak Penutupan Wisata Waduk Kedungombo, Puluhan Pedagang Merugi

Selain itu, pihaknya juga memberi rekomendasi agar penarikan retribusi di Waduk Kedungombo dihentikan dulu untuk sementara waktu. Edi mengaku juga baru tahu kalau rekomendasi penarikan retribusi justru berdampak pada penghentian aktivitas kunjungan wisata. Padahal, pihaknya tidak pernah meminta aktivitas di Waduk Kedungombo untuk dihentikan.

“Saya beri rekomendasi agar membuat koperasi yang punya kewenangan untuk menarik retribusi. Penarikan retribusi yang sudah berjalan selama ini tidak punya dasar hukum,” ungkap Edi pada wartawan.

Besarnya retribusi yang ditarik dari pedagang sebesar Rp 20 ribu per bulan. Sedangkan retribusi pengunjung wisata Rp 4 ribu pada hari biasa dan Rp 5 ribu ketika hari libur.

Kasi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi menambahkan, pendapatan dari retribusi selama ini selalu dibukukan. Penarikan retribusi juga dilengkapi dengan karcis serta kwitansi. Tiap tahun, keuntungan yang disetorkan sebesar Rp 30 juta.

Editor: Supriyadi

Penutupan Obyek Wisata Waduk Kedungombo Diduga Karena Kasus Pungli

Pintu masuk objek wisata Waduk Kedungombo ditutup portal dan ditulisi ‘Tutup’ membuat ratusan pengunjung kecewa. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penyebab ditutupnya obyek wisata Waduk Kedungombo (WKO) yang sempat jadi trending topic banyak orang mulai sedikit terkuap. Informasi yang didapat menyebutkan, penutupan obyek wisata air itu disebabkan adanya pemeriksaan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap pengelola WKO.

Pemeriksaan itu dilakukan penegak hukum setelah adanya pengaduan masyarakat terkait penarikan retribusi pengunjung dan para pedagang.

Meski ada karcis dan kuitansi, penarikan retribusi yang dilakukan selama ini, diduga dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli) karena tidak ada dasar hukumnya. Dalam penanganan aduan itu, pihak Kejati juga melibatkan Kejaksaan Negeri Grobogan untuk melakukan kajian.

Baca Juga: Objek Wisata Waduk Kedungombo Ditutup, Ratusan Pengunjung Kecewa

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo ketika dimintai komentarnya membenarkan jika pihaknya tengah melakukan kajian soal penarikan retribusi di WKO. Menurut Edi, kajian dilakukan setelah ada permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, menyusul adanya laporan dari masyarakat.

Penarikan retribusi di WKO sudah berjalan bertahun-tahun dan dikelola oleh koperasi. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, dasar atau payung hukum untuk memungut retribusi itu tidak ada.

“Penarikan retribusi yang berjalan selama ini tidak punya dasar hukum. Saya beri rekomendasi agar membuat koperasi yang punya kewenangan untuk menarik retribusi,” ungkap Edi pada wartawan, Selasa (5/9/2017).

Baca Juga: Kena Dampak Penutupan Wisata Waduk Kedungombo, Puluhan Pedagang Merugi

Selain itu, pihaknya juga memberi rekomendasi agar penarikan retribusi di WKO dihentikan dulu untuk sementara waktu. Edi mengaku juga baru tahu kalau rekomendasi penarikan retribusi justru berdampak penghentian aktivitas kunjungan wisata.

Edi menambahkan, hasil kajian yang dilakukan sudah diserahkan pada pihak Kejati Jateng. Dia menegaskan, tidak dapat menyimpulkan adanya kesalahan seperti adanya pungutan liar atau pungli.

“Soal Pungli atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Itu sudah jadi ranah Kejati Jateng dan kami di sini hanya menjalankan kajian,” tegasnya.

Besarnya retribusi yang ditarik dari pedagang sebesar Rp 20 ribu per bulan. Sedangkan retribusi pengunjung wisata Rp 4 ribu pada hari biasa dan Rp 5 ribu ketika hari libur.

Pemkab Grobogan ternyata pernah mendapat bagi hasil penarikan retribusi WKO beberapa tahun lalu. Namun, bagi hasil yang masuk ke kas daerah itu akhirnya jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak ada landasan hukumnya.

“Kita dulu memang pernah dapat bagi hasil retribusi dari Kedungombo. Tapi karena jadi temuan akhirnya dihentikan karena payung hukumnya tidak ada,” jelas Sekda Grobogan Moh Sumarsono. 

