Tak Kunjung Selesai, Komisi VI DPR RI Turun ke Jepara Dalami Masalah Jaringan SUTT

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Salah satu anggota komisi IV DPR RI Abdul Wachid saat mendatangi balai desa Srikandang Jepara baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan kompensasi atas lahan maupun tanaman warga yang dilewati jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari PLTU Tanjung Jati B Jepara ke Gardu Induk Ungaran Kabupaten Semarang tak kunjung terselesaikan.

Setelah proses persoalan itu berjalan panjang dan menuai polemik lantaran tak ada titik temu antara PLN dengan warga, kini jajaran Komisi VI DPR RI turun ke Jepara untuk mendalami persoalan tersebut agar dapat dicarikan solusinya.

Anggota Komisi VI DPR, Abdul Wachid mengatakan, persoalan kompensasi itu dikhawatirkan akan mengganjal capaian progam 35 ribu MW listrik yang dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi, tahun ini DPR RI menganggarkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk memuluskan rencana proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anggaran itu digunakan untuk berbagai hal termasuk ganti rugi atau kompensasi lahan atau tanaman warga yang terkena proyek pemerintah tersebut.

“Ternyata masih ada masalah seperti di Jepara. Ini sebenarnya ada apa, makanya kita turun langsung agar mengetahui secara persis masalahnya,” kata Wachid melalui pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Hasil turun lapangan yang dilakukan komisi IV DPR RI di Kabupaten Jepara, diketahui bahwa hingga kini masih ada sejumlah titik di beberapa desa dan kecamatan yang proses pembayaran kompensasi atas lahan dan tanaman warga yang dilewati jaringan SUTT masih menyisakan masalah. Beberapa titik tersebut seperti yang ada di Desa Srikandang Kecamatan Bangsri; Desa Kaliaman Kecamatan Kembang atau Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Sejumlah warga yang lahan atau tanamannya terkena jaringan SUTT namun masih keberatan dengan kompensasi dari PLN. Seperti Suprianingsih, Suryantoro, Keminah, Puji Sabar, ahli waris Saban (alm) dan lainnya.

Atas alasan itu, hingga kini mereka belum mengambil uang kompensasi yang sudah dititipkan (konsinyasi) oleh pihak PLN di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Para pemilik lahan dan tanaman yang dilewati jaringan SUTT itu menilai jika proses pendataan yang dilakukan PLN pada 2011 lalu tak akurat.

Indikasinya, luas dan jumlah tanaman yang bakal dikompensasi tak sesuai dengan data lapangan. Dalam daftar hanya tertera nominal kompensasi tanpa ada data luasan lahan atau tanaman. Bahkan, ada warga yang lahan atau tanamannya terkena SUTT malah tak mendapat kompensasi. Dan begitu juga sebaliknya. Pemilik lahan dan tanaman juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat seiring upaya mereka meminta hak-haknya.

”Temuan di lapangan ini akan kita komunikasikan dengan Dirut PLN. Kondisi di lapangan saat ini memang beda dengan pendataan tahun 2011. Kalau kedua belah pihak sama-sama bersikeras maka tak akan ada penyelesaian,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Petinggi Desa Srikandang, Angga mengatakan, pada prinsipnya pemilik lahan atau tanaman di desanya bisa memaklumi proyek SUTT. Mereka hanya meminta agar ada proses ukur dan hitung ulang. Hal ini penting agar ada upaya transparansi sehingga tak menyisakan masalah lagi seperti sekarang ini.

”Soal tanaman misalnya, kalau tahun 2011 tingginya masih di bawah 3 meter dan sekarang lebih dari 6 meter itu berjalan alami bukan disengaja. Itu mestinya juga bisa diberi kompensasi. Intinya mari diukur dan dihitung lagi dengan melibatkan warga,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi