Dua Abdi Negara di Kudus Kena Semprit Panwas Akibat Foto Bersama Cabup

MuriaNewsCom, Kudus – Panwaskab Kudus menyatakan dua PNS di lingkungan Pemkab Kudus melanggar aturan, karena nekat berfoto dengan Calon Bupati Tamzil. PNS yang diketahui suami istri tersebut berfoto dengan menggunakan isyarat tangan yang terindikasi untuk ajakan.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Panwaskab Kudus Eni Setyaningsih. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2018. Saat itu, memang ada silaturahmi Cabup Tamzil kemudian dua orang tersebut sengaja berfoto dengan calon tersebut.

“Pada waktu itu kejadiannya sore hari, mereka tak menggunakan seragam. Akan tetapi, yang bersangkutan (ASN) berfoto sambil menggunakan isyarat tangan (menunjuk angka paslon) Tamzil,” tuturnya.

Oleh karenanya, pihaknya kemudian menelusuri hal tersebut dengan melakukan klarifikasi baik kepada yang bersangkutan dan kepada calon. Kasus tersebut pun dibahas pada Sentra Gakkumdu.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kudus Wahibul Minan membenarkan hal itu. Menurutnya, ulah kedua Aparatur Sipil Negara itu telah dianggap melanggar. Hal itu karena keduanya melanggar Surat Edaran Menpan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

“Di sana disebutkan bahwa ASN dilarang berfoto dengan Calon Kepala Daerah dengan mengikuti atau simbol tangan yang digunakan sebagai identitas calon,” tuturnya, Senin (19/3/2018).

Adapun, sanksi yang akan diberikan, menurut Minan diserahkan sepenuhnya kepada atasan ASN tersebut (Sekretaris Daerah). Panwas, dikatakannya hanya sampai pada tahap rekomendasi.

Editor: Supriyadi

Peserta Diklat PIM III Diharapkan Jadi Agen Perubahan

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 32 ASN (Aparatur Sipil Negara) mengikuti pembukaan Diklat PIM (Kepemimpinan) III Angkatan III di Lantai IV Gedung Setda Kabupaten Kudus, Jumat (16/3/2018). Sudjatmiko Penjabat Sekda yang hadir mewakili Bupati berharap peserta diklat menjadi lebih berdedikasi dan inovatif, sehingga mampu tampil sebagai agen perubahan.

Sudjatmiko menjelaskan, diklat tersebut merupakan bagian dari siklus pembinaan karir dan peningkatan daya saing profesionalitas sumber daya aparatur. Pelatihan diklat ini mengharapkan pesertanya untuk menyadari jabatan adalah manifestasi dari pemberian otoritas dan kepercayaan.

”Saya harap, peserta akan mampu meningkatkan kapasitasnya, sehingga bisa memberi solusi di masing-masing OPD,” ucapnya.

Diklat Kepemimpinan III yakni diklat yang ditujukan bagi ASN yang sudah atau akan mengisi jabatan administrator. Diklat yang dimulai pada 20 Maret ini adalah hasil kerjasama BPSDMD Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Nantinya, diklat yang dilaksanakan selama 99 hari ini, dilakukan dengan sistem in class dan out class. Tak hanya diskusi yang berlangsung di Balai diklat Sonya Warih desa Menawan, diklat juga mengharuskan praktik langsung di OPD masing-masing. Materi diklat mengenai penguasaan diri, agen diagnosa kebutuhan, inovasi, agenda tim efektif, dan agenda proyek perubahan.

Editor: Supriyadi

Dapat Rapor Merah dari KPK, Pemkab Jepara Perketat Pemberian Tambahan Penghasilan PNS

MuriaNewsCom,Jepara – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menilai sistem pemberian tambahan penghasilan (tamsil) oleh Pemkab Jepara, masih jelek. Hal itu karena sistemnya masih mengacu pada presensi datang dan pulang, tak memperhatikan kinerja dan produktifitas pegawai selama waktu kerja.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten berencana mengetatkan pemberian tamsil pada para pegawai. Sholih, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara mengatakan, pihaknya akan membenahi sistem tersebut dalam waktu dekat.

“Selama ini pemberian tamsil hanya mengacu pada absensi datang dan pulang. Ke depan tidak begitu, nanti juga akan dipertimbangkan rentang kerja pada jam dinas yang tercatat pada Laporan Kinerja Harian (LKH). Di dalamnya, kegiatan selama berdinas akan dicantumkan,” tuturnya, dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom.

Dengan metode tersebut, ia berharap pegawai dapat lebih optimal bekerja. Selain itu dirinya berharap agar Apartur Sipil Negara menjadi lebih produktif.

Untuk lebih menggenjot kinerja, ia juga berencana menerapkan sanksi pemotongan jumlah tamsil, jika ASN tak tepat waktu. Sistem seperti itu juga mengantisipasi pegawai yang hanya suka santai-santai dalam bekerja.

Menurutnya, penilaian LKH dilakukan langsung oleh atasan. Setiap bulan, akan dilakukan penilaian, yang akan menentukan besaran tamsil.

Dirinya mengakui, salah satu penyebab perombakan sistem pemberian tamsil karena rapor jelek yang diberikan KPK, terkait hal itu. Dikatakan Sholih, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai sistem yang dibangun pemkab Jepara belum baik.

“Bukan belum baik besarannya (tamsil), tapi sistemnya. Kalau besarannya sana (KPK) tidak masalah, mau kecil mau besar sesuai kemampuan. Tapi sistemnya itu yang belum (bagus). Sehingga dalam waktu dekat ini nanti akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang dapat menjadi pengurang tamsil para ASN. Diantaranya, keterlambatan masuk kerja, tidak mengikuti apel, pulang cepat atau sebelum waktunya, cuti, sampai tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Editor: Supriyadi

Panwas Jepara Panggil PNS RSUD Kartini 

MuriaNewsCom, Jepara – Panwaslu Kabupaten Jepara memanggil Pegawai RSUD Kartini, Rabu (21/2/2018). Hal itu terkait aksi mereka berfoto dengan calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sabtu (17/2/2018).‎

Dari lima yang dipanggil, hanya empat hadir. Mereka adalah Mujoko, Umrotun, Peristianingsih dan Tri Iriawanti. Sedangkan seorang lagi Muh. Ali tak hadir dengan alasan tugas luar. Pemanggilan mereka terkait aksi mereka berfoto dengan Cagub Jateng petahana.