Editor: Supriyadi

Ini 3 Trik Bupati Kudus Lawan Pungli

Bupati Kudus Musthofa hadir membuka acara Sosialisasi Pemberantasan Pungli, di Gedung Setda Kudus (1/8/2017). (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus berupaya keras mencegah adanya pungutan liar (pungli) dalam setiap pelayanan publik. Demi tercapainya pelayanan yang baik, bersih, dan transparan. Sehingga birokrasi dalam pemerintahan bersih bisa terwujud.

Demikian yang mendasari kegiatan Sosialisasi Pemberantasan Pungli, di Gedung Setda Kudus (1/8/2017). Bupati Kudus Musthofa hadir membuka acara dengan didampingi forkopinda dan dihadiri jajaran Pemkab Kudus, instansi vertikal termasuk Rutan, BUMD, sekolah, serta notaris/PPAT.

Menurutnya, pungli tidak semata-mata mengenai materi. Namun semua yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Terutama pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kuncinya adalah dari hati. Dengan niat yang baik, ini sudah menjadi modal terbesar kita bekerja dan berihtiar yang terbaik untuk melayani masyarakat,” kata Musthofa.

Menurut kandidat doktor Undip ini, bahwa kinerja pemerintahan saat ini bagai dalam aquascape. Semua warga bisa melihat secara jelas kinerja pelayan publik. Karena itulah, kini diharapkan bisa bekerja secara baik serta maksimal.

Musthofa meminta camat memberikan pemahaman dan edukasi. Mengingat semua pelayan publik sudah seharusnya paham aturan. Biar nanti tidak terjadi persoalan.

“Keberhasilan pemerintah yang clean bukan dari banyaknya kasus yang terungkap. Tetapi dari tumbuhnya kesadaran untuk paham mana yang menjadi hak dan mana yang bukan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Musthofa berpesan tiga hal. Yakni semua harus berniat yang ikhlas, bekerja dengan cerdas, dan bekerja keras. Inilah modal penting untuk bisa memberikan pelayanan publik.

“Di era global sekarang, hidup adalah kompetisi. Berlombalah untuk menunjukkan kinerja terbaik,” pungkasnya. (nap)

Editor : Akrom Hazami

Dintanpan Rembang Turun Tangan Telusuri Dugaan Pungli Bantuan Alsintan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang telah menelusuri serta mengkroscek dugaan pungutan liar bantuan alat dan mesin pertanian terhadap kelompok tani yang berada di Desa Nglojo, Kecamatan Sarang.

“Kamis (13/7/2017) kemarin, salah satu mantri pertanian sudah ke sana,” ujar Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dintanpan Kabupaten Rembang Ika Himawan Affandi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, traktor tersebut juga masih berada di tangan pengelolanya. Yakni atas nama Bakri. Sedangkan, pengelola mengaku telah memberikan atau dipungut uang sebesar Rp 8 juta kepada seseorang yang mengaku bernama Yoni melalui AR, salah seorang anggota BPD Nglojo.

“Informasinya itu memang itu Pak Abdur Rozak narik ke Pak Bakri yang mengelola traktor bantuan. Sebelumnya ia ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Yoni,” beber Ika mengutip keterangan dari mantri pertanian yang menelusuri dugaan pungli tersebut.

Informasi lainnya yang ia terima, bahwa dari uang sebesar Rp 8 juta tersebut, satu juta rupiah di antaranya digunakan guna biaya operasional yang belum jelas operasional siapa. Namun untuk  yang Rp 7 juta sisanya diserahkan oleh AR kepada Yoni yang meminta uang ganti bantuan.

“Tidak jelas itu siapa (Yoni). Mungkin ada yang muter ke daerah, tarik-tarik mencatut nama Pak Bupati atau siapa. Kemungkinan besar itu yang merusak suasana. Sebelumnya memang ada seseorang minta data (penerima bantuan, red.) kita kasih,” katanya.

Sementara itu, pihaknya juga mengimbau kepada kelompok untuk tidak serta merta melayani permintaan uang dari seseorang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Rembang. Sehingga di saat ada kejadian semacam itu, maka bisa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan mantri tani atau pihak Dintanpan setempat. Terlebih bisa datang bertanya atau berkonsultasi kepada dinas yang menangani itu tanpa kecuali.

“Sebab, prosedur itu, hanya membuat proposal resmi dari kelompok tani terkait. Setelah itu diteken oleh mantri tani dan kepala desa setempat untuk diajukan ke Dintanpan untuk kami teruskan ke Pak Bupati. Dan itu tanpa pungutan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus pungutan liar terhadap bantuan traktor bagi kelompok tani di Desa Nglojo, Sarang kini ditangani oleh Tim Saber Pungli. Tim masih mendalami peran AR sekaligus aliran uang pungli yang jumlahnya lumayan besar tersebut.

