Sebelum Presensi Online Diterapkan, Banyak PNS di Pati yang Datangnya Tidak Disiplin

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pati saat mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan aturan presensi online yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 5 Tahun 2017 setidaknya berhasil “memaksa” para pegawai negeri sipil (PNS) di Pati untuk disiplin mengabdi kepada negara. Mereka harus masuk kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Aturan tersebut diakui terbukti membuat para PNS di Pati lebih teratur, patuh dan tertata. Sebelumnya, tingkat kepatuhan PNS terhadap aturan disebut masih sangat rendah.

“Sejak perbup itu diundangkan dan menjadi produk hukum masyarakat Pati, tingkat kepatuhan PNS relatif baik. Upaya PNS untuk hadir juga lebih tertata. Padahal, tingkat kepatuhan mereka sebelumnya tercatat masih rendah,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis, Jumat (10/3/2017).

Sebelum aturan itu diundangkan, kata Kharis, banyak PNS yang datang tidak jelas. Dengan adanya presensi online, kontrol terhadap kedisiplinan PNS diakui lebih mudah karena bila ada PNS yang membandel bisa diketahui.

“Sebelum perbup diundangkan, datangnya PNS tidak jelas. Setelah Perbup mulai berlaku efektif, mau tidak mau para PNS harus mematuhinya. Meski awalnya banyak yang mengeluh, tapi langkah ini diambil demi meningkatkan disiplin PNS,” imbuhnya.

Baca juga : Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini
Salah satu dampak dari presensi online, di antaranya banyak PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini. Namun, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pensiun dini bisa diterima bila usia pemohon sudah mencapai 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Karena itu, BKPP Pati tidak akan menerima permohonan para PNS yang ingin mengajukan pensiun diri bila tidak sesuai dengan UU. “Kami tidak asal menerima permohonan itu. Sebab, kami bertindak sesuai dengan UU. PNS mestinya bisa bekerja sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak yang ingin jadi PNS, tapi tidak diterima,” tandas Kharis.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingungan Pemerintah Daerah ternyata tidak semua disambut baik oleh PNS di Pati. Adanya ketentuan presensi online dalam perbup tersebut, membuat sejumlah PNS justru ingin pensiun dini.

Padahal, perbup tersebut dibuat agar PNS di Kabupaten Pati menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Dalam ketentuannya, ada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang diberikan kepada PNS bila disiplin atau tidak disiplin.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis menuturkan, presensi online disinyalir menjadi salah satu alasan bagi sejumlah PNS ingin mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Sejak ada presensi online, banyak PNS yang kalang kabut. Mereka harus disiplin masuk kerja, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Beberapa dari mereka mengeluh, lebih baik tidak ada tambahan penghasilan pegawai (TPP) ketimbang ada presensi online,” ungkap Kharis, Jumat (10/3/2017).

Saat ini, Kharis mengaku sudah ada puluhan PNS yang rencananya mengajukan pensiun dini. Namun, pengajuan pensiun tidak semudah yang dibayangkan, tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, banyaknya PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini disebabkan tidak ingin teratur dan disiplin dalam bekerja. Terutama, PNS yang bertugas di lapangan, seperti pegawai pasar, penyuluh, dan PNS yang berada jauh dari lokasi yang digunakan untuk presensi.

Editor : Kholistiono

Gubernur Ganjar Ngaku Difitnah Disuap Haryanto Rp 3 Miliar untuk Melantik ASN Pati

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku difitnah disuap Bupati Pati nonaktif Haryanto Rp 3 miliar melalui SMS misterius terkait pelantikan ASN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku difitnah disuap Bupati Pati nonaktif Haryanto Rp 3 miliar melalui SMS misterius terkait pelantikan ASN Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan pesan singkat (SMS) misterius tanpa nama yang menyebut dirinya disuap Bupati Pati nonaktif Haryanto senilai Rp 3 miliar untuk melantik aparatur sipil negara (ASN) Pati. Pesan itu dinilai sebagai sebuah fitnah besar, sehingga dia merasa dihina oleh pengirim pesan.

