Alamak, 59 Nama Penyelenggara dan Pemantau Pemilu Kudus Tercantum di Sipol

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus temukan 59 nama penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu Kudus, tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hari ini Kamis (18/1/2018), akan dilakukan klarifikasi terkait temuan tersebut.

“Tadi malam Rabu (17/1/2018) kami melakukan bersih-bersih nama penyelenggara dengan mencocokan datanya ke Sipol. Ternyata ada nama-nama penyelenggara pemilu dan panwascam kami yang terdapat dalam sistem tersebut,” ujar Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan.

Ia merinci 59 penyelenggara pemilu dan pengawas terdiri dari,12 PPS (Panitia Pemungutan Suara), 1 PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan), 41 PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih), 3 Panwascam dan 2 PPL.

Minan mengaku akan mengklarifikasi hal tersebut kepada yang bersangkutan secara langsung. Terutama pada anak buah pengawas kecamatan yang namanya tercantum dalam Sipol.

Menurutnya, ada dua kemungkinan mengapa nama-nama tersebut muncul dalam Sipol. Pertama, yang bersangkutan memang pernah menjadi atau terdaftar sebagai anggota Parpol atau data yang bersangkutan dicomot oleh partai.

“Nanti siang akan kami klarifikasi terutama untuk panwascam yang tercantum. Sementara untuk yang lain akan diklarifikasi oleh panwascam di kecamatan-kecamatan,” tuturnya.

Ia menyebut, ketika ada sanggahan dari nama-nama yang tercantum yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan tak terdaftar dalam parpol. Selain itu keterangan dari ketua parpol terkait status yang bersangkutan.

“Nantinya jika ada panwascam yang terbukti, maka akan di ganti atau PAW (Pergantian Antar Waktu). Sementara untuk penyelenggara pemilu, kami serahkan kepada KPU,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Kudus M. Khanafi mengaku belum mendapat rekomendasi resmi dari Panwaskab Kudus. Meskipun demikian, jika hal itu benar terbukti, dirinya tak segan untuk mencopot anggotanya yang ikut dalam parpol.

“Belum terima rekomendasi secara resmi, namun jika terbukti maka akan kita ganti,” ungkapnya.

Ditanya terkait apakah proses PAW akan memengaruhi tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), Khanafi mengaku tidak berpengaruh. Hal itu karena, tahapan tersebut berlangsung cukup lama (sebulan) dan jika harus diganti, telah ada orang siap menggantikannya.

“Kita di awal waktu juga pernah melakukan proses penggantian PPS, karena ada yang terikat perkawinan dan diterima kerja di luar kota,” tutup Khanafi.

Editor: Supriyadi

Perekrutan Selesai, Ratusan Anggota PPS Grobogan Tunggu Pelantikan

Staf sekeretariat KPU Grobogan usai menempelkan daftar nama anggota PPS yang dipasang dipapan pengumuman. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – KPU Grobogan akhirnya berhasil menyelesaikan tahapan petugas penyelenggara pemilu untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di tingkat desa atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif saat ditemui di kantornya, Senin (13/11/2017).

“Nama yang terpilih jadi PPS sudah kita tetapkan Jumat 10 November. Daftarnya bisa dilihat di papan pengumuman karena sudah kita pasang disitu,” jelasnya.

Menurutnya, pendaftaran calon anggota PPS dimulai 13 Oktober sampai 3 November. Berkas pendaftaran PPS dikirimkan ke kantor kecamatan masing-masing.

Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Afrosin menyatakan, saat ini, pihaknya sedang menjadwalkan acara pelantikan PPS. Rencananya, pelantikan akan dilangsungkan 25 atau 26 November nanti.

Untuk pelantikan semua anggota PPS bisa dilakukan oleh pihak KPU Grobogan. Namun, bisa juga pelantikan PPS itu didelegasikan pada PPK atas nama KPU Grobogan.

“Untuk pelantikan PPS kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU Provinsi. Yang pasti, jadwalnya sudah kita siapkan,” imbuhnya

Editor: Supriyadi

95 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Grobogan Dilantik

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif melantik dan mengambil sumpah 95 anggota PPK) untuk pelaksanaan Pilgub 2018, Rabu (1/11/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 95 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Grobogan untuk pelaksanaan Pilgub 2018 resmi dilantik, Rabu (1/11/2017). Pelantikan serta pengambilan sumpah sebagai penyelenggara pemilu dilakukan oleh Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Grobogan Moh Sumarsono dan perwakilan FKPD. Hadir pula, para camat dan sejumlah pimpinan parpol yang terdapat di Grobogan.

