Budiyono Mengaku Dikriminalisasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jembatan di Kayen Pati

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Budiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono mengaku dikriminalisasi karena dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi proyek tiga jembatan di Kecamatan Kayen, Pati. Hal itu dinyatakan Budiyono, Jumat (3/2/2017).

“Pengangkatan kasus-kasus itu, artinya, seakan-akan kriminalisasi saya. Pengangkatan kasus-kasus itu seakan menyudutkan. Saya benar-benar merasa heran. Apalagi, adanya kasus-kasus tersebut mencuat menjelang pilkada,” ujar Budiyono.

Ia juga menepis tudingan, bahwa dirinya melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berisi permohonan pencairan anggaran proyek jembatan yang ditandatangani dengan stempel Bupati Pati. “Saya tidak tahu-menahu surat itu,” tegasnya.

Budiyono juga merasa kasihan dengan kepala desa setempat dan masyarakatnya. Selama ini, mereka dinilai fokus membangun desanya masing-masing. Karena itu, dia menyayangkan sikap berbagai pihak yang menakut-nakuti dengan melaporkan kepada Kejari.

“Saya berharap, laporan tersebut bisa secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ada kasus-kasus lainnya yang diangkat, sepanjang tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses laporan LSM Garuda Paksi terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyno, setelah Pilkada Pati selesai. Langkah itu diambil agar Pilkada Pati bisa berjalan baik dan tidak terganggu.

Editor : Kholistiono

Kajari Akan Proses Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Budiyono Usai Pilkada Pati

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari terkait kasus dugaan korupsi, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Kusnin memastikan akan memproses kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono, usai Pilkada Pati. Hal itu diharapkan agar laporan-laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak mengganggu jalannya pilkada.

“Sesuai dengan imbauan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, kami tidak diperbolehkan memproses laporan-laporan yang bisa mengganggu jalannya pilkada. Karena itu, kami akan memprosesnya setelah pilkada selesai,” ujar Kusnin, Jumat (3/2/2017).

Dia juga menilai, laporan yang diterima dari LSM Garuda Paksi pada Kamis (26/1/2017) bisa mengganggu kondusivitas menjelang pelaksanaan pilkada. Hal itu yang membuat laporan dari LSM Garuda Paksi belum diproses untuk sementara waktu.

“Kami bersama Polres Pati dan Kemenko Polhukam RI sudah membuat komitmen untuk menunda proses hukum yang ada kaitannya dengan pilkada. Laporan sudah kami terima, tapi belum bisa kami proses. Itu sudah sesuai dengan komitmen antara Kejari Pati, Polres Pati dan Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Pati Budiyono dilaporkan LSM Garuda Paksi terkait dengan dugaan korupsi tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Total nilai proyek jembatan yang dilaporkan di Desa Slungkep dan Sumbersari adalah Rp 1,7 miliar.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin mengatakan, pembangunan jembatan dari anggaran APBD Jawa Tengah tersebut tidak melalui mekanisme lelang, sehingga dianggap bermasalah. Namun, Budiyono saat dikonfirmasi mengaku mekanisme pencairan dana melalui tim verifikasi. Penerimaan dana juga diakui langsung masuk rekening desa.

Editor : Kholistiono

DPRD Pati Akan Kaji Kasus Dugaan Korupsi yang Mencatut Nama Budiyono

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

LSM Garuda Paksi mendesak Ketua DPDR Pati Ali Badrudin untuk membuat pansus terkait kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Budiyono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akan menggelar rapat bersama jajarannya terkait dengan kasus dugaan korupsi yang mencatut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono. Rapat bersama diperlukan, menyusul desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi yang meminta DPRD ikut mengawal kasus tersebut.

“Kami mendapatkan aduan dari LSM Garuda Paksi terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi di Kecamatan Kayen. Kami diminta untuk mengawal dan mengambil sikap. Namun, kami harus pelajari dulu, termasuk melibatkan anggota DPRD yang lain agar bisa dikaji bersama,” ujar Ali, Jumat (27/1/2017).

Ali juga mengaku didesak LSM Garuda Paksi untuk membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mengusut dugaan kasus tersebut dengan tuntas. Karenanya, rapat bersama diperlukan untuk menentukan apakah masalah tersebut perlu dibuat pansus atau tidak.

“Ada mekanismenya, tidak serta merta membuat pansus. Mereka mengusulkan kami untuk segera membuat pansus itu boleh-boleh saja. Kita apresiasi dengan baik, karena menyangkut proses pembangunan di Pati. Namun, semua ada prosedur dan mekanismenya,” tutur Ali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pati Muhammadun mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya akan mengawal kasus itu dengan baik bila memang terbukti melakukan korupsi. Dia akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengkaji laporan dari LSM Garuda Paksi.