“SMS masuk ke nomor saya. Ganjar malam ini nekat melantik para PNS (pegawai negeri sipil), karena disuap Haryanto Rp 3 miliar,” ujar Ganjar menirukan SMS misterius yang dilayangkan kepadanya, di depan ASN Pati usai dilantik pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, Jumat (6/1/2017) malam.

Ganjar juga mengaku membalas SMS tersebut dengan kalimat, “Panjenengan sinten ndoro?” Namun, pengirim pesan misterius itu tidak mau menyebutkan identitasnya. Karena itu, Ganjar sempat meminta kepada Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo yang hadir untuk melacak dan menyelidiki pelaku SMS fitnah yang ditujukan kepadanya.

“Kalau ada korupsi di sini, bongkar. Kalau ada publik yang tahu, ada suap-menyuap, laporkan. Nanti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saya hadirkan di sini. Saya sedih ada SMS dari pengecut-pengecut, saya tanya tidak mau menyebut nama, ngundang tidak berani, hanya memaki-maki,” tutur Ganjar.

Orang nomor satu di Jawa Tengah ini juga memastikan bila kehadirannya di Pati menyangkut nasib warga Pati dan PNS yang tidak kunjung dilantik Budiyono. Bila tidak segera ditangani, gaji PNS tidak akan turun, sedangkan nasib rakyat juga dipertaruhkan karena tidak segera mendapatkan pelayanan publik.

“Saya difitnah, tidak saya hapus SMS-nya. Untuk proses hukum, saya minta tolong Pak Kapolres untuk menyelidikinya. Saya tersinggung diomongkan dengan orang fitnah dengan kejam. Saya tidak ada urusan apapun di Pati. Urusan saya adalah nasib warga Pati dan nasib PNS,” tandas Ganjar.

Lagipula, pelantikan pada akhirnya dilakukan Budiyono pada Jumat (6/1/2017) sekitar pukul 20.00 WIB. Sedangkan Ganjar datang untuk memberikan sambutan, usai ASN Pati dilantik Budiyono.

Editor : Kholistiono

Ratusan ASN Pati Akhirnya Dilantik Budiyono, Gubernur Ganjar Hadir di Acara Pelantikan

Plt Bupati Pati Budiyono (paling kanan) melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (paling kanan) melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Pati akhirnya dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono di Pendapa Pemkab Pati, Jumat (6/1/2017) malam, sekitar pukul 20.00 WIB.

Setelah melantik ratusan pejabat struktural Pemkab Pati, Budiyono menyampaikan sambutannya. Di tengah sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir di tengah-tengah ASN, berdiri di samping Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

“Saya mohon maaf atas keterlambatan pengukuhan ini, sehingga banyak keluhan yang disampaikan, gaji yang mundur, serta pengambilan kebijakan yang tertunda. Untuk itu, sekali lagi, kami ucapkan mohon maaf,” ujar Budiyono di depan ratusan ASN.

Pengunduran tersebut, kata Budiyono, tidak lepas dari penyelesaian proses administrasi. Dia juga memastikan bila kemunduran proses pelantikan ASN tidak ada kepentingan apapun, kecuali kepentingan rakyat.

“Kami sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, prinsip kami adalah berlangsungnya birokrasi yang baik. Kami sempat tegang saat merembuk masalah itu. Dengan kondisi seperti ini, setelah pelantikan, kami berharap ASN bisa bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan,” imbuh Budiyono.

Sementara itu, Ganjar menegaskan bila kepentingan rakyat harus didahulukan. Sebab, keterlambatan pelantikan membuat pelayanan publik terganggu. Soal urusan politik, kata Ganjar, mesti ditaruh di belakang setelah mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ada dua hal, satu rakyat dulu, kedua nasib pegawai tadi. Soal kepentingan politik, soal tarik ulur politik, silakan diselesaikan nanti. Itu urusan nanti,” kata Ganjar.