Afrosin menyatakan, pihaknya merasa lega karena proses rekrutmen anggota PPK berjalan lancar sesuai rencana. Dia berharap agar para PPK dan PPS yang sudah resmi dilantik bisa mengemban aman dengan sebaik mungkin.

“Saya bersyukur karena salah satu tahapan penting dalam Pilgub 2018 sudah dilaksanakan. Kami berharap agar para anggota PPK bisa mengemban tugas sebaik mungkin serta menjunjung profesionalitas dan netralitas,” ujarnya.

Setelah pelantikan, anggota PPK langsung mendapat pembekalan. Yakni, mengenai tugas yang harus dilaksanakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilgub nanti.

Salah satu tugas terdekat yang harus dilakukan anggota PPK adalah membantu melakukan proses seleksi administrasi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa. Saat ini, proses rekrutmen PPS masih dalam tahapan pendaftaran sampai 2 November, besok.

Editor: Supriyadi

Seleksi Tertulis, 66 Calon Anggota PPK Grobogan Tereliminasi

Salah seorang pelamar calon anggota PPK sedang melihat pengumuman hasil seleksi tertulis di papan pengumuman KPU Grobogan, Selasa (24/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sesuai rencana semula, KPU Grobogan akhirnya mengumumkan cama calon anggota PPK Pilgub 2018 yang lolos seleksi tertulis. Nama calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis ditempelkan pada papan pengumuman di samping kantor KPU Grobogan, Selasa (24/10/2017).

Berdasarkan pengumuman tersebut, jumlah calon anggota PPK yang dinyatakan lolos seleksi tertulis ada 190 orang. Dengan demikian, ada 66 calon PPK yang tidak lolos seleksi tertulis.

Baca: Pasangan Sejoli di Jepara Ini Nekat Mesum di Masjid, Diguyur Air Langsung Diarak ke Balai Desa

Pelakanaan seleksi tertulis calon anggota PPK sudah dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Minggu siang kemarin. Total pendaftar calon anggota PPK ada 271 orang. Namun, saat tes tertulis hanya diikuti 256 orang karena ada 15 orang yang tidak hadir.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif mengatakan, setelah tes tertulis, masih ada satu tahapan lagi yang akan dilakukan dalam proses seleksi calon anggota PPK. Yakni, seleksi wawancara yang dijadwalkan 27-28 Oktober mendatang.

”Seleksi wawancana kita langsungkan dalam dua hari. Tempatnya di aula kantor KPU Grobogan,” jelasnya.

Baca: Pasangan yang Digerebek Ternyata Sudah 5 Kali Mesum di Masjid

Afrosin menyatakan, jumlah personil PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Dengan demikian, total kebutuhan untuk PPK nanti hanya ada 95 orang.

Selain PPK, pihaknya juga membuka pendaftaran calon anggota PPS yang dibuka bersamaan dengan penerimaan PPK. Namun, masa pendaftarannya lebih panjang. Yakni, sampai 2 November mendatang.

Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Editor: Supriyadi

Baca: Pasangan Mesum di Masjid Brantaksekarjati Jepara Terancam Hukuman 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Grobogan Diumumkan Besok Pagi

Ratusan calon anggota PPK saat mengikuti seleksi tertulis di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Minggu (22/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hasil seleksi tertulis bagi calon anggota PPK Pilgub 2018 akan diumumkan Selasa besok. Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif pada wartawan di kantornya, Senin (23/10/2017).

“Hari ini masih proses koreksi hasil tes tertulis. Besok hasilnya kita umumkan,” katanya.

Pelakanaan seleksi tertulis calon anggota PPK sudah dilangsungkan di gedung Riptaloka, Setda Grobogan, Minggu siang kemarin. Total pendaftar calon anggota PPK ada 271 orang. Namun, saat tes tertulis ada 15 orang yang tidak hadir.

Menurut Afrosin, setelah tes tertulis, masih ada satu tahapan lagi yang akan dilakukan dalam proses seleksi calon anggota PPK. Yakni, seleksi wawancara yang dijadwalkan 27-28 Oktober mendatang.

