FJB Ragukan Kapasitas Perwakilan Masyarakat Penilai Amdal PLTU

FJB lakukan pertemuan di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016) membahas Amdal PLTU Tanjung Jati B Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

FJB lakukan pertemuan di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016) membahas Amdal PLTU Tanjung Jati B Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Koordinator Forum Jepara Bersatu (FJB) Ahmad Kholik meragukan kapasitas perwakilan masyarakat yang dipilih untuk menilai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Tanjung Jati B Jepara. Hal itu dikatakan dalam pertemuan yang dilakukan FJB di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016).

”Ada 18 orang anggota Komisi Penilai Amdal yang diambil dari perwakilan masyarakat wilayah ring I PLTU,” ujar Kholik.

Menurutnya, standarisasi dalam sosialisasi Amdal ini masih kurang. Selain itu, dia juga mempertanyakan mengenai keterwakilan dari semua warga yang ada di sekitar PLTU Tanjung Jati B Jepara. ”Apakah 18 anggota Komisi Penilai Amdal itu sudah bisa mewakili masyarakat atau belum? Kapabilitasnya juga belum terbukti serta standar kerja yang tidak jelas,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Kholik, hal lain yakni tata kelola limbah yang dihasilkan oleh PLTU, memenuhi janji yang pernah disampaikan sebelumnya untuk membangun klinik kesehatan dan air bersih  bagi warga di sekitar PLTU.

”Di sekitar PLTU juga harus dibangun rumah aduan atau selter yang bisa digunakan oleh berbagai elemen masyarakat jika ingin mengadu,” katanya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Forum Jepara Bersatu Minta Pengesahan Amdal PLTU TJB Unit 5 dan 6 Ditunda

Forum Jepara Bersatu (FJB) menggelar pertemuan di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016) membahas dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Tanjung Jati B. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Forum Jepara Bersatu (FJB) menggelar pertemuan di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016) membahas dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Tanjung Jati B. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Forum Jepara Bersatu (FJB) menggelar pertemuan di hotel Segoro, Selasa (23/2/2016). Mereka membicarakan mengenai dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU Tanjung Jati B. Dari hasil pertemuan tersebut mereka meminta agar Amdal untuk unit 5 dan 6 PLTU TJB pengesahannya ditunda.

Bahkan, mereka menilai masih banyak persoalan yang ditimbulkan sejak adanya PLTU TJB unit 1 hingga 4 yang belum terselesaikan. Berdasarkan informasi, dokumen Amdal itu disahkan pekan ini oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

Koordinator FJB Ahmad Kholik mengungkapkan, penundaan pengesahan itu dilakukan karena beberapa rumusan belum bisa dipenuhi. Beberapa di antaranya yakni penetapan jalan nasional sampai ke lokasi PLTU, pemberian kompensasi lampu penerangan jalan di sepanjang jalur yang dilalui angkutan PLTU, transparansi dana CSR PLTU yang dikeluarkan.

Dia menambahkan, permintaan penundaan ini, ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada presiden, kementrian terkait, gubernur, DPRD provinsi, bupati hingga DPRD Kabupaten Jepara.
”Jika memungkinkan dalam 1 -2 hari ini kita juga akan melakukan audiensi dengan bupati atau DPRD Jepara untuk membahas ini,” tandasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Limbah dan Kontribusi PAD, PLTU Serahkan ke Perusda

General Manager PT PLN Pembangkitan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, Ari Basuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

General Manager PT PLN Pembangkitan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, Ari Basuki. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – General Manager PT PLN Pembangkitan atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B, Ari Basuki menyatakan, masalah pengelolaan limbah sudah diserahkan sepenuhnya ke Perusda Jepara.

Jika dalam proses pengangkutan limbah terjadi persoalan, termasuk mengenai pemasukan ke PAD, maka hal itu menjadi tanggung jawab langsung Perusda. “Yang jelas, kami tidak mengeluarkan biaya apapun dan tidak mendapatkan pembagian keuntungan,” ungkap Ari kepada MuriaNewsCom.