Selain dihadiri pimpinan DPRD Pati, pelantikan juga dikawal ketat petugas kepolisian dan TNI. Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo dan Komandan Kodim 0718/Pati Letnan Kolonel Inf Andri Amijaya Kusuma juga hadir mengawal pelantikan tersebut.
Editor : Kholistiono

Gubernur Ganjar Diperingatkan untuk Berhati-hati Melantik ASN Pati

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati batal dilantik, karena pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono tidak datang, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati batal dilantik, karena pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono tidak datang, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikabarkan akan melakukan pelantikan kepada ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pati di Pendapa Kabupaten Pati, Jumat (6/1/2017) malam. Langkah itu diambil, menyusul sikap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono yang tidak mau melantik ASN yang diusulkan Bupati Pati nonaktif Haryanto.

Langkah Ganjar mendapatkan peringatan dari praktisi hukum, Maskuri. Dia menilai, Gubernur tidak bisa langsung melakukan pelantikan tanpa melalui mekanisme peringatan sebagaimana diatur pada Pasal 68 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2017 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015. “Sesuai UU, Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga dua kali,” kata Maskuri.

Bila dalam teguran sebanyak dua kali tersebut masih tidak dilaksanakan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan. Setelah dinonaktifkan, kemudian ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk melantik dan mengukuhkan ASN Pati.

Di sisi yang lain, Pasal 65 ayat 2 huruf D UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan, kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Pasal tersebut, menurut Maskuri, mungkin bisa menjadi landasan Gubernur untuk melantik ASN Pati.

Namun, hal itu dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan dan gugatan. Pasalnya, Budiyono sebagai Plt Bupati Pati belum menyatakan secara resmi bahwa dia menolak melantik dan mengukuhkan ASN. “Menurut saya, Gubernur itu lebih aman menempuh mekanisme peringatan terlebih dulu. Jika tidak dilaksanakan, Budiyono dinonaktifkan sementara waktu, lalu ditunjuk Plt Bupati Pati yang baru untuk melantik dan mengukuhkan ASN,” tuturnya.

Karena itu, Maskuri ingin mengetahui terlebih dahulu apa dasar hukum yang digunakan Gubernur untuk melantik ASN Pati. Bila dasarnya adalah perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), surat perintah menteri dianggap lebih rendah posisinya dari Undang-undang ASN secara hierarki hukum. Seandainya dasar hukum yang digunakan Gubernur belum pasti, Maskuri berani memastikan bila pelantikan itu bakal rawan gugatan.

Editor : Kholistiono

Dewan Sebut Plt Bupati Pati Lakukan Penipuan dan Pembohongan Publik

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pimpinan DPRD Pati menyebut Plt Bupati Pati Budiyono melakukan penipuan dan pembohongan publik, karena tidak menepati janjinya melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebagai lembaga legislatif, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati merasa ditipu dan dibohongi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, karena tidak jadi melantik ratusan pejabat struktural Pemkab Pati. Padahal, Budiyono berjanji di depan pimpinan dewan untuk melantik pejabat Pemkab Pati, Kamis (5/1/2017).

“Kami menganggap Plt Bupati Pati Budiyono sudah melakukan penipuan dan pembohongan publik terhadap lembaga DPRD Pati. Rabu (4/1/2017), dia datang ke kantor kami dan berjanji akan melantik pejabat Pemkab Pati sesuai dengan perintah Mendagri. Nyatanya, hari ini pelantikan batal karena dia tidak hadir,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Sebagai wakil rakyat, dia menilai apa yang dilakukan Budiyono sebagai Plt Bupati Pati telah meresahkan pemerintahan di Pati. Akibat tidak mau melantik, gaji PNS belum cair hingga sekarang. Selain itu, pelayanan publik akan terganggu karena terjadi kekosongan pejabat lantaran belum dilantik.

Sementara itu, Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto menyebut sikap Budiyono sudah membangkang perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Surat dari Kemendagri tertanggal 30 Desember 2016 memerintahkan Plt Bupati Pati melantik pejabat struktural Pemkab Pati dengan batas waktu 5 Januari 2017.