Afrosin menyatakan, jumlah personil PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Dengan demikian, total kebutuhan untuk PPK nanti hanya ada 95 orang.

Selain PPK, pihaknya juga membuka pendaftaran calon anggota PPS yang dibuka bersamaan dengan penerimaan PPK. Namun, masa pendaftarannya lebih panjang. Yakni, sampai 2 November mendatang.

Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Editor: Supriyadi

Pendaftaran Diperpanjang, Kuota PPK 3 Kecamatan di Grobogan Terpenuhi

Staf KPU Grobogan menempel nama pendaftar PPK yang lolos seleksi administrasi di papan pengumuman, Jumat (20/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MurianewsCom, GroboganJumlah pendaftar calon anggota PPK untuk pelaksanaan Pilgub 2018 di tiga kecamatan akhirnya memenuhi kouta. Hal ini terjadi menyusul adanya beberapa pendaftar baru dalam masa perpanjangan pendaftaran yang dilakukan pihak KPU Grobogan.

Masa pendaftaran calon anggota badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) di Grobogan sudah resmi ditutup Selasa (17/10/2017) kemarin. Namun, pihak KPU Grobogan memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon anggota PPK di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Karangrayung, Ngaringan, dan Kedungjati.

Perpanjangan masa pendaftaran di tiga kecamatan hingga Jumat (20/102017) itu dilakukan karena jumlah pendaftarnya kurang dari kuota. Untuk Kecamatan Karangrayung dan Ngaringan masing-masing ada 9 pendaftar dan Kecamatan Kedungjati hanya 7 pendaftar saja. Sesuai ketentuan, jumlah pendaftar di tiap kecamatan minimal dua kali kuota penerimaan atau 10 orang.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, dalam masa perpanjangan ada 3 pendaftar PPK di Kecamatan Karangrayung sehingga jumlahnya jadi 12 orang. Kemudian, di Kecamatan Ngaringan jumlahnya pendaftar jadi 11 orang karena ada tambahan baru 2 orang.

“Pendaftara tambahan paling banyak ada di Kecamatan Kedungjati. Yakni, ada 6 orang sehingga jumlah pendaftarnya jadi 13 orang. Perpanjangan masa pendaftaran hanya di tiga kecamatan itu saja karena lainnya sudah memenuhi kuota,” jelasnya.

Setelah masa pendaftaran ditutup, pihaknya langsung melakukan seleksi administrasi pada pendaftar PPK. Jumlah pendaftar yang lolos seleksi administrasi ada 271 orang. Kemudian, bagi yang dinyatakan lolos, masih harus menjalani seleksi tertulis. Untuk pelaksanaan seleksi tertulis akan dilangsungkan hari Minggu 22 Oktober jam 13.00 WIB.

“Tempatnya di gedung Riptaloka, Setda Grobogan. Untuk nama calon yang lolos seleksi administrasi sudah kita tempel di papan pengumuman kantor KPU Grobogan,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Pendaftar Calon PPK dari Kaum Perempuan di Jepara Lebih dari 30 persen

Sejumlah warga sedang menunggu giliran untuk memasukkan berkas pendaftaran calon anggota PPK. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Antusiasme Pendaftar  perempuan dalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pilgub Jateng 2018, lebih dari 30 persen. Hal itu dikatakan oleh Komisioner KPU Jepara Divisi Teknis Penyelenggara dan Hubla Anik Sholihatun, Kamis (19/10/2017). 

Menurutnya, sekitar 38 persen dari pendaftar merupakan perempuan. Hal itu menurutnya merupakan sesuatu yang menggembirakan karena menunjukan angka partisipasi terhadap kegiatan berdemokrasi di Jepara. 

“Total ada 232 pendaftar, 167 merupakan pendaftar PPK laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 65 orang merupakan perempuan,” katanya. 

Ia menyebut, pendaftar PPK perempuan terbanyak dari kecamatan Jepara dengan 10 pendaftar, dari total 22 pendaftar. Diikuti dengan kecamatan Tahunan dengan 8 pendaftar, selain itu Kecamatan Bangsri juga menyumbang calon PPK perempuan dengan tujuh orang. 

“Di Karimunjawa dari 13 pendaftar PPK tujuh di antaranya adalah perempuan,” tambahnya. 