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati, Mohammad Syaifudin menuturkan, langkahnya meminta bantuan DPRD mengingat mereka merupakan representasi dari rakyat. Bila rakyat dirugikan dengan tindak pidana korupsi, DPRD mesti ikut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, Syaifudin melaporkan Budiyono ke Kejaksaan Negeri Pati terkait dengan dugaan korupsi pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen. Dia menuding, pembangunan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tidak melalui mekanisme lelang sehingga dianggap melanggar aturan.

Editor : Kholistiono

Budiyono Terkejut Mengetahui Dirinya Dilaporkan LSM ke Kejari Pati Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari Pati terkait dugaan korupsi, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Pati Mohammad Syaifudin memberikan keterangan kepada awak media, usai melaporkan Budiyono ke Kejari Pati terkait dugaan korupsi, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Budiyono, pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati terkait dengan dugaan korupsi. Laporan itu dilayangkan Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin di Kantor Kejari Pati, Kamis (26/1/2017).

Syaifudin mengatakan, Budiyono mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencairkan dana proyek yang dianggap tidak jelas. Surat tersebut dibuat tanpa nomor dan menggunakan stempel Bupati Pati.

“Itu jelas menyalahi aturan. Wakil Bupati tidak punya wewenang melakukan itu, karena Bupati Pati tidak berhalangan. Kami anggap, Budiyono melakukan penyalahgunaan wewenang,” ucap Syaifudin.

Budiyono juga dilaporkan dengan kasus dugaan pidana korupsi pada pembangunan dua jembatan di Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, masing-masing senilai Rp 750 juta dan Rp 450 juta, serta jembatan Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek sebesar Rp 500 juta. Proyek dari APBD Provinsi Jawa Tengah itu disebut tanpa melalui mekanisme lelang.

Menanggapi hal itu, Budiyono terkejut. “Masya Allah. Setelah saya kroscek, ternyata itu bantuan dari provinsi. Mekanismenya jelas, pencairan dana tersebut melalui tim verifikasi. Penerimaan dana itu langsung ke rekening desa,” ujar Budiyono kepada MuriaNewsCom.

Karena itu, dia terkejut saat mengetahui informasi adanya pelaporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejari Pati yang mencatut namanya. Pemda dalam hal ini Bapermades, lanjut Budiyono, hanya mengetahui pengajuan proposal awal.

“Semoga menjadi hikmah untuk semuanya, sehingga Pati menjadi lebih baik,” kata Budiyono yang mengaku sedang berada di kawasan Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso untuk berziarah di makam wali Syeikh Ahmad Muttamaqin.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Dilaporkan ke Kejari Terkait Dugaan Korupsi

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin menunjukkan berkas laporan dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pati Budiyono di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pati, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin menunjukkan berkas laporan dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pati Budiyono di depan Kantor Kejaksaan Negeri Pati, Kamis (26/1/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Paksi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati terkait dengan dugaan korupsi. Laporan itu diserahkan Ketua Divisi Penindakan DPD Garuda Paksi Kabupaten Pati Mohammad Syaifudin di Kantor Kejari Pati, Kamis (26/1/2017).

“Laporan ini dalam rangka menegakkan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menduga Budiyono melakukan korupsi pada pembangunan jembatan di Kecamatan Kayen dengan sumber keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Syaifudin.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain pembangunan jembatan Kedung Ketek, Desa Slungkep, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek Rp 750 juta, pembangunan jembatan Kedung Gudel Desa Slungkep dengan nilai proyek Rp 450 juta, dan jembatan Kedung Buyut di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen dengan nilai proyek Rp 500 juta.

Sumber keuangan berasal dari APBD Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2016 dan Perda Jateng Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2016. Dalam perda tersebut tertulis tiga proyek, tetapi hanya dicantumkan nama jembatannya saja.

“Tidak dijelaskan secara rinci lokasinya terletak di desa mana, kecamatan mana, dan kabupaten mana. Kami sudah mengecek dalam Perda APBD juga tetap tidak berubah. Namun, kok dapat dicairkan? Ada apa? Makanya kami menduga ada permainan di balik ini semua,” ucap Syafudin.

Karena itu, dia menduga ada kejanggalan dan ketidakwajaran dalam pembangunan tiga jembatan tersebut. Bahkan, dia mengaku sudah melakukan penelusuran pada Perda APBD Jateng di mana bantuan dari APBD Jateng untuk masing-masing desa hanya berkisar Rp 100 juta.

Anehnya, kata dia, bantuan pembangunan jembatan di Desa Slungkep dan Sumbersari nilainya lebih besar tanpa melalui mekanisme lelang. ” Ada apa? Nilai proyek sebesar itu tidak melalui mekanisme lelang. Ini jelas melanggar aturan,” tegasnya.