Budiyono sendiri sebelumnya berjanji akan melantik pejabat di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Namun, dia tidak datang setelah ratusan pejabat menunggunya dari pukul 12.00 WIB hingga 15.40 WIB. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengetahui kondisi itu meminta ratusan PNS untuk membubarkan diri, sedangkan pelantikan akan dilakukan Ganjar yang dijadwalkan Jumat (6/1/2017) besok.

Editor : Kholistiono

Geger! Budiyono Tak Mau Lantik ASN Pati, Gubernur Ganjar Turun Tangan

Ratusan PNS Pati sedang menunggu kedatangan Budiyono untuk melantiknya di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017). Namun, Budiyono tidak hadir sehingga pelantikan gagal dilakukan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PNS Pati sedang menunggu kedatangan Budiyono untuk melantiknya di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017). Namun, Budiyono tidak hadir sehingga pelantikan gagal dilakukan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan akan turun tangan untuk melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pati. Langkah itu diambil, menyusul sikap Plt Bupati Pati Budiyono yang tidak hadir dalam pelantikan ratusan PNS yang direncanakan dilakukan di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017).

Kabar itu muncul dari Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang mendapatkan panggilan seluler secara langsung dari Ganjar. “Kami ditelepon Pak Ganjar, peserta pelantikan hari ini diminta untuk dibubarkan dan mereka dilantik sendiri oleh Pak Ganjar, Jumat (6/1/2017) besok,” ujar Ali.

Sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, Gubernur harus turun tangan bila Plt Bupati Pati tidak mau melantik pejabat dengan batas waktu 5 Januari 2017. Karena itu, Gubernur dijadwalkan akan melantik para pejabat struktural Pemkab Pati, Jumat (6/1/2017) besok.

Rumor yang beredar menyebutkan, sikap Budiyono enggan melantik pejabat struktural Pemkab Pati karena mereka diusulkan oleh Haryanto sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Artinya, Budiyono tidak mau melantik pejabat yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri.

Jauh-jauh hari, hubungan keduanya memang disebut-sebut tidak harmonis. Haryanto dan Budiyono pecah kongsi, jelang tahapan Pilkada Pati 2017 dimulai. Namun, rumor itu ditepis Budiyono dan mengaku akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan baik.

Saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, Budiyono tidak menjawabnya. Begitu juga saat dihubungi MuriaNewsCom melalui aplikasi Whatsapp, pesan yang dilayangkan untuk meminta konfirmasi tidak terkirim.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tak Juga Muncul, Pelantikan Ratusan ASN di Pati Batal

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Pejabat Pemkab Pati yang tidak jadi dilantik Budiyono pulang membubarkan diri dari Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati yang dijadwalkan dilakukan di Aula Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017), akhirnya batal. Hal itu disebabkan Plt Bupati Pati Budiyono tidak hadir dalam rencana pelantikan tersebut.

Ratusan aparatur sipil negara (ASN) akhirnya membubarkan diri pada pukul 15.40 WIB. Padahal, mereka sudah menunggu Budiyono sejak pukul 12.00 WIB untuk dilantik.

SR, salah satu ASN yang kecewa mengaku galau karena tidak jadi dilantik. Sebab, tak hanya soal gaji ASN yang tidak turun, pelayanan publik juga terganggu karena terjadi kekosongan pejabat pemerintahan.

“Dagelan ini. Galau,” ungkap SR mengungkapkan kekesalannya sambil berjalan pulang. Sementara itu, satu orang ASN yang menggerutu sembari jalan mengatakan, “Tidak dilantik juga jabatan masih utuh.”

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang datang sejak awal juga mengungkapkan kekesalannya kepada Budiyono. Menurut Ali, Budiyono mengingkari janjinya sendiri yang akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati pada Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Saya sangat kecewa, karena Mendagri sudah jelas memberikan peringatan kepada Plt Bupati Pati untuk melantik pejabat Pemkab Pati dengan batas waktu terakhir 5 Januari 2017. Kemarin juga sudah rapat koordinasi dengan para pimpinan DPRD Pati, BKD, Sekda, Sekwan, dia berjanji akan melantik,” imbuhnya.

