Tim Saber Pungli Periksa Kepala Dishub Rembang

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Saber Pungli terus melakukan pendalaman terkait tiga petugas parkir RSUD dr. R. Soetrasno Rembang yang terkena operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu.

Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subiyakto mengatakan, jika pihaknya telah memeriksa beberapa saksi, termasuk di antaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan Rembang Suyono dan juga bendahara Dishub.

“Jumat (26/5/2017) kemarin kita telah memeriksa sejumlah orang dari Dishub, termasuk Pak Kadis dan bendaharanya yang menerima setoran parkir,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, jika praktik pungutan tarif parkir yang tak sesuai perda, disinyalir bukan hanya di RSUD dr. Soetrasno Rembang saja, melainkan di berbagai titik kantong parkir yang ada di Rembang. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penelusuran.

Katanya, dari informasi sementara, bahwa setiap titik parkir yang ada di Rembang diharuskan menyetorkan Rp 500 ribu tiap hari kepada Dishub.

“Seperti halnya di puskesmas, atau tempat lainnya yang ada parkir atau pengelelolaan parkirnya setiap hari menyetor ke Dishub sebesar Rp 500 ribu. Nah, pengakuan dari hasil pemeriksaan itu, hasil setoran itu akan disetorkan ke kas daerah. Namun, saya yakin yang disetorkan oleh petugas parkir itu bukan hanya sebesar itu. Melainkan juga bisa lebih dari itu,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Menanti Taji Tim Saber Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

LIMA hari lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya tugas tim yang beranggotakan lintas profesi, di antaranya dari kepolisian, TNI, kejaksaan  maupun perwakilan dari lingkup pemkab.

Dalam kesempatan itu, bupati telah mewanti-wanti kepada tim agar bekerja secara professional dan proporsional. Tim juga telah diingatkan agar tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang ada di Rembang.

Untuk itu, bupati meminta agar koordinasi dan komunikasi antaranggota diintensifkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, nantinya tidak ada miskomunikasi untuk mengungkap sebuah kasus pungli.

Hal ini juga langsung direspon oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang. Dirinya menegaskan, jika timnya akan langsung tancap gas untuk menjalankan tugasnya.

Setidaknya, di dalam tim yang dipimpinnya sudah ada empat pokja, yang masing-masing memiliki tugas vital. Yakni pokja unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

Terbentuknya Tim Saber Pungli ini, perlu kita apresiasi, meskipun hal seperti ini merupakan kebijakan turunan, yang “mau tidak mau” memang harus ada di setiap daerah, termasuk pula di Kabupaten Rembang.

Setidaknya, dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini, masyarakat memiliki tempat untuk menaruh harapan, supaya praktik pungutan liar benar-benar hilang, minimal bisa berkurang, khususnya di Rembang.

Meski saat ini kinerja dari tim tersebut belum terlihat nyata oleh masyarakat, namun, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga, nantinya tak ada persepsi negatif dari masyarakat kepada tim.

Setiap sudut instansi, tentunya, memiliki potensi terjadinya praktik pungli, baik itu dengan nominal yang kecil hingga besar. Sehingga, tim memiliki ruang yang luas untuk mengungkap terjadinya praktik pungli tersebut. Termasuk di masing-masing intansi, dari anggota tim bekerja.

Nah, di sinilah kemauan untuk menindak bagi anggota tim diuji. Sebab, ketika itu terjadi di salah satu intansi dari mereka berasal, setidaknya itu juga “mencoreng” nama baik intitusi yan ditempati. Atau, malah jangan-jangan nantinya jika diusut lebih lanjut, bisa mengarah kepada dirinya. Semoga tidak.

Tim Saber Pungli, tentunya juga tak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa ada peran dari masyarakat. Untuk itu, masyarakatpun perlu berpartisipasi dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar ini. Salah satu caranya adalah, memberikan informasi kepada tim, jika melihat atau menemukan praktik pungli. Secara gamblang, tim juga sudah menyebar nomor aduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor.