Ketua Panwaskab Jepara Arifin mengatakan, pemanggilan itu untuk mengklarifikasi tindakan foto bersama tersebut. Menurutnya, setelah klarifikasi, mereka mengatakan tak tahu akan adanya larangan berfoto bersama cagub.

“Namun hal itu tak tepat, karena kami (panwaskab) ada di tempat dan sudah menyampaikan larangan. Akan tetapi tetap saja tetap dilakukan (berfoto bersama),” terang Arifin.

Menurutnya, hasil putusan tersebut nantinya akan diputuskan oleh tim Gakkumdu yang terdiri dari Kejaksaan, kepolisian dan Panwaskab. Dirinya menyebut, masih ada agenda klarifikasi terhadap Muh Ali, yang merupakan Plt Direktur RSUD Kartini Jepara.

“Besok (Kamis,22/2/2018) akan ada pemanggilan terhadap Muh Ali, dan kami akan mendatangkan ahli, dari akademisi,” ungkap dia.

Mereka diduga melanggar surat edaran Menpan RB, edaran Komisi ASN dan UU Pilkada no 10/2017 pasal 71 tentang tindakan yang menguntungkan salah seorang calon. “Setelah melakukan kroscek, yang bertatus sebagai PNS rumah sakit tersebut ada lima, sedangkan yang seorang lagi bukan (PNS),” kata dia.

Sementara itu, Mujoko, pegawai RSUD Kartini Jepara yang ikut berfoto mengaku tak tahu ada larangan berfoto dengan Cagub. Ia juga mengaku tidak tahu bila Ganjar Pranowo telah cuti dan memasuki masa kampanye.

“Saya tahunya ada kunjungan (Ganjar sebagai Gubernur Jateng), ada Sidak lah. Maka saya bersihkan (rumah sakit) dari depan sampai belakang. Saya tak tahu ada larangan berfoto dengan Cagub,” kilahnya‎.

Editor: Supriyadi

Sempat Ditugaskan Jadi Sekdes, 33 PNS di Grobogan Ditarik Lagi ke SKPD

MuriaNewsCom, GroboganSebanyak 33 PNS di lingkup Pemkab Grobogan kembali ditarik untuk ditugaskan di sejumlah SKPD. Sebelumnya, 33 PNS ini sempat dapat penugasan selama beberapa tahun sebagai sekretaris desa (Sekdes).

Kebijakan ini ditandai dengan acara penyerahan surat penugasan / penarikan PNS yang ditugaskan sebagai Sekdes di gedung Riptaloka, Selasa (2/1/2018). Penyerahan surat penugasan dilakukan Sekretaris Daerah Moh Sumarsono didampingi Kepala BPPKD Suhadi dan Kepala Inspektorat Puji Raharjo.

Sumarsono menyatakan, sebelumnya ada 35 PNS yang ditugaskan menjabat jadi sekdes. Namun, 2 PNS di antaranya sudah memasuki purna tugas pada tahun 2017 kemarin.

”Ditugaskannya PNS sebagai sekdes dilakukan karena kebutuhan. Yakni, banyaknya sekdes yang kosong dan belum bisa diisi sehingga agak menghambat kinerja pemerintahan desa,” jelasnya.

Penarikan PNS yang ditugaskan sebagai sekdes dilakukan seiring adanya aturan baru. Yakni undang-undang tentang desa. Nantinya, sekdes yang ditinggalkan para PNS akan segera diisi.

Setelah ditarik, sebanyak 21 PNS akan ditempatkan di kecamatan. Sedangkan 12 PNS lainnya ditempatkan di sejumlah SKPD yang saat ini masih butuh tambahan personel.

Sementara itu, Kabag Pemdes Daru Wisakti menyatakan, untuk pengisian sekdes yang kosong bisa diisi dari perangkat yang ada saat ini. Namun, perangkat itu sebelumnya akan diseleksi terlebih dahulu sehingga memenuhi persyaratan untuk diangkat jadi sekdes.

Editor: Supriyadi

Istri PNS Ini Wadul ke Ganjar Karena 2 Tahun Ditelantarkan Suami

Seorang istri PNS saat mengadu pada Gubernur Ganjar tentang suaminya yang ditelantarkan suami 2 tahun. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Brebes – Seorang ibu bernama Christina Rosilawati asal Brebes, mengadukan sikap suaminya kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Rabu (20/12/2017). Suaminya yang seorang PNS itu telah minggat meninggalkan rumah sejak dua tahun lalu.

Curhat ini disampaikan Christina kepada Ganjar saat sesi dialog dalam peringatan Hari Ibu tingkat Jateng, di pendapa Kabupaten Brebes.

Dalam pengakuannya, suaminya yang minggat itu berdinas di Pemkot Tegal. Tak hanya meninggalkan rumah dan menelantarkan keluarga, suaminya itu diakui juga meninggalkan bertumpuk utang.

Christina sudah berupaya melapor ke Pemkot Tegal baik ketika masih dipimpin Nursita maupun sekarang Nursholeh, namun tidak ada solusi yang melegakan. 

“Selama dua tahun ini tidak ada titik temu. Dia kan meninggalkan rumah dengan meninggalkan utang. Saya minta utang-utang dia diselesaikan. Untuk tunjangan saya kan masih menempel pada dia tapi dia tidak berikan. Dia katanya mau menceraikan saya tapi tidak kunjung ada surat,” curhatnya.

Ia juga bercerita, pernah mengadukan masalah ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan di Inspektorat. Saat itu menurut dia, BKD menyarankan agar dirinya tak menggugat cerai.

“Karena bapak yang salah saya nunggu saja digugat cerai. Sekian bulan saya tunggu tidak ada penyelesaian,” ujar anggota Kelompok Wanita Tani Tegal ini.

Baca : Ditelantarkan Suami, Istri di Pati Lapor ke Polisi

Usai mendengar penjelasan, Ganjar memanggil salah satu stafnya untuk menghubungi BKD Provinsi Jateng. Dari penelusuran, suami Christina bernama Maman Suherman, PNS di Dinas Sosial Pemkot Tegal.

“Saya senang ada ibu yang mengadu soal suaminya. Saya telepon Pak Nursholeh (Walikota Tegal) untuk menyelesaikan ini,” kata Ganjar kepada wartawan usai acara.

Menurutnya kasus PNS yang bermasalah memang banyak. Ganjar pernah memecat 25 PNS Pemprov Jateng dengan berbagai kasus pelanggaran disiplin berat.

Pelanggaran berat itu di antaranya terjerat kasus pidana, menikah lagi tanpa izin istri, serta membolos kerja atau mangkir lebih dari 45 hari.

