Bingung PTSL Berbayar Atau Tidak, Begini Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tahun depan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dimulai. Jepara dibebani target sebanyak 44 ribu bidang tanah. Lalu terkait biaya, apakah program itu gratis atau berbayar?

Heri Sulistiyo Kepala Kantor Pertanahan Jepara menjelaskan, pada program PTSL tetap ada sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pra kegiatan sepanjang tak dianggarkan. Di antaranya, seperti patok, fotokopi berkas, materai dan tenaga dari desa. 

Dirinya mengungkapkan, hal itu berlaku juga untuk program operasi nasional agraria atau Prona. Hanya saja, tidak ditampilkan secara lugas. 

“Yang gratis itu penerbitan sertifikat. Untuk biaya materai, fotokopi berkas pembuatan patok maupun tenaga desa selama ini tidak ditampilkan secara lugas. Sehingga kami minta ada perbup atau perdes,” katanya, Senin (13/11/2017). 

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar dalam program PTSL 2018, sejumlah biaya yang dibebankan kepada masyarakat karena tidak dianggarkan pemerintah, bisa dituangkan dalam Peraturan Bupati ataupun Peraturan Desa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) nomor 12 tahun 2017. 

Didalam peraturan tersebut, diharapkan muncul angka maksimal terkait biaya PTSL. Ia berharap hal itu dapat menjembatani perbedaan kondisi tiap-tiap wilayah. 

“Harapannya, sebelum kegiatan dimulai payungnya (perbup atau perdes terkait PTSL) karena pada Januri (2018) kita sudah harus mulai,” tuturnya. 

Heri menandaskan, bahwa biaya tersebut terlepas dari kantor pertanahan. Artinya biaya tersebut, dipertuntukan untuk biaya pra kegiatan, yang dilakukan di tingkat desa.  

Terkait target pendaftaran 44 ribu bidang tanah, Heri yakin pihaknya bisa menunaikannya. Bahkan ia menargetkan, bisa melakukan pendaftaran untuk 55 ribu bidang tanah. 

Editor: Supriyadi

Sertifikasi Tanah Gratis Tapi Masih Bayar? Ini Penjelasan Kepala BPN Pati

Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan program PTSL di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah warga Pati masih bertanya-tanya terkait dengan biaya yang dibebankan untuk pengurusan sertifikasi tanah gratis yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, masyarakat ada yang dikenakan biaya hingga Rp 700 ribu. Padahal, PTSL merupakan program percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati Yoyok Hadimulyo Anwar menjelaskan, gratis yang dimaksud biaya pengukuran, pendaftaran dan panitia. Sementara peserta program diwajibkan menyediakan patok, materai, fotokopi, buku C desa, dan syarat-syarat yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

“Kalau dari BPN, nol rupiah alias gratis. Kami sudah sosialisasikan hal itu. Tapi peserta program memang ada kewajibannya, seperti menyiapkan patok, materai dan lain-lain yang dimusyawarahkan bersama di tingkat desa,” kata Yoyok, Kamis (12/10/2017).

Kendati begitu, Yoyok menyarankan agar pihak desa untuk tidak membebani masyarakat. Sesuai dengan instruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, biaya lain-lain yang dimaksud semestinya tidak lebih dari Rp 1 juta.

Ditanya soal standar biaya lain-lain yang dibebankan warga, Yoyok mengaku tidak tahu. Pasalnya, prosedur tersebut sepenuhnya diserahkan warga dengan pihak desa melalui musyawarah mufakat.

“Standar biaya sendiri kami nggak ngerti, karena apa? BPN tidak ikut-ikutan karena itu berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa,” papar dia.

Hanya saja, pihaknya sudah mendorong pihak desa agar biaya yang dibebankan peserta program masih dalam batas kewajaran dan sesuai aturan. Sebab, program sertifikasi tanah gratis dari BPN itu dicanangkan untuk meringankan masyarakat yang ingin tertib administrasi pertanahan.