Bahkan, Ali bertanya langsung untuk memastikan apakah Budiyono akan melantik atau tidak. Budiyono dengan tegas menjawab pertanyaan Ali, “Kalau tidak saya lantik, saya dosa.” Hal itu yang membuat Ali dan wakil rakyat kecewa berat dengan sikap Budiyono yang mengingkari janjinya sendiri.

Editor : Kholistiono

Ditunggu Ratusan Pejabat Pemkab Pati untuk Pelantikan, Budiyono Tak Kunjung Datang

Ratusan ASN tampak gelisah menunggu kedatangan Budiyono yang belum hadir untuk melantik di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Mereka diundang untuk hadir pukul 12.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan ASN tampak gelisah menunggu kedatangan Budiyono yang belum hadir untuk melantik di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017). Mereka diundang untuk hadir pukul 12.00 WIB. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya 700 aparatur sipil negara (ASN) yang siap dilantik Plt Bupati Pati Budiyono, menunggu di Aula Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sejak pukul 12.00 WIB. Namun, Budiyono tidak kunjung datang hingga berita ini turun pukul 14.00 WIB.

Akibatnya, ratusan pejabat Pemkab Pati yang siap dilantik menunggu kehadiran Budiyono hingga dua jam. Beberapa yang bosan menunggu tampak mondar-mandir turun dari lantai dua ke lantai satu.

Sebagian wajah para pejabat yang menunggu tampak tidak tenang, khawatir Budiyono tidak datang. Bahkan, beberapa di antara mereka terlibat saling tanya di mana keberadaan Budiyono.

Di kursi bagian depan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono juga terlihat menunggu. Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin dan wakilnya, Hardi sudah terlebih dahulu hadir berada di tempat paling depan.

Di layar paling depan terpampang besar Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Pati. Di aula, ratusan ASN berbincang dengan kanan kirinya sembari menanti kedatangan Budiyono.

“Dalam rapat pertemuan kemarin, beliau sudah sepakat untuk melantik hari ini, sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo. Jadi, kami pegang janjinya kalau misalkan tidak hadir. Kami berharap beliau segera hadir,” kata Ali.

Editor : Kholistiono

Budiyono Tepis Tudingan Keterlambatan Pelantikan Pejabat Pemkab Pati Bernuansa Politis

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Hal itu ditegaskan Budiyono, usai memenuhi panggilan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di ruangannya, Rabu (4/1/2016).

Sebelumnya, rumor yang beredar menyebutkan, Budiyono enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Hal itu dibuktikan dengan langkah yang diambil Budiyono dengan mengirim surat kepada Mendagri RI untuk membatalkan pejabat yang dilantik atas usulan Haryanto.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Bupati Pati Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Editor : Kholistiono

Budiyono Dipanggil Dewan Soal Keterlambatan Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin (baju biru) saat melakukan pertemuan dengan Plt Bupati Pati Budiyono Dewan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017). Pemanggilan tersebut terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono dipanggil Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati yang membuat resah ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati. Budiyono memenuhi panggilan di Ruang Ketua DPRD Pati, Rabu (4/1/2017).

Ali mengatakan, Budiyono semestinya melantik pejabat struktural Pemkab Pati, sebelum memasuki 2017. Hal itu sesuai dengan surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo tertanggal 15 Desember 2016.

Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kepada Budiyono supaya pelantikan dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember 2016. Bukannya melaksanakan pelantikan, Budiyono justru meminta supaya pejabat struktural yang diusulkan Haryanto kepada Mendagri jauh-jauh hari, dibatalkan.

Akibatnya, pejabat struktural Pemkab Pati yang mestinya dilantik pada minggu terakhir bulan Desember 2016, terlambat dan belum dilantik hingga berita ini turun, Rabu (4/1/2017). Kondisi itu membuat Mendagri kembali melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah supaya pelantikan pejabat struktural dilakukan maksimal 5 Januari 2017.

Bila masih tidak dilaksanakan, Mendagri meminta kepada Gubernur untuk mengambil alih tugas Budiyono untuk segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Salah satu dampak keterlambatan pelantikan tersebut, ribuan PNS belum menerima gaji. Kondisi tersebut sempat membuat resah PNS.