Ganjar memang mengintruksikan penegakan regulasi sistem kepegawaian secara ketat. Meski begitu, penjatuhan sanksi tidak dilakukan secara sembarangan. Dari rekomendasi BKD, ia mengatakan masih harus dikroscek dengan memanggil langsung PNS yang bersangkutan.

“Saya tidak main-main, yang disodorkan BKD saya baca dan klarifikasi langsung,” tandasnya.

Editor : Ali Muntoha

PNS Dukung Calon Gubernur Jateng Bakal Langsung Dipecat

Sri Puryono, Sekda Jateng

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sri Puryono mengeluarkan ancaman kepada aparatur sipil Negara (ASN) yang mencoba bermain-main dalam Pilgub Jateng 2018. PNS yang terbukti tak netral atau memberikan dukungan kepada pasangan calon akan langsung dipecat.

Hal ini dilakukan untuk menegaskan posisi aparat negara yang harus netral dalam pelaksanaan pemilu. Menurut dia, ada berbagai macam jenis sanksi yang bisa diterapkan terhadap PNS yang netral, dan yang paling berat adalah pemecatan.

Ini dikatakan Sri Puryono usai membuka Rapat Koordinasi Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, di ruang Cendrawasih Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Jumat (8/12/2017).

“Pokoknya PNS tidak boleh terlibat politik praktis. Kami siap melakukan itu agar ada efek jera. Kalau nggak begitu nanti memang repot,” katanya.

Menurutnya, sanksi yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, pencopotan dari jabatan hingga pemecatan tidak hormat.

Ia juga menegaskan, secara personal netral dan lebih baik diam. Apalagi, ia sebagai Ketua Asosiasi Sekda se Indonesia yang harus bisa memberikam contoh.

“Pilkada serentak di Jateng 2018, dan Pilgub Jateng 2018 ini k

an digelar Juni 2018. Kami sudah penuhi kewajiban kita di KPU, Bawaslu sampai TPS. Untuk keamanan, sudah disiapkan untuk mencegah kerawanan. Jadi KPU sudah bekerja sama dengan TNI, Polri, MUI, tokoh agama dan masyarakat, FKUB. Mereka sudah beberapa kali ketemu rapat untuk menghalau juga berita-berita hoax,” ujarnya.

Bentuknya, menurut Sri Puryono tidak hanya imbauan melainkan sudah ada surat keputusan resmi dan ditetapkan sah sesuai undang-undang.

“Ya karena ini Kesbang, tugas membantu dan sudah ada desk pilkada. Wong namanya Kesbang kok. Kalau di Provinsi Jateng itu Ketua Desk Pilkada saya. Kalau di kabupaten/kota ya sekda di masing-masing,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

4 PNS di Kudus Kedapatan Terdaftar jadi Anggota Parpol

KPU Kudus saat melakukan pemeriksaan data keanggotaan partai politik. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menemukan anggota PNS yang ikut menjadi anggota partai politik calon peserta Pemilu 2019. Lembaga penyelenggara pemilu meminta klarifikasi kepada partai maupun PNS bersangkutan terkait temuan ini.

Ketua KPU Kudus M Khanafi mengatakan, pihaknya menemukan PNS yag masuk jadi anggota parpol. Hal itu ditemukan saat mereka melakukan verifikasi lapangan atas data yang dikumpulkan partai. “Keempat PNS yang terdaftar dalam anggota parpol sudah dikumpulkan dan diverifikasi,” kata Khanafi di Kudus, Selasa (14/11/2017).

Setelah pihaknya mengumpulkan nama PNS, terkuak hasilnya. Yaitu, mereka menyangkal kalau jadi anggota parpol. “Sudah dikumpulkan dan ternyata tak benar. Meski KTP mereka dikumpulkan parpol di Kudus, mereka mengatakan tak sebagai anggota,” terangnya lebih lanjut.

Menurut data KPU Kudus, data awal terdapat 10 PNS yang masuk dalam keanggotaan partai politik. Namun setelah diverifikasi lebih lanjut, ternyata enam di antaranya sudah pensiun. Sehingga, tak menjadi persoalan karena sudah pensiun. Keterlibatan PNS aktif sebagai anggota parpol sendiri melanggar undang-undang karena TNI-Polri dan PNS harus netral.

Sementara, Sekda Kudus Noor Yasin mengaku belum mendengar adanya PNS yang masuk dalam parpol. Dia hanya menggarisbawahi jika PNS aktif tak boleh masuk parpol di Kudus. “Nanti akan ditindaklanjuti mengenai kabar tersebut,” jawabnya singkat.

 

Editor : Akrom Hazami

18 Peserta Lelang Jabatan Eselon II Grobogan Lolos Seleksi Administrasi, Ini Nama-namanya

Sejumlah PNS dari berbagai SKPD melakukan kegiatan upacara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Grobogan – Nama pelamar lelang jabatan untuk posisi tiga kepala SKPD akhirnya diumumkan oleh panitia seleksi (Pansel), Selasa (31/10/2017). Dalam pengumuman tersebut totalnya ada 18 nama yang dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi administrasi.

Dari 18 nama tersebut, tujuh di antaranya memperebutkan posisi Kepala BPPKAD, lima orang berebut lowongan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan enam orang sisanya berebut di posisi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).

Untuk posisi Kepala BPPKAD, nama yang lolos adalah Agus Sumartono, Wahyu Susetijono, Cheno Malang Judo, Djasman, dan Ambang Prangudi Margo. Kelima nama tersebut, saat ini menjabat sebagai kabid di BPPKAD. Dua nama lainnya adalah Mundakar (Camat Tawangharjo) dan Budi Hartanto (Inspektur pembantu wilayah I).

Selanjutnya, nama yang lolos di posisi Kepala DLH ditempati Nugroho Agus Prastowo (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Aries Sudarwidodo (Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH), Djoko Mulyono (Camat Tanggungharjo), Achad Basuki Mulyono (Camat Gubug), dan Latifa Kun Akhadiana (Kabid Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian).

Kemudian, 6 nama yang lolos untuk jabatan Kepala Disdik, masing-masing Ngadino (Sekretaris Disdik), Aries Ponco Wibowo (Camat Geyer), Teguh Harjokusumo (Camat Ngaringan), Ahmad Haryono (Camat Penawangan), Amin Hidayat (Kabid Pembinaan SD), dan Nurhuda (Kabid Pembinaan SMP).