Meski demikian, menurut dia, pihaknya juga akan ikut mengevaluasi jika ada masalah dalam kerja sama antara pihaknya dengan Pemkab Jepara, dalam hal ini Perusda. Pihaknya mengakui tiap hari limbah yang dihasilkan PLTU sangat besar. Dalam catatannya ada sekitar 60 hingga 70 truk pengangkut limbah.

“Masalah limbah ini ada beberapa pihak yang berkaitan. Saat ini PLTU sudah menyerahkan semua pengelolaan limbah ke Perusda. Urusannya adalah Perusda dengan pemanfaat limbah. Justru PLTU tidak membebankan biaya apapun dari limbah itu yang bisa dijual,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui berapa uang yang dihasilkan dari penjualan limbah tersebut yang mencapai 70 truk besar dengan kapasitas masing-masing truk puluhan ton. Sebab, selain limbah tersebut diambil secara gratis (zero cost) juga PLTU tidak meminta hasil penjualan limbah itu. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Kontribusi Hasil Limbah dan Kajian Amdal PLTU Jepara Dicurigai Dewan

Limbah yang dihasilkan dari proses operasional PLTU Tanjung Jati B Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Limbah yang dihasilkan dari proses operasional PLTU Tanjung Jati B Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Limbah yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas pengangkutan limbah yang sering melintas di Jalan-jalan wilayah Kabupaten Jepara. Tetapi nyatanya kontribusi hasil dari banyaknya limbah yang dapat dimanfaatkan tersebut sangat minim pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, pengelolaan limbah sudah bekerjasama dengan Pemkab Jepara melalui Perusda.

Hal itu mendapatkan sorotan khusus dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Salah satunya wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno. Menurut dia, selama ini pemasukan untuk PAD dari pengelolaan hasil limbah sangat kecil jika dilihat dari banyaknya limbah yang dihasilkan PLTU.

”Pihak PLTU hanya memberikan kontribusi ke PAD sebesar 40 juta sampai dengan 60 juta setiap tahunnya. Sedikit sekali kontribusi PLTU ke PAD Jepara,” ujar Pratikno kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, dengan adanya kegiatan operasional sampai dengan pengangkutan limbah PLTU Tanjung Jati B tersebut, dia beranggapan seharusnya PLTU bisa memberikan kontribusi ke PAD lebih besar lagi dari yang saat ini diberikan. Karena nantinya, jika terjadi sesuatu akibat dari operasional dan kegiatan pengangkutan limbah PLTU, maka masyarakat Jepara lah yang merasakan dampak terbesar akibat adanya kejadian tersebut.

”Besaran PAD yang didapat sangatlah tidak sesuai dengan risiko yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Pratikno juga menyoroti soal kajian Amdal (Analisis dampak lingkungan). Dia mencurigai jika ada upaya ”mempermudah” lolosnya Amdal untuk PLTU Unit 5 dan 6 yang akan dibangun. Dia mensinyalir adanya ketidaksesuaian antara perhitungan dampak lingkungan dengan realita yang ada.

”Sehingga sangat perlu untuk dikawal proses pembangunan PLTU Unit 5 dan 6 tersebut, agar masyarakat terutama masyarakat sekitar tidak dirugikan,” ungkapnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

 

Kelas Jalan Masih Jadi Masalah Pengangkutan Limbah PLTU

Sejumlah karyawan PT PLN Pembangkitan Tanjung Jarti B meninjau tumpukan limbah di area instalasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah karyawan PT PLN Pembangkitan Tanjung Jarti B meninjau tumpukan limbah di area instalasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Masalah pengangkutan limbah PT PLN Pembangkitan Tanjung Jati B (PLTU TJB) masih menjadi problem sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Terlebih beberapa waktu lalu puluhan truk pengangkut limbah tersebut sempat ditahan beberapa hari oleh pihak kepolisian lantaran melebihi tonase yang tidak sesuai dengan kelas dan kualitas jalan di Jepara.