Editor : Kholistiono

3 Petugas Parkir RSUD Rembang yang Kena OTT Tim Saber Pungli Statusnya Siap Dinaikkan Jadi Tersangka

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Tiga petugas parkir di RSUD dr Soetrasno Rembang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli beberapa waktu lalu, kini masih intensif menjalani pemeriksaan.

Bahkan, petugas sudah menyatakan siap menaikkan status 3 orang orang tersebut dari saksi terperiksa menjadi tersangkat.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto.

Menurutnya kini tim yustisi secara lisan sudah memberikan rekomendasi untuk menaikkan status 3 orang saksi terperiksa, untuk menjadi tersangka. Hal tersebut berdasarkan, ketiganya terindikasi memalsukan karcis parkir RSUD dr R Soetrasno Rembang.

“Kemarin tim yustisi sudah rapat dengan tim pokja penindakan, secara lisan sudah memberikan rekomendasi untuk ketiga orang saksi itu supaya dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” paparnya.

Perlu diketahui, ketiga orang saksi terperiksa yang sudah siap ditetapkan menjadi tersangka adalah, Eko Istiawan RT 5 RW 4 Desa Seren,Kecamatan Sulang, kemudian Jasmani, warga Dukuh Ngaglik RT 1 RW 1 Desa Weton, Kecamatan Rembang serta Eko Sugiart warga  RT 4 RW 2 Desa Kabongan Kidul.

Ketiganya tertangkap tangan atau OTT pada hari Kamis, 18 Mei 2017 saat menarik retribusi kepada pengunjung di rumah sakit. Di mana pungutannya tersebut tidak sesuai aturan yang tertera di karcis.

Editor : Kholistiono

Pungutan SD 5 Jepang Kudus Ini Berganti Nama jadi Uang Amal

Sekretaris Disdikpora Kudus Kasmudi saat melakukan mediasi antara SD 2 Jepang, SD 4 Jepang, dan SD 5 Jepang, Kecamatan Mejobo, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Disdikpora Kudus telah menelusuri kasus pungutan liar di SD 2 Jepang, SD 4 Jepang, dan SD 5 Jepang, Kecamatan Mejobo.

Diketahui, pungutan tampak dari surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala SD 5 Jepang, Sukmo Aning Lestari. Dalam surat nomor 005/34/13.10.08/2017 tanggal 15 Juni 2017, disebutkan pungutan atas dasar kesepakatan SD 2,4 dan 5 Jepang yang memang berada dalam satu kompleks.

  Baca jugaSurat Iuran di SD Kudus Bikin Disdikpora Penasaran

Peruntukannya adalah untuk membangun lapangan voli. Berdasarkan musyawarah tiga kepala SD tersebut, biaya perbaikan lapangan voli menelan anggaran Rp 23,7 juta. Setiap siswa dibebani iuran Rp 50 ribu.

Sekretaris Disdikpora Kasmudi mengatakan, dari hasil pertemuan sekolah dan wali murid menyepakati jika iuran itu berganti nama menjadi uang amal atau sedekah. Orang tua juga tidak keberatan.

“Tadi sudah saya mediasi​, mereka ingin membantu dan beramal untuk sekolah. Sehingga, uang yang sudah terlanjur diberikan kepada sekolah tidak diambil. Melainkan digunakan sebagai amalan dan sedekah,” katanya usai mediasi dengan wali murid dengan pihak SD, di Kudus, Kamis (6/7/2017).

Kendati demikian, sekolah dilarang melakukan hal tersebut lagi. Mengingat pemkab sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Termasuk untuk membenahi fasilitas dan keperluan siswa.

Berdasarkan pantauan, pengerjaan lapangan voli sudah mulai dikerjakan.

Editor : Akrom Hazami

Tim Saber Pungli Dalami Adanya Pungutan di SMP Negeri di Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tim Saber Pungli Jepara memastikan, penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar di sebuah SMP negeri di Jepara tetap berlanjut. Meskipun belum mau blak-blakan terkait nama sekolah dan terduga pelaku, namun pihaknya berujar kasus ini merupakan peringatan bagi penyelenggara sekolah lain agar tidak main-main dalam penerimaan siswa.

Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Suharto menjelaskan, saat ini pihanya tengah meminta keterangan dari saksi-saksi terkait. Tercatat sebanyak 12 orang yang menjabat sebagai guru di sekolah tersebut dan dua orang korban. 