Sekretaris Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, setelah seleksi administrasi, nama yang lolos selanjutnya akan mengikuti tes asesmen atau uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi akan dilangsungkan di UNS Inn Surakarta tanggal 2-4 November.

”Dalam seleksi terbuka ini, kita memang menggandeng kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta,” kata Sumarsono yang juga menjabat sebagai Ketua Pansel tersebut.

Lelang jabatan dilakukan karena pada saat ini, posisi kadinas definitif pada dua instansi, yakni BPPKAD dan DLH tersebut masih kosong dan hanya dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Sedangkan jabatan Kadisdik masih ada pejabat definitifnya, yakni Pudjo Albachrun tetapi sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.

”Pak Pudjo per 1 Desember nanti sudah purna tugas. Untuk itu, calon penggantinya kita lakukan sekalian dengan pengisian kepala BPPKAD dan DLH,” imbuhnya. 

Editor: Supriyadi

Belum Ada Pengisian Baru, Jumlah Guru SD Berstatus PNS di Grobogan Terancam Habis

Ratusan guru dari beberapa satuan pendidikan di Grobogan mengikuti sosialisasi mengenai pendidikan keluarga dari Kemendikbud. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Belum adanya pengisian formasi guru dalam penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir dinilai akan membawa dampak cukup besar. Salah satunya, makin minimnya jumlah guru berstatus PNS, terutama di sekolah dasar. Bahkan, jika dalam beberapa tahun kedepan tidak ada pengisian lagi, jumlah guru SD yang statusnya PNS akan habis.

Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun ketika dimintai tanggapannya membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, jumlah guru SD keseluruhan saat ini ada 6.867 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.684 statusnya PNS dan sisanya 3.183 orang merupakan guru wiyata bakti. Guru sebanyak itu tersebar di 792 SD.

Menurut Pudjo, secara aturan jumlah guru akan berkurang karena masa kerjanya selesai atau pensiun. Pada tahun ini ada 160 guru PNS yang pensiun. Jumlah guru PNS yang pensiun tiap tahun angkanya lebih dari 100 orang.

Dari monitoring yang sudah dilakukan, tiap SD, khususnya di daerah pinggiran, rata-rata hanya memiliki dua atau tiga guru berstatus PNS. Bahkan ada SD, yang PNSnya hanya kepala sekolah dan penjaga sekolah saja.

Terkait kondisi itu, maka pengisian formasi CPNS pada guru SD harus segera digelar. Diharapkan, pengisian formasi lebih mengutamakan mereka yang masih berstatus wiyata bakti.

“Kalau moratorium penerimaan CPNS guru SD masih diberlakukan maka dalam beberapa tahun mendatang kita akan kehabisan guru yang statusnya PNS. Kondisi ini, sudah kita sampaikan pada pihka kementerian,” katanya.

Editor: Supriyadi

Sejumlah Pejabat UPTD di Pemprov Jateng Terancam Dinonjobkan

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) tengah mengikuti upacara. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal melakukan penataan ulang terhadap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan cabang dinas di lingkungan Pemprov Jateng. Dampak dari penataan ulang ini nantinya aka nada UPTD yang dihapus atau digabung dengan unit lain.

Dampak lainnya, jika ada UPTD atau cabang dinas yang dihapus, maka pejabat eselon III dan IV yang memimpin lembaga itu bisa dinonjobkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, penataan ulang ini dilakukan menyusul terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Ini dikatakan Sri Puryono saat membuka Pembahasan Kajian Penataan UPTD dan Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Tim Kemendagri di Hotel Sala View Surakarta, Kamis (12/10) malam.

Menurut dia, dengan adanya penataan ulang tersebut dimungkinkan akan terjadi penghapusan, penggabungan atau bahkan perubahan nomenklatur UPTD di Pemprov Jawa Tengah. 

“Saya minta ini betul-betul dicerna karena dampak dari itu. Kalau tambah sih tidak ada soal, tapi kalau kurang, nanti juga akan ada (pejabat) eselon III dan eselon IV yang berkurang. Walaupun peraturan sebelumnya akibat adanya penataan organisasi boleh dinonjobkan, tapi alangkah baiknya jika itu tidak dilakukan,” katanya.

Oleh karenanya, dalam pembahasan bersama tim Kemendagri, para pimpinan perangkat daerah diminta memaparkan data dan fakta-fakta secara riil, tentang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap UPTD di bawahnya.

Sehingga Kemendagri dapat memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kelembagaan UPTD yang sudah ada ataupun yang baru dibentuk.

Di jajaran Pemprov Jateng saat ini memiliki 48 perangkat daerah. Yakni, sekretariat daerah (setda) dengan delapan biro, Sekretariat DPRD, Inspektorat, delapan badan termasuk BPBD dan Badan Kesbangpol, 23 dinas, dan tujuh RSUD. Dari 48 perangkat daerah tersebut dibentuk sebanyak 196 UPTD terdiri dari 42 UPTD badan dan 154 UPTD dinas, serta 598 satuan pendidikan (SMA/SMK/SLB).

Editor : Ali Muntoha

Bupati Sentil Penyuluh Pertanian di Pati Agar Lebih Pintar dari Petani

Bupati Pati Haryanto menyerahkan SK CPNS untuk 25 penyuluh pertanian lapangan di Pendapa Pati, Senin (18/9/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Bupati Pati Haryanto menyentil 25 tenaga harian lepas penyuluh pertanian yang menerima SK CPNS di Pendapa Pati, Senin (18/9/2017).

Haryanto menyebut, seorang pendamping petani harusnya lebih pintar dari petani. Sebab, penyuluh petani bertugas mendampingi dan memberikan arahan kepada petani.

“Harus bisa mendampingi, jangan malah petaninya lebih pintar. Bagaimanapun juga, penyuluh pertanian yang menjadi jujugan saat petani kebingungan,” kata Haryanto.

Kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di Pati saat ini masih kurang. Karena itu, dia meminta kepada para CPNS yang menerima SK untuk tidak mengajukan pengajuan pindah.

Dia menegaskan tidak akan meneken bila ada penyuluh pertanian yang mencoba mengajukan surat pindah. Selain kekurangan tenaga penyuluh, petani di Pati butuh pendampingan karena Pati selama ini sebagai penopang pangan nasional.

“Saya tidak akan menyetujui bila ada penyuluh pertanian yang mengajukan pindah. Ini demi kepentingan dunia pertanian di Kabupaten Pati yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

GTT di Kudus Jangan Berharap jadi PNS

Seorang guru mengajar siswa di salah satu sekolah di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pegawai honorer di lingkungan pendidikan atau Guru Tidak Tetap (GTT), diminta agar tak berharap lebih atas statusnya. Karena, jika tidak maka dalam mengajar tidak akan Ikhlas.

