Tak Rampung Tepat Waktu, Pembangunan IPA PDAM Grobogan Diperpanjang 50 Hari

MuriaNewsCom, GroboganPekerjaan proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru milik PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan diperpanjang waktunya selama 50 hari. Hal itu dilakukan karena hingga batas waktu yang ditentukan, proyek pembangunan IPA itu tidak bisa rampung.

”Sesuai kontrak, batas akhir pekerjaan pada 20 Desember kemarin. Tetapi karena belum rampung, kita toleransi perpanjangan waktu hingga 50 hari. Dalam masa perpanjangan ini, pihak rekanan kita kenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan Bambang Pulunggono, Kamis (4/1/2018).

Bambang menyatakan, progress pembangunan IPA saat ini sudah berkisar 90 persen saja atau tinggal proses finishing saja. Diperkirakan, dalam waktu kurang 50 hari, proyek itu sudah bisa selesai 100 persen.

”Kita perkirakan akhir Januari ini sudah rampung pekerjaannya dan bisa diuji coba. Kita targetkan pada pertengahan Februari, nanti IPA baru sudah bisa operasional,” jelasnya.

Proyek tersebut dibiayai melalui penyertaan modal APBD Kabupaten Grobogan senilai Rp 7,1 miliar. Pelaksana pekerjaan tersebut dikerjakan PT Mario Karya Abadi Semarang.

Bambang menyatakan, pelaksanaan pekerjaan memang mengalami keterlambatan pada tahap awal. Hal itu disebabkan adanya revisi desain bangunan yang dilakukan sampai tiga kali. Revisi itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lahan pembangunan IPA baru.

Editor: Supriyadi

Tenaga Konstruksi di Grobogan Didorong Kantongi Sertifikat Ketrampilan

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menyampaikan materi dalam acara pembinaan jasa kontruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPara pemilik perusahaan jasa konstruksi di Grobogan diminta melengkapi pekerjanya dengan sertifikat keterampilan (SKT). Hal itu diperlukan karena adanya SKT itu bisa menunjukkan sejauh mana kualitas pekerja dan perusahaan jasa konstruksi.

”Dengan memiliki SKT maka pekerja konstruksi itu bisa punya daya saing lebih. Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, tenaga konstruksi yang punya SKT tentu akan jadi pilihan,” katanya Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya Indro Pantja Pramodo, usai menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi di ruang rapat lantai I, Setda Grobogan, Selasa (31/10/2017).

Menurut Indro, sejauh ini, jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengantongi SKT dinilai masih sangat rendah. Data yang dimiliki menyatakan, jumlah tenaga konstruksi di Indonesia sekitar 7,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 600 ribu tenaga konstruksi yang sudah memiliki SKT.

”Kalau diprosentase, pemilik SKT tidak sampai 10 persen. Dari data ini membuktikan kalau kesadaran untuk memiliki SKT masih sangat rendah. Padahal, SKT ini banyak sekali kegunaannya,” jelasnya.

Sebagai gambaran, Indro menerangkan, pada beberapa proyek sempat ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, bangunannya ambruk saat pekerjaan belum selesai.

”Hal ini bisa jadi disebabkan pekerja yang digunakan tidak memiliki SKT. Dengan demikian, hasil pekerjaan tidak bisa sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

Wakil Bidang III LPJK Jawa Tengah Agus Munawar Sodiq menambahkan, pada tahun ini, cukup banyak pengajuan sertifikasi yang diterima lembaganya. Sejak Januari hingga 31 Agustus 2017, pihaknya sudah menerima 3.688 berkas pengajuan sertifikasi badan usaha (SBU). Sementara, permohonan sertifikasi keahlian (SKA) sebanyak 1.761 berkas dan ada 1.429 berkas untuk permohonan sertifikasi ketrampilan (SKT).