Ali bersama Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto, mengaku sudah bertemu dengan Mendagri di Jakarta. “Pak Mendagri kaget karena Pati menjadi daerah satu-satunya yang belum melaksanakan pelantikan. Karena itu, kami diminta untuk mengawal agar pelantikan dilakukan maksimal 5 Januari 2017,” kata Ali.

Agenda pemanggilan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono. Hasil dari pertemuan tersebut, Budiyono akan melakukan pelantikan pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola Pati, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

 

Kemendagri Ultimatum Budiyono untuk Segera Melantik Pejabat Pemkab Pati

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) belum menerima gaji, lantaran belum ada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ultimatum kepada Plt Bupati Pati Budiyono untuk segera melantik dan mengukuhkan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pati. Utimatum itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Kemendagri kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (30/12/2016).

Dalam poin kedua, surat yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, menyebutkan, dalam rangka menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati diminta agar Plt Bupati Pati segera melaksanakan pengukuhan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemda Pati paling lambat, Kamis (5/1/2017) besok.

Pelantikan sendiri harus sesuai dengan daftar nama dan susunan dalam jabatan yang tercantum dalam lampiran surat Kemendagri. Bila Plt Bupati Pati tidak segera melantik dalam waktu dengan batas maksimal 5 Januari 2017, Gubernur Jawa Tengah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di Pemda Pati.

Artinya, bila Plt Bupati Pati masih belum melakukan pelantikan kepada pejabat struktural hingga Kamis (5/1/2017), Gubernur yang akan turun tangan untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pelantikan tetap berjalan. Kebijakan itu diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.

Mengingat pentingnya isi surat tersebut, Gubernur diminta untuk menyampaikannya kepada Plt Bupati Pati. Hasilnya, Gubernur diminta untuk melaporkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

Secara terpisah, Plt Bupati Pati Budiyono memastikan segera melantik pejabat struktural Pemkab Pati. Hanya saja, dia masih membutuhkan waktu karena masih dalam proses. Dia diketahui telah bertemu dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (3/1/2016) kemarin untuk membahas persoalan tersebut.

Editor : Kholistiono

Pelantikan Pejabat Struktural Pemkab Pati Tertunda, Budiyono Temui Ganjar Pranowo

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati menganggur karena belum ada pengukuhan ASN, Selasa (3/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pati menganggur karena belum ada pengukuhan ASN, Selasa (3/1/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemkab Pati saat ini merasa resah, karena adanya ketidakpastian pelantikan pejabat struktural yang menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. Mereka khawatir, pelantikan yang tertunda dan berlarut-larut menyebabkan kinerja tidak maksimal.

Terlebih, kondisi tersebut menyebabkan banyak ASN di Pati yang belum menerima gaji, termasuk tunjangan. “Ini sudah tanggal 3 Januari, tapi gaji belum kami terima. Kami juga bingung mau melakukan apa, karena belum jelas posisi kami dan pejabat strukturalnya,” ujar seorang ASN yang tidak mau disebut namanya, Selasa (3/1/2016).

Pelantikan pejabat struktural di Pemkab Pati dibutuhkan, seiring pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 ahun 2016 dan Perda Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan munculnya aturan tersebut, terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga pejabat strukturalnya juta mesti disesuaikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Desmon Hastiono mengatakan, kondisi tersebut diakui bukan karena faktor kesengajaan karena masih ada prosedur yang harus dipenuhi dalam pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural. “Plt Bupati sekarang baru ke Mendagri untuk meminta persetujuan pengisian pejabat di semua eselon. Sekarang masa transisi. Kalau nanti ada persetujuan, pasti langsung dilakukan pelantikan,” kata Desmon.

Dia juga telah mengeluarkan surat edaran bertanggal 31 Desember 2016 tentang langkah antisipasi kekosongan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada awal tahun 2017. Dalam surat tersebut, Kepala SKPD tetap melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tidak mengambil kebijakan strategis sampai dilaksanakannya pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Budiyono saat dikonfirmasi mengaku masih di Semarang untuk meminta petunjuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hal itu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur terkait pengajuan persetujuan pengisian pejabat ke Mendagri.