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi mengatakan, para GTT diminta tak usah bermimpi jadi pegawai negeri dengan lamanya mengabdi menjadi GTT. Karena semuanya ada aturannya tentang pengangkatan pegawai negeri.

“Dari awalnya mengangkat GTT itu saja harus ada kesepakatan, kalau guru yang diangkat digaji sesuai dengan kemampuan sekolah. Apalagi para GTT yang di tingkat dasar seperti SD dan juga SMP. Bahkan kalau perlu ada tanda tangan seperti perjanjian,” kata Kasmudi di Kudus, Selasa (28/3/2017).

Pria yang juga Ketua PGRI Kudus mengatakan, dibutuhkan guru yang statusnya GTT tak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Dia juga meminta kepada pihak kepala sekolah untuk tak seenaknya mengangkat pegawai. Kecuali, jika memang sekolah mendesak membutuhkan tambahan guru.

“GTT itu kan mengabdi. Jadi jika masih bersedia seharusnya tanpa adanya gaji, juga harus diterima. Namun kami tahu sekolah memberikan intensif semampunya,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Sebelum Presensi Online Diterapkan, Banyak PNS di Pati yang Datangnya Tidak Disiplin

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pati saat mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan aturan presensi online yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 5 Tahun 2017 setidaknya berhasil “memaksa” para pegawai negeri sipil (PNS) di Pati untuk disiplin mengabdi kepada negara. Mereka harus masuk kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Aturan tersebut diakui terbukti membuat para PNS di Pati lebih teratur, patuh dan tertata. Sebelumnya, tingkat kepatuhan PNS terhadap aturan disebut masih sangat rendah.

“Sejak perbup itu diundangkan dan menjadi produk hukum masyarakat Pati, tingkat kepatuhan PNS relatif baik. Upaya PNS untuk hadir juga lebih tertata. Padahal, tingkat kepatuhan mereka sebelumnya tercatat masih rendah,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis, Jumat (10/3/2017).

Sebelum aturan itu diundangkan, kata Kharis, banyak PNS yang datang tidak jelas. Dengan adanya presensi online, kontrol terhadap kedisiplinan PNS diakui lebih mudah karena bila ada PNS yang membandel bisa diketahui.

“Sebelum perbup diundangkan, datangnya PNS tidak jelas. Setelah Perbup mulai berlaku efektif, mau tidak mau para PNS harus mematuhinya. Meski awalnya banyak yang mengeluh, tapi langkah ini diambil demi meningkatkan disiplin PNS,” imbuhnya.

Baca juga : Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini
Salah satu dampak dari presensi online, di antaranya banyak PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini. Namun, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pensiun dini bisa diterima bila usia pemohon sudah mencapai 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Karena itu, BKPP Pati tidak akan menerima permohonan para PNS yang ingin mengajukan pensiun diri bila tidak sesuai dengan UU. “Kami tidak asal menerima permohonan itu. Sebab, kami bertindak sesuai dengan UU. PNS mestinya bisa bekerja sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak yang ingin jadi PNS, tapi tidak diterima,” tandas Kharis.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingungan Pemerintah Daerah ternyata tidak semua disambut baik oleh PNS di Pati. Adanya ketentuan presensi online dalam perbup tersebut, membuat sejumlah PNS justru ingin pensiun dini.

Padahal, perbup tersebut dibuat agar PNS di Kabupaten Pati menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Dalam ketentuannya, ada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang diberikan kepada PNS bila disiplin atau tidak disiplin.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis menuturkan, presensi online disinyalir menjadi salah satu alasan bagi sejumlah PNS ingin mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Sejak ada presensi online, banyak PNS yang kalang kabut. Mereka harus disiplin masuk kerja, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Beberapa dari mereka mengeluh, lebih baik tidak ada tambahan penghasilan pegawai (TPP) ketimbang ada presensi online,” ungkap Kharis, Jumat (10/3/2017).

Saat ini, Kharis mengaku sudah ada puluhan PNS yang rencananya mengajukan pensiun dini. Namun, pengajuan pensiun tidak semudah yang dibayangkan, tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, banyaknya PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini disebabkan tidak ingin teratur dan disiplin dalam bekerja. Terutama, PNS yang bertugas di lapangan, seperti pegawai pasar, penyuluh, dan PNS yang berada jauh dari lokasi yang digunakan untuk presensi.

Editor : Kholistiono

Banyak Genangan Air, Proyek Revitalisasi Alun-alun jadi Sorotan 

PNS tampak melakukan upacara di atas lapangan yang tergenang air di Alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sorotan terhadap pekerjaan proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi yang menelan dana Rp 10,3 miliar kembali muncul. Kali ini terkait banyaknya genangan air yang terlihat di kawasan alun-alun. Terutama, di areal lapangan rumput.

Adanya genangan sisa air hujan itu bahkan sempat bikin repot sebagian peserta upacara HUT ke-291 Kabupaten Grobogan, Sabtu (4/3/2017). Yakni, peserta yang dapat tempat di sisi timur. Adanya genangan air itu menyebabkan peserta upacara harus berhati-hati karena khawatir sepatunya kemasukan air.

“Penataan lapangan alun-alun tampaknya tidak dilengkapi resapan yang bagus. Makanya, sisa air hujan tidak bisa hilang semua dan menimbulkan genangan. Adanya genangan cukup mengganggu kalau lapangan dipakai kegiatan,” kata Maryono, salah seorang warga yang menyaksikan upacara hari jadi tersebut.

Selain di lapangan, genangan air juga masih terlihat di pinggiran jalan. Tepatnya, di seberang kantor Kejaksaan Negeri dan Setda Grobogan. Genangan air yang sudah terlihat mulai malam hari itu disebabkan lantaran sisa air hujan tidak bisa lancar masuk saluran drainase.

Editor : Akrom Hazami

PNS di Grobogan Akhirnya Ikut Libur Bersama

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Aktivitas pemerintahan di Pemkab Grobogan akhirnya diliburkan pada Rabu (15/2/2017) besok. Hal ini seiring adanya pemberitahuan terbaru yang ditandatangani Sekda Grobogan Sugiyanto dan dikirimkan ke semua SKPD hari ini, Selasa (14/2/2017).

“Ya, ada surat edaran terbaru yang menyatakan jika besok merupakan hari libur,” kata Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muctarom.

Sebelumnya, aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Artinya, tidak diliburkan seiring adanya pelaksanaan pilkada serempak di berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum ada surat edaran terbaru, pemberitahuan terakhir yang diterima dari Pemprov Jateng menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan pilkada serempak hanya ada tujuh kabupaten yang menggelar pesta demokrasi tersebut. Yakni, Kabupaten Brebes, Pati, Jepara, Cilacap, Batang, Banjarnegara, dan Kota Salatiga.

“Sebelumnya, memang dikabarkan kalau yang libur pada hari Rabu adalah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Untuk daerah lain yang tidak Pilkada tetap masuk. Namun, dalam pemberitahuan terbaru ternyata semua daerah libur nasional,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

PNS Selingkuh Marak, Bupati Grobogan Geleng-geleng

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menaruh perhatian cukup serius terhadap kasus perselingkuhan. Khususnya, perselingkuhan yang dilakukan sesama PNS. Hal itu disampaikan Sri saat melangsungkan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten, Selasa (7/2/2017).

Menurutnya, selama ini, sudah banyak surat aduan yang diterima terkait masalah perselingkuhan tersebut. Bahkan, ada istri PNS yang meminta agar suaminya dipindah tempat tugasnya. Sebab, perselingkuhan itu diduga dilakukan dengan rekan sekantornya sendiri. “Sudah banyak masukan soal perselingkuhan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan masalah perselingkuhan sebaiknya jangan diteruskan,” tegasnya.

Terkait dengan masalah itu, Sri meminta agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan supaya memberikan sanksi tegas jika ada PNS yang terbukti berbuat selingkuh. “Kalau ada yang mengajukan perceraian karena masalah selingkuh harus diteliti dulu dengan cermat. Soalnya, kasihan keluarganya jika rumah tangga sampai berantakan,” tegasnya.

Menurut Sri, jika tidak ada sanksi tegas maka persoalan bisa merembet kemana-mana. Sebagai pimpinan kerja harus berani ambil risiko dengan menjatuhkan sanksi buat PNS yang suka selingkuh.

Sementara itu, dalam acara tersebut, ada 104 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati. Terdiri dari 25 kepala sekolah SMP, 12 pejabat eselon II, serta 67 pejabat eselon III dan IV.

Editor : Akrom Hazami

Lucunya Aksi 3 PNS yang Dirazia saat Keluyuran pada Jam Kerja di Grobogan

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Aparat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Satpol PP Grobogan menggelar operasi penegakan disiplin di sejumlah kantor dan pusat keramaian di Kota Purwodadi, Kamis (19/1/2017). Dalam kegiatan ini, ada tiga Aparat Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dari sejumlah instansi yang berhasil terjaring razia di sejumlah titik.

Banyaknya petugas yang terlibat dalam razia membuat para PNS itu tidak bisa berkutik. Termasuk mereka yang hendak kabur ketika sudah berada lokasi parkiran kendaraan. Soalnya, beberapa petugas juga sudah menghadang di pintu keluar kendaraan.

Razia yang dilakukan petugas gabungan itu dilakukan dalam dua tahap. Razia tahap pertama dilakukan di Kantor Balai Pelaksana Teknis (BPT) Bina Marga Provinsi wilayah Purwodadi mulai pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan ke kantor Samsat Grobogan. Di instansi tersebut, petugas tidak mendapati adanya pegawai yang bolos.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan di Pasar Induk Purwodadi, dan Swalayan Luwes di Jalan R Suprapto Purwodadi. Di tempat keramaian ini, petugas berhasil menjaring tiga ASN yang masih ada di dalam maupun yang sudah selesai belanja.

Dari tiga ASN ini, satu orang merupakan pegawai puskesmas, satu guru SD dan satu guru SMP. Kemudian, ada satu perangkat desa dan seorang guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah yang juga terjaring razia.

Saat diperiksa petugas, para pegawai tidak bisa menunjukkan surat tugas dari pimpinannya. Selanjutnya, pegawai yang kedapatan keluyuran pada jam kerja itu langsung didata identitasnya.

Kabid Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Jateng Sukar menyatakan, tiga ASN yang terjaring razia dikenai sanksi tertulis dan dua pegawai swasta dikenai sanksi teguran. Untuk pembinaan selanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Grobogan.

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan dan menertibkan ASN agar tidak keluar kantor kecuali ada urusan kedinasan. ASN yang berada di luar kantor pada jam kerja harus disertai penugasan dengan surat yang jelas. Begitu juga dengan pegawai swasta di institusi pendidikan dan pemerintahan desa, mereka juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan siswa,” jelasnya pada wartawan.

Selain razia, pihaknya juga menggelar sosialisasi terkait kewenangan Satpol PP Jateng dalam menegakkan peraturan daerah pada instansi level provinsi yang ada di Grobogan. Selain di instansi pemerintahan, juga dilakukan sosialisasi di SMAN 1 Purwodadi. Seperti diketahui, mulai tahun 2017 ini, SMA dan SMK beralih jadi kewenangan provinsi.

“Kegiatan di SMAN 1 Purwodadi hanya sosialisasi dan mengecek presensi saja,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Hari Pertama Kerja, PNS di Grobogan Malah Sibuk Pindahan Kantor

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama masuk kerja tahun 2017 di lingkup Pemkab Grobogan belum terlihat maksimal. Sebab di sejumlah instansi, para pegawai masih sibuk membereskan berkas lama dan bersiap untuk pindah ke kantor yang baru.

Kesibukan ini disebabkan adanya penataan SOTK yang dirangkai dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada akhir tahun 2016 lalu. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, ada beberapa instansi yang namanya masih tetap. Ada pula yang pecah jadi dua, digabung dengan instansi lainnya dan ada yang hilang serta ditarik ikut provinsi.

Instansi yang hilang misalnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditarik ke provinsi. Kemudian, Dinas Pengairan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Selanjutnya, ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pecah jadi dua. Yakni, Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom.

Demikian pula dengan Dinsosnakertrans juga pecah jadi dua. Masing-masing, Dinas Sosial Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di samping Itu, Badan Lingkungan Hidup juga punya tambahan bidang baru. Yakni kebersihan yang sebelumnya masuk dalam Dinas Cipta Karya.

Adanya perubahan organisasi perangkat daerah menjadikan beberapa instansi akhirnya pindah kantor baru. Misalnya, BLH direncanakan akan menempati bekas kantor Dinas Cipta Karya.