Editor: Supriyadi

Petinggi Menganti Jepara Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pungli Prona

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Sholikul Hadi Petinggi Desa Menganti, Kecamatan Kedung-Jepara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jepara. Ia tersandung kasus hukum dalam pengurusan sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2014 dan 2015.  

“Iya memang (Sholikul Hadi) sudah menyandang status tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi. Berkas sudah kita kirim ke kejaksaan,” kata Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suharta, Kamis (12/10/2017). 

Suharta mengatakan, meskipun sudah menyandang status tersangka akan tetapi polisi belum menahan Petinggi Desa Menganti tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh MuriaNewsCom, yang bersangkutan diduga memungut sejumlah uang pada warganya yang mengurus Prona.

Pada tahun 2014 sebanyak 100 warga Desa Menganti diminta uang sebesar Rp 750 ribu per orang. Sedangkan pada tahun 2015, orang yang ingin mengurus sertifikat Prona dikenai Rp 800 ribu per orang, sedangkan pada saat itu diketahui ada 200 warga yang mengurus hal tersebut. 

Penelusuran yang dilakukan di laman Kementrian ATR/BPN biaya Prona dibebankan pada negara. Kecuali untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok, BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh). 

Terpisah, anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) Menganti Ahmad Bukhori mengaku belum mengetahui ihwal penetapan tersangka petingginya. Namun bila hal tersebut benar, pihaknya akan mendesak untuk mengambil langkah selanjutnya. 

“Kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, nantinya kalau benar ya aturannya ditegakan,” katanya. 

Ia menyebut Perda no 8/2015  terkait tata cara pencalonan, pemiihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian petinggi, mengamanatkan petinggi yang berstatus tersangka korupsi bisa saja diberhentikan sementara oleh Bupati. 

Editor: Supriyadi

Pengukuran Sertifikat Tanah Program PTSL di Pati Terkendala Cuaca

Seorang pegawai tengah menggarap sertifikasi tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Musim penghujan yang mulai tiba ternyata menjadi kendala tersendiri bagi pegawai untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Padahal, mereka ditarget untuk bisa menyelesaikan 40.000 sertifikat tanah PTSL pada akhir 2017 yang dibiayai APBN. Namun, BPN Pati tetap melakukan upaya agar target itu bisa diselesaikan dengan baik.

“Kendalanya cuaca yang sudah mulai sering turun hujan. Akibatnya, proses pengukuran tanah terganggu. Solusinya ya dilakukan keesokan harinya,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Baca Juga: BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Bahkan, pegawai BPN banyak yang menginap di rumah perangkat desa untuk menyelesaikan program PTSL dengan tepat waktu. Mereka beristirahat sejenak bila ternyata hujan tiba saat pengukuran tanah akan dilakukan.

Sebab, proses pengukuran tanah memakai catatan dan kertas sehingga tidak bisa dilakukan jika hujan turun. “Pengukuran tanah itu kan bawa catatan-catatan, kertas dan sebagainya. Kalau hujan, ditunda dulu dan dilanjutkan besok,” jelas Yoyok.

Beberapa waktu lalu, ia menceritakan bila petugas BPN Pati sempat melaporkan kendala cuaca, karena Pati selatan kerap hujan pada siang hari. Namun, dia meminta untuk terus melanjutkan proses pengukuran bila cuaca sudah membaik.

Menurutnya, program PTSL harus diselesaikan sesuai dengan taget karena sudah menjadi instruksi Presiden Jokowi. Jatah 40.000 sertifikat tanah PTSL untuk warga Pati tersebut akan dibagikan setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat.

“Pembagiannya menunggu instruksi dari Menteri Agraria, karena saat ini masih menunggu dari Presiden. PTSL ini program dari Presiden yang pendanaannya dari APBN,” tandas Yoyok.