Bukan tanpa alasan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi kesalahan langkah. “Ini masih dalam proses. Tidak lama lagi, kami akan melakukan pelantikan,” pungkas Budiyono.

Hingga berita ini turun, ribuan ASN di Pati belum menerima gaji dan tunjangannya, akibat keterlambatan pelantikan pejabat struktural. Mereka berharap masalah tersebut segera selesai supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Belum Dilantik Sebagai ASN, Ratusan PNS di Pati Belum Terima Gaji

 Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) tengah bersantai di Pemkab Pati, Selasa (3/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) tengah bersantai di Pemkab Pati, Selasa (3/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono memastikan segera melantik pegawai negeri sipil (PNS) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu diungkapkan Budiyono, Selasa (3/1/2017), menyusul banyaknya keluhan akibat telatnya pelantikan PNS menjadi ASN.

“Ini masih dalam proses. Tidak lama lagi, kami akan melakukan pelantikan PNS menjadi ASN, termasuk pengisian pejabat berdasar organisasi perangkat daerah (OPD),” ujar Budiyono, singkat.

Salah satu dampak akibat telambatnya pelantikan ASN dan OPD di Pati, antara lain pegawai tidak mendapatkan gaji pada Januari 2017. Selain itu, pejabat tidak memiliki kewenangan, lantaran statusnya masih menjadi pegawai biasa.

Seorang PNS yang tidak mau disebut namanya, mengaku belum menerima gaji akibat keterlambatan pelantikan PNS menjadi ASN. “Ya, untung saja saya punya usaha sampingan, lumayan bisa buat ngopi saat gaji belum turun,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati, Jumani mengatakan, persiapan untuk pelantikan ASN dan pejabat OPD sudah siap. Saat ini, dia menunggu perintah dari Plt Bupati Pati untuk melakukan pelantikan.

“Persiapan menyangkut pelantikan ASN dan pejabat OPD sebetulnya sudah siap semua. Kami tinggal menunggu perintah dari Plt Bupati Pati,” tandas Jumani.

Editor : Kholistiono

400 PNS di Pati Pensiun

Ilustrasi

Ilustrasi

 

PATI – Dalam setahun, rata-rata pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Pati pensiun. Hal ini diungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pati Jumani.

“Sejak ada moratorium CPNS dua tahun yang lalu, memang kondisinya cukup memprihatinkan. Tidak ada penerimaan CPNS, padahal rata-rata ada 400 PNS di Pati pensiun,” kata Jumani kepada MuriaNewsCom, Kamis (14/1/2016).

Karena itu, pihaknya sudah mengajukan kekurangan tenaga PNS dengan mengusulkan penerimaan CPNS kepada pemerintah pusat. “Ini sudah menjadi perhatian bersama. Ini memang menjadi problem nasional,” tuturnya.

Selama ini, kekurangan tenaga PNS di Pati dibantu dengan tenaga wiyata. “Terus terang, selama ini kekurangan tenaga PNS dibantu dengan tenaga wiyata. Kami berharap pemerintah pusat menyetujui usulan kami untuk melakukan penerimaan CPNS,” harapnya.

Ia menambahkan, PNS pensiun diperkirakan mencapai puncaknya pada 2018. Pada tahun itu dan sesudahnya, pensiun PNS diperkirakan mencapai angka 700 hingga 800 PNS setiap tahunnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Guru Wiyata di Pati, Pahlawan Pengobat Krisis Guru yang Bergaji Minim

Ilustrasi guru sekolah dasar mengajar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ilustrasi guru sekolah dasar mengajar. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pati berharap kepada pemerintah pusat agar memikirkan gaji guru wiyata bakti. Karena, peran guru wiyata sangat besar di tengah krisis kekurangan guru yang melanda Kabupaten Pati tahun ini.

“Keberadaan tenaga pengajar wiyata memang sangat membantu di tengah krisis kekurangan guru. Namun, kami tahu gajinya memang tidak seberapa. Dana yang diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru wiyata hanya 30 persen saja, tidak lebih,” ujar Kabid Pengembangan dan Tenaga Kependidikan Disdik Pati Ahmadi kepada MuriaNewsCom, Sabtu (21/11/2015).