Selanjutnya, Dinas Cipta Karya yang ganti nama jadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman akan geser menempati bekas kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan kantor BLH yang lama rencananya akan dipakai instansi baru, Dinas Infokom.

“Ya, sejak pagi tadi, semua lagi beres-beres berkas untuk dibawa ke lokasi kantor baru. Rencananya kita akan menempati kantor yang dulu dipakai Dinas Kehutanan Dan Perkebunan,” kata  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan M Chanif, Selasa (3/12/2016).

Menurutnya, proses pindahan kantor itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, meski sudah ditarik provinsi namun berkas dan inventaris di kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan belum dikosongkan.

“Proses pindahan ini barangkali butuh waktu beberapa hari. Sementara barangnya kita kemasi dan taruh di sana dulu. Nanti, setelah kosong ruangannya baru kita tata,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan di instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyrakat sudah bekerja normal seperti biasa. Seperti pelayanan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di bagian tenaga kerja.

Lokasinya masih di tempat lama di Jalan Sutomo Purwodadi yang sebelumnya jadi satu di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, dinas ini pecah jadi dua.

Nantinya, Dinas Sosial akan pindah kantor ke gedung yang dulunya dipakai Bidang Transmigrasi di jalan DI Panjaitan. Sedangkan tempat lama dipakai kantor instansi pecahannya, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Pelayanan kartu kuning sudah buka sejak pagi tadi. Saya tadi ngantre sebentar dan sekarang sudah jadi kartunya,” kata Rinaldi, salah seorang pencari kartu kuning.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran/kematian juga sudah normal pada hari pertama kerja. Bahkan, jumlah warga yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan di hari perdana ini cukup banyak.

“Kebetulan, dinas kami tidak ada perubahan dalam penataan organisasi perangkat daerah baru. Jadi, begitu masuk kerja, pelayanan langsung berjalan seperti biasa. Hari pertama ini, warga yang mengurus pelayanan banyak sekali karena beberapa hari kemarin libur,” jelas Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo.

Editor : Akrom Hazami

10 PNS di Kudus Mencurigakan saat Dites Urine

Sejumlah botol urine milik PNS Pemkab Kudus saat dicek usai tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom)

Sejumlah botol urine milik PNS Pemkab Kudus saat dicek usai tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Selasa (27/12/2016), ratusan PNS di Kudus kembali dites urin di kantor pemkab. Tes tersebut merupakan lanjutan dari tes urine yang dilaksanakan sebelumnya.

Sekretaris BKD Kudus Yuliono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai PNS di lingkup Pemkab Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Ini lanjutan dari tes urine pada, Rabu (7/12/2016) lalu. Jika sebelum tes urine sejumlah 990-an PNS. Kali ini sejumlah 889 PNS di lingkup Pemkab Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom. 

Menurutnya, peserta tes meliputi banyak kalangan. Bahkan para kepala dinas juga ikut tes urine yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng. Pelaksanaan dituntaskan Selasa.

Ditambahkan, ke depan juga akan dilakukan tes urine lagi. Mengingat masih ada PNS di Kudus yang belum menjalani tes urine. “ini merupakan bentuk deteksi kepada pegawai agar tidak menggunakan narkoba,” jelasnya. 

Sementara, Susanto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Jateng, mengatakan kalau dari hasil tes ditemukan ada 10 yang mencurigakan. Hal itu terlihat dari hasil tes yang dilakukan.

“Kami sudah panggil yang bersangkutan, dan ternyata itu bukanlah narkoba. Melainkan obat yang memiliki kandungan semacam itu. Jadi sepekan terakhir ada PNS yang sakit, sehingga dikasih obat demikian. Itu bukan narkoba,” ungkapnya.

Dia menyimpulkan, sampai saat ini Kudus merupakan daerah yang diwaspadai. Mengingat lokasinya di pantura yang strategis, dan beberapa kasus muncul, maka BNN akan rajin memantau.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan PNS Kudus Dites Urine

PNS melakukan proses tes urine di kantor Setda Pemkab Kudus, Rabu (7/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

PNS melakukan proses tes urine di kantor Setda Pemkab Kudus, Rabu (7/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rabu pagi (7/12/2016), ratusan PNS memadati kawasan gedung Setda Pemkab Kudus. Ratusan PNS dihadirkan guna melakukan tes urine, yang diadakan oleh BNN Provinsi Jateng.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yuliono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai PNS di lingkup Pemkab Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Hari ini yang dites urine sejumlah 991 PNS. PNS tersebut, berasal dari eselon empat dan staf di lingkup Pemkab Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom saat mengawasi proses tes urine.

Menurutnya, 991 PNS yang melakukan tes urine dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan pada pagi tadi, sekitar jam 07.30 WIB. Tahap pertama itu, diikuti oleh 389 PNS dan staf SKPD di Kudus. Jumlah tersebut, kata dia meliputi dari pegawai sekda 161 orang, Bappeda 33 orang, BKD 48 orang, Disdukcapil 31 orang, DPPKD 75 orang, BPMPPT 23 orang, Kesbangpol 17 orang.

Sedangkan pada tahap II, dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Tahap II diikuti oleh 298 PNS dan staf meliputi Disdagsar 163 orang, Dispertan 77 orang, serta pegawai di lingkup Disbudpar sejumlah 58 pegawai.

Tahap III dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, dengan jumlah pegawai 304. Jumlah tersebut meliputi Disdikpora 113 pegawai, Kepala SMP dan Kepala TU SMP 46, Ka TU UPT dan Pengawas TK/SD/SMP pada UPT pendidikan kecamatan sejumlah 75 serta anggota satpol PP sejumlah 70 petugas.

“Ini merupakan tes kali kedua setelah sebelumnya untuk ekselon II dan III dites urine. Dan kegiatan ini menggunakan anggaran dari APBD perubahan sekitar Rp 200 jutaan,” ujar dia.

Ditambahkan, pada 2017 juga akan dilakukan tes urine kembali. Mengingat jumlah PNS di Kudus berjumlah 70 ribu lebih, setelah beberapa diambil alih pusat dan provinsi. “Ini merupakan bentuk deteksi kepada pegawai agar tidak menggunakan narkoba,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PNS Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus Tarik Tambang

Para pegawai melakukan aksi tarik tambang di depan kantornya di Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pegawai melakukan aksi tarik tambang di depan kantornya di Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM  Kudus merayakan dan memperingati Hari PU ke 71. Mereka merayakannya dengan melakukan kegiatan bermain di air yang keruh di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Jumat (2/12/2016)

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya melakukan perlombaan tarik tambang di di sungai Kedung Gupit, yang berada di timur kantornya di Rendeng. “Kita tanamkan mencintai selokan. Karenanya lokasi ini kami pilih sebagai tempat ajang tarik tambang di dinas Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom

Anggota yang ikut kegiatan sekitar 180 orang. Mereka terbagi beberapa kelompok, yang terdiri dari delapan anggota. Mereka juga membagi kelompok tarik tambang antara perempuan dan pria. Peserta tarik tambang tetap bersemangat di sungai kendati sangat kotor. Sejumlah pengguna jalan tertarik dengan kegiatan. Mereka pun menyaksikan aksi tarik tambang SKPD itu.