Masyarakat tak boleh berpangku tangan dalam upaya pemberantasan pungli ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari Tim Saber Pungli, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Negara yang secara perlahan bebas dari praktik korup. (*)

Usai Dikukuhkan, Tim Saber Pungli Siap Tancap Gas

 Bupati Rembang Abdul Hafidz saat udah Dikukuhkan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/13/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Bupati Rembang Abdul Hafidz saat udah Dikukuhkan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/13/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz di Pendapa Museum RA Kartini, Kamis (29/12/2016).

Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang Kompol Pranandya Subyakto mengatakan, usai dilantik, timnya akan langsung bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim katanya, segera melakukan koordinasi untuk menindak adanya praktik pungli di Rembang.

“Tim Saber Pungli ini terdiri dari berbagai elemen. Di antaranya, dari jajaran kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi lainnya. Dalam tim ini,  ada 4 kelompok kerja atau pokja. Keempat pokja itu yakni pokja unit intelijen, pokja unit pencegahan, pokja penindakan dan pokja unit yustisi,” bebernya.

Dia melanjutkan, masing-masing pokja memiliki peran tersendiri. Pokja intelijen nantinya bertugas untuk mendeteksi laporan yang masuk, kemudian pokja pencegahan untuk mencegah adanya tindakan pungli. Jika ada penangkapan, maka akan diserahkan ke pokja penindakan. Bilamana itu memang terindikasi kasus kriminal atau pungli, maka akan diserahkan ke pokja yustisi.

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini nantinya tidak berseragam, tigak menggunakan mobil dinas dan siap berada di tengah-tengah masyarakat. Pemda, katanya, juga telah siap membentuk SOP terkait penindakan praktik pungli yang ada di Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut dirinya memperingatkan, agar instansi-instansi yang diduga ada oknum yang melakukan praktik pungli, untuk segera menghentikan praktik tersebut. Jika tidak, Tim Saber Pungli sewaktu-waktu akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang masih berani melakukan pungli.

Dirinya juga berharap, supaya masyarakat dapat berpartisipasi, untuk bersama-sama memberantas pungli di Rembang. “Setiap laporan, nantinya dipastikan akan ditindaklanjuti secara prosedural. Meski tidak tertangkap tangan, tim akan tetap melakukan proses hukum apabila terbukti melakukan pungutan liar,” imbuhnya.

Apabila mengetahui atau menemukan praktik pungli, masyarakat juga  bisa melaporkan kepada Tim Saber Pungli, dengan menghubungi nomor 081 227 48 5050.

Editor : Kholistiono

Tim Saber Pungli Dikukuhkan, Bupati Rembang : Jangan Tebang Pilih

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik Tim Saber Pungli di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik Tim Saber Pungli di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang resmi dikukuhkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini dilakukan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Abdul Hafidz meminta kepada Tim Saber Pungli untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. “Pengukuhan Tim Saber Pungli ini merupakan sejarah bagi Rembang. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata Hafidz.

Dirinya juga meminta agar Tim Saber Pungli nantinya tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga, komitmen untuk memberantas praktik pungutan liar yang ada di Kabupaten Rembang bisa tercapai.

Bupati juga menyadari, jika tugas Tim Saber Pungli berat, sehingga pihaknya meminta semua kalangan untuk memberi dukungan. Sehingga, ke depan tidak ditemukan lagi adanya praktik pungli di semua lini.

‘Praktik pungli itu sebenarnya mudah untuk diidentifikasi, tapi sulit dalam penyelesainnya. Seperti halnya, ada seseorang yang memberikan uang kepada salah seorang petugas  untuk menyelesaikan administrasi, namun orang tersebut tak keberatan. Oleh sebab itu, kita imbau kepada seluruh masyarakat, bahwa pungli itu dilarang,” paparnya.

Editor : Kholistiono

Temukan Praktik Pungli di Rembang? Ini Nomor yang Bisa Kamu Hubungi untuk Melaporkannya

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang direncanakan bakal dilantik pada 29 Desember 2016 besok. Pengukuhan dan pelantikan tim bakal digelar di Pendapa Museum Kartini Rembang.

Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto mengatakan, usai pengukuhan nanti, pihaknya juga akan melaunching website, yang nantinya bisa menampung informasi dan aduan masyarakat terkait pungli. Pihaknya juga akan mencantumkan nomor aduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat.

Sebagai pusat aduan dan masukan masyarakat, pihaknya juga meminta, masyarakat untuk berperan aktif, mendukung kinerja Tim Saber Pungli dengan memberikan informasi terkait keberadaan tindakan melawan hukum itu. 

“Masyarakat bisa WA atau sms, melalui nomor saya 081 227 485 050 dan waktunya juga 24 jam nonstop. Saya berharap, masyarakat  mau membantu kami, menginformasikan kepada kami, jika menemukan praktik pungli,” kata Kompol Pranandya Subyakto.

Menurutnya, Tim Saber Pungli bergerak secara mandiri dan independent. Maka dari itu, setiap tindakan tetap koordinasi dan sepengetahuan  tim penasehat, dalam hal ini, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Masih Nekat Lakukan Pungli? Tim Saber Pungli di Rembang Sudah Mengintaimu

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, pihaknya tidak main-main untuk melakukan pemberantasan pungli di wilayahnya. Hal tersebut, ditunjukkan dengan sudah adanya pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli atau Tim Saber Pungli.

“Tim Saber Pungli ini sudah terbentuk sepekan lalu, dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Tim Saber Pungli ini berisi perwakilan dari beberapa instansi, di antaranya kepolisian, TNI, kejaksaan dan lembaga lainnya. Tim diketuai oleh Kapolres Rembang,” ujar bupati, Kamis (1/11/2016).

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini nantinya tidak berseragam, tigak menggunakan mobil dinas dan siap berada di tengah-tengah masyarakat. Pemda, katanya, juga telah siap membentuk SOP terkait penindakan praktik pungli yang ada di Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut dirinya memperingatkan, agar instansi-instansi yang diduga ada oknum yang melakukan praktik pungli, untuk segera menghentikan praktik tersebut. Jika tidak, Tim Saber Pungli sewaktu-waktu akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang masih berani melakukan pungli.

Selain itu, dirinya juga sempat melontarkan kritikan pada saat pembagian mesin pertanian pada Rabu (30/11/2016) kemarin, bahwa jika ada oknum yang berupaya mengambil pungutan dengan alasan apapun, di setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pihaknya siap mengambil kembali bantuan yang sudah diberikan, serta memprosesnya.

Editor : Kholistiono

Ini Nomor Layanan Pengaduan jika Menjumpai Pungli yang Dilakukan Oknum Polisi

Beberapa petugas kepolisian sedang menunjukkan spanduk yang berisi nomor layanan pengaduan pungli (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa petugas kepolisian sedang menunjukkan spanduk yang berisi nomor layanan pengaduan pungli (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Untuk menghindari praktek pungutan liar (pungli) di layanan publik, Polres Rembang membuka layanan telepon dan SMS pengaduan masyarakat. Melalui telepon dan SMS pengaduan ini masyarakat bisa melaporkan tindakan yang dilakukan oknum polisi dalam melakukan pelayanan publik, baik itu pelayanan publik yang dilakukan di Mapolres Rembang maupun pelayanan publik lainnya, khususnya di pelayanan administrasi kendaraan.

Kasat Lantas Plores Rembang AKP Muh Rikha Zulkarnain melalui Kanit Regiden Iptu Setiyanto mengatakan, jika ada masyarakat yang merasa dipungut biaya dalam pengurusan SIM, BPKB, STNK dan lainnya, tidak sesuai dengan aturan, maka bisa melapor ke jajaran kepolisian atau juga nomor telepon 08127567891.

“Masyarakat bisa langsung melaporkan setiap ditemukannya praktek pungli yang dilakukan anggota polisi, melalui layanan SMS atau telepon yang langsung masuk ke nomor Pak Kapolres,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, nomor layanan pengaduan tersebut, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, karena dicantumkan pada spanduk yang dipasang di tempat strategis di kantor Samsat atau Satlantas.

Dirinya juga menyatakan, Kapolres telah menegaskan, jika terjadi tindakan pungli, maka Kapolres akan mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada anggotanya jika terbukti melakukan pungli. Seperti halnya penundaan kenaikan jabatan hingga pemecatan.

Editor : Kholistiono

Pemkab Rembang Segera Bentuk Satgas untuk Berantas Pungli

Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk satgas pemberantasan pungli. (MuriaNewsCom/Edy Sutrioyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk satgas pemberantasan pungli. (MuriaNewsCom/Edy Sutrioyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, agar setiap pimpinan daerah segera mebentuk tim satuan tugas pembasmi pungutan liar beberapa waktu lalu disambut baik oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Dalam waktu dekat, Bupati bakal membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk memberantas praktik pungli di semua instansi atau SKPD. Dengan adanya satgas itu, nantinya, diharapkan bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan pungli.

“Untuk pembentukan satgas ini, nantinya kita akan menggandeng beberapa beberapa instansi terkait. Harapannya, tentunya satgas ini nantinya bisa bekerja maksimal dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yakni Rembang bebas dari pungli,” ujarnya usai menghadiri apel peringatan Hari Santri Nasional di Alun-alun Rembang, Sabtu (22/10/2016).

Terkait dengan SKPD atau instansi mana yang bakal menjadi sasaran utama dari tim satgas pemberantasan pungli nanti, pihaknya tidak bisa memprioritaskan mana yang terlebih dahulu. Karena, semua instansi atau SKPD rawan dengan praktik pungli.

Jika nantinya memang terbukti ada praktik di instansi atau SKPD tertentu, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, yakni sanksi pemecatan. “Sanksinya ini tidak main-main, jika ketahuan langsung dipecat,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ramai-ramai Soal Pungli, Ternyata Begini Praktik Pengurusan KIR di Dishubkominfo Rembang, Mengejutkan

Teguh Sudarsono, Kasi Teknik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Rembang. Dirinya menyebut, jika ada saja oknum yang coba mengurus KIR tanpa menyertakan kendaraan (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Teguh Sudarsono, Kasi Teknik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Rembang. Dirinya menyebut, jika ada saja oknum yang coba mengurus KIR tanpa menyertakan kendaraan (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Permasalahan pungutan liar (pungli) saat ini terus menjadi perbincangan publik, apalagi, pemerintah telah mendeklarasikan pemberantasan pungli di semua instansi pemerintahan dan di semua lini.

Terkait persoalan pungli tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Rembang ternyata juga menjadi salah satu instansi yang rawan terjadinya praktik pungli. Dalam hal ini terkait pengurusan pengujian kelaikan kendaraan atau sering disebut KIR.

Kepala Dishubkominfo Rembang Suyono melalui Kasi Teknik Teguh Sudarsono mengatakan, setiap harinya ada saja supir atau pemilik kendaraan yang mengurus KIR, namun tidak menyertakan kendaraannnya. Padahal hal itu merupakan syarat yang harus dipenuhi.

“Setiap harinya itu, ada mungkin dua atau tiga orang yang datang ke sini untuk mengurus KIR tapi tidak menyertakan kendaraannya. Karena hal itu tidak sesuai aturan, tentunya kita menolaknya dan suruh kembali lagi nanti dengan membawa kendaraan,” ungkapnya.

Menurutnya, alasan oknum-oknum tersebut tidak menyertakan kendaraannya cukup beragam. Di antaranya karena kendaraan sedang digunakan untuk bekerja atau kendaraannya sedang berada di luar kota dan lain sebagainya.

Dirinya mengatakan, untuk setiap hari, kendaraan yang dilakukan uji kalaikan mencapai 30 hingga 40 unit kendaraan. Dalam hal ini, diirinya mengimbau agar pemilik kendaraan atau supir yang mengurus KIR harus menyertakan kendaraannya.

Editor : Kholistiono