”Sejauh ini, kesadaran untuk mencari sertifikat itu memang masih belum menggembirakan. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat itu tidak sulit, biayanya ringan serta bisa dilakukan perseorangan maupun kolektif. Para penyedia jasa konstruksi itu biasanya baru mencari sertifikat saat akan mengikuti lelang proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto mengatakan, selain memantau pelaksanaan pekerjaan, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan dan pembinaan pada pemilik usaha jasa konstruksi. Hal itu dilakukan agar keberadaan jasa konstruksi makin profesional.

Editor: Supriyadi

Bupati Grobogan Perintahkan Monitoring Proyek Ditingkatkan

Saat sidak, Bupati Grobogan Sri Sumarni sempat menyalami seorang bocah dari Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo yang akan berangkat sekolah dengan diantar ibunya. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan intensitas monitoring ke lokasi proyek.

Khususnya, proyek yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat perkembangan dilapangan dan memastikan pekerjaan sudah dilakukan sesuai ketentuan.

“Tahun anggaran 2017 tinggal menyisakan waktu tiga bulan lagi. Untuk itu monitoring harus lebih ditingkatkan frekuensinya. Saya tidak ingin kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu,” cetusnya, saat sidak proyek perbaikan jalan, Sabtu (30/9/2017).

Sidak proyek perbaikan jalan dilangsungkan seharian dan ada beberapa titik yang dipantau. Antara lain di wilayah Kecamatan Tawangharjo, Kradenan, Pulokulon, dan Toroh. Kepala DPUPR Grobogan Subiyono dan Kabag Humas Ayong Muchtarom ikut mendampingi Sri Sumarni saat melangsungkan sidak.

Menurutnya, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan karena hasilnya sudah sangat dinantikan masyarakat luas. Ia juga meminta rekanan yang memenangkan lelang proyek perbaikan jalan untuk bekerja secara profesional dan mematuhi semua komitmen yang tertuang dalam kontrak.

“Tahun ini, dana Rp 420 miliar kita kucurkan khusus untuk perbaikan jalan. Kepala DPUPR harus memastikan anak buahnya melakukan monitoring dengan baik. Kalau ada rekanan yang tidak mengerjakan proyek sesuai ketentuan segera diberi sanksi sesuai aturan. Dalam pengawasan proyek, kita juga melibatkan aparat penegak hukum melalui tim TP4D,” tegasnya.

Sejumlah warga yang kebetulan berpapasan dengan Sri Sumarni sempat melontarkan ungkapan terima kasih atas datangnya proyek perbaikan jalan. “Sekarang jalannya sudah mulus. Saya kalau ngantar anak berangkat sekolah jadi mudah,” ungkap salah seorang warga Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, saat bertemu bupati ketika akan mengantar anaknya sekolah dengan sepeda roda tiga. 

Editor: Supriyadi

Rencana Sejumlah Pembangunan di Kudus 2017 Dikritisi

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Milisi Penyelamat Uang Rakya (M-PUR) Kudus, menilai pembangunan selama 2016 banyak yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan pembangunan di 2017 dapat lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua M Pur, Selamet Machmudi. Menurutnya, beberapa proyek seolah penting bagi masyarakat. Padahal,   jika diwujudkan dapat menjadi persoalan. Ke depan hal itulah yang harusnya dapat dievaluasi.

“Seperti aspek pemerataan fasilitas pendidikan, mangkraknya pembangunan infrastruktur perekonomian dan gagalnya tujuan pemerintah dalam pembangunan taman. Jadi harus tahu kebutuhan dari masyarakat Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

M- Pur berharap Pemkab Kudus mengevaluasi kegiatan proyek 2017 yang tidak memiliki nilai manfaat dan prioritas kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembangunan trade center senilai Rp12,5 miliar, pembangunan taman Bumi Wangi Jekulo Rp 4,4 miliar, serta proyek rehab gedung SD 1 Barongan dan SMP 1 Kudus masing-masing Rp 3,4 miliar.

M-PUR menduga banyak proyek yang muncul tanpa perencanaan. Baik dari aspek teknis maupun tujuan dilaksanakannya proyek. Jika hal itu benar, maka dia memastikan rakyat pasti akan sangat kecewa atas hal tersebut

Dikatakan, Pemkab Kudus hingga sekarang tidak belajar dari kegagalan pembangunan infrastruktur yang justru berujung pada pemborosan uang rakyat. Padahal dia melihat banyak pemborosan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun lalu.

M-PUR mendesak pemkab untuk tidak melaksanakan proyek 2017 yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Sebab, banyak sekali muncul kegiatan pembangunan di APBD 2017 yang tidak berdasarkan usulan atau kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Diharapkan, pemerintah juga lebih jeli dalam mengamati kebutuhan masyarakat di Kudus. Sehingga mampu mewujdkan Kudus yang lebih sejahtera lagi dan tak hanya asal membuat proyek.

Editor : Akrom Hazami

Pimpin Rakor Pembangunan, Bupati Berharap Tahun Depan Tak Ada Proyek Gagal Lelang

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pengarahan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan pengarahan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih adanya beberapa proyek tahun 2016 yang gagal dilelangkan mendapat perhatian serius dari Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hal itu terlihat saat Sri Sumarni membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) di Gedung Riptaloka setda Grobogan, Senin (19/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Sri meminta agar gagalnya lelang sejumlah proyek itu dievaluasi dengan baik. Harapannya, tahun anggaran 2017, tidak ada lagi proyek yang gagal lelang.

“Gagalnya lelang itu pasti ada sebabnya. Mungkin waktnya lelangnya terlalu mepet atau ada sebab lainnya. Hal itu harus segera dievaluasi dan jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Pada tahun anggaran 2016, total dana untuk belanja langsung mencapai Rp 1,1 triliun lebih. Dana sebesar ini digunakan untuk membiayai 4.324 kegiatan atau pekerjaan yang tersebar di 68 SKPD.

Dari proyek yang sudah direncanakan ada beberapa yang gagal dilelangkan. Seperti, proyek di dinas pendidikan, perbaikan jalan dan pembangunan gedung balai latihan kerja.

“Kalau ada proyek yang sampai gagal dilaksanakan rasanya eman-eman. Sebab, anggarannya sudah disiapkan dan hasil proyek itu juga sudah dinantikan masyrakat. Makanya, saya minta agar semua proyek yang sudah direncanakan harus bisa terealisasi,” sambung mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Dalam kesempatan itu, Sri Sumarni juga meminta agar keterlambatan dalam pengerjaan proyek fisik tidak muncul lagi pada tahun 2017 nanti. Untuk itu, dia meminta agar dilakukan langkah antisipasi sebaik mungkin. Salah satunya adalah mengadakan proses lelang lebih awal.

Editor : Akrom Hazami

 

Bupati Grobogan Ancam Rekanan yang Tak Tepat Waktu Kerjakan Proyek

Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Purwodadi senilai Rp 10,3 miliar terus dikebut karena sudah mendekati batas akhir pekerjaan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Purwodadi senilai Rp 10,3 miliar terus dikebut karena sudah mendekati batas akhir pekerjaan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih adanya sejumlah proyek yang dikerjakan melebihi waktu yang ditentukan, ternyata membuat geram Bupati Grobogan Sri Sumarni. Kepada wartawan, Sri menegaskan agar para kepala dinas turun ke lapangan memantau perkembangan proyek ini.

“Sebelum akhir tahun, semua proyek harus sudah rampung. Kalau ada rekanan yang bandel jangan ragu untuk mengingatkan atau menjatuhkan denda sesuai ketentuan,” tegasnya di Grobogan, Jumat (16/12/2016).

Ia menyatakan, sejauh ini memang ada beberapa proyek yang belum selesai dikerjakan tetapi batas waktunya sudah lewat. Pihak rekanan masih diberikan kesempatan atau tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi dikenakan sanksi denda.

“Kalau tidak salah, ada satu proyek pembangunan puskesmas yang belum selesai. Saya sudah minta agar secepatnya diselesaikan karena keberadaan puskesmas itu sangat diperlukan masyarakat,” katanya.

Kalau menjelang akhir tahun ternyata tidak rampung, maka kontraknya diputus saja dan pembangunannya dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Bagi rekanan yang sampai terkena putus kontrak agar dimasukkan dalam daftar hitam. Masalah pemutusan kontrak telah diatur di dalam perjanjian kerja.

“Kami mengingatkan para rekanan agar tepat mutu, tepat administrasi dan tepat waktu dalam mengerjakan proyek tersebut. Kalau ada yang tidak tertib ya diputus saja kontraknya dan di-blacklist,” kata mantan Ketua DPRD Grobogan itu.

Disinggung soal proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi, Sri menyatakan, proyek tersebut batas waktunya berakhir 22 Desember mendatang. Pihak rekanan, masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Untuk proyek alun-alun belum melewati deadline. Masih ada waktu beberapa hari lagi dan pihak rekanan sudah komitmen bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa ketika dimintai komentarnya, tahun 2016 ini ada 19 puskesmas yang direnovasi. Total dana untuk perbaikan gedung puskesmas mencapai Rp 28 miliar. Dari dana ini, sebanyak Rp 22 miliar berasal dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, Rp 6 miliar dari Pemprov Jateng.

“Untuk tahun ini, dari 30 puskesmas yang dimiliki, ada 19 yang direnovasi. Adapun besarnya alokasi dana renovasi tiap puskesmas bervariasi. Mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 2,6 miliar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan lahan yang ada di tiap-tiap puskesmas,” katanya.

Dijelaskan, dari proyek di 19 puskesmas, hanya tinggal satu saja yang belum rampung. Yakni, proyek renovasi Puskesmas Tanggungharjo. Sedangkan, 18 proyek lainnya sudah selesai kendati ada beberapa yang kena denda karena penyelesaiannya melewati batas waktu.

“Untuk puskesmas Tanggungharjo batas akhir pekerjaan pada 27 November dan sudah kita beri perpanjangan waktu. Informasi terbaru, Sabtu besok proyek di sana sudah rampung dikerjakan. Besok saya akan kesana untuk mengecek lapangan,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Kontraktor Proyek 2016 di Kudus Ditegur Gara-gara Langgar Kontrak

Pengguna jalan melintas dekat perbaikan trotoar di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Pengguna jalan melintas dekat perbaikan trotoar di Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah kontraktor pelaksana proyek 2016 di Kudus mendapat teguran Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM setempat. Karena, dinas melihat banyak pengerjaan proyek infrastruktur yang tak sesuai kesepakatan kontrak.

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya memberikan teguran langsung kepada kontraktor pelaksana proyek.

“Pada 2016, terdapat 215 proyek pengerjaan atau kegiatan fisik dinas. Di antaranya berupa pengerjaan jembatan, jalan, talut, maupun saluran irigasi,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, akhir pekan ini.

Pihaknya mencatat dari jumlah 215 proyek pengerjaan, 50 persen di antaranya ditemukan tak sesuai kesepakatan kontrak. Pihaknya‎ menemukan pengerjaan yang ukurannya, volume, maupun mutu, tak sesuai dalam kesepakatan kontrak.

Dinas mendata 50 persen di antara proyek pengerjaan 2015 telah r‎ampung. Sedangkan sisanya masih dikerjakan dan beberapa ada yang diminta dibongkar. Lantaran dinas melihat ada proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya.

“15 di antaranya kami minta untuk dibongkar kembali dan kemudian dibenahi sesuai dengan kontrak yang ada. Belasan pekerjaan yang sampai harus dibongkar antara lain proyek kegiatan jalan, saluran, dan talut,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat lima di antaranya terancam putus kontrak. Lima proyek tersebut seperti pengerjaan saluran irigasi dan talut. Sebab, pelaksana proyek tidak bisa menyelesaikan hingga jelang pertengahan Desember 2016.

Sejauh ini, pihaknya menemukan ada 16 kontraktor mempunyai kinerja bagus. Sementara dari seluruh proyek yang ada, sekitar 75 persen sudah terselesaikan. Adapun batas maksimal pengerjaan seluruh proyek yaitu pada pertengahan Desember 2016.

Editor : Akrom Hazami