Saat didatangi MuriaNewsCom di kantornya untuk dikonfirmasi, Budiyono sedang tidak berada di kantor. Pegawai Pemkab Pati menyebut Budiyono tidak terlihat sejak pagi. Bahkan, saat dihubungi pegawai melalui sambungan telepon, Budiyono diakui tidak mengangkat telepon.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Angkat Keranda Jenazah Korban Terseret Arus Sungai

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan anggota TNI AD ikut mengangkat keranda jenazah Munasih, warga Pegandan, Margorejo yang meninggal dunia terseret arus sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan anggota TNI AD ikut mengangkat keranda jenazah Munasih, warga Pegandan, Margorejo yang meninggal dunia terseret arus sungai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ada pemandangan yang tidak biasa di rumah duka korban terseret arus sungai di Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Pati, Rabu (16/11/2016). Plt Bupati Pati Budiyono ikut mengangkat keranda jenazah Munasih (60), seorang nenek yang meninggal dunia karena terseret arus sungai lantaran banjir.

Sontak, hal itu mendapatkan perhatian warga. Pasalnya, orang yang mengangkat jenazah biasanya keluarga dekat. Namun, peran itu diambil Budiyono. Bahkan, dia mengangkat keranda pada bagian depan bersama dengan salah satu anggota TNI AD.

“Sangat jarang ada pemimpin seperti itu. Jelas terharu melihatnya. Angkat keranda biasanya dilakukan kerabat dekat. Mungkin Pak Budiyono ikut prihatin dan bela sungkawa yang begitu dalam akibat banjir, hingga ikut mengangkat keranda,” ungkap Muharror, salah satu warga Pati.

Sebelumnya, Munasih ditemukan meninggal dunia di wilayah sungai Desa Ngawen, Kecamatan Margorejo, karena terseret arus sungai dari Sungai Desa Pegandan, Margorejo. Proses pencarian jenazah korban pun berlangsung lama. Tim SAR dari berbagai instansi diterjunkan, seperti personel Koramil Margorejo, Polsek Margorejo, BPBD Pati, Tagana, RAPI, Siaga DIM, dan penduduk setempat.

“Korban dilaporkan terseret arus sungai pada Selasa (15/11/2016) sore. Setelah disisir, jasad korban ditemukan pada Rabu (16/11/2016). Jenazah ditemukan 5 km dari lokasi kejadian. Setelah kami temukan, jenazah kami serahkan dokter puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Danramil Margorejo Kapten Inf Djumali.

Hasil pemeriksaan, dr Umi Fitriyati menuturkan, korban mengalami luka-luka robek sepanjang 2×2 cm pada bagian pelipis, lebam pada dahi kiri, lecet dada kiri, lecet pantat kanan dan lutut kiri. “Luka terjadi, karena benturan dengan benda-benda keras saat jasad terbawa arus,” tandas dr Umi.

Editor : Kholistiono

Plt Bupati Pati Budiyono Disebut Akan Merapat ke Nasdem

 Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan Ketua DPD Partai Nasdem Pati Muntamah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono (kanan) bersama dengan Ketua DPD Partai Nasdem Pati Muntamah. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Pati disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Nasdem. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Pati, Muntamah.

“Partai Nasdem konsisten hingga sekarang, meski tidak ada yang diajak untuk koalisi. Justru dengan konsistensi itu, ternyata menuai simpati dari masyarakat. Dampaknya, beberapa tokoh akan bergabung menjadi keluarga besar kita. Salah satunya Pak Budiyono. Ada juga tokoh dari Gunungwungkal dan Cluwak yang akan masuk menjadi keluarga kita,” ujar Muntamah.

Dengan bergabungnya para tokoh ke Partai Nasdem, Muntamah berharap agar Nasdem yang semula hanya memiliki empat kursi di DPRD Pati akan bertambah banyak, sehingga Nasdem menjadi partai besar. Karena itu, apa yang menjadi keputusan DPP Nasdem dianggap merupakan kebijakan strategis untuk membuat Nasdem menjadi besar.

Ditanya soal rencana Budiyono merapat ke Nasdem, pihaknya terkesan malu-malu. “Nanti kita bahas bareng-bareng lah itu,” ucap Budiyono.

Menurutnya, Nasdem memiliki kontribusi dan kemanfaatan partai sangat luar biasa. Pada titik keikhlasan, satu tahapan berjalan, empat kursi didapatkan. Hal itu dianggap sebagai suatu terobosan politik yang luar biasa.

Budiyono berharap, ketika berjalannya Partai Nasdem dapat diterima masyarakat secara utuh, sehingga keberadaan Nasdem bisa mendapatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat sendiri yang sudah menilai konsistensi Nasdem dalam perannya pada Pilkada 2017.

“Kami berharap, keberadaan Nasdem mendapatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat sendiri yang menilai. Selaku pemerintah daerah, saya sangat mengapresiasi Nasdem karena setiap kegiatan membantu pemerintah untuk bersosialisasi maupun melaksanakan agenda-agenda pemerintahan yang membantu masyarakat,” tandas Budiyono.

Editor : Kholistiono