Pantauan di lokasi, peserta terlihat menikmati aksi. Beberapa dari mereka tak henti-hentinya berteriak riang, dan saling seret sambil tertawa. “Kami juga mengadakan kegiatan agar lebih akrab satu dengan lainnya. Sehingga tahun depan bisa lebih kompak. Kinerja mereka juga bisa lebih bermanfaat,” tandasnya.

 Editor : Akrom Hazami

Sekda Kudus: Jangan Percaya Jika Ada yang Janjikan jadi PNS

pns 2

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ada 10 warga yang mendatangi sejumlah kantor dinas atau instansi dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS) abal-abal, membuktikan bahwa masih banyak orang yang percaya janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS.

Selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus yang kedatangan empat orang “PNS” abal-abal tadi, ada beberapa dinas lain yang juga kedatangan mereka ini. Hingga jumlahnya mencapai 10 orang Dinas lain adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sebanyak dua orang, RSUD dr Loekmonohadi Kudus 2 orang, Bappeda 1 orang, dan Dishubkominfo 1 orang. Semuanya mengaku sudah mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS.

Mereka ini datang ke dinas tersebut, karena mendapat surat panggilan penempatan mereka di masing-masing dinas. Rata-rata adalah lulusan SMA. Contohnya di Disdukcapil, ada keempat orang tersebut adalah lulusan SMA. Dalam surat penempatan itu, mereka akan ditempatkan sebagai staf di dinas terkait. Dari informasi yang didapat, rata-rata setiap orang “PNS” membayar Rp 50 juta untuk bisa diangkat. Sedangkan dalam SK yang dibawa, mereka disebutkan akan mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp 1,7 juta setiap bulannya.

Terkait dengan adanya warga yang diduga sudah tertipu menjadi PNS ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin menegaskan untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan bisa mengangkat menjadi PNS. “Saya harap warga tidak usah percaya kalau ada yang menjanjikan begitu. Karena semua prosedur pengangkatan PNS itu sudah ada. Mekanismenya jelas,” tegasnya.

Noor Yasin mengatakan, sejauh ini moratorium pengangkatan CPNS di Kudus belum dicabut. Sehingga tidak ada rekrutmen CPNS yang baru, hingga kebijakan iti dicabut. “Warga harus paham soal ini, sehingga tidak gampang percaya jika ada yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Djoko Triyono mengatakan jika pihaknya sudah mendengar soal kedatangan warga, yang mengaku PNS tadi. “Sudah dengar soal itu. Sudah koordinasi juga. Dan kita memang tidak ada rekrutmen PNS sejauh ini,” katanya.

Menurut Djoko, pihaknya belum bisa melakukan penanganan lebih lanjut terkait hal itu. “Kalau saran kami, silakan lapor ke pihak berwenang, kalau memang ada yang dirugikan atas hal ini. Dan sekali lagi, kita belum ada rekrutmen PNS,” imbuhnya.

Editor: Merie

“PNS” Provinsi Ini Siap Kerja, Tapi Ditolak Pemkab Kudus

PNS_Demo-1024x611

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Kudus, tiba-tiba didatangi orang yang mengaku pegawai negeri sipil (PNS). Orang itu mengatakan siap bekerja di tempat mereka. Namun, kedatangan mereka ditolak dinas terkait. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Ada empat orang yang mengaku sebagai PNS, yang datang menyerahkan surat keputusan (SK) CPNS dan SK penempatan mereka di dinas tersebut. “Kejadiannya itu Senin (29/8/2016) kemarin. Mereka datang ke kantor kami. Dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka datang dan mengaku sebagai PNS yang ditempatkan di dinas kami,” kata Sekretaris Disdukcapil Kudus Jumadi, Selasa (30/8/2016).

Keempat orang itu menyerahkan SK tersebut. Di surat itu, tertulis logo Provinsi Jawa Tengah, namun dengan tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kudus Djoko Triyono. “Keempat orang itu, tiga warga Kabupaten Pati dan satu orang warga Kudus,” kata Jumadi.

Namun, yang mencurigakan adalah selain kop dan tanda tangan yang berbeda, alamat BKD Kudus juga berbeda. Di SK tertulis jika alamatnya ada di Jalan Sunan Muria Nomor 3. “Makanya kemudian saya melakukan pengecekan terhadap keaslian SK tersebut. Karena kita melihat kejanggalan tersebut. Dan memang ternyata tidak ada penempatan PNS di tempat kami,” terangnya.

Bahkan dalam SK tersebut, juga sudah dijelaskan di bagian mana mereka ditempatkan. Yakni ditempatkan staf di Disdukcapil Kudus. Termasuk ada rincian gaji mereka selama sebulannya. Sehingga para “PNS” itu mantap untuk mendatangi kantor atau dinas yang tertera di SK.

Koordinasi lantas dilakukan dengan pihak BKD Kudus. Usai pengecekan, memang terbukti bahwa Pemkab Kudus tidak pernah melakukan pengangkatan PNS baru di lingkungan kerja mereka.
Para “PNS” yang datang itu, mengatakan jika mereka adalah pegawai yang direkrut Pemerintah Jawa Tengah, yang ditempatkan di Kabupaten Kudus. Itu juga sesuai dengan SK yang mereka terima. “Namun karena memang tidak ada perintah atau apapun yang berkaitan dengan penempatan PNS di tempat kami, maka kami juga tidak bisa menerima mereka,” kata Jumadi.

Kuat dugaan bahwa mereka adalah korban penipuan pengangkatan PNS. Ini dikarenakan selama ini tidak ada pengangkatan PNS di lingkungan Pemkab Kudus. “Kami tidak paham soal itu. Yang jelas memang tidak ada perintah dari pihak manapun, terkait dengan penerimaan PNS ini. Yang jelas kita akan koordinasi dengan pihak terkait soal ini. Terutama BKD,” imbuh Jumadi.

Editor: Merie