“Rencananya kami juga akan memanggil pejabat dinas (Disdikpora Jepara),” ucapnya, Kamis (6/7/2017).  

Sementara itu, saat pihak Disdikpora dihubungi, rerata enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Seperti Kabid SMP Mustakim Umar.”Informasi diberikan satu pintu saja melalui sekretaris dinas,” ujarnya.

Ketika MuriaNewsCom mencoba menghubungi Sekretaris Disdikpora Ali Maftuh, belum ada respon darinya. 

Seperti diberitakan, Tim Saber Pungli Polres Jepara mengendus adanya praktik jual beli kursi di sebuah SMP negeri. Untuk menebus kursi, orang tua siswa dibebani uang Rp 2,5 juta. 

Dari catatan yang disita oleh Polres Jepara, terdapat 25 orang tua yang telah menyetor. Adapun, daftar yang dicatat pada sebuah buku tulis itu, menyisakan lima kursi kosong.

“Yang sudah terdaftar 25 orang, namun urutan angkanya sampai 30,” kata Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho kemarin. 

Kapolres menambahkan, dari hasil pengumpulan keterangan pemungutan uang tersebut tidak berdasarkan landasan apapun. Mereka pun berdalih, uang tersebut digunakan untuk pembelian peralatan sekolah.

Adapun, uang yang sudah terkumpul dari pungli tersebut sebesar Rp 61 juta. 

Editor : Kholistiono

Lakukan Pungli, 6 Juru Parkir di Tempat Pariwisata Jepara Dicokok Polisi

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho melakukan interogasi kepada jukir yang lakukan pungli, di Mapolres Jepara, Kamis (29/6/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Diduga melakukan pungutan liar (pungli) parkir, enam juru parkir di obyek wisata pantai Bandengan, Empurancak dan Teluk Awur dicokok polisi. Mereka diketahui memanfaatkan momen libur lebaran, untuk mengeruk keuntungan dari jasa parkir ataupun penitipan kendaraan tanpa seizin resmi pemerintah daerah.Sulistyono (47) seorang operator penitipan mobil di Pantai Teluk Awur mengatakan, untuk momen lebaran, harga tiket parkir sebesar Rp 10 ribu. Sedangkan diwaktu normal, hanya sebesar Rp 5000. 

Kepada pewarta ia mengakui tiket penitipan mobil adalah cetakannya sendiri, bukan berasal dari pemerintah kabupaten ataupun kelurahan. Untuk momen lebaran kali ini, dirinya telah mencetak 10 bendel tiket, yang masing-masing berisi sekitar 100 lembar karcis. 

“Sudah tiga kali lebaran ini. Kalau sebelumnya kan belum seramai sekarang pantainya. Kalau uang dari parkir ini kami setorkan juga ke Kelurahan setiap bulan Rp 150 ribu,” kata dia.

Ia mengatakan, setiap kali masuk ke obyek wisata pantai tersebut, dikenai tiket masuk sebesar 1000 rupiah. Lalu jika membawa mobil, dikenai biaya tambahan sebesar Rp 10 ribu di hari Lebaran. Sementara untuk motor, tidak dikenai biaya parkir. Dengan besaran itu, ia mengaku sempat ada keluhan dari warga juga.

“Ya ada keluhan dari warga, biasanya Rp 5000 untuk penitipan, ini kok sampai Rp 10.000, tetapi tidak banyak. Kalau mobilnya rusak kami ya ikut bertanggungjawab kok, ikut membetulkan,” kilahnya. 

Sementara itu, pengelola parkir liar di Pantai Pasir Putih Bandengan Sukri menyebut, tarif penitipan mobilnya lebih ringan. Hanya saja, untuk momen lebaran, dikenai biaya pergundul.

“Kalau harga Rp 5000 itu per orang. Namun untuk harga tersebut kami juga memberikan kompensasi kepada lingkungan RW setempat,” akunya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyampaikan, keenam orang ini terbukti memungut tanpa izin resmi pemerintah daerah.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa telah terjadi tindakan pungli di tempat masuk wisata, yang tidak berdasarkan persetujuan pemerintah. Hasilnya pun tak disetorkan kepada pemerintah. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolres Jepara.

Dirinya juga mengimbau agar warga masyarakat tak enggan melapor, bila merasa menjadi korban pungli. Ia memberikan dua saluran pengaduan yakni lewat hotline dan media sosial.

“Silakan melapor melalui hotline Saber Pungli di 081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara. Silakan laporkan jika ada pungli, bila dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya. Bisa direkam ataupun difoto. Tidak hanya terbatas pada tempat wisata, tapi pada saat rekam ktp atau apa saja,” pesan AKBP Yudianto.