Terpisah, Komisioner KPU Jateng Divisi Pemutakhiran, Data Pemilih Muslim Aisya mendorong lahirnya calon pemimpin perempuan. Dari fenomena yang ia amati, selama ini calon pemimpin perempuan di Jawa Tengah didominasi oleh mereka dari kalangan partai politik dan pengusaha. 

“Selama ini yang mencalonkan jadi pemimpin perempuan di Jawa Tengah berasal kalau tidak dari unsur partai ya pengusaha. Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan hingga 30 persen, maka bisa saja jalur perseorangan digunakan untuk memunculkan calon dari ranah lain,” ujarnya.

Editor: Supriyadi

Pendaftaran PPK Dua Kecamatan di Jepara Diperpanjang

Anggota KPU Jepara saat melakukan rapat di KPU Jepara di Kantor KPU. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara perpanjang durasi pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di dua kecamatan, yakni Donorojo dan Pakis Aji. 

Subhan Zuhri, Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pengembangan SDM, Data dan Informasi mengatakan, pada dua kecamatan itu masih terdapat kekurangan pendaftar PPK. Berdasarkan peraturan, pada tahap pendaftaran dibutuhkan minimal dua kali dari jumlah anggota penyelenggara ditingkat kecamatan. 

“Kebutuhan minimalnya adalah 10 orang, atau dua kali dari jumlah PPK yang nantinya terpilih. Namun di dua kecamatan tersebut kurang dari jumlah itu,” katanya, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, hingga penutupan masa pendaftaran pada hari Selasa (17/10/2017) pukul 16.00 untuk kecamatan Donorojo mencatatkan pendaftar baru 8 orang. Sementara di Kecamatan Pakis Aji ada 9 pendaftar PPK.

Berangkat dari kekurangan itu, maka KPU Jepara memperpanjang proses pendaftaran PPK hingga 20 Oktober 2017. Namun jika sampai pada masa tersebut tak ada pendaftar lagi, maka proses seleksi akan tetap dilaksanakan sesuai peserta yang telah ada. 

“Kalau tidak ada pendaftar ya kita lanjut sesuai dengan pendaftar yang ada. Hingga kemarin ada 135 pendaftar PPK yang tersebar di 35 kecamatan termasuk di Karimunjawa ada 11 pendaftar. Nanti ujian tertulis dilaksanakan pada 22 Oktober 2017 secara serentak di Jawa Tengah,” tambahnya. 

Subhan menambahkan, untuk persyaratan dan formulir pendaftaran dapat diunduh di laman KPU Jepara yakni, www.kpujepara.go.id

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Perpanjang Jadwal Pendaftaran PPK di 3 Kecamatan, Ini Alasannya

Sejumlah warga sedang menunggu giliran untuk memasukkan berkas pendaftaran calon anggota PPK di kantor KPU, sebelum waktu penutupan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masa pendaftaran calon anggota badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) di Grobogan sudah resmi ditutup Selasa (17/10/2017) kemarin. Namun, pihak KPU Grobogan memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon anggota PPK di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Karangrayung, Ngaringan, dan Kedungjati.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menegaskan, Personil PPK yang dibutuhkan sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Sesuai ketentuan, jumlah pendaftar di tiap kecamatan minimal dua kali kuota penerimaan atau 10 orang.

“Pendaftar di tiga kecamatan itu kurang dari kuota. Untuk Kecamatan Karangrayung dan Ngaringan masing-masing ada 9 pendaftar dan Kecamatan Kedungjati hanya 7 pendaftar saja,” jelasnya.

Terkait kondisi itu, pendaftaran PPK di tiga kecamatan tersebut diperpanjang hingga 20 Oktober. Untuk tempat pendaftaran dilakukan di kantor KPU Grobogan pada jam kerja.

Berdasarkan rekapitulasi KPU Grobogan, jumlah pendaftar PPK keseluruhan di 19 kecamatan ada 260 orang. Terdiri dari 218 laki-laki dan 42 perempuan.

Pendaftar PPK paling banyak ada di Kecamatan Pulokulon, yakni 24 orang. Paling sedikit 7 orang yang ada di Kecamatan Kedungjati.

Meski ada pendaftar perempuan sebanyak 42 orang, namun ternyata tidak tersebar di setiap kecamatan. Pada tiga kecamatan, tidak ada satupun pendaftar perempuan. Yakni, Kecamatan Grobogan, Ngaringan, dan Tanggungharjo.

