Alamak, 59 Nama Penyelenggara dan Pemantau Pemilu Kudus Tercantum di Sipol

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus temukan 59 nama penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu Kudus, tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hari ini Kamis (18/1/2018), akan dilakukan klarifikasi terkait temuan tersebut.

“Tadi malam Rabu (17/1/2018) kami melakukan bersih-bersih nama penyelenggara dengan mencocokan datanya ke Sipol. Ternyata ada nama-nama penyelenggara pemilu dan panwascam kami yang terdapat dalam sistem tersebut,” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan.

Ia merinci 59 penyelenggara pemilu dan pengawas terdiri dari,12 PPS (Panitia Pemungutan Suara), 1 PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), 41 PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih), 3 Panwascam dan 2 PPL.

Minan mengaku akan mengklarifikasi hal tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung. Terutama pada anak buah pengawas kecamatan yang namanya tercantum dalam Sipol.

Menurutnya, ada dua kemungkinan mengapa nama-nama tersebut muncul dalam Sipol. Pertama, yang bersangkutan memang pernah menjadi atau terdaftar sebagai anggota Parpol atau data yang bersangkutan dicomot oleh partai.

“Nanti siang akan kami klarifikasi terutama untuk panwascam yang tercantum. Sementara untuk yang lain akan diklarifikasi oleh panwascam di kecamatan-kecamatan,” tuturnya.

Ia menyebut, ketika ada sanggahan dari nama-nama yang tercantum yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tak terdaftar dalam parpol. Selain itu keterangan dari ketua parpol terkait status yang bersangkutan.

“Nantinya jika ada panwascam yang terbukti, maka akan di ganti atau PAW (Pergantian Antar Waktu). Sementara untuk penyelenggara pemilu, kami serahkan kepada KPU,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengaku belum mendapat rekomendasi resmi dari Panwaskab Kudus. Meskipun demikian, jika hal itu benar terbukti, dirinya tak segan untuk mencopot anggotanya yang ikut dalam parpol.

“Belum terima rekomendasi secara resmi, namun jika terbukti maka akan kita ganti,” ungkapnya.

Ditanya terkait apakah proses PAW akan memengaruhi tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), Khanafi mengaku tidak berpengaruh. Hal itu karena, tahapan tersebut berlangsung cukup lama (sebulan) dan jika harus diganti, telah ada orang siap menggantikannya.

“Kita di awal waktu juga pernah melakukan proses penggantian PPS, karena ada yang terikat perkawinan dan diterima kerja di luar kota,” tutup Khanafi.

Editor: Supriyadi

Kuota Belum Terpenuhi, Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan di Kudus Diperpanjang

MuriaNewsCom, Kudus – Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di Kabupaten Kudus diperpanjang hingga Selasa (2/1/2018), besok. Itu dilakukan lantaran masih banyak desa yang kuotanya belum terisi hingga batas waktu yang ditentukan.

Ketua Panwaslu Kudus Wahibul Minan mengatakan, pendaftaran PPL di Kudus, haruslah terdapat minimal tiga pendaftar. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangkan, masih banyak desa yang pendaftarnya kurang dari tiga orang.

“Itu terjadi pada semua kecamatan di Kudus. Di dalamnya banyak desa yang pendaftarnya hanya satu orang ataupun hanya dua orang saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dia mencontohkan, seperti halnya Kecamatan Mejobo yang dari 11 desa, enam di antaranya masih kurang dari tiga pendaftar. Begitu juga dengan Kecamatan Kaliwungu yang kurang sembilan desa dari 15 desa yang ada.

Dia menjelaskan, tiap desa memang ditargetkan pendaftaran tiga orang. Itu dilakukan untuk proses seleksi, yang dimulai pada Rabu (4/1/2018) mendatang. Seleksi tersebut akan dipilih satu orang sebagai petugas Panwaslu tingkat desa.

Sementara kurangnya tiga pendaftar, lebih disebabkan pada aturan yang diterapkan. Seperti usia minimal 25 tahun, serta pendaftar yang harus warga desa setempat.

Hasilnya, sejumlah pendaftar terpaksa tak diterima lantaran usianya di bawah 25 tahun. Selain itu, pada usia 25 tahun kebanyakan sudah bekerja. Kondisi tersebut berdampak dengan tidak minatnya sebagai Panwaslu Desa.

Untuk memastikan tiga pendaftar terpenuhi, dia menginstruksikan kepada semua Panwascam untuk aktif datang ke semua desa yang kurang. Tujuannya, untuk bekerjasama dengan desa agar lebih mudah mendapatnya.

“Kami yakin akan terpenuhi besok. Karena kami sudah kerjasama dengan desa,” ujarnya.

Disinggung saat masih ada desa yang kurang, dia menjelaskan tetap  dilakukan tahapan seleksi sesuai dengan jadwal pada 3 Januari mendatang. Itu sesuai dengan aturan, apalagi tiap desa sudah ada yang daftar.

Editor: Supriyadi

Dinas Pertanian Grobogan Siapkan 73 Penyuluh Pertanian Swadaya  untuk Dampingi Petani

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan 73 penyuluh pertanian swadaya di halaman kantor dinas pertanian, Rabu (27/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 73 penyuluh pertanian swadaya (PPS) dikukuhkan keberadaannya oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni, Rabu (27/12/2017).

Pengukuhan yang dilangsungkan di halaman Kantor Dipertan Grobogan dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain, Dandim 0717 Letkol Teguh Cahyadi, Asisten II Ahmadi Widodo, dan Kepala Dipertan Edhie Sudaryanto. Para penyuluh swadaya ini nantinya akan disebar ke berbagai desa untuk memberikan bimbingan pada para petani.

Menurut Sri Sumarni, keberadaan penyuluh swasta saat ini memang sangat dibutuhkan. Sebab, jumlah penyuluh lapangan yang berstatus PNS makin berkurang lantaran banyak yang sudah pensiun. Sementara formasi pengisian tenaga PNS saat ini juga terbatas kuotanya.

“Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah mengangkat penyuluh swadaya. Kita harapkan, dengan adanya penyuluh swadaya, para petani atau kelompok tani bisa lebih cepat terlayani jika ada kendala di lapangan,” tegasnya.

Dijelaskan, pengangkatan penyuluh swadaya itu dasarnya mengacu pada dengan UU No 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam peraturan itu menyatakan jika penyuluh pertanian terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan swadaya. Kemudian, aturan lainnya yang jadi panduan adalah PP No 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Kadinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto menambahkan, penyuluh swadaya berasal dari kalangan petani sendiri. Yakni, petani yang punya kapabilitas dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan secara swadaya dan mandiri.

Sebelum ada penyuluh swadaya, jumlah petugas penyuluh yang dimiliki ada 92 orang. Terdiri dari 54 penyuluh PNS dan 38 tenaga penyuluh harian lepas. Petugas sebanyak itu belum sebanding dengan jumlah desa sebanyak 280 desa.

Pada tahun 2015, pihaknya sudah mengukuhkan 70 penyuluh swadaya. Kemudian, pada tahun ini ditambah lagi ada 73 penyuluh. Dengan demikian, jumlah keseluruhan penyuluh ada 188 orang.

“Meski ada penmabahan namun kita masih kekurangan 45 tenaga penyuluh. Idealnya tiap desa ada satu orang penyuluh,” imbuh Edhie.

Lebih lanujut ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 56/Permentan/RC040/11/2016, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian untuk 7 Komoditas Strategis Nasional. Yaitu padi, kedelai, jagung, bawang merah, cabai, tebu dan sapi potong.

Selain itu ada komoditas lain yang juga menjadi tanggung jawab untuk terus dikembangkan. Yakni, komoditas prioritas daerah, seperti kacang hijau, melon, semangka, tembakau, pisang, jambu air dan kelapa.

“Besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya peran Penyuluh Pertanian Swadaya,” sambungnya.

Editor: Supriyadi

PPL Bermanfaat untuk Proses Menjadi Guru Sebenarnya

PPL-Bermanfaat

Noor dan Afkar bersama volunteers asing menjadi pengajar di SMA Muhammadiyah Kudus. (MuriaNewsCom/Hana Ratri)

 

KUDUS – Mochammad Chasan, kepala SMA Muhammadiyah Kudus, mengatakan adanya mahasiswa PPL di sekolahnya sangat bermanfaat. Menurutnya, manfaat itu secara langsung dibebankan kepada para mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Sebagai contoh kehadiran mahasiswa PPL dari Universitas Muria Kudus (UMK) ke sekolahnya. Mereka datang melakukan praktik mengajar di SMA Muhammadiyah Kudus.

”Mereka terjun langsung dalam proses pembelajaran di hadapan para siswa. Dengan begitu, mereka akan siap terjun ke dunia pendidikan selepas lulus kuliah,” kata Mochmmad Chasan, saat ditemui di SMA Muhammadiyah Kudus, Jalan KHR Asnawi 19, Damaran, Kudus.

Selama tiga bulan, mulai 27 Agustus – 27 Oktober 2015, mahasiswa PPL melakukan praktik mengajar di sekolah tersebut. Di sekolah ini, mereka menggantikan tugas guru yang sebenarnya kepada para siswa. Misalnya Noor Sholikah, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling, yang PPL di sekolah tersebut. Ia melakukan konsep pembelajaran kepada siswa dengan metode berkelompok. Dibantu teman-temannya, Noor memberikan konseling kepada siswa untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para siswa. Khususnya bagi mereka yang kurang fokus dalam menerima pelajaran.

”Sampai sekarang ini, ada berbagai permasalahan yang dialami para siswa. Salah satunya ada yang sudah coba-coba merokok atau masalah ekonomi. Saya mengarahkan kepada mereka untuk menjadi siswa yang lebih berprestasi,” kata Noor.

Sementara itu Afkar Damba Fata, mahasiswa PPL jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, mengatakan perlunya dorongan untuk para siswa agar mau belajar bahasa Inggris. Sebab bahasa Inggris merupakan bahasa universal yang perlu dipelajari para siswa.

”Sampai sekarang penemuan saya melihat banyak anak-anak yang malu untuk berbahasa Inggris. Saya menyarankan agar mereka berani untuk salah daripada tidak berani mengucapkan bahasa Inggris. Apalagi di sini ada volunteers asing yang cukup membantu saya dan teman-teman mendorong mereka untuk mengucapkan bahasa Inggris kepada volunteer tersebut,” pungkas Afkar. (HANA RATRI/TITIS W)