Karena itu, ia berharap agar pemerintah pusat bisa memikirkan nasib guru wiyata yang keberadaannya sangat dibutuhkan, tetapi minim gaji. Padahal, gaji berpengaruh pada kesejahteraan yang berimbas pada mutu siswa.

Ia menambahkan, saat ini sekolah di Pati masih kekurangan 1.540 guru. Guru kelas yang mestinya butuh 4.094 orang, saat ini hanya terpenuhi 3.030 saja. Sementara itu, guru olahraga yang mestinya ada 629, baru terpenuhi 419 orang.

“Untuk guru agama, di Pati butuh 728 orang. Namun, realitasnya baru ada 515 orang saja. Pati saat ini kekurangan guru. Kami berharap, tahun depan ada rekrutmen CPNS guru,” harapnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Duh, Pati Kekurangan Guru

Ilustrasi guru mengajar di dalam kelas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ilustrasi guru mengajar di dalam kelas. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Kebijakan untuk menghentikan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) untuk sementara waktu, ternyata punya dampak yang signifikan di Kabupaten Pati. Salah satunya, dunia pendidikan yang kekurangan guru.

Kondisi itu diperparah dengan banyaknya guru PNS yang pensiun. Terlebih, rekrutmen CPNS untuk guru di Kabupaten Pati masih sangat minim.

Hal ini diamini Kepala Bidang Pengembangan dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Ahmadi. Ia mengatakan, kekurangan guru di Kabupaten Pati mencakup guru kelas, olahraga dan guru agama.

“Kekurangan guru itu mencapai 1.540 orang. Kekurangan guru kelas SD sebanyak 1.075 guru, guru olahraga 252 orang dan guru agama 213 orang,” ujar Ahmadi kepada MuriaNewsCom, Sabtu (21/11/2015).

Akibat kekurangan guru tersebut, sejumlah guru sempat mengajar di dua sekolah. Imbasnya, jam mengajar guru menjadi padat. Beruntung, kekurangan tenaga pendidik bisa terbantu dengan adanya guru wiyata bhakti. ( LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Warga Pati Ini Rela Keluar PNS Hanya untuk Merawat Orang-orang Gila

Wara Tri Buwana (paling kiri) tengah memberikan terapi pengobatan alternatif kepada warga setempat secara cuma-cuma. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wara Tri Buwana (paling kiri) tengah memberikan terapi pengobatan alternatif kepada warga setempat secara cuma-cuma. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Bagi sebagian orang, pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pekerjaan idaman yang didambakan. Pasalnya, pekerjaan ini menjadi “zona nyaman” bagi siapapun.

Namun, beda halnya dengan Wara Tri Buwana (40), warga Desa Jembul Wunut, Kecamatan Gunungwungkal, Pati ini lebih memilih untuk keluar dari PNS dan mendirikan Yayasan Zam-zam Sangga Buwana untuk merawat orang-orang gila.

Selain merawat dan menyembuhkan orang-orang dengan gangguan jiwa secara gratis, ibu yang akrab disapa “Mama Wara” ini juga memberikan pengobatan bermacam penyakit secara gratis. Tak hanya itu, pasien yang datang justru diberikan hidangan ala kadarnya dengan cuma-cuma tanpa harus bayar.

Wara mengaku, biaya operasional untuk menanggung layanan yang ia berikan kepada masyarakat berasal dari aset dan kekayaan pribadi yang dimiliki selama ini. ”Hidup memang pilihan. Saya hanya ingin menghabiskan sisa hidupku untuk masyarakat. Saya memutuskan, diri saya ini adalah milik bangsa Indonesia seutuhnya,” ujarnya saat ditemui MuriaNewsCom di kediamannya.

Ia mengatakan, pilihan hidupnya sempat ditentang pihak keluarga. Namun, ia yakin apa yang ia lakukan bisa menjadi investasi di akhirat nantinya. (LISMANTO/TITIS W)