Editor: Supriyadi

BPN Pati Targetkan 40.000 Sertifikat Tanah Gratis Rampung Akhir 2017

Seorang pegawai tengah memproses sertifikat tanah program PTSL di Kantor BPN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati menargetkan 4.000 sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) selesai hingga akhir 2017.

PTSL merupakan program percepatan sertifikasi tanah semacam prona. Masyarakat penerima program itu tidak dikenakan biaya sepeser pun.

Hanya saja, warga penerima program PTSL mengurus sendiri pembelian patok dan kebutuhan lainnya yang disepakati bersama perangkat desa.

“Kalau dari BPN Pati nol persen. Ini sudah menjadi instruksi dari Presiden Jokowi,” ujar Kepala BPN Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, Senin (9/10/2017).

Pati sendiri mendapatkan jatah PTSL terbanyak kedua di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 40.000. Sampai saat ini, BPN Pati sudah menyelesaikan sekitar 15.200 sertifikat dan 32.700 pengukuran tanah.

Yoyok menargetkan pengukuran tanah akan rampung pada akhir Oktober 2017, sedangkan sertifikat tanah sebanyak 40.000 ditarget selesai pada akhir 2017. Karena itu, dia berharap tidak kendala yang berarti dalam melaksanakan program tersebut.

Dia menambahkan, program PTSL sebanyak 40.000 merupakan yang pertama kali dan terbanyak sepanjang sejarah di Kabupaten Pati. Sebab, Pati biasanya hanya mendapatkan jatah 15.000 hingga 20.000 bidang tanah saja.

“Bertepatan dengan Hari Agraria Nasional, kami sudah menginstruksikan kepada semua pegawai untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Terkait program PTSL, kami berharap bisa menyelesaikannya sesuai dengan target,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Kuota Sertifikasi Tanah Prona Kabupaten Pati Terbesar Kedua di Jateng

Suasana pengurusan sertifikasi tanah di Kantor BPN Pati, Kamis (10/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kuota sertifikasi tanah gratis dari pemerintah atau Program Nasional Agraria (Prona) untuk Kabupaten Pati tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Di Jawa Tengah, kuota prona untuk warga Pati terbesar kedua setelah Kota Semarang.

“Tahun ini, kuota untuk Kabupaten Pati sebanyak 40.000, sedangkan paling besar adalah Kota Semarang yang mencapai 50.000, disusul daerah lainya yang jumlahnya belasan ribu,” ujar Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pati Yoyok Hadimulyo Anwar, di Pati, Kamis (10/8/2017).

Kuota sebanyak 40.000 itu disebar di 97 desa di Kabupaten Pati. Sementara pemberkasan dari pendaftar prona di Pati sudah mencapai 75 persen.

Dia menyebut, Pati mendapatkan perhatian khusus setelah tahun lalu hanya mendapatkan kuota 15.000 sertifikasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk ikut proaktif menyambut prona yang dicanangkan Presiden Jokowi.

“Aktif yang kami maksud, semua syarat harus dipenuhi, misalnya kartu tanda penduduk (KTP), pembayaran pajak, hingga buku C yang dilegalisasi desa. Ini program pemerintah, warga tinggal duduk manis, sertifikat sudah jadi. Maka harus disambut dengan baik dan proaktif,” tuturnya.

Ada sejumlah keuntungan bila masyarakat ikut ambil bagian dalam prona. Salah satunya, biaya murah dan mudah, mendapatkan jaminan kepastian hukum, serta memiliki status tanah yang jelas karena sudah mengantongi sertifikat tanah.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Pati Joko Purwanto mengatakan, persoalan biaya prona memang menjadi kewenangan pemerintah desa. Hanya, pihak BPN ikut memberikan fasilitas berupa pengukuran dan sertifikasi.

“Sesuai dengan perbup, biaya lain-lain itu ada tim khusus dari desa. Kalau dari BPN tentu gratis, tapi di tingkat desa memang ada panitianya yang menentukan,” pungkas Joko.

Editor : Akrom Hazami