Selain meminta keterangan pengelola parkir, polisi juga menyita uang hasil pungli sejumlah Rp 4.026.000, yang berasal dari ketiga obyek wisata tersebut. 

Editor: Supriyadi

Jangan Ada Kompromi Pungli di Dunia Pendidikan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan kemarin, masyarakat Rembang dihebohkan dengan pengakuan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Orang nomor satu di Kota Garam itu terlihat sedikit berang setelah namanya diduga dicatut dalam tarikan atau pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ironisnya, pencatutan nama bupati itu sudah menelan banyak korban. Dari pengakuan Hafidz sendiri, setiap hari ia mendapatkan aduan dari warga baik melalui pesan singkat ataupun telephone tak kurang dari 20 orang. Sementara, aduan tersebut sudah berjalan sejak akhir bulan April. Jika dihitung matematis, tentu jumlah pengadu sudah ada ratusan orang.

“Setiap harinya ada sekitar 20 orang yang mengadu dan mengeluhkan adanya tarikan-tarikan yang mengatasnamakan Bupati ataupun suruhan bupati,” kata Abdul Hafidz, Minggu (7/5/2017)

BACA JUGA: Nama Bupati Rembang Dicatut untuk Pungutan Liar di Dunia Pendidikan 

Untuk sasaran pungli, pelaku menyasar jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD). Di dua jenjang ini, para oknum pungutan mengambil keuntungan dengan dalih untuk biaya operasional sekolah.

Besaran pungutan dari satu sekolah ke sekolah yang lain bervariasi. Karena itu, masyarakat yang bingung langsung bertanya ke pemerintah langsung. Salah satu caranya dengan mengadu ke Bupati Abdul Hafidz. Hanya saja, sang bupati tidak ingat betul besaran pungli tersebut.

Meski begitu, bupati langsung say war. Ia pun berjanji akan menindak tegas pelaku pungli yang ada di Kabupaten Rembang, terutama di dunia pendidikan. Bagi politisi PPP ini, dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa ilmu. Karena itu, jika ada yang menyalahgunakan harus segera ditindak.

Di sisi lain, jika berbicara melakukan tindakan tegas, hal itu sudah pasti sangat bisa dilakukan. Ini lantaran dunia pendidikan memiliki sistim keorganisasian yang sangat rapat untuk ditembus orang luar.

Di tingkat kabupaten terdapat dinas pendidikan yang menjadi otak maju dan tidaknya program pemerintah di daerah. Setelah itu di tingkat kecamatan terdapat UPT pendidikan yang menjadi tangan panjang dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi ataupun mengawasi kinerja sekolah-sekolah di kecamatan.

Selain itu, di tingkat sekolah, ada juga komite sekolah yang mengawasi secara penuh sistem pendidikannya. Praktis, untuk menggali informasi pungli sangat memungkinkan. Asalkan, ada niatan serius pemerintah untuk memberantasnya.

Untuk melakukan hal itu, korban pungli juga harus lebih berani. Apalagi pemerintah sudah berjanji akan memberikan perlindungan, dengan tidak menyebutkan nama pengadu jika hal itu dirasa bisa memperkeruh keadaan.

Dengan kata lain, sumber atau informan bisa berada di belakang layar dengan bukti-bukti akurat yang disampaikan. Hanya saja, keterangan keterangan penting masih dibutuhkan untuk mengusut tuntas pungli.

Di luar itu, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) juga harus lebih aktif. Terlebih menanggapi keluhan bupati yang disampaikan di depan umum.  Diakui atau tidak, keluhan tersebut menjadi tamparan keras di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, tak menutup kemungkinan akan terbentuk citra Rembang rawan pungli.

Karena itu, sudah waktunya Tim Saber bergerak ekstra untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kerjasama semua pihak juga sagat diperlukan sehingga pungutan bisa hengkang dari Rembang. (*)

Wali Murid Mau Dipungut Iuran Sekolah, Ini Syaratnya

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Diberlakukannya iuran kepada wali murid terhadap SMK / SMA di Kudus, tak membuat cemas. Mereka mengganggap wajar dan bersedia membayar asalkan jelas.

Seperti halnya diungkapkan salah satu wali murid, Ahmad, warga Kecamatan Kota. Dia menuturkan, kalau membayar biaya sekolah anaknya yang duduk di bangku SMA tidaklah menjadi kendala. Namun dia meminta bukti yang jelas dari pembayaran yang dilakukan.

“Mungkin ada kuitansi pembayarannya sebagai bukti. Atau juga bisa menggunakan kartu pembayaran seperti SPP, seperti yang dulu pernah dilakukan dalam pembayaran bulanan sekolah,” kata Ahmad di Kudus, Selasa (21/3/2017).