”Seharusnya, memang ada peningkatan kelas jalan yang dilalui jalur pengangkutan limbah, sehingga tak ada lagi masalah terkait kelebihan muatan (tonase). Instansi terkait diharapkan merespon hal ini,” ujar General Manajer PT PLN Pembangkitan TJB, Ari Basuki kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, tidak hanya kelas jalan yang berada di jalan utama yang menghubungkan Jepara dengan kota lain, tetapi juga pada jalur dari arah Desa Wedelan ke arah PLTU di Desa Tubanan, Kecamatan Bangsri. Meski secara khusus dilakukan perbaikan oleh pihak PLTU dari sisi kualitas hingga lebar jalan, status jalan masih tetap sama. Yakni jalan kabupaten.

”Jika dilihat dari kualitas jalan yang dibangun, seharusnya lebih dari kelas jalan itu. Lihat saja jalannya bagus, dilewati truk pengangkut limbah tiap hari juga masih bagus yang ada di jalur dari arah Desa Wedelan di Desa Tubanan,” katanya.

Pemkab Jepara sebenarnya sudah merespon masalah ini dengan mangajukan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Status jalan yang dikabulkan yakni Jalan Trengguli Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, hingga masuk jalur dalam kota, mulai Jalan Pemuda hingga Jalan Ahmad Yani.

Hanya saja, peningkatan status jalan ini sedikit tak sesuai harapan. Pasalnya, truk pengangkut limbah melewati Jalur Lingkar Mulyoharjo-Ngabul yang saat ini status jalannya masih jalan kabupaten.

”Kami sudah ajukan revisi agar kelas jalan nasional dipindahkan ke jalur lingkar itu. Tapi masalahnya, butuh waktu 5 tahun lagi untuk revisi itu,” kata Ketua Komisi D, Agus Sutisna. (WAHYU KZ/TITIS W)

 

PLTU Tanjung Jati B Buang Limbah Hingga 70 Truk Tiap Hari

PLTU Jepara

Sejumlah truk pengangkut limbah PLTU parkir di depan kantor PLTU Tanjung Jati B. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B yang berada di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, ternyata membuang limbah setiap hari dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga ketika melintas di jalan yang berada di wilayah Kabupaten Jepara – Semarang tak jarang ditemui truk pengangkut limbah melintas.

Deputy Manajer PT PLN Pembangkitan Tanjung Jati B Adi Sunarto menjelaskan, normalnya, tiap hari ada 60 hingga 70 truk pengangkut limbah. Menurut dia, limbah yang dihasilkan memang cukup banyak.

”Sehingga kami bekerjasama dengan Perusda (Perusahaan daerah) untuk pengelolaan limbah yang selanjutnya, Perusda bekerjasama dengan perusahaan yang menjadi pemanfaat limbah dan juga transfortir pengangkutan limbah,” kata Adi kepada MuriaNewsCom, Kamis (26/11/2015).

Menurutnya, meski limbah yang dihasilkan cukup banyak, pihaknya mengaku lahan untuk penampungan limbah masih mencukupi. Bahkan, dia memastikan lahan penampungan masih sangat luas, bahkan ada penambahan lahan yang luasannya dua kali lipat dengan lahan yang sudah digunakan.

”Tempat penimbunan limbah (Aspon) misalnya, yang ada masih mencukupi. Dari 14 hektare area Aspon yang sudah ada sejak 2006 lalu, sudah terisi 1 juta ton. Lahan yang tersisa, masih bisa menampung hingga 400 ribu ton. Ditambah lagi saat ini tengah dibangun Aspon baru dengan luas 20 hektare. Dua tahun lagi diperkirakan sudah bisa digunakan,” ungkapnya. (WAHYU KZ/TITIS W)