Editor: Supriyadi

Batasan Umur Calon Anggota PPK dan PPS Dilonggarkan

ilustrasi (KPUD Cilacap)

MuriaNewsCom, Jepara – Batasan umur calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutas Suara (PPS) diperlonggar. Kini barangsiapa berusia minimal 17 tahun dan memenuhi syarat, sesuai UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum maka ia bisa mencalonkan diri sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. 

Rekrutmen diperuntukan calon penyelenggara ad hoc itu, akan dilakukan untuk 16 kecamatan dan 195 desa dan kelurahan. 

Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Subchan Zuhri berharap, dengan longgarnya persyaratan batas umur dapat memupus persoalan kekurangan pelamar.

“Aturan yang sebelumnya syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS  umurnya minimal 25 tahun. Sekarang 17 tahun. Dengan ini diharapkan, pada sebagian daerah menjadi solusi atas kekurangan pelamar untuk posisi tersebut,” kata dia, Sabtu (13/10/2017). 

Ia berkata, hanya pada peraturan batas umur yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sementara untuk aturan lain, relatif sama. 

Diantaranya, berpendidikan paling rendah SMA, tak pernah menjadi anggota partai politik atau dalam rentang lima tahun tak menjadi anggota parpol. Tidak pernah dipidana selama lima tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan KPU sebagai PPK dan PPS. 

Selain itu, calon anggota belum pernah menjabat sebagai PPK dan PPS selama dua periode.  Adapun masa pendaftaran untuk PPK berakhir pada Senin (16/10/2017) sedangkan, penerimaan calon anggota PPS pendaftarannya dibuka hingga 1 November 2017. 

Editor: Supriyadi

KPU Grobogan Buka Lowongan PPK dan PPS Pilgub. Ini Jadwalnya

KPU Grobogan melangsungkan rapat koordinasi pembentukan badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS) untuk pelaksanakaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, Selasa (10/10/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rekrutmen badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan desa (PPS) untuk pelaksanakaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 akan segera dilakukan KPU Grobogan.

Hal itu terungkap dalam rakor pembentukan PPK dan PPS yang dilangsungkan di aula KPU Grobogan, Selasa (10/10/2017).

Selain KPU, rakor juga mengundang beberapa instansi terkait lainnya. Antara lain dari Panwas, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan dan unsur kecamatan.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, pendaftaran calon anggota PPK dimulai 13-17 Oktober mendatang. Untuk penerimaan PPK dibutuhkan 95 orang.

”Personel PPK sebanyak 5 orang tiap kecamatan. Karena ada 19 kecamatan maka kebutuhannya ada 95 orang,” jelasnya.

Untuk pendaftaran calon anggota PPS waktunya lebih panjang. Yakni mulai 13 Oktober sampai 2 November. Untuk kebutuhan PPS di 280 desa/kelurahan diperlukan 840 orang. Tiap desa/kelurahan ada 3 orang PPS.

Afrosin menyatakan, untuk berkas pendaftaran PPK diserahkan ke kantor KPU Grobogan. Sedangkan pendaftaran PPS dikirimkan ke kantor kecamatan masing-masing.

Mengenai persyaratan yang diperlukan untuk calon anggota PPK dan PPS hampir sama. Antara lain, batasan usia minimal 17 tahun saat pendaftaran dan pendidikan minimal SLTA.

Kemudian, belum pernah 2 kali periodesasi sebagai badan penyelenggara pemilu pada tingkatan yang sama. Syarat lainnya adalah sehat jasmani dan rohani.

”Bagi masyarakat yang berminat mendaftar sebagai PPK atau PPS harap mempersiapkan berkas karena pendaftaran akan segera dibuka,” imbuhnya. 

Editor: Supriyadi

Panwas Blora Panggil Anggota PPK yang Diduga Aktif di Parpol

Ridwan salah satu anggota PPK saat dimintai keterangan oleh tiga komisioner Panwas Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/PRIYO)

Ridwan salah satu anggota PPK saat dimintai keterangan oleh tiga komisioner Panwas Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/PRIYO)

BLORA – Pantia Pengawas (Panwas ) pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora memanggil salah satu anggota pantia pemilihan kecamatan (PPK) yang di duga aktif di salah satu partai politik. Anngota yang dimaksud yakni Ridwan, anggota PPK Kunduran. Ridwan diduga masih aktif di PKB. Lanjutkan membaca