Dia menyadari kalau sekolah juga susah memenuhi kebutuhan jika tak ada bantuan dari Pemkab Kudus. Cara meminta sumbangan juga sebagai solusi bagi sekolah agar bisa memenuhi operasional sekolah.

“Kalau sekarang saya belum menerima permintaan pembayaran. Tapi kalau ada surat atau permintaan akan saya bayar. Itu termasuk kewajiban saya,” ungkapnya.

Hartomo, warga Mejobo juga mengatakan hal yang sama. Bagi dia pembayaran seperti SPP merupakan solusi mengatasi kebutuhan sekolah masalah keuangan. Namun, biaya pembayaran juga diminta realistis dengan kebutuhan siswanya.

“Kan masih ada BOS, masih ada pula bantuan yang lain. Nah, kekurangannya itulah yang dapat digunakan untuk menarik sumbangan. Jadi ada dasar yang pas,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Tidak Ada Lagi Alasan Bagi Polisi untuk Lakukan Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

JUDUL di atas merupakan sebuah penggalan kalimat yang diucapkan Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dalam sebuah acara sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sekaligus penyampaian paparan anggaran.

Ada sebuah ketegasan di situ, bahwa ke depan tak ada lagi alasan apapun bagi personel kepolisian untuk melakukan pungutan liar (pungli) yang pada era entah sudah berapa lama berjalan, hal seperti itu terkesan “lazim”.

Alasan yang diungkapkan Kapolres sangat jelas, bahwa, semua kegiatan Polri sudah dibiayai anggaran. Seperti disampaikan, anggaran untuk Polres Rembang pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan, dari tahun 2016 sebesar Rp 54.898.847.000 menjadi Rp 78.112.537.000 atau naik sebesar Rp 23.213.690.000.

Jumlah anggaran itu didapat dari sumber rupiah murni Rp 74.620.155.000 dan PNBP Rp. 3.492.382.000. Dari Rp 78.112.537.000 di pergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 61.099.982.000 (78 %), Belanja Barang Rp 16.854.691.000 Belanja Modal sebesar Rp 157.864.000.

Adanya kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pengikis praktik pungli di tubuh liar. Sebab, minimnya anggaran menjadi salah satu alasan kenapa ada oknum-oknum di tubuh Polri yang melakukan tindakan pungli. Hal itu pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Belanja barang Polri untuk polres dan polsek dinilai kurang.

Ungkapan yang disampaikan Kapolres Rembang, juga diharapkan bukan hanya sekadar penegasan dari seorang pemimpin saja, namun, juga harus dibarengi dengan realita di lapangan.

Komitmen menjadi sebuah yang penting bagi personel kepolisian, khusunya yang berada di jajaran Polres Rembang, untuk menterjemahkan apa yang disampaikan Kapolres terkait praktik pungli yang harus lenyap di institusi yang dipimpinnya.

Bukan hanya sekadar takut karena keberadaan Tim Saber Pungli yang sudah dibentuk. Namun, tidak adanya praktik pungli harus didasari atas kesadaran bahwa apa yang dilakukan tersebut menyalahi aturan. Pun demikian, personel kepolisian juga harus sejak awal menanamkan kemauan untuk melayani masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan tugas semata.

 Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang merupakan program prioritas Polri yang kini terus digaungkan, diharapkan juga memiliki efek positif yang berkelanjutan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri, sehingga dapat membangun citra polisi yang benar-benar humanis.

Secara khusus, dalam kepemimpinan AKBP Sugiarto, Polres Rembang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dalam pembangunan SDM, peningkatan kesejahteraan anggota, maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang terpublish, baik hal itu berupa kegiatan tugas pokok anggota Polri maupun dalam hal kegiatan sosial. Meskipun, hal-hal yang berbau kebaikan ini terkadang masih dinilai sebagian orang sebagai bentuk pencitraan. Namun, setidaknya hal tersebut sebagai upaya pembenahan di tubuh Polri untuk polisi yang “sesungguhnya”.

Harapannya, apa yang disampaikan Kapolres Rembang nantinya terealisasi dengan maksimal, dan kita tidak melihat lagi adanya praktik pungli. Sehingga,  program Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) bukan hanya slogan tertulis. (*)  

Pungli dan Tukang Parkir

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini, pemerintah daerah di eks-Karesidenan Pati sepertinya kompak untuk menghukum para tukang parkir yang enggan mentaati aturan. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan orang-orang pemerintahan (dinas) terkait hingga seorang kepala daerah.

Di Jepara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajad, Sabtu (7/1/2017) lalu bahkan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tukang parkir ilegal yang tidak memakai seragam dari pemerintah.

Orang yang kini menduduki kursi orang nomor satu di Kota Ukir tersebut tak ingin, tukang parkir ’nakal’ memanfaatkan situasi. Itu karena, ada kekhawatiran mereka bisa leluasa menaikkan tarif parkir sesuai keinginannya.

Jika itu terjadi, selain masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga akan merasakan dampaknya. Citra Kabupaten Jepara yang dibangun sedemikian rupa tercoreng dengan tindakan tersebut. Bahkan, pemerintah juga tak akan menerima pendapatan dari retribusi parkir lantaran masuk ke kantong sendiri.

Alasan serupa juga mendasari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka bahkan lebih ekstrem. Karena mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan tukang parkir yang menarik biaya di atas aturan yang berlakukan untuk melaporkannya ke polisi.

Hal itu dilakukan supaya memberi efek jera. Dengan begitu tukang parkir tak akan seenaknya sendiri menaikkan biaya parkir.

Hanya saja, Dishub Kudus tahu betul jika pelaporan tersebut sangat sulit. Masyarakat perlu bukti untuk melaporkannya ke polisi. Salah satunya adalah karcis retribusi parkir dan foto saat memberikan uang ke tukang parkir.

Dilihat dari situ, kemungkinan untuk melaporkan tukang parkir ’nakal’ sangat sulit. Bahkan, saya pun yakin jika Dishub tahu betul akan hal itu. Artinya gemboran tersebut sekedar angin pelipur lara kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan pungli di Kudus.

Hal ini juga terlihat dari respon saat berita tersebut menyebar di grup-grup Facebook. Banyak komentar yang justru mempertanyakan kebijakan Dishub Kudus tersebut. Mayoritas justru mempertanyakan kenapa harus menungu masyarakat yang harus melapor.

Mereka menilai, tukang parkir yang ada di daerah adalah tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi, sebagian besar tukang berada di bawah tanggung jawab dinas. Hal itu menunjukkan koordinasi harusnya dilakukan oleh dinas.

Koordinasi tersebut meliputi banyak hal. Mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga panisme jika melakukan pungutan di luar aturan. Itu lah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pegawai dinas yang bersangkutan.

Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Banyak pegawai dinas lebih suka duduk dibelakang meja. Mereka hanya memantau jika ada keluhan masyarakat. Praktis fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Artinya, untuk menekan kenakalan tukang parkir bertumpu pada peran dinas. Sudah saatnya, dinas melek akan hal tersebut dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan.

Pemberantasan Pungli Tak Boleh Tumpul ke Atas

Selain kebijakan Dishub untuk memberi kebebasan masyarakat melaporkan tukang parkir ke polisi, sebelumnya Pemkab Kudus juga membentuk tim sapu bersih (Saber) untuk memberantasan praktik pungli di kalangan pejabat.

Tim Saber Kabupaten Kudus tersebut merupakan tim lanjutan dari pusat yang beranggotakan banyak unsur di tingkat daerah. Anggotanya juga berisikan banyak orang. Beberapa di antaranya berasal dari pejabat di lingkungan Setda Kudus, kepolisian, kejaksaan, dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Pembentukan tim saber tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas pungli. Mereka pun diharapkan supaya bisa memberantas praktik pungli yang berada di kalangan atas hingga bawah.

Jika ditelaah lebih dalam, pungli dan korupsi memang tak berbeda jauh. Mereka sama-sama mengambil uang rakyat dan merugikan negara. Karena itu sudah seharusnya pemberantasan punglin tak boleh tumpul ke atas.

Salah satunya, dengan melakukan pemantauan langsung ke beberapa dinas yang dianggap sebagai ’lahan basa’ dan berpotensi ada pungli. Selain itu, sudah saatnya tim saber juga membuka diri ke masyarakat untuk menerima aduan.

Hanya saja, aduan tersebut sifatnya tidak boleh kaku. Apalagi harus berupa temuan tangkap tangan. Artinya, masyarakat bisa memberikan informasi terkait adanya pungli yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adanya informasi tersebut untuk menjadi bekal untuk menyelediki kebenaran aduan atau tidak. Hal ini tentu menjadi tambahan beban kerja. Mereka harus rela turun ke lapangan beberapa untuk melakukan pemantauan.

Setelah tim Saber cukup bukti, mereka baru bisa melakukan tindakan. Meski begitu, mereka juga harus berani menindak orang ataupun pegawai yang terlibat dalam praktik pungli. Hal itu penting dilakukan. Sehingga hukum bisa berlaku. (*)

Hajar Pungli, Ini yang Dilakukan di Grobogan

  Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)


 Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Menyusul daerah lain, keberadaan satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) akhirnya terbentuk di Kabupaten Grobogan. Pembentukannya untuk menghajar praktik pungli yang ada di wilayah itu.

Satgas Saber Pungli yang terdiri 57 personel dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Senin (16/1/2017).

Mereka yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli ini adalah para pejabat dari lintas sektoral. Yakni, dari Polres Grobogan, Kodim 0717 Purwodadi, Kejakasaan Negeri Purwodadi dan Pemkab Grobogan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli itu berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 700/ 34/ 2017. Dalam keputusan tersebut, posisi Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli dijabat Wakapolres Grobogan. Sedangkan wakilnya dijabat Inspektur Kabupaten Grobogan.

Dalam susunan Satgas Saber Pungli itu terbagi dalam beberapa kelompok kerja. Antara lain kelompok ahli, intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Sri mengatakan, pungli telah menjadi musuh bersama, karena menghambat pelayanan pemerintah dan dapat memberatkan rakyat. Oleh sebab itu, guna menekan praktik pungli dibentuk satuan tugas khusus dari pusat hingga daerah.

“Tugas dari Satgas ini cukup berat mengingat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Meski begitu, tidak boleh ada keraguan untuk menyapu bersih praktik pungli di Grobogan,” tegasnya.

Dijelaskan, tugas dari Satgas Saber Pungli juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Caranya, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau pengaduan apabila ditemukan adanya pungli di lingkungan sekitarnya.

“Untuk pemberantasan pungli ini jadi tugas kita bersama. Kami akan membuka ruang sebesar mungkin untuk pengaduan masyarakat terhadap temuan pungli. Kami mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk menjauhi dan menghindari pungli,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Menanti Taji Tim Saber Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

LIMA hari lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya tugas tim yang beranggotakan lintas profesi, di antaranya dari kepolisian, TNI, kejaksaan  maupun perwakilan dari lingkup pemkab.

Dalam kesempatan itu, bupati telah mewanti-wanti kepada tim agar bekerja secara professional dan proporsional. Tim juga telah diingatkan agar tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang ada di Rembang.

Untuk itu, bupati meminta agar koordinasi dan komunikasi antaranggota diintensifkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, nantinya tidak ada miskomunikasi untuk mengungkap sebuah kasus pungli.

Hal ini juga langsung direspon oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang. Dirinya menegaskan, jika timnya akan langsung tancap gas untuk menjalankan tugasnya.

Setidaknya, di dalam tim yang dipimpinnya sudah ada empat pokja, yang masing-masing memiliki tugas vital. Yakni pokja unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

Terbentuknya Tim Saber Pungli ini, perlu kita apresiasi, meskipun hal seperti ini merupakan kebijakan turunan, yang “mau tidak mau” memang harus ada di setiap daerah, termasuk pula di Kabupaten Rembang.

Setidaknya, dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini, masyarakat memiliki tempat untuk menaruh harapan, supaya praktik pungutan liar benar-benar hilang, minimal bisa berkurang, khususnya di Rembang.

Meski saat ini kinerja dari tim tersebut belum terlihat nyata oleh masyarakat, namun, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga, nantinya tak ada persepsi negatif dari masyarakat kepada tim.

Setiap sudut instansi, tentunya, memiliki potensi terjadinya praktik pungli, baik itu dengan nominal yang kecil hingga besar. Sehingga, tim memiliki ruang yang luas untuk mengungkap terjadinya praktik pungli tersebut. Termasuk di masing-masing intansi, dari anggota tim bekerja.

Nah, di sinilah kemauan untuk menindak bagi anggota tim diuji. Sebab, ketika itu terjadi di salah satu intansi dari mereka berasal, setidaknya itu juga “mencoreng” nama baik intitusi yan ditempati. Atau, malah jangan-jangan nantinya jika diusut lebih lanjut, bisa mengarah kepada dirinya. Semoga tidak.

Tim Saber Pungli, tentunya juga tak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa ada peran dari masyarakat. Untuk itu, masyarakatpun perlu berpartisipasi dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar ini. Salah satu caranya adalah, memberikan informasi kepada tim, jika melihat atau menemukan praktik pungli. Secara gamblang, tim juga sudah menyebar nomor aduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor.

Masyarakat tak boleh berpangku tangan dalam upaya pemberantasan pungli ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari Tim Saber Pungli, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Negara yang secara perlahan bebas dari